Krisis Ekologi, Perlu Lebih Banyak Pemimpin Perempuan Tampil

Para pemimpin perempuan dalam seminar di Kampus UI Salemba, Selasa (23/6/15). Mereka adalah Nissa Wargadipura, Pendiri Pesantren  Ekologi Ath-Thaariq Garut, Jawa Barat (paling kiri); Rusmedia Lumban Gaol atau Opung Putera, perempuan adat dari Desa Sipituhuta, Humbang Hasundutan; Aleta Baun, pejuang lingkungan dari Molo, Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT. Lalu, Gunarti dari Sedulur Sikep, pejuang perempuan yang gigih menolak pabrik semen di Jawa, salah satu di Rembang serta Eva Bande, pejuang perempuan yang memimpin Front Rakyat Advokasi Sawit Sulteng. Dipandu moderator, Rocky Gerung. Foto: Sapariah Saturi
Para pemimpin perempuan dalam seminar di Kampus UI Salemba, Selasa (23/6/15). Mereka adalah Nissa Wargadipura, Pendiri Pesantren Ekologi Ath-Thaariq Garut, Jawa Barat (paling kiri); Rusmedia Lumban Gaol atau Opung Putera, perempuan adat dari Desa Sipituhuta, Humbang Hasundutan; Aleta Baun, pejuang lingkungan dari Molo, Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT. Lalu, Gunarti dari Sedulur Sikep, pejuang perempuan yang gigih menolak pabrik semen di Jawa, salah satu di Rembang serta Eva Bande, pejuang perempuan yang memimpin Front Rakyat Advokasi Sawit Sulteng. Dipandu moderator, Rocky Gerung. Foto: Sapariah Saturi

Negeri ini menghadapi krisis sosial dan ekologis dampak ‘persahabatan erat’ antara pemerintah dan pengusaha dalam mengeksploitasi kekayaan alam. Konflik-konflik lahan dan kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana. Perempuan, kerap menjadi penerima beban ganda dari kondisi ini. Sejalan dengan itu, makin banyak sosok perempuan muncul menjadi pemimpin dalam komunitas dalam mempertahankan lahan maupun lingkungan hidup mereka. Membangkitkan lebih banyak pemimpin-pemimpin perempuan sangat diperlukan.

“Dengan mendorong ruang-ruang bagi perempuan memimpin perjuangan akan berhasil dibandingkan sekarang. Ada pendekatan dan kebutuhan berbeda pada perempuan,” kata  Siti Maimunah, aktivis Tim Kerja Perempuan dan Tambang di Jakarta, Selasa (23/6/15), sebelum diskusi Mendorong Kepemimpinan Perempuan Mengurus Krisis Sosial-Ekologis di Nusantara. 

Dalam memimpin, kata Mai, panggilan akrabnya, perempuan-perempuan ini memiliki strategi dan taktik tersendiri.

Eko Cahyono, Direktur Sajogyo Institute mengatakan, dalam kekuatan struktural baik dari negara maupun korporasi yang mengancam kerusakan lingkungan hidup, biasa kelompok perempuan justru menjadi korban.

“Kita bisa lihat indikator sederhana dalam konflik agraria, makin tahun makin meningkat baik akibat dari kebijakan sektoral, maupun ekstraksi sumber daya alam,” katanya.

Dampak dari itu, angka kemiskinan struktural dan kerusakan-kerusakan lingkungan makin parah. Dari fakta lapangan, terlihat, simpul-simpul kemiskinan malah terjadi di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam, baik hutan, air, lalut sampai gunung.

Dalam kondisi ini, pejuang perempuan tampil dan hadir untuk memperbaiki keadaan ini. “Mereka berjuang dengan cara masing-masing. Mereka memimpin komunitas, desa dan masyarakat. Mereka hanya sebagian dari pemimpin perempuan yang mulai hadir bersama komunitas, melawan dan upaya penguatan,” katanya.

