PT Freeport Indonesia berencana membangun pabrik pemurnian dan pengolahan mineral (smelter) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Menanggapi itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur menolak rencana pembangunan smelter, karena wilayah pulau Jawa merupakan daerah padat penduduk, sehingga daya rusak yang dapat ditimbulkan akan lebih terasa oleh masyarakat.
“Kita sudah tahu kalau Freeport akan membangun smelter di Gresik. Kerusakan lingkungan pasti akan dirasakan masyarakat disana,” kata Ony Mahardika, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur.
Ony mengingatkan mengenai sejarah kebocoran perusahaan smelting yang pernah terjadi di Gresik, yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka dari warga sekitar.
“Belum lagi soal pembuangan tailing atau limbah yang akan merugikan nelayan yang ada di selat Madura, itu akan mencemari laut wilayah tangkapan nelayan,” ujarnya.
Industri tambang selama ini telah mendikte negara mulai dari hulu sampai hilir. Model pengurusan pertambangan dengan sistem keruk cepat dan jual murah sejak orde baru, terbukti mempercepat eksploitasi bahan tambang dan merusak ruang hidup warga. Tindakan ini kata Ony, akan mengulang cerita lama satu dekade lalu, saat pebisnis pertambangan berhasil mendikte Indonesia untuk membuka hampir satu juta hektar hutan lindungnya menjadi kawasan tambang.
“Kita harus melihat secara utuh krisis sosial-ekologi mulai hulu sampai hilir. Alih-alih menyejahterakan rakyat, nyatanya negara yang mensubsidi pebisnis tambang,” lanjutnya.
Sejak 5 tahun setelah berlakunya UU Minerba, pengurusan sektor hulu semakin amburadul. Luasan lahan dan tumpang tindih ijin tambang, dinilai semakin tidak terkontrol. Hingga 2011 sedikitnya 8.000 ijin dikeluarkan pemerintah dan 75 persennya tumpang tindih. Sedangkan pada 2013 lebih dari 11.000 ijin telah dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Data Walhi Jawa Timur menyebutkan pada 2013 terdapat 8 smelter di Jawa Timur, diantaranya smelter baja PT. Hanil Jaya Steel di Surabaya, smelter baja PT. Jatim Taman Steel di Sidoarjo, smelter baja PT. Bhirawa Steel di Gresik, smelter baja PT. Pangeran Karang Murni di Gresik, smelter feronikel Group Modern di Gresik, smelter feronikel PT. Multi Baja Industri di Tuban, smelter feronikel PT. Situbondo Metalindo di Situbondo, smelter nikel PT. Royal Nikel Nusantara di Lamongan.
Pemerintah lanjut Ony, kini mendorong pembukaan smelter di sektor hilir sebagai penerapan Master Plan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang berencana membangun lebih dari 150 smelter di seluruh Indonesia.
“Kenyataannya pemerintah telah menjadikan Indonesia sebagai pelayan bagi negara-negara industri, dengan menyediakan bahan mentah dan pasar raksasa bagi produk negara maju,” tukasnya.
Dukung Pembangunan Smelter
Gubernur Jatim Soekarwo menegaskan kepastian rencana pembangunan smelter di Gresik, sesuai pengumuman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain di Gresik, di Papua juga akan dibangun smelter untuk mengolah hasil tambang PT. Freeport Indonesia.
Menurut Soekarwo, pertimbangan dibangunnya smelter di Gresik lebih pada persoalan efisiensi perusahaan, dimana produk sampingan dari smelter dapat langsung diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis.
“Kalau di Gresik, fospatnya bisa langsung dijual dan diproduksi sebagai bahan pembuat pupuk dan bahan semen,” katanya.
Soekarwo mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 ini telah dilakukan penyiapan lahan beserta prasarana lainnya, yang dipastikan di sebuah kawasan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dia memastikan pembangunan smelter tidak akan mengganggu masyarakat, karena akan dibangun di lahan yang jauh dari warga.
“Lahannya bukan di lahan masyarakat, tapi di lahan reklamasi. Kalau reklamasi kita pasti cek dengan Amdalnya. Kalau di bagian depan sudah ada reklamasi untuk pelabuhan saja bisa, disebelah dalam mestinya juga bisa,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jatim bertemu dengan Direktur PT. Freeport Indonesia Rozik Boedioro Soetjipto di Surabaya, Selasa (21/20/2014), yang membahas rencana Freeport membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.
Pada kesempatan itu Soekarwo menegaskan mendukung pembangunan smelter di Gresik, dengan memberi jaminan kemudahan dalam mengurus perijinan yang ditargetkan 14 belas hari kerja. Smelter yang akan dibangun Freeport dengan luas lahan 80 hektar, rencananya berkapasitas produksi 1,8 juta ton konsentrat tembaga per tahun.
Dipilihnya Gresik sebagai tempat dibangunnya smelter karena di Gresik telah dilengkapi infrastruktur jalan dan pelabuhan, sehingga dapat memperlancar arus barang hasil pengolahan smelter untuk menekan ongkos angkut.
“Kalau mau bikin smelter di Papua, mungkin harus ada fasilitas yang menunjang. Termasuk pabrik pengolahan produk sampingan,” pungkas Soekarwo.
