Kala bertandang ke Jakarta, 16 Februari 2014, John F Kerry, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengajak seluruh pemimpin dunia, termasuk Indonesia, memerangi perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon. Padahal, AS, adalah negara produsen emisi karbon terbesar dunia dan belum meratifikasi Protokol Kyoto.
Protokol Kyoto merupakan amandemen Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Ia adalah persetujuan internasional mengenai pemanasan global. Negara-negara peratifikasi protokol ini berarti berkomitmen mengurangi emisi karbon (emisi gas rumah kaca) guna mencegah perubahan iklim.
Di @america, Jakarta, Kerry mengatakan, mengatasi perubahan iklim perlu dukungan semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia. “Saya mengajak Indonesia sebagai negara yang mempunyai ekosistem paling kaya di dunia ikut berperan memerangi perubahan iklim.”
Mantan veteran perang Vietnam itu mengatakan, meskipun Indonesia keragaman hayati sangat kaya, tetap rentan dampak perubahan iklim. Untuk itu, dia mengajak pemerintah Indonesia menjadi mitra dalam memerangi perubahan iklim. “Indonesia garis terdepan dalam perang melawan perubahan iklim. Secara keseluruhan semua dalam ancaman serius,” kata Kerry.
Dia mengatakan, 97 persen ilmuan di dunia menyebutkan ancaman nyata perubahan iklim berdampak sangat besar jika seluruh dunia tidak mau berbuat sesuatu untuk perbaikan. Perubahan iklim juga berdampak pada kerugian ekonomi.
“Ini fakta yang tak bisa terelakkan. Pendapat para ilmuan harus kita dengar. Kerugian yang terjadi akibat banjir di pelabuhan-pelabuhan se Asia mencapai lebih dari US$1 triliun.”
Kerry mengakui, AS sebagai negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kedua setelah China. Namun dia tetap membela dengan menyatakan itu sebagai konsekuensi industri dan kemajuan yang mengubah dunia. “Tapi sekarang kami berkomitmen memerangi perubahan iklim. Sepakat untuk menurunkan emisi karbon,” katanya, tanpa menjelaskan komitmen penurunan emisi itu.
AS dan China menyumbang 40 persen dari keseluruhan emisi gas rumah kaca di dunia. Meski begitu, kata Kerry, bukan berarti tanggungjawab memulihkan iklim bumi hanya kepada AS dan China. “Semua negara harus ikut serta dalam perang melawan perubahan iklim. Kami bertanggungjawab mengubah kebiasaan yang salah. Presiden Obama sudah berkomitmen menurunkan emisi sebelum 2020.”
Sebelum kunjungan ke Indonesia, Kerry singgah di China. Dia bersama pemerintah China menyepakati kerjasama penanganan perubahan iklim. Point-point kerjasama itu akan dibawa konferensi PBB di Prancis tahun 2015. Konferensi ini menindaklanjuti kesepakatan Protokol kyoto 1997. AS belum meratifikasi protokol ini.
Dia mengatakan dalam minggu ini pemerintah AS akan menginstruksikan semua duta besar menjadikan isu perubahan iklim sebagai prioritas kerja mereka. “Kami akan menyediakan bantuan perubahan iklim. Kami akan mengucurkan bantuan mengatasi penggundulan hutan di Sumatra dan Kalimantan. AS tidak bisa membiayai program ini sendirian. Tidak bisa hanya satu atau dua negara yang bergerak. Semua harus ikut bergandengan mencari solusi atas permasalahan ini.”
Energi Terbarukan
Kerry juga mendorong pengembangan energi terbarukan. Ketergantungan terhadap energi fosil seperti minyak dan batubara, katanya, akan membuat bumi menjadi rusak.
“Jangka pendek, minyak dan batubara itu murah. Dampak jangka panjang sangat merugikan. Polusi dan emisi karbon sangat tinggi. Energi terbarukan jauh lebih murah dan ramah lingkungan.”
Pemerintah AS, katanya, melakukan banyak hal mengatasi perubahan iklim. Diantaranya membatasi emisi kendaraan dan pembangkit listrik yang menyumbang 60 persen dari gas rumah kaca. Dalam waktu bersamaan pemerintah AS terus mengembangkan energi terbarukan seperti penggunaan energi matahari, angin dan panas bumi.
Pidato Kerry, cukup menyita perhatian, salah satu bisa dilihat di New York Time. Mereka mempertanyakan, pesan di balik pidato Kerry yang meminta Indonesia mengurangi emisi karbon. AS merupakan negara produsen emisi karbon terbesar.
