Data dari Guido van der Werf of the Global Fire Emissions Database minggu lalu menunjukkan emisi karbon kebakaran lahan gambut Indonesia telah melampaui 1,4 miliar ton CO2-atau setara lebih dari emisi tahunan Jepang. Lebih mencolok lagi, kebakaran lahan telah memicu polusi udara yang parah, yang berkembang menjadi kondisi darurat kesehatan dan politik regional untuk Indonesia.
Dari sisi ekonomi, produk dari perusahaan Indonesia ditarik dari rak-rak toko dan menghadapi denda jutaan dollar dari pemerintah Singapura. Reaksi ini beriringan dengan jatuhnya mata uang rupiah dan merosotnya pasar komoditas penting Indonesia, termasuk minyak, batubara, sawit dan karet. Ini adalah hari gelap, baik sebenarnya maupun kiasan bagi Indonesia.
Namun, krisis ekologis dan kesehatan ini bagi Presiden Jokowi, juga berarti peluang untuk melaksanakan secara tuntas reformasi dalam sektor kehutanan, lahan, dan perkebunaan, dan tidak mengulangi kegagalan program yang pernah dilaksanakan oleh Presiden terdahulu, Susilo Bambang Yudhoyono.
Jokowi memiliki dua dukungan, setidaknya dari dukungan warganegara dan para pelaku bisnis. Jokowi pun perlu mengadopsi dan menerapkan kebijakan untuk menghindarkan berbagai bentuk perusakan lahan dan hutan di negara ini di masa depan, termasuk munculnya eskalasi konflik sosial, terkikisnya daya ketahanan pangan nasional, dan membuang jauh-jauh predikat Indonesia sebagai salah satu negara pencemar karbon tertinggi di dunia.
Presiden Jokowi harus merebut kesempatan ini saat kunjungannya ke AS mendatang, saat bertemu dengan Presiden Obama dan saat melanjutkan kunjungannya ke Pertemuan Iklim di Paris. Jokowi harus mendorong dukungan internasional untuk membantu akar permasalahan yang dihadapi Indonesia, agar dapat keluar dari tiga masalah sekaligus yaitu krisis lingkungan, ekonomi negara dan kesehatan masyarakat.
Akar Masalah
Kebakaran yang mendorong kabut asap yang menghampiri Asia Tenggara saat ini, adalah buah dari produk kebijakan penggunaan lahan monokultur yang dipromosikan lewat kebijakan konversi secara luas lahan gambut dan hutan hujan padat karbon. Proses dimulai pada tiga-empat dekade lalu, saat konsesi HPH diberikan oleh mantan orang kuat Soeharto, yaitu sistem bagi-bagi lahan untuk menjaga politik patronase dan mempertahankan dukungan politik.
Setelah kayu hutan habis, industri perkebunan datang untuk mengkonversi hutan bekas tebangan bagi industri kayu pulp, karet dan kelapa sawit. Dalam kebijakan yang tergesa-gesa ini, jutaan lahan gambut rawa, dikeringkan dan dibersihkan untuk perkebunan monokultur.
Transmigrasi dan pembukaan lahan skala kecil juga berpartisipasi langsung terhadap konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Upaya tersebut melepas sejumlah karbon, dan lambat laun menyalakan sumbu bom waktu pelepasan karbon yang lebih besar.
Bom waktu tersebut meledak sekarang. Lahan gambut kering sangat mudah terbakar dan sekali tersulut hampir tidak mungkin untuk dipadamkan. Pada tahun-tahun normal, kerusakan dari pembakaran lahan gambut secara signifikan diakhiri dengan musim hujan, namun tahun ini dengan kemarau berkepanjangan yang didorong oleh El Nino, skala masif kehancuran menjadi begitu dahsyat.
Dampak ekosistem pertama terjadi tahun 1982-1983 saat El Nino melanda, saat itu jutaan hektar lahan hutan di Sumatera dan Kalimantan terbakar dalam asap. Namun, bukannya menjadi peringatan, hal ini malah memicu konversi lahan yang lebih besar lagi.
