Sosoknya yang hobi blusukan di Kota Surabaya ini sudah sangat dikenali warganya. Kamis, 18 April 2013 silam di Monumen Kapal Selam, Surabaya, ia memakai jilbab coklat dan batik coklat. Celana panjang kain hitam. Suaranya lantang dalam memberikan sambutan pembukaan acara Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Di masa kepemimpinannya yang akan memasuki 2,5 tahun pada bulan Mei nanti. Perempuan ini telah mengubah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Surabaya yang awalnya 9,8 persen menjadi 20,26 persen. Belum lagi berbagai hal lain yang ia lakukan untuk kelestarian lingkungan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan keamanan warganya di Kota Surabaya. Ia adalah Tri Rismaharini sang walikota ibukota Jawa Timur. “Kelestarian lingkungan dan pertumbuhan Ekonomi bisa berjalan bersama. Pemda tidak perlu takut. Adanya RTH pasti pendapatan ekonomi daerah bertambah,” kata Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya dalam sambutannya.
Waktu menunjukan pukul 09.50 WIB. Dalam catatan agenda panitia Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH), setelah sambutan Walikota akan dilanjutkan diskusi dengan tema “Politik Biaya Tinggi dan Ektrasi Sumber Daya Alam.” Hadir sebagai pembicara adalah pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi dan Ketua KPU Surabaya Eko Sasmito serta dimoderatori oleh Wimar Witoelar dan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Namun sebelum mulainya diskusi, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Abetnego Tarigan, memberikan sambutan pengatar diskusi. Menurutnya situasi ancaman percepatan perubahan iklim dan krisis ekologis harus menjadi perhatian bersama. Indonesia memerlukan presiden, gubernur, bupati dan walikota dan juga anggota DPR/DPRD, yang memiliki visi untuk menciptakan perbaikan lingkungan. “Selama ini pembangunan berorientasi hanya semata-mata mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya menyebabkan rusaknya ekosistem dan keanekaragaman hayati,” kata Abetnego.
Wimar Witoelar selaku moderator membuka diskusi dengan memberikan beberapa pengantar. Selama ini politik di Indonesia memang menghabiskan biaya tinggi. Banyak calon atau anggota legislatif yang menggunakan jabatannya untuk melakukan transaksi kebijakan dengan berbagai pihak baik perusahaan atau pribadi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dan menjadi modal pemilu. “Berbagai hal menjadi alasan, tapi pada akhirnya keuntungan yang didapatkan untuk modal pemilu pribadi dan partainya, tanpa memedulikan kerusakan lingkungan,” kata Wimar.
Pemaparan pertama diskusi dilakukan oleh Ketua KPU Surabaya, Eko Sasmito. Menurutnya selama ini KPU di daerah tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan verifikasi dana kampanye, apalagi memverifikasi Parpol yang dananya bersumber dari perusahaan yang merusak lingkungan. Persoalan verifikasi Parpol dilakukan oleh KPU pusat. “Sehingga yang terjadi, lobby politik, transaksi kebijakan semua ada di Pusat,” kata Eko.
Selain itu, dalam pemaparan Pengamat Politik dari Unair, Airlangga Pribadi mengatakan, selama tiga tahun, 2009-2012 telah terjadi 53 jiwa meninggal karena dampak kerusakan lingkungan dan Sumber Daya Alam. Selain itu, 64 orang teradili dan 600 orang ditangkap hanya karena mempertahankan lingkungan. Hal penting lainnya, menjelang terjadinya pemilu dan pemilukada, transaksi kebijakan mengenai perijinan penambangan akan meningkat. Keuntungan dari transaksi ini yang digunakan sebagai modal para caleg atau calon bupati,walikota, gubernur bahkan presiden untuk biaya kampanye. “Politik biaya tinggi bukan segalanya. Politik biaya tinggi bisa diubah dengan pola pikir masyarakatnya yang cerdas dalam memilih pemimpin,” kata Airlangga Pribadi.
Walikota Surabaya, yang akrab dipanggil Ibu Risma bercerita pengalamannya soal pencalonannya menjadi Walikota yang tidak mengeluarkan banyak biaya dalam pemilukada. Ia menceritakan, bahwa ia hanya dicalonkan. Menjadi walikota itu amanah. Berdoa kepada tuhan saja ia takut, karena ia tahu akan pertanggungjawaban terhadap jabatannya kepada tuhan nantinya. Saat ini, Ibu Walikota punya target hingga tahun 2013 akhir, RTH di kota Surabaya bisa mencapai 30 persen. Ia juga sudah beberapa kali mengirimkan surat kepada perusahaan PT. Gora Gahana untuk menghentikan penambangan pasir si Selat Madura. Akan tetapi, usaha Pemkot masih menuai jalan buntu, karena perijinan penambangan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. “Pemkot sedang melakukan berbagai upaya agar penambangan bisa dihentikan, kami takut penambangan akan berdampak pada rusaknya ekosistem air dan robohnya Jembatan Suramadu,” kata Ibu Risma.
Berbagai Kegiatan Lain
Selain diskusi publik, berbagai kegiatan juga dilakukan secara bersamaan pada kamis, 18 April 2013. Mulai dari pameran fashion show dari produk daur uang sampah, penyambutan susur DAS Brantas, diskusi publik soal perubahan iklim, pameran foto karya dari masing-masing Walhi daerah, penampilan kesenian rakyat hingga pada pukul 22.05 dilakukan teartikal bersama tim susur sungai Brantas di aliran sungai Brantas, sembari semua penonton bernyanti lagu Indonesia Pusaka.
KNLH Walhi di Surabaya ini menurut Ony Mahardika, Direktur Eksekutif Walhi Jatim menuturkan, akan momentum bersama masyarakat untuk membangun gerakan bersih-bersih parlemen dari perusak lingkungan. Acara KNLH berlangsung pada 18-22 April 2013. Penutup dari KNLH ini adalah aksi karnaval bersama pada hari bumi, yang dimulai di Taman Bungkul hingga gedung Grahadi. “Kami harap masyarakat bisa ikut bersama menjadikan momen hari bumi, untuk lebih cerdas dalam memilih pemimpin yang peduli kelestarian lingkungan,” tutup Ony.
