Pemerintah Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir), Sumatera Selatan, telah melakukan penanaman 596.150 pohon sejak 2009 hingga kini. Akan tetapi, pohon yang ditanam tersebut berada di luar kawasan hutan. Padahal, hutan di Kabupaten OKI banyak yang rusak akibat kebakaran dan perambahan. Kenapa begitu?
Adiyanto, Kasubbag Humas Pemkab OKI, mengatakan bahwa penanaman pohon yang dilakukan sejak 2009 itu memang berada di luar kawasan hutan. Misalnya di hutan kota, halaman perkantoran, halaman sekolah. Hal ini dilakukan guna menata kembali wilayah OKI dari segala bentuk kerusakan lingkungan.
“Pelaksanaan penanaman pohon ini melalui kerja sama Tim Penggerak PKK, Dinas Kehutanan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tahun 2011 juga dilaksanakan penanaman sebanyak 9.000 batang mahoni dan trembesi di 36 sekolah dasar yang tersebar di 18 kecamatan,” kata Adi, Jumat (19/12/2014).
“Berkat penanaman ini, pada 2012 lalu Kabupaten OKI bersama sembilan kota lainnya di dunia telah terpilih sebagai jaringan kota hijau ENO,” lanjutnya. ENO (Environment Online) sebuah organisasi lingkungan berbasis di Finlandia.
Berdasarkan catatan Mongabay Indonesia, program ini dijalankan pemerintahan OKI di masa kepemimpinan Ishak Mekki, yang kini menjabat Wakil Gubernur Sumsel. Pada saat program ini dilaksanakan, Kabupaten OKI menjadi sorotan atas kebakaran hutan dan lahan gambut di Sumsel, serta munculnya berbagai konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan.
Tradisi menanam pohon
“Kita berharap menanam pohon ini menjadi tradisi masyarakat OKI,” kata Wakil Bupati OKI, M Rifai, seusai melakukan penanaman pohon di Hutan Kota Kayuagung, Kamis (18/12/2014). Penanaman ini dalam acara Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN).
Rifa’i mengatakan pemerintah OKI akan membuat Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak-sebanyaknya. “Dengan menanam pohon artinya kita telah menyelamatkan lingkungan. Penanaman pohon ini juga sebagai wujud kepedulian bersama untuk menjaga hutan dan melindungi lingkungan di sekeliling kita,” katanya.
Rifa’i berharap, ekosistem hutan yang baik hasil gerakan penanaman pohon ini, akan berperan sebagai pengatur tata air yang menjamin kualitas dan kuantitas aliran sungai dan air.
Kepala Dinas Kehutanan OKI, M Rosidi, mengatakan bahwa pengelolaan hutan kini diarahkan pada misi mewujudkan hutan lestari.“Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan hutan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan pangan,”ujarnya.
“Kita juga akan melakukan pola pengembangan seperti hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), dan hutan tanaman rakyat (HTR),” katanya.
Saat ini lanjutnya, untuk tanaman industri setidaknya ada 29.366.582 pohon equivalen yang merupakan hutan tanaman industri (HTI) yang ditanam di lahan seluas 17.627 hektar.
Hutan rusak yang harus ditanam
Syarifudin, aktivis lingkungan di Kabupaten OKI mengatakan, upaya penghijauan yang dilakukan pemerintah OKI harus didukung. akan tetapi, katanya, upaya penghijauan ini seharusnya diutamakan pada hutan yang terbakar bukan penanaman di sekolah maupun perkotaan. “Pemerintah harus menyusun kembali program penanaman ini,”katanya.
Jangan sampai, pemerintah menggenjot penanaman di luar kawasan hutan sementara hutan yang ada di OKI tetap gundul akibat kebakaran dan perambahan. “Salah satu kawasan hutan yang rusak itu misalnya Hutan Lindung Pantai Sungai Lumpur dan Mesuji, yang kerusakannya sekitar 21.000 hektar,” tutur Syarifudin.
Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio
