Hakim Menolak Gugatan Warga Rembang Terkait Pabrik Semen. Apa Alasannya?

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Jawa Tengah pada Kamis (16/04/2015) kembali menggelar sidang gugatan warga Rembang dengan agenda pembacaan putusan terkait pemberian izin lingkungan oleh Gubernur Jateng untuk penambangan dan pendirian pabrik PT Semen Indonesia di Rembang. Setelah lima jam membacakan putusan, majelis hakim memutuskan tidak menerima gugatan warga. Ketua majelis hakim Susilowati Siahaan […]

Mendorong Percepatan Perluasan Wilayah Kelola Rakyat

April 17, 2015 Sapariah Saturi

Pemerintah telah mencanangkan distribusi lahan seluas sembilan juta hektar dan mengalokasikan hutan minimal 12,7 juta hektar buat rakyat. Untuk itu, guna mempercepat perluasan wilayah kelola rakyat dan pengakuan hutan adat ini perlu dibangun kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,  dan masyarakat sipil. Demikian dikatakan Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Nasional dalam pembukaan dialog nasional […]

Mengapa Sawit Berkembang Menjadi Komoditas Utama Indonesia?

Perkembangan sawit saat ini cenderung menjadi tidak terkendali karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di daerah. Sawit dan produk turunannya adalah komoditas tanaman perdagangan terpenting Indonesia. Pada tahun 2014, Indonesia memproduksi 33,5 juta ton minyak sawit, [1] yang menghasilkan $ 18,9 miliar dari pendapatan ekspor. [2] Sawit telah menjadi ekspor paling berharga dibelakang batubara dan […]

Setelah Laporkan ke Ombudsman, Kini Jatam Sulteng Gugat Bupati Donggala ke PTUN. Apa Permasalahannya?

Jatam Sulawesi Tengah melaporkan Bupati Donggala, Kasman Lassa, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu terkait PT. Mutiara Alam Perkasa (PT. MAP). Sebelumnya, organisasi yang konsen pada isu pertambangan ini telah melaporkankan Pemerintah Kabupaten Donggala ke Ombudsman, terkait perizinan PT. MAP. Dalam pernyataan sikapnya, Jatam Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan gugatan tersebut dikarenakan kebijakan Kasman Lassa […]

Pemprov Harus Segera Ubah Perda Pengelolaan Kelautan. Kenapa?

April 17, 2015 M Ambari, Jakarta

Pemerintah Provinsi diminta untuk segera mengubah peraturan daerah yang mengatur tentang tata kelola wilayah kelautan di masing-masing provinsi, karena saat ini peraturan yang digunakan masih mengacu pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. “Seharusnya, sekarang sudah diubah, karena peraturan yang ada sekarang mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,” demikian […]

Tragis! Indonesia Kehilangan 200 Gajah Sumatera Dalam 3 Tahun Terakhir

April 17, 2015 Chik Rini, Aceh

WWF-Indonesia menyesalkan kematian gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) yang terus berlanjut. Senin lalu (13/4/2015), bangkai gajah ditemukan di Desa Kareung Hampa, Kecamatan Lam Balek, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, sekitar 150 meter dari kawasan Perkebunan Sawit PT. Agro Sinergi Nusantara (ASN). Diperkirakan, kondisi gajah yang mengenaskan itu; belalai terlepas dari kepala dan gading hilang, sudah mati […]