RATUSAN warga terdiri dari petani dan nelayan dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah (Jateng) datang ke Jakarta. Mereka ingin menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di daerah itu. Didampingi aktivis dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dan Greenpeace Indonesia, mereka melakukan serangkaian aksi ke beberapa kantor kementerian dan instansi terkait, sejak Rabu(17/10/2012).
Aksi ini untuk mendesak pemerintah membatalkan rencana pembangunan pembangkit listrik dari batu bara oleh PT. Bhimasena Power Indonesia, yang diklaim sebagai PLTU terbesar di Asia Tenggara berkapasitas 2000 megawatt dengan investasi sekitar Rp30 triliun ini.
Ilmiyanto, Masyarakat Batang Berjuang kepada Mongabay, mengatakan, meminta pemerintah membatalkan rencana PLTU Batang. “Jangan dibagun di sana. Pokoke selama tuntutan belum dipenuhi akan aksi terus,” katanya di Jakarta, Rabu(17/10/12).
Menurut dia, ke manapun jalur perjuangan akan ditempuh agar proyek ini batal. “Katakanlah, pemkab dan investor tidak mau ngalah, sampe peperangan akan ditempuh.”
Mereka menyadari lawan yang dihadapi begitu kuat, memiliki modal, kekuasaan dan kekuatan. “Tapi kami tidak mau mundur walau lawan kuat sekali,” ujar Ilmi.
Meskipun begitu, mereka tak berharap sampai terjadi peperangan dan jatuh korban. Warga ingin, dengan kedatangan mereka ke Jakarta, pemerintah pusat dan instansi terkait menjadi lebih memahami dan mengetahui jika warga tak menginginkan PLTU ada di Batang. Warga ingin pemerintah bisa mendengarkan suara dari masyarakat, bukan hanya memikirkan kepentingan mereka dan investor.
Ridwan Bakar, aktivis YLBHI mengatakan, proyek PLTU Batang bagian dari Master Plan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor Jawa, jelas proyek yang berdampak negatif. “Bukan hanya bagi masyarakat sekitar, lingkungan. Ini hanya mengutamakan investor tanpa mendengar warga. Kami menolak keras rencana pembangunan PLTU Batang ini,” ujar dia.
Aksi diawali dari Kantor YLBHI menuju ke Kantor Kementerian Perekonomian, dilanjutkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Diakhiri aksi di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada Kamis(18/10/12), rencananya audensi dengan Mabes Polri dan DPR RI. Setelah itu akan aksi di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