Menurut Eko, penting menyebarkan keteladanan dan gagasan mereka.”Salah satu krisis persoalan bangsa ini adalah tidak ada keteladanan. Apalagi keteladanan perjuangan perempuan.”

Dalam diskusi yang diadakan Sajogyo Institute, bekerja sama dengan Asia Foundation dan Program Studi Kajian Gender Pascasarjana Universitas Indonesia serta Mongabay-Indonesia ini,  mendatangkan lima pemimpin perempuan di nusantara yang berperan dan berjuang dalam menjaga lingkungan mereka.

Mereka adalah, Nissa Wargadipura, Pendiri Pesantren  Ekologi Ath-Thaariq Garut, Jawa Barat; Rusmedia Lumban Gaol atau Opung Putera, perempuan adat dari Desa Sipituhuta, Humbang Hasundutan; Aleta Baun, pejuang lingkungan dari Molo, Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT. Lalu, Gunarti dari Sedulur Sikep, pejuang perempuan yang gigih menolak pabrik semen di Jawa, salah satu di Rembang serta Eva Bande, pejuang perempuan yang memimpin Front Rakyat Advokasi Sawit Sulteng.

Nissa Wargadipura, puluhan tahun mengorganisir kelompok petani lokal, dan bersama-sama berjuang menyelesaikan konflik agraria di Garut, Tasikmalaya  dan  Ciamis, Jabar, lewat Serikat Petani Pasundan.

Dalam perjuangan itu, mereka berhasil mempertahankan dan mengambil alih lahan-lahan pertanian. Setelah perjalanan itu, dia menilai, ternyata petani tak cukup hanya mendapatkan lahan tetapi bagaimana mempertahankannya.

Noer Fauzi Rachman dari Sajogyo Institute menyerahkan buku terbaru hasil karyanya berjudul Panggilan Tanah Air kepada para tokoh perempuan di Jakarta, Selasa (23/6/15). Buku ini mengulas tentang kerusakan ekologi dan sosial yang terjadi di negeri ini hingga memanggil pada insan, anak negeri, termasuk para perempuan untuk memulihkannya. Foto: Indra Nugraha
Noer Fauzi Rachman dari Sajogyo Institute menyerahkan buku terbaru hasil karyanya berjudul Panggilan Tanah Air kepada para tokoh perempuan di Jakarta, Selasa (23/6/15). Buku ini mengulas tentang kerusakan ekologi dan sosial yang terjadi di negeri ini hingga memanggil pada insan, anak negeri, termasuk para perempuan untuk memulihkannya. Foto: Indra Nugraha

Dia melihat, di berbagai daerah, petani makin berkurang. Mereka melepaskan lahan baik dijual, disewa maupun digadaikan. Dia merasa, serikat tani sudah kuat, kini giliran memberikan contoh, bagaimana petani mempertahankan dan memanfaatkan lahan mereka buat mencukupi keluarga. Mulai 2008, Nissa, bersama suami mendirikan pesantren ekologi.

Di pesantren ini, para santri, dianggap sebagai anggota keluarga. Jadi, bagaimana “keluarga” yang berjumlah 15 orang ini memanfaatkan lahan seluas 7.500 meter persegi untuk memenuhi sebagian besar keperluan  hidup mereka. Dari seluas lahan itu, mereka membagi-bagi menjadi beberapa bagian. Ada lahan buat tanaman pangan, benih dan lain-lain. Bersama, mereka mencoba memperbaiki ekosistem lahan yang sempat rusak—karena bekas sawah. Mereka menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan, misal, tanaman organik, menanam tanpa mencangkul. “Alhamdulillah, kami bisa bisa memenuhi keperluan. Dengan 15 orang, dan tamu-tamu yang ramai. Kami cukup. Bahkan sebagian produksi bisa dijual,” ucap Nissa.

