Guna menjalankan komitmen perbaikan dan pemulihan kerusakan lingkungan, tata kelola hutan, penyelesaian konflik agraria sampai ketegasan penegakan hukum, Presiden terpilih Joko Widodo, akan membentuk Satuan Tugas Anti Mafia Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini dikatakan dalam pidato Jokowi, kala Konferensi Walhi yang dibacakan Anies Baswedan di Jakarta, Selasa (14/10/14). Jokowi dijadwalkan hadir dalam acara ini, tetapi detik-detik terakhir, dia berhalangan.
Dari awal pidato Jokowi berisi berbagai masalah lingkungan yang dihadapi Indonesia. Dia menyadari, lingkungan hidup Indonesia makin kritis karena ekspolitasi abai kelestarian lingkungan hidup. “Sudah saya sampaikan dalam debat, telah terjadi kerusakan, hutan, sungai, pesisir karena eksploitasi tak seimbang yang terus berlangsung,” katanya.
Dia menjabarkan, tak kurang 84% sungai-sungai tercemar, hutan terdegradasi satu juta hektar per tahun, dan 7.000 kasus konflik agraria. Belum lagi, illegal logging, illegal fishing dan mafia migas yang menyebabkan kerugian besar bagi negara. Kondisi diperburuk, dengan tumpang tindih perizinan banyak tejadi bahkan menimbulkan konflik di lapangan. Belum lagi, masyarakat yang tinggal di kawasan hutan tak mendapat akses pengelolaan hingga banyak dari mereka merasakan ketidakadilan. “Belum lagi limbah berbahaya, beracun, sampah rumah tangga, kebakaran lahan dan hutan. Ini harus ditangani serius agar masyarakat dapat kualitas hidup yang baik dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.”
Guna memperbaiki keadaan itu, Jokowi memandang ada empat strategi utama yang akan dijalankan. Pertama, perbaikan tata kelola SDA dan lingkungan hidup dengan mereview perizinan yang terintegrasi dalam satu map. Kedua, pelaksanaan penuh reforma agraria dan penyelesaian konflik serta tata ruang pesisir. “Pemulihan pencemaran dan kerusakan. Pulihkan kawasan sangat kritis bersama masyarakat, dan pemulihan sungai kritis yang terintegrasi,” ujar dia.
Ketiga, penegakan hukum tanpa kompromi. “Buat capai ini saya akan bentuk Satgas (Anti) Mafia Sumber Daya Alam yang langsung bertanggung jawab kepada saya.” Jokowi juga akan membentuk kanal-kanal aspirasi warga. Keempat, dengan peningkatan kesiapsiagaan. Pemerintahan Jokowi, katanya, akan melakukan perlindungan total terhadap hutan dan lahan gambut serta pesisir.
Jokowi juga berencana melakukan revolusi mental lingkungan hidup dengan langkah cepat secara nasional dalam satu tahun pertama. Dia mencontohkan, pemberantasan mafia kehutanan, gerakan rakyat dalam pengelolaan sampah, pendirian bank sampah di lima daerah-dengan pencanangan 1 Januari 2015 sebagai tahun baru tanpa sampah dan percepatan pelaksanaan tap MPR 2001 mengenai reforma agraria.
Dia berjanji, pemerintahan ke depan, akan berkomitmen memperkuat kelembagaan lingkungan hidup secara mendasar. “Komitmen saya dan pemerintahan baru adalah sebuah ikhtiar nyata dan tantangan. Saya minta Walhi terus ingatkan saya dan pemerintahan kami buat ingatkan janji-janji itu.”
Longgena Ginting, kepala Greenpeace di Indonesia mendukung rencana Jokowi membentuk Satgas Anti Mafia SDA. “Sebelumnya, sudah muncul Satgas Anti Mafia Migas, digabungkan saja, migas juga SDA hingga tidak terpisah-pisah.”
Menurut dia, dengan pembentukan satgas ini hendaknya bisa menangani masalah secara struktural, tak hanya case by case. Dalam bekerjapun, bisa menggunakan semua perangkat hukum yang ada hingga bisa lakukan pembersihan mafia di pemerintahan yang menguasasi SDA termasuk migas. “Dukung 100%.”
Tantangan berat
Abetnego Tarigan, direktur eksekutif Walhi Nasional mengatakan, bencana ekologis sudah menjadi masalah besar bagi negeri ini. Kerusakan lingkungan hidup muncul karena pemerintah memfasilitasi perusahaan buat eksploitasi tanpa berpikir daya dukung lingkungan. Alhasil, katanya, kini kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Belum lagi, lahir kebijakan tak konsisten, misal, Perpres 2014, tentang reklamasi Teluk Benoa, Bali.
Negara juga melakukan pembiaran krisis lingkungan. Warga negara yang berjuang mempertahankan lingkungan sehat dibiarkan sendiri bahkan menghadapi kriminalisasi. “Di Batu, Malang, warga yang berjuang pertahankan sumber daya air untuk hidupi lebih 7.000 orang hadapi tuntutan pidana dan perdata.”
Untuk itu, Walhi berharap, Jokowi-Jusuf Kalla, memenuhi janji dan berkomitmen kuat terhadap perbaikan lingkungan. “Konferensi ini buat gulirkan isu lingkungan hidup jadi isu utama dalam berbangsa,” katanya.
Dia mengatakan, situasi politik yang berkembang saat ini bisa menjadi tantangan besar ke depan. DPR mengalami kemunduran demokrasi, dengan memutuskan pilkada via DPRD. “Hak rakyat dalam berpartisipasi telah dihilangkan. Tantangan berat ke depan.”
Untuk itu, katanya, perlu pemimpin kuat dalam memastikan jaminan lingkungan hidup dan kelola SDA berkelanjutan dan berkeadilan. Menurut Abetnego, belajar dari pemilu, kekuatan pertama partisipasi rakyat, jadi pemerintah ke depan harus mampu mengembangkan partisipasi warga menjadi hal utama yang harus didengar. “Kami yakin, kekuatan rakyat yang besar bisa mengalahkan partai politik yang selama ini tak mendengar rakyat.”
Dalam konferensi ini juga mendengarkan pemaparan dari mantan-mantan direktur eksekutif Walhi Nasional, antara lain, Emmy Hafiz, Chalid Muhammad, Agus Purnomo, M Zulkarnain, dan Berry N Forqan. Konferensi bertema Pengarusutamaan Agenda Keadilan Ekologis kepada Pemerintah yang Baru Terpilih ini dihadiri seluruh Walhi di Indonesia.
Dalam kesempatan ini Jerinx, Superman Is Dead, menyerahkan berkas-berkas perjuangan warga Bali yang menolak rencana reklamasi Teluk Benoa kepada Anies Baswedan. Jerinx berharap, pesan ini sampai kepada Jokowi. Begitu juga perwakilan warga dari Batu, Malang, juga menitipkan berkas perjuangan mereka mempertahankan sumber mata air buat Jokowi.
