, , ,

Kabut Asap Makin Parah, Jokowi Akhirnya Blusukan ke Kalteng

Kondisi kabut asap di Kalimantan Tengah, sangat pekat. Bahkan, kualitas udara sempat berada di level terburuk di Indonesia. Sepanjang Selasa (22/9/15), Badan Meteorologi, Klmatologi dan Geofisika (BMKG) menunjuk Palangkaraya sebagai kota konsentrasi rerata partikulat PM10 tertinggi di Indonesia, mencapai 1.575 ugram per meter persegi. Pada indeks 300 PM10 saja, kualitas udara berbahaya.  Di Kalteng, lima kali dari level bahaya!

Protes soal perhatian pemerintah pusat minim bermunculan di sosial media.  Pemerintah Indonesia dianggap tidak mempedulikan kabut asap di Kalteng. Mereka meminta Presiden Joko Widodo, datang ke Kalteng dan melihat betapa parah kebakaran hutan dan lahan di sana.

Muncul gerakan protes dengan tagar #MelawanAsap #ispupalangkaraya2000 dan #kaltengjugaindonesia. Para netizen saling berbagi foto, video dan cuitan di media sosial.

Pada Kamis (24/9/15), bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, Jokowi akan meninjau kebakaran di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng.

Panitia Hari Besar Idul Adha 1436 Hijriah Masjid Raya Darussalam, Kalteng,  juga mengumumkan kedatangan Presiden sesaat sebelum sholat. Presiden, juga menyumbangkan sejumlah sapi kurban.

Sebelumnya, Jokowi ke Kalimantan Selatan dan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Karomah, Martapura, Kabupaten Banjar. Setelah itu, rencana Presiden akan ke Sinabung. Namun, rencana berubah, Jokowi meninjau kebakaran di Kapuas dan Pulau Pisau, Kalteng, melalui jalur darat.

Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana dalam siaran pers Kamis (24/9/15) menyebutkan, semula usai shalat Idul Adha di Banjar, Presiden dan rombongan meninjau kebakaran lahan di Kapuas dan Pulang Pisau, Kalteng, berjarak 130 km melalui jalur darat. Presiden, katanya, perlu meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan Kalteng mengingat kedaruratan kabut asap di sana.

“Dengan meninjau langsung pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Presiden ingin memastikan semua pihak bergerak bersama.”

Kebakaran lahan

Sejumlah titik api dilaporkan warga Kalteng. Mereka melihat api berkobar dan gambut berasap di perkebunan sawit. Dumai Rahing, Ketua Adat Dayak (Mantir) Desa Mirah Kalanaman, Katingan, mengatakan, selama beberapa hari melihat api berkobar di blok perkebunan sawit PT. BUM, sebelah timur. Sebelumnya, sejumlah alat berat menumpuk sisa-sisa kayu pada tempat tertentu untuk dibakar. “Mereka tiap tahun membakar untuk menanam sawit.”

Api di lahan gambut juga terjadi di perkebunan sawit, PT AUS, Katingan. Yogo Setiawaan, warga Desa Petak Bahandang yang bersebelahan dengan perkebunan itu, melihat tiap hari. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memasukkan perkebunan ini salah satu terindikasi membakar.

Asap pekat terus menyelimuti Kalteng, dan kualitas udara mencapai level terburuk, dengan indeks mencapai 1.500 PM10. Foto: Jenito
Asap pekat terus menyelimuti Kalteng, dan kualitas udara mencapai level terburuk, dengan indeks mencapai 1.500 PM10. Foto: Jenito

Herlina, guru SD dan SMP Satu Atap, Desa Sei Ahas, Kapuas, mengeluhkan kabut asap makin pekat. Berhari-hari sekolah terpaksa diliburkan. Dia menyebut, kabut asap dari gambut eks demonstrasi REDD+ dikelola Kalimantan Forest and Climate Partnership). Ini kerjasama REDD+ Indonesia dan Australia) di Kecamatan Mantangai.

Jangan sekadar berkunjung 

Arie Rompas, Direktur Eksekutif  Walhi Kalteng, mengatakan, Jokowi harus hadir besama rakyat di Kalteng, bukan hanya berkunjung. “Jokowi harus hadir dan ada kebijakan nyata menghentikan penderitaan masyarakat oleh kabut asap,” katanya dalam rilis kepada media, Kamis (24/9/15).