Beralih ke Opung Putera. Bersama, perempuan-perempuan adat di Desa Pandumaan-Sipituhuta, mereka maju di depan, berjuang mempertahankan hutan kemenyan yang dirampas perusahaan HTI, PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Mereka aksi mencegah perusahaan membabat hutan adat. Opung harus berhadapan dengan aparat keamanan. Dia bergeming. “Perjuangan kami tak akan mundur. TPL masih beroperasi, laki-laki berjaga-jaga ditangkap. Perusahaan tak berani menangkap perempuan,” katanya.

Menurut dia, merusak kemenyan sama dengan merusak perempuan. “Sekarang kebun kemenyan kami walaupun masih ada, tetapi tidak berproduksi baik lagi. Saya bidan di sana, kalau ada yang melahirkan, saya ambil obat di hutan. Sekarang obat tidak ada lagi.”

Mama Aleta, pemimpin perempuan yang mampu menghentikan empat perusahaan tambang di NTT ini, juga angkat bicara. Sejak 1996, dia mulai menolak tambang yang hendak beroperasi di Molo.Bukan hal mudah. Awalnya, dia banyak dicemooh karena hanya perempuan dari kalangan biasa. Namun, dengan perjuangan gigih, 24 jam sehari tanpa henti dia berupaya memberitahu warga ancaman kala tambang hadir di kampung mereka.

Lambat laun, pelahan namun pasti, yang mengikuti jejak langkah Aleta makin banyak. Meskipun, dia harus hidup sembunyi-sembunyi dari kejaran aparat, tetapi penolakan warga makin kuat.

Lewat cara unik, Mama Aleta dan perempuan-perempuan Molo, mengusir tambang lewat menenun.  Pada 2008, perjuangan mereka berbuah manis. Perusahaan-perusahaan tambang itu hengkang. Kini, Aleta sudah menjadi anggota DPRD NTT. Namun, sebagian waktunya, masih diluangkan buat memperkuat komunitas-komunitas warga di lapangan.

Ada juga Gunarti dari Sedulur Sikep. Dia perempuan pejuang penolak tambang yang merusak karst-karst di Pulau Jawa, salah satu di Rembang, Jawa Tengah.

Di Rembang, para perempuan ini sudah setahun berjuang di tenda, tepat di lokasi yang akan dibangun pabrik semen PT Semen Indonesia. Siang, malam, panas, dingin tak menyurutkan keinginan mereka melindungi lingkungan dari ancaman kerusakan.

“Kami tinggal di tenda. Kami juga berjuang dengan cara-cara halus seperti nembang.”

Pejuang perempuan, Eva Bande juga menceritakan pengalamannya. Dia dipenjara karena memperjuangkan hak-hak masyarakat di Banggai, Sulteng. Eva divonis 3,6 tahun pada 2010. Pengadilan Tinggi menaikkan jadi empat tahun. Setelah pemerintahan berganti, pada 2014, dia mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo.

“Saya dan beberapa petani melapor perusahaan sawit di Desa Piondo, Kecamatan Toili kepada polisi, kemeterian terkait dan lain-lain.  Tetapi penggusuran lahan warga makin masif di wilayah sengketa.”

Mereka berupaya mempertahankan lahan pertanian yang hendak diubah menjadi kebun sawit. Namun, mereka malah dikriminalisasi. “Warga ditangkap, dipukuli dan ditelanjangi. Itu titik dimana hilangnya negara. Hadir negara ketika terjadi benturan, dan hadirpun dengan alat kekuasaan, yang ditangkap rakyatnya.”

Selama ini, katanya, cara-cara penanganan konflik SDA, identik dengan kekerasan. Ketika ada kekerasan, perlawanan terjadi, posisi rakyat paling banyak menjadi korban. Baik korban jiwa, maupun harta.

Dia mengatakan, tak bisa mendikotomikan gerakan petani laki-laki dan perempuan.  Mereka  harus bersama-sama memimpin, berkomitmen dan tidak pernah meninggalkan.

Mama Aleta bersama komunitas. Foto: The Goldman Environmental Prize