Sejak 1983 hingga sekarang, budidaya sawit telah berkembang menjadi 11 juta hektar, lahan untuk kayu pulp dan HTI menjadi 4 juta hektar dan karet 2 juta hektar. Sejak saat itu, menjadi rahasia umum bahwa cara termurah membersihkan lahan adalah dengan menggunakan api.
Saat itu kejadian ini tidak menjadi perhatian dunia. Berbeda dengan kebakaran lahan besar yang terjadi hingga lebih dari 8 juta hektar pada 1997-1998 yang telah menyebabkan kerugian hingga miliaran dolar dan jatuhnya korban ratusan ribu orang karena ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), bahkan korban yang meninggal dunia.
Namun amat sedikit yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Konsesi terus diberikan di lahan gambut, hutan terus menipis dan terdegradasi. Indonesia pun terus menolak untuk menandatangani perjanjian lintas batas asap regional, yang dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dalam memerangi kebakaran.
Hal itu tidak terlepas dari tingginya harga komoditas perkebunan. Sepanjang dekade 2000-2010-an, harga komoditas khususnya minyak sawit meningkat tinggi, dan terus menjadi primadona pembangunan perkebunan. Kebakaran dan asap hanya dilihat sebagai bagian dari biaya dalam bisnis. Permasalahan regional baru terjadi di tahun 2013, saat angin melaju ke Singapura dan membawa asap kebakaran lahan. Barulah hal ini muncul lagi sebagai berita utama internasional.
Dengan ahli kelautan memperkirakan El Nino akan kuat tahun ini dan sebaliknya hanya sedikit usaha untuk menangani degradasi lahan dan tanggap bencana di Sumatera dan Kalimantan saat ini, hal ini amatlah mengejutkan. Kebakaran dan asap yang terbentuk tahun ini menjadi yang terburuk sejak 1997-1998.
Guido van der Werf of the Global Fire Emissions Database di Amsterdam memperkirakan bahwa emisi dari kebakaran lahan sejak awal September telah melampaui emisi dari seluruh industri ekonomi AS. Dan situasi tidak akan berkurang hingga curah hujan yang signifikan datang kembali.
Pemerintahan Jokowi
Kala Jokowi mencanangkan diri untuk maju dalam Pilpres 2014, kekuatan terbesarJokowi adalah kerendahan hati dan manajemen kerjanya yang kompeten. Dari dasar sebagai pengusaha furniture, menjadi walikota Solo dan kemudian Gubernur Jakarta, Jokowi tidak mengandalkan koneksi politik dan militer dari masa lalu politik di Indonesia. Dia terkenal dengan gaya ‘blusukan’, sebuah pendekatan manajemen, dimana Jokowi melakukan kunjungan dadakan ke desa-desa, lingkungan bahkan kantor pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan yang bersih.
Dengan kata lain, Jokowi terlihat sebagai orang biasa yang membela kepentingan publik terhadap kepentingan dan korupsi dari kelas yang kuat dan berkuasa. Dia memperjuangkan keprihatinan dari masyarakat kebanyakan.
Meskipun demikan, karena datang dari luar struktur kekuasaan tradisional, ada kekhawatiran bahwa Jokowi tidak akan punya modal politik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sesuatu. Ada kekhawatiran dia akan berakhir sebagai tak lebih dari boneka kekuasaan tradisional yang bercokol dalam sistem politik Indonesia.
Dan benar saja, jauh dari mulus Jokowi memulai pemerintahannya. Bahkan sebelum ia bekerja, kepentingan kuat telah bekerja untuk melemahkan agenda di hampir setiap kesempatan. Hutan, yang telah lama menjadi sumber kekayaan bagi beberapa orang paling kuat di Indonesia, telah menjadi korban dari kenyataan ini.
Bisakah krisis kabut asap menyelamatkan hutan Indonesia?
Sektor kehutanan dan perkebunan telah terimbas oleh penuruan harga yang mementahkan booming yang terjadi pada dekade terakhir ini. Komoditas sawit terpukul jatuh. Pemerintah Indonesia terpaksa harus menyusun ulang skema subsidi baru, termasuk memandatkan biofuel dengan memasukkan campuran minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel.
