, , ,

Bahas Daya Rusak Batubara, Jatam Temui Investor, Parlemen dan Pemerintah Inggris

Organisasi lingkungan dari Indonesia Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) ke London, Inggris, menyuarakan  daya rusak tambang batubara, terutama yang didanai bank-bank Inggris. Di sana, Jatam menemui para investor, anggota parlemen dan pemerintah serta organisasi masyarakat sipil.

Pada 24 Oktober 2013, Hendrik Siregar, Koordinator Jatam, mengikuti pertemuan tahunan BHP Billiton. Perusahaan tambang ini memiliki tujuh konsesi batubara seluas 350 ribu hektar di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng), yang masuk area konservasi Heart of Borneo.

Pada pertemuan itu, Hendrik membahas proyek Indomet di Kalteng dan Kaltim. Usaha ini joint venture antara produsen batubara kedua terbesar di Indonesia, PT Adaro. BHP Billiton memiliki 75 persen saham, Adaro memegang sisanya.

Masyarakat Desa Maruwai, Kalteng, yang tinggal di dekat proyek ini, tak menginginkan lagi kehadiran perusahaan tambang di daerah mereka. Sebab, tambang yang ada, sudah menyebabkan polusi dan kerusakan bagi kesehatan dan masa depan mereka.

“BHP Billiton, menyuarakan kepada dunia bahwa itu sebagai sumber daya masa depan. Sedang masyarakat lokal di Kalteng mengatakan kepada kami, bahwa tambang batubara merusak kehidupan masa depan mereka,” kata Hendrik, dalam rilis kepada media.

Perjalanan Hendrik ke London ini, menindaklanjuti kunjungan Down to Earth dan World Development Movement ke Indonesia dan lokasi poyek Indomet. Juga terkait laporan World Development Movement berjudul Banking while Borneo burns.

Dalam laporan itu mengungkap bagaimana bank-bank top Inggris ikut mendanai proyek-proyek batubara di Kalimantan, termasuk BHP Billiton. Di sana, Hendrik juga akan bertemu dengan anggota parlemen, para investor dan pemerintah Inggris.

Andrew Hickman dari Down to Earth mengatakan, energi yang dipakai di Inggris itu kotor, tetapi keuntungan dari perusahaan-perusahaan di negeri ini yang diperoleh dari batubara di Indonesia, lebih kotor lagi. Masyarakat lokal di Indonesia, menghadapi masalah kesehatan, polusi dan pelanggaran HAM dari kehadiran tambang. “Konsesi BHP Billiton di Kalimantan akan menjadi bencana bagi masyarakat lokal, lingkungan dan iklim kita.”

Artikel yang diterbitkan oleh
, , , , ,