Meski Pemilu legislatif telah usai namun beberapa waktu lalu Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim bersama dua lembaga pegiat lingkungan lain, Naladwipa Institute dan Posko Pengaduan Kasus Korupsi SDA, merilis sejumlah nama calon legislatif dan partai politik yang dianggap pro pengerukan batubara di Kaltim.
Dengan rilis ini, para caleg yang saat ini masih dalam proses perhitungan Komisi Pemilihan Umum Kaltim, diharap tidak terpilih menjadi anggota dewan dan Jatam berharap masyarakat dapat mengetahui bila calon-calon tersebut terpilih, maka mereka merupakan pejabat yang pro terhadap pengerukan batubara
“Kami tidak bilang untuk jangan memilih mereka (caleg dan parpol yang dianggap pro pengerukan batubara). Tetapi, sebelum memilih, masyarakat perlu tahu track record yang dipilihnya. Dan kami merekomendasikan pilihlah caleg dan parpol yang pro lingkungan,” kata Abdullah Naem, juru bicara ketiga lembaga pegiat lingkungan itu kepada wartawan di kafe D’orange Samarinda, beberapa minggu lalu. Mereka tergabung dalam Koalisi Rembug Rakyat untuk Kelestarian Lingkungan.
Ia menjelaskan, politik pengerukan sumberdaya alam menjadi pembiayaan utama parpol. Sekitar 31 persen wilayah Kaltim dikuasai 1.488 IUP yang diterbitkan para bupati dan walikota. Izin sebanyak itu telah mengkapling 5,6 juta ha daratan dan 1,8 juta ha (33 konsesi yang izinnya diterbitkan Pusat). Total 7,2 juta ha di Kaltim.
Pengerukan batubara besar-besaran telah mengakibatkan kerusakan lingkungan. Salah satunya banjir di Samarinda, di mana titiknya terus meluas. Dari 29 titik menjadi 35 titik. Sebanyak 10.204 KK di empat kecamatan di Samarinda menjadi langganan banjir. Enam anak bahkan tewas tenggelam di kolam bekas lubang tambang tahun 2011-2013.
“Jika terpilih. maka mereka adalah orang-orang yang mewakili industri kotor batubara dan hanya melanjutkan krisis lingkungan terus menerus,” jelas Naim. Di Desa Kertabuana, Kabupaten Kutai Kartanegara, lumpur akibat penambangan batubara telah membuat produksi padi turun hingga 50 persen.
Dinamisator Jatam Kaltim Merah Johansyah mengatakan ada sekitar 18 nama caleg dan parpol yang dianggap pro pengerukan batubara. Mantan walikota Samarinda Achmad Amins misalnya, selama dua periode menjadi Walikota Samarinda (2000-2010) telah mengobral 63 Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya pada tahun 2007-2008, jelang Pemilihan Gubernur Kaltim -dimana dia turut bertarung memperebutkan kursi KT1-. Dan berdasar LHP BPK, sebagian besar IUP itu tidak memiliki Amdal.
“Kami juga sudah laporkan yang bersangkutan serta mantan Kadis Pertambangan, RAR, ke KPK terkait dugaan gratifikasi sebesar Rp 4 miliar dari perusahaan tambang batubara, PT GBE,” kata Merah.
Jatam Kaltim dan Indonesian Corruption Watch (ICW) memegang bukti dua cek, masing-masing senilai Rp 2 miliar. Izin yang dikeluarkan Amins meliputi areal seluas 27.164 ha atau 71 persen dari luas wilayah Samarinda. Amins kini menjabat Ketua Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kaltim dan caleg DPR RI dari dapil Kaltim-Kaltara.
Nama lain yang disebutnya pro pengerukan batubara adalah Syaharie Jaang, Siswadi, dan Agus Suwandy. Jaang 10 tahun menjadi Wakil Walikota mendampingi Amins. Kini Walikota Samarinda, sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Samarinda. Sedang Siswadi adalah Ketua DPRD Samarinda yang melalui PDIP kembali menjadi caleg DPRD Samarinda.
“Saat menjadi Ketua DPRD Samarinda, Siswadi tidak menunjukkan keseriusannya mengevaluasi tambang. Tiga kali komposisi Pansus Tambang dirombak dan hingga kini belum tuntas. Hak angket soal tambang pupus. Begitu pula Agus Suwandy yang akan mencalegkan diri dari Partai Gerindra, saat menjadi Ketua Pansus Tambang, terindikasi tidak mampu memimpin Pansus Tambang yang tertutup bagi publik,” terang Merah.
Hasil penelusuran Jatam bersama dua lembaga pegiat lingkungan itu juga menyebut sejumlah nama lain yang disebutkan pro pengerukan batubara. Antara lain Hery Susanto (Abun) caleg DPR RI dari Demokrat, Mudiyat Noor (caleg DPR RI dari Hanura), Mahyudin (caleg DPR RI dari Golar), serta sejumlah parpol pendukung beberapa kepala daerah di Kaltim. Antara lain Malinau, Kutai Timur, Kutai Barat, Tana Tidung, Paser, Kutai Kartanegara, Bulungan, dan Nunukan.
