Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memprediksi eskalasi konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) makin tinggi pada 2013. Kondisi ini, seiring dinamika politik makin tinggi menuju pemilu dan pilpres 2014.
Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal AMAN mengatakan, izin-izin dan hak guna usaha (HGU) di wilayah-wilayah adat akan lebih banyak dikeluarkan untuk dana segar membiayai pemenangan jabatan-jabatan politik saat perhelatan akbar lima tahunan itu.
Konflik yang tinggi akan sejalan dengan peningkatan kriminalisasi kepada masyarakat yang mempertahankan lahan dan hutan sebagai tempat hidup mereka. Dalam enam bulan terakhir ini saja, AMAN mencatat ada 218 anggota komunitas ditahan polisi, sebagian besar dibebaskan atau tahanan luar. Sekitar 10 persen masih ditahan.
Mereka itu dari Maluku Utara (49), Pandumaan Sipituhuta (31), Maluku Tenggara Barat (76), Sumatera Selatan (3), dan Sulawesi Selatan (11). Lalu, Tana Luwu (8), Bengkulu (8), Kalimantang Tengah (18), Kalimantan Selatan (5), Kalimantan Timur (6), Sulawesi Utara (4), NTB (1), serta Manggarai Timur (1).
“Angka ini belum termasuk komunitas masyarakat adat yang mengalami penyerangan, kekerasan fisik, intimidasi dan tidak punya akses layanan hukum maupun informasi,” katanya dalam perayaan menyambut Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara 2013 dan HUT AMAN ke 14, Minggu(17/3/13).
Dia menilai, perhatian dan upaya pemerintah menangani konflik agraria dan sumber daya alam (SDA), begitu rendah. Pemerintah, belum menempatkan konflik ini sebagai ‘bencana’ luar biasa yang harus ditangani dengan upaya luar biasa pula.
Di tengah-tengah situasi ini, AMAN menyesalkan konflik internal yang terjadi di Komnas HAM. “AMAN memandang konflik ini upaya melemahkan lembaga yang seharusnya menjadi harapan ujung tombak penegakan HAM di Indonesia.”
RUU Masyarakat Adat
AMAN juga mendesak, percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi UU. Kini, DPR tengah menggodok RUU ini. Abdon mengatakan, terkait pemilu 2014, kongres dan rakernas AMAN menyatakan, masyarakat adat akan memilih partai politik yang jelas mendukung pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi UU. “Masyarakat adat sepakat setiap suara tidak boleh mendukung, apalagi memilih calon legislator, calon presiden dari partai yang tidak mendukung pengesahan RUU ini.”
Di Jakarta, Minggu(17/3/13), bertema “Segera Sahkan UU Masyarakat Adat,” AMAN aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka menyuguhkan tari modero, tarian massal dari komunitas Pamona di Sulawesi Tengah dan sajian panganan tradisional khas nusantara. Di sana juga ada kain putih panjang terbentang. Siapapun yang bersedia bisa membubuhkan cap tangan dan nama, sebagai simbol dukungan pengesahan RUU Masyarakat Adat.
