Kritikan pedas dialamatkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti. Meski sudah melakukan banyak terobosan di dunia kelautan dan perikanan Indonesia, namuan ia dinilai masih belum terlalu tegas.
Kritikan tersebut datang dari Kesatuan Nelayan Tradisional (KNTI) yang melakukan evaluasi terkait kepemimpinan Susi Pudjiastuti. Menurut KNTI, di bawah Susi, KKP memang terus memperlihakan kinerja positif karena sejumlah capaian penting berhasil dijejak.
“Namun, itu tidak cukup. Karena KKP perlu untuk melaksanakan kebijakan yang lebih tegas dari sekedar pencitraan saja. Saat ini, itu belum dilakukan oleh bu Menteri,” ungkap Ketua Bidang Strategis dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat KNTI, Suhana, di Jakarta, Kamis (28/05/2015).
Suhana mengapresiasi kebijakan Susi dalam pemberantasan Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, tetapi kebijakan tersebut dinilai baru sebatas program penenggelaman kapal saja. Padahal, yang harus dilakukan sesungguhnya adalah mengumumkan kapal mana saja yang sudah melakukan pelanggaran di wiilayah perairan Indonesia.
“Pengumumannya dilakukan ke seluruh dunia saja. Apa kapalnya, dari negara mana, siapa krunya dan apa jenis ikan yang jadi tangkapannya. Kalau sudah diumumkan, itu akan jadi pertimbangan dunia internasional,” ungkapnya.
Menurut Suhana, jika suda diiumumkan ke seluruh dunia, negara-negara pengimpor produk laut akan mengamati dan mengawasinya dengan ketat. Sehingga, jika memang ada produk laut yang berasal dari kapal pelaku illegal fihsing, maka itu tidak akan diterima. Prinsip seperti itu, kata dia, seharusnya sudah dilakukan oleh Susi Pudjiastuti.
Nelayan Belum Diperhatikan
Selama kepemimpinan Susi, kritikan juga datang dari nelayan. Menurut Ketua KNTI DKI Jakarta M Tahir, walau KKP saat ini sudah melakukan pemberantasan illegal fishing, namun nelayan yang ada di sejumlah daerah, khususnya di pesisir utara Jakarta masih belum merasakan dampak positifnya.
“Bahkan kalau saya bilang faktanya saat ini nelayan masih miskin dan bahkan masih dimiskinkan. Jadi keberhasilan yang sudah diklaim oleh mereka itu tidak benar,” demikian ungkap Tahir.
Tahir menjelaskan, apa yang sudah dirasakan nelayan saat ini seharusnya tidak boleh terjadi. Karena, nelayan tradisional di Indonesia sejak dulu hingga sekarang dikenal memiliki kemampuan melaut yang baik dan sudah teruji. Namun, kemampuan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah.
Yang ada, kata Tahir, nelayan di pesisir Jakarta saat ini terancam kehilangan mata pencahariannya karena lokasi tempat melaut sudah hampir hilang seiring bergulirnya rencana reklamasi kawasan pesisir Pantai Utara Jakarta.
“Sampai sekarang tidak ada solusi apapun dari Pemerintah. Nelayan dibiarkan begitu saja. Padahal sudah jelas mereka terancam kehilangan profesinya. Pemerintah harus bisa memahami kondisi tersebut,” ungkap dia.
Kinerja Membaik Tak Berarti Nelayan Sejahtera
Sementara menurut Dani Setiawan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, membaiknya kinerja sektor perikanan dan kelautan di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti tidak berarti menggambarkan kesejahteraan nelayan di Indonesia ikut meningkat.
“Ini memang sudah berjalan sejak lama. Kinerja ekonomi selalu memiliki gap dengan realita di lapangan. Itu juga yang terjadi di sektor kelautan dan perikanan sekarang. Nelayan tidak mendapatkan dampak positif dari peningkatan kinerja secara keseluruhan,” tutur dia.
Kondisi tersebut, menurut Dosen Oceanografi Insitut Pertanian Bogor Alan Koropitan, seharusnya tidak terjadi. Karena bagaimanapun, nelayan tradisional sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Nelayan tradisional, kata dia, mampu berlayar di lautan tanpa menggunakan kompas atau penunjuk arah seperti yang dimiliki kapal-kapal sekarang.
“Nelayan tradisional itu harus dipelihara dan diberi kesempatan untuk berkembang. Karena hanya mereka yang mengerti lautan Indonesia sebenarnya. Mereka akan fokus untuk menjaga ekosistem dan kekayaan hayati di dalamnya,” papar Alan.
Bentuk pengakuan dari Pemerintah itu, menurut Alan, adalah dengan diberikan akses permodalan dan asuransi kecelakaan dan hari tua. Jika itu sudah dilakukan, nelayan tradisional tidak akan takut untuk melaut hingga perairan terjauh sekalipun.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Secara keseluruhan, KNTI menyimpulkan capaian kinerja di bawah Susi Pudjiastuti masih belum terlalu bagus. Menurut Ketua Umum KNTI Riza Damanik, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh KKP saat ini merupakan tindak lanjut dari kinerja lama.
“Artinya tidak ada temuan baru dalam hasil akhir anev (analisis dan evaluasi). Selain itu kinerja penegakan hukum juga belum terhubung dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan kinerja ekonomi perikanan,” pungkas Riza.
Karena itu, KNTI merekomendasikan dalam hal pemberantasan pencurian ikan, Pemerintah segera mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang menggunakan kapal eks asing untuk pencurian ikan untuk tanggungjawab materil atas kerugian yang diterima oleh negara akibatnya kejahatannya, dengan usulan 5 tahun terakhir.
Rekomendasi untuk kesejahteraan nelayan dan petambak, yaitu benahi akses dan perlindungan harga BBM, pembenahan terhadap Permen No.1/2015 untuk memberikan akses terhadap usaha pembenihan dan pembesaran lobster, dan penguatan kapasitas koperasi nelayan dan organisasi nelayan untuk mendapatkan kepastian ijin pasca moratorium.