Para birokrat Indonesia bahkan perlu menggunakan jargon “untuk kepentingan keamanan” bagi pembangunan perkebunan skala besar sawit di perbatasan Kalimantan dan Papua. Di sisi lain, perbaikan pragmatis seperti peningkatan hasil produktivitas kebun dan menindak para oknum penjual bibit abal-abal yang membuat petani jauh dari sejahtera, tampaknya menjadi prioritas sekunder.
Diantara permasalahan ini. Jokowi memiliki kesempatan emas untuk mengambil peran strategis. Tentunya tidak akan semudah membalik telapak tangan, Jokowi dapat memainkan kartu yaitu komitmen yang dibuat oleh perusahaan mulitinasional yang ada di Indonesia dan kekuatiran global terhadap dampak krisis asap yang terjadi.
Sudah menjadi pengetahuan bahwa perusahaan yang beroperasi di Indonesia berkeinginan menjadi pemain global. Sudah barang tentu mereka tidak dapat mencapainya lewat kerja represif seperti terlibat dalam perampasan lahan masyarakat, memicu konflik sosial hingga menebangi hutan primer. Perusahaan ini akan mengadopsi kebijakan zero-deforestasi yang menetapkan standard baru produksi dan cakupan sumber bahan baku mereka.
Saat ini perusahaan-perusahaan besar ini terjerat dalam masalah kredibilitas usaha. Citra satelit menunjukkan temuan titik api kebakaran berada di wilayah konsesi mereka. Sementara pihak perusahaan mencoba menjelaskan mereka tidak terlibat dalam pembakaran lahan, mereka dituntut publik untuk membangun komitmen solusi jangka panjang, termasuk kejelasan status lahan di sekitar wilayah konsesi dan penegakan hukum yang lebih baik.
Kejadian kebakaran dan dampak asap yang luar biasa ini, harusnya dapat digunakan sebagai pemicu untuk keluar dari kepentingan business as usual menjadi faktor yang mendorong reformasi utuh kelompok usaha ini.
Beberapa perusahaan pun telah mendapatkan tekanan dari pemerintah Indonesia sendiri. Contohnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian baru-baru ini, yang menyebutkan bahwa penandatangan ikrar mengakhiri deforestasi lewat Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam industri sawit, mengancam daya saing industri sawit Indonesia.
Sebaliknya, Presiden Jokowi dapat menunjukkan bahwa kabut asaplah yang benar-benar mengancam dan menyakiti kehidupan orang Indonesia. Penelitian Miriam Marlier di UCLA menyebutkan bencana kabut asap tahun 1997-1998 telah menyebabkan kematian dini lebih dari 11.000 orang dewasa akibat penyakit kardiovaskular. Dampak pada bayi dan anak-anak muda dianggap jauh lebih tinggi lagi.
Dalam hubungan internasional, negara jiran mulai bertindak. Singapura yang selama bertahun-tahun hanya sekedar mengeluh mulai bertindak tegas. Perusahaan yang bertanggungjawab dalam masalah kebakaran dikenakan denda dalam jumlah besar. Banyak dari perusahaan tersebut yang terdaftar, berkantor pusat atau memiliki kantor perwakilan di Singapura. Singapura yang reputasinya sebagai tempat bagus untuk tempat tinggal dan melakukan bisnis dipertaruhkan karena persoalan kabut asap. Negara seperti Singapura, Malaysia dan yang lain telah menawarkan bantuan teknis, operasional dan dukungan keuangan untuk membantu pemadaman api.
Lebih jauh, krisis ini telah menarik perhatian para diplomat untuk mempersiapkan pembicaraan iklim mendatang di Paris. Pertemuan antara Obama dan Jokowi pekan depan di Washington DC pun akan membahas hal ini.
Lewat dua konstituen ini yang berpotensi kuat, ditambah dukungan dari warga negara Indonesia yang memilihnya sebagai penjaga kepentingan publik, Jokowi dapat mendorong agenda maju bagi penanganan kabut asap dan memperkuat komitmen Indonesia untuk memerangi perubahan iklim global.
Reformasi Harus Terus Berlanjut
Penanganan serius terhadap masalah ini harus terus dilakukan. Perubahan serius diperlukan untuk memerangi siklus berkelanjutan dari degradasi lahan, kebakaran, dan asap yang mengganggu sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua (yang dapat terjadi dalam waktu dekat).
