, , ,

AMAN Raih Maritim Award

Logo_AMANBerkat perjuangan membela hak-hak masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau kecil, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menerima Maritim Awards kategori Maritime Advocation dari Indonesia Maritime Institute (IMI) di Jakarta, Senin (14/10/13). Penghargaan ini bertepatan dengan tiga tahun IMI.

Hein Namotemo, Ketua Dewan AMAN Nasional mewakili lembaga ini saat menerima penghargaan. “AMAN merasa terhormat menerima penghargaan ini. Ini penghargaan kepada semua yang selama ini memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang hidup di pulau-pulau kecil dan pesisir di seluruh penjuru nusantara,” kata Hein Namotemo, Ketua Dewan AMAN Nasional dalam rilis kepada media.

Indonesia, katanya, negara bahari dan selayaknya pembangunan merujuk pada kondisi alam. AMAN,  berusaha mendorong peradaban bahari di nusantara yang hanya berhasil jika melibatkan masyarakat adat.

Y Paonganan, Ketua IMI menyampaikan, AMAN terpilih karena berperan penting dalam advokasi dan perjuangan hak-hak masyarakat yang hidup di pulau-pulau kecil dan pesisir. AMAN juga aktif mengawal proses UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. “UU ini tegas dan tanpa syarat mengakui hak-hak masyarakat adat atas wilayah adat.”

Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal AMAN mengatakan, sejak berdiri pada 1999, AMAN aktif melakukan perlindungan, pembelaan, dan pelayanan terhadap masyarakat adat, termasuk di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Banyak komunitas anggota AMAN adalah masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain di Negeri Haruku di Maluku Tengah, Kepulauan Togean di Sulawesi Tengah, dan Enggano di Bengkulu. Masing-masing komunitas, kata Abdon, mewarisi kearifan, hukum adat, dan kelembagaan adat secara turun-temurun.

Di Negeri Haruku, mereka mempertahankan kearifan tradisional Sasi dan kelembagaan adat Kewang. Masyarakat adat di Pulau Enggano, Bengkulu memelihara tata cara mengatur pengelolaan sumber daya alam. Bagi pelanggar dikenakan sanksi sesuai peraturan yang disepakati masyarakat adat bersama Pa’abuki (kepala adat). Begitu juga di daerah lain, mereka menjaga wilayah mereka dengan arif.

Namun, wilayah-wilayah ini sangat rentan menerima dampak perubahan iklim, dan jauh dari jangkauan infrastruktur serta fasilitas publik seperti transportasi dan komunikasi.

Guna melindungi masyarakat adat dari dampak perubahan iklim, AMAN membangun kelompok kerja di pulau-pulau kecil dan pesisir. Kegiatan mereka antara lain, menyiapkan peta dan penataan ruang wilayah adat, dan menggalang layanan tanggap darurat bencana. Juga, adaptasi perubahan iklim, rehabilitasi pantai, dan menyediakan akses informasi dengan mengembangkan radio komunitas dan layanan SMSAdat.

Artikel yang diterbitkan oleh
, , , ,