“Assalamualaikum wr wb…Apa kabar bapak Presiden? Kami kangen banget sama bapak! Sudah lama rasanya bapak tidak main ke desa kami, untuk melihat semburan lumpur yang ga berhenti-henti. Kami anak-anak Porong, ingin memberikan cinderamata untuk bapak. Kami memang tidak punya apa-apa lagi kecuali lumpur. Jadi kami buatkan patung dari lumpur yang rendam rumah dan sekolah kami. Agar bapak selalu ingat dan semangat untuk menghentikan masalah lumpur di desa kami. Makasih pak Presiden. Wassalammualaikum wr wb…”
Di tengah terik matahari, Zulfika R, siswi SMP Porong, mewakili anak-anak Porong Sidoarjo, membacakan surat untuk Presiden SBY di depan Istana, Senin (29/4/13). Siang itu, Zulfika, dan beberapa anak dari Porong, menyerahkan cinderamata buat Pak Presiden. Ia berupa patung SBY, dibuat dari lumpur Lapindo. Patung diterima Adi Suparman, dari staf Tata Usaha Sekretariat Negara. “Kami akan sampaikan ini pada Presiden.”
Sebulan lagi, 29 Mei 2013, tragedi lumpur Lapindo berusia tujuh tahun. Pada 29 April ini, tepat 2525 hari, tragedi kemanusiaan dan lingkungan ini terjadi. Tujuh tahun sudah penderitaan warga Porong berlangsung. Kehidupan mereka porak poranda, lingkungan dan alam pun rusak dan tercemar berkat lumpur panas Lapindo. Koalisi Masyarakat Sipil Menuntut Keadilan Korban Lumpur Lapindo, aksi di depan Istana Presiden, siang itu. Mereka ini antara lain, Jatam, Walhi, Kontras, Satu Dunia, Kiara, dan Komunitas Talang.
“Sudah tujuh tahun tragedi lumpur Lapindo, tetapi seakan tak ada niat baik dari negara maupun korporasi untuk mengatasi,” kata Khalisah Khalid dari Eksekutif Nasional Walhi, saat berorasi.
Dia mengatakan, masalah lumpur Lapindo ini hanya disederhanakan menjadi urusan ganti rugi. “Tak dipikirkan ribuan orang yang terkena polusi dampak praktik buruk Lapindo.” “Tak dipikirkan bagaimana anak-anak bertahan hidup. Tak dipikirkan bagaimana pemulihan lingkungan dampak kerusakan itu.” Menurut dia, Presiden tak pernah tegas dalam menangani masalah Lapindo. Isu inipun, kini menjadi jualan politik bagi Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar, yang bernita maju berkompetisi pada pemilihan Presiden 2014. PT Lapindo Brantas, merupakan perusahaan tambang, milik Nirwan Bakrie, adik Aburizal Bakrie.
Mike, vokalis Band Marginal pun ikut aksi. Mike membuka orasi dengan menyanyikan sebait lagu Tanah Airku. Dalam lagu itu menceritakan, Indonesia, sebagai tanah air yang dibanggakan dan tempat nyaman buat kehidupan. Namun, lewat contoh lumpur Lapindo, yang meluluhlantakkan kehidupan warga, lagu itupun jadi sekadar nyanyian. “Apakah ini yang ingin digambarkan tentang alam dan lingkungan negeri ini bagi generasi muda? Rasa keadilan, sama sekali tak dimiliki. Apakah itu yang akan ditanamkan?”
Hukum di negeri ini, kata Mike, hanya mengayomi pemegang wewenang dan kelompok ‘besar’ yang justru mengeksploitasi alam. “Siapapun yang tak memiliki kewenangan akan menjadi korban.”
Sejak hari kelam, 29 Mei 2006, akibat pemboran sumur Banjar Panji I oleh Lapindo Brantas, tercatat 11 desa, tiga kecamatan di Sidoarjo, tenggelam. Sebanyak 2.381 keluarga atau 9.160 jiwa menjadi korban. Mereka tak hanya kehilangan harta benda, juga kehidupan dan lingkungan sehat. “Tragedi ini sengaja diselesaikan hanya pada urusan ganti rugi tanah. Itupun berlangusng penuh kebohongan dan pengingkaran termasuk penggunaan dana APBN untuk mendukung perusahaan,” kata Andrie S Wijaya, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).
Menjelang tujuh tahun tragedi Lapindo, Istana hanya melontarkan pernyataan singkat agar Lapindo Brantas, menyelesaikan pembayaran ganti rugi. “Keinginan warga, pemerintah melakukan pemulihan kehidupan seperti sediakala, atau setidaknya mendekati kondisi sebelum semburan.”
Fakta di lapangan, hak-hak warga terabaikan. “Dari 33 sekolah yang tenggelam, hanya satu diganti. Anakpun terpaksa mencari sekolah sendiri, yang jauh dari lingkungan. Termasuk keberlanjutan para guru. Ini hak warga dalam pendidikan,” kata Andrie.
Belum lagi masalah kesehatan. Angka penderita inspeksi saluran pencernaan akut (ISPA) dan pencemaran meningkat. Pada temuan awal di beberapa Puskesmas terdata sekitar 46 ribuan orang menderita ISPA, sekitar 1.000 an orang mengalami mual-mual dan mencret. AH Balubun, pengkampanye Jatam, mengatakan, saat ini, layanan kesehatan makin berkurang, sekitar delapan Puskesmas, tak aktif. Tak hanya itu, kini masyarakat di Besuki, sudah tak berani menggunakan air sumur untuk makan dan minum. “Warga pun terpaksa membeli air bersih hingga biaya hidup meningkat.”
Koalisi pun menuntut, antara lain, SBY segera mengambil langkah kongkret penegakan hukum atas kejahatan lingkungan dan HAM kepada PT Lapindo Brantas. SBY diminta memastikan pemenuhan hak dasar warga korban lumpur Lapindo, bukan semata persoalan ganti rugi tanah. SBY juga didesak menghentikan praktik jual murah sumber daya alam dengan mengobral perizinan tambang menjelang pemilu 2014.
