“Bangun Bali, subsidi petani. Kita semua makan nasi. Bukannya butuh reklamasi. Keputusan bau konspirasi. Penguasa, pengusaha bagi komisi. Konservasi dikhianati…Bangun Bali, tolak reklamasi. Sayang Bali, tolak reklamasi. Bangun Bali, tolak dibohongi…Rusak bumi dan anak negeri…”
Begitu lirik lagu berjudul Bali Tolak Reklamasi, yang dinyanyikan para musisi dalam aksi Tolak Reklamasi Teluk Benoa di depan Istana Negara di Jakarta, Rabu (22/1/14). Ada Jerinx, pemain drum Superman Is Dead (SID) dan personel band Navicula serta yang lain. Mereka bernyanyi dari atas mobil bak terbuka, siang itu. Berpanas-panasan.
Begitu juga sekitar 50 an peserta aksi gabungan berbagai organisasi yang dikomandoi Islah, Walhi. Mereka ikut bernyanyi sambil membawa atribut dengan beragam pesan.
“Tolak reklamasi Teluk Benoa, Bali. Bali hate reklamasi.” “Pertahankan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi.” “Indonesia Tolak Reklamasi.” “Tolak Revisi Perpres 45. Tolak Reklamasi Teluk Benoa.” “Reklamasi Teluk Benoa = Banjir Bali Masa Depan.” “Tolak Reklamasi Makassar.” “Tolak Reklamasi Manado.” Itu diantara bunyi poster yang mereka bawa.
Protes reklamasi Teluk Benoa, muncul sejak pemerintah daerah Bali mengeluarkan izin kepada perusahaan milik Tomy Winata. Universitas Udaya, telah mengeluarkan kajian yang menyebutkan reklamasi Teluk Benoa, harus dihentikan. Namun, lewat surat gubernur, peluang reklamasi tetap terbuka. “Bagi saya pribadi, ini indikasi uang sudah dimakan,” kata Jerinx.
Menurut dia, pemerintah tak akan berhenti dan akan mencari cara lain agar hasil kajian sesuai keinginan—meskipun dari Univeritas Udayana sudah menyatakan tak layak.
Dengan aksi di Pusat ini, dia berharap, Presiden bisa mendengar. Jerinx meminta, Presiden menghentikan pencitraan dan mulai beraksi nyata. “Presiden harus mulai tindakan riil dan menyadari kebijakan yang dibuat apakah merusak alam atau tidak. Jangan sampai, Presiden berkampanye tanam pohon di mana-mana, tetapi (pemerintah memberi izin) merusak pepohonan yang sudah ada.”
Perwakilan organisasi inipun bergantian berorasi, antara lain ForBali, Walhi, Serikat Petani Indonesia (SPI), Kiara, Serikat Nelayan Nasional (SNI), PBHI, Jatam, KPA, KTNI dan lain-lain. Orasi makin bersemangat dengan selingan atraksi gendang pencak.
I Wayan “Gendo” Suardana, Koordinator ForBali meneriakkan,” tolak reklamasi, diikuti balasan kata serupa dari peserta aksi. “Tolak reklamasi.”
Gendo meminta, Presiden menghentikan izin reklamasi di Teluk Benoa, Bali dan di bebagai daerah lain di Indonesia. Saat ini, pemerintah daerah seolah berlomba mengeluarkan izin reklamasi, sebut saja Makassar, Manado, Bali termasuk Jakarta. “Hargai Teluk Benoa, sebagai kawasan konservasi,” ujar dia.
Nur Hidayati, dari Walhi Nasional mengatakan, pemerintah begitu banyak memberikan konsesi lahan kepada perusahaan maupun industri yang mengakibatkan kerusakan lingkungan masif. “Saksikan di Jakarta, berbagai bencana buah kebijakan pemerintah yang berimbas pada lingkungan,” kata Yaya, sapaan akrab Nur Hidayati.
“Apakah kita akan saksikan hal yang sama di Bali? Di Indonesia?” teriak Yaya.
“Tidakkkk.”
Yaya menyerukan agar tak menyerah berjuang menolak kebijakan yang tak berpihak kepada masyarakat dan generasi ke depan.
“Apa yang harus kita lakukan kawan?” katanya.
“Tolak reklamasi. Tolak reklamasi! Tolak reklamasi, sekarang juga. Tolak reklamasi, sekarang juga,” teriak peserta aksi.
Sayup-sayup alunan gendang terdengar mengiringi orasi.
Giliran Budi dari Serikat Nelayan Indonesia (SNI). Dia mengatakan, reklamasi akan memberikan keuntungan bagi pengusaha tetapi kesusahan bagi rakyat. Terlebih, proyek yang bernaung di bawah bendera master plan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI), kerap menciptakan masalah bagi warga dan lingkungan.
“Hentikan MP3EI yang hanya untuk kepentingan pengusaha. Tolak reklamasi di Bali dan di Indonesia.”
Usai di depan Istana, rombongan melanjutkan aksi di depan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diakhiri pengaduan di UKP4. Di lembaga itu, mereka ditemui Nirarta Samadhi, Deputi V UKP4. “Mereka bilang akan mempelajari dan mendalami pengaduan ini,” kata Khalisah Khalid, dari Walhi Nasional.
Sebelum itu, ForBali, melaporkan kasus reklamasi Teluk Benoa ini ke Komnas HAM dan Ombudsman RI.