Menurut dia, kabut adap ini bermuara dari kegagalan pemerintah mengelola sumberdaya alam khusus lahan gambut di Kalteng.

Kebakaran hutan dan kabut asap, katanya, sudah terjadi selama 18 tahun sejak 1997 yang menghanguskan sekitar 8,9 juta hutan di Indonesia, terbesar di Kalteng. Namun,  sudah lima kali pergantian Presiden, masalah asap tidak pernah tuntas. “Justru pemerintah lebih banyak mengabaikan masalah utama dengan terus mengeluarkan izin di lahan gambut hingga memperparah dan medorong bencana ini terus berulang.”

Kondisi ini, katanya, memperlihatkan pemerintah terlibat sistematis dengan mengabaikan hak–hak masyarakat hidup layak dalam lingkungan sehat. Dia menilai, sejak awal,  pemerintahan Jokowi tidak memandang penting warga Kalteng. Pemerintah, katanya,  lebih fokus penanganan kebakaran di Sumatera, seperti Riau, Jambi dan Sumsel, guna ) merespon protes Singapura dan Malaysia.

Padahal, kata Arie,  masyarakat Kalteng hampir dua bulan hidup sulit menghirup udara tidak sehat dengan partikulat sampai 1.500. “Angka ini lima kali lipat dalam batas normal.”

Dia mengatakan, peningkatan penderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) mencapai 961 per minggu. Namun, dalam status kejadian luar biasa ISPA belum juga menarik perhatian pemerintah.

Pemerintah, katanya,  seharusnya memikirkan skenario evakuasi penduduk rentan dan menyedikan fasilitas kesehatan. “Bukan hanya mengunjungi, tidak dibarengi kebijakan komprehensif, itu tindakan sia-sia.”

Dia menilai, penegakan hokum sangat penting terutama kepada perusahaan terbukti melanggar agar segera cabut izin dan seluruh aset disita negara. Selain pidana, perusahaan juga harus dituntut membayar kerugian dan pemulihan ekologis dampak kebakaran hutan dan lahan.

Catatan Walhi, ada 196 perusahaan terdapat titik api di Kalteng sepanjang 2015. Seharusnya, itu menjadi modal utama pemerintah segera menjerat perusahaan yang sengaja bahkan menfaatkan situasi untuk membakar bersembunyi dalam status bencana.

“Sayangnya hanya tujuh perusahaan disegel KLHK dan tiga perusahaan diusut kepolisian. Ini minimlis, tidak akan memberikan efek jera.”

Tak kalah penting, katanya, pemerintah harus menyusun roadmap jangkah mengah dan panjang untuk pemulihan dan rehabilitasi lahan gambut. “Ini untuk memastikan fungsi gambut kembali basah hingga tidak mudah terbakar, sembari review perizinan dan penegakan hukum serta penanganan situasi darurat dengan memastikan keselamatan warga.”

Presiden tegaskan lagi tak usah ragu cabut izin

Di Kalsel, pada Rabu (23/9/15),  Jokowi melakukan pemantauan lahan dan hutan terbakar. Salah satu di Desa Gantung Damar, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru. “Saya instruksikan semua bergerak, baik TNI, Polri, pemerintah daerah juga masyarakat. Kita bersama sama kerja keras, kerja sekuat tenaga padamkan api dan hilangkan asap,” seperti dikutip dari akun Facebook, resmi Presiden Jokowi.

Dia mengayakan, untuk pemadaman kebakaran lahan di Kalsel, pemerintah mengerahkan satu pesawat CN 295 dan tiga pesawat Casa 212 yang menyebarkan 200 ton lebih garam untuk mendatangkan hujan buatan.

Selain penegakan hukum bagi para pembakar, Jokowi juga memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tak segan mencabut izin konsesi bagi perusahan yang sengaja membakar lahan. “Saya menegaskan hal ini tidak boleh terjadi di tahun tahun yang akan datang.”

Untuk pencegahan kebakaran lahan gambut, katanya,  pemerintah akan mewajibkan seluruh pemilik konsesi membuat kanal, embung dan menyosialisasikan bahaya membakar lahan kepada masyarakat.

Artikel yang diterbitkan oleh
, , ,