Sebenarnya Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting. Sejak 2011, Indonesia telah memiliki moratorium yang membatasi konsesi baru jutaan hektar hutan dan lahan gambut. Indonesia telah memulai “One Map policy” sebuah proses untuk menyelesaikan tumpang tindih klaim tanah dan komitmen untuk pengakuan hak lahan adat.
Pemerintah juga lebih terbuka tentang alokasi lahan hutan yang digunakan, menyediakan data bagi platform seperti Global Forest Watch serta meningkatkan akuntabilitas. Namun, untuk mengatasi kabut asap pada skala waktu yang relevan dan membatasi emisi gas rumah kaca, Indonesia harus berpacu dan berkejaran dengan waktu.
Berikut pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi dalam waktu dekat:
Perlindungan yang lebih kuat untuk daerah-daerah sensitif. Meskipun Indonesia memiliki kebijakan moratorium logging dan perkebunan sejak 2011, namun berbagai aktivitas terus terjadi di area gambut yang semakin memperburuk dampak kebakaran dan kabut asap. Mengingat situasi yang parah ini, pemerintahan Jokowi harus menegakkan moratorium konversi di semua lahan gambut hingga KLHK melengkapi ulang evaluasi konsesi di daerah gambut dalam. Audit harus dilakukan untuk memastikan semua hukum yang mengatur lahan gambut dan hutan dilakukan.
Dalam kasus di mana hukum telah diikuti, administrasi harus mempertimbangkan pendekatan yang lebih radikal seperti mengambil alih konsesi dan mengeluarkan re-lisensi untuk kepentingan restorasi ekosistem. Jokowi bisa menunjukkan kepemimpinan yang nyata menjelang COP Paris dengan moratorium gambut yang kuat serta komitmen penuh untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan gambut yang terbakar .
Restorasi ekosistem. Sebagai buntut dari peristiwa kebakaran lahan di masa lalu, pemilik konsesi memanfaatkan kerusakan yang terjadi untuk membuka perkebunan sawit baru. Jokowi dapat mengakhiri praktik ini dengan menyatakan larangan penanaman di daerah yang terbakar. Insentif keuangan, mungkin dapat ditanggung oleh masyarakat internasional melalui mekanisme tertentu yang kemungkinan akan diadopsi pada KTT iklim Paris pada bulan Desember.
Jokowi dapat menawarkan pemulihan fungsi hidrologis dan ekologis wilaya ini. Untuk memastikan bahwa upaya ini membuahkan hasil, pembiayaan dapat dikaitkan dengan hasil aktual, termasuk kompensasi yang sedang berlangsung untuk pemeliharaan ekosistem.
Jokowi juga perlu memberi dukungan bagi perusahaan, dan tidak akan dikenakan sanksi administratif, jika mereka melakukan pengaturan yang jelas tentang stok karbon tinggi (high carbon stock) dan pelestarian wilayah bernilai konservasi tinggi (high conservation value forest). Sebuah perusahaan yang berkomitmen untuk melindungi aset alam Indonesia – yang merupakan salah satu keunggulan kompetitif sejati negara – harus dihargai oleh pemerintah, alih-alih menghadapi pencabutan izin.
Penegakan hukum. Indonesia memiliki banyak undang-undang yang di atas kertas melindungi lahan gambut yang saat ini terbakar. Tetapi dalam implementasinya, undang-undang ini sering bertabrakan satu sama lain dan dalam pelaksanaannya terkesan tebang pilih.
Pemerintah Indonesia harus menangani hal ini secara serius dan konsisten, menindak para pelanggar, tak pandang bulu apakah mereka eksekutif, spekulan ataupun perambah. Lewat PP Gambut, membakar lahan tidak dapat diabaikan lagi dalam hukum nasional. Para pejabat yang secara konsisten gagal untuk mengatasi kebakaran di tingkat kabupaten harus dimintai pertanggungjawaban.
Pemantauan. Paduan antara data satelit (platform seperti Global Forest Watch) dan laporan lapangan LSM, akan membuat Pemerintah Indonesia memiliki berbagai informasi tentang lokasi kebakaran dan upaya fasilitasi bagi pemadaman kebakaran lahan dan hutan. Namun, Pemerintah Indonesia pun perlu menyiapkan peta up-to-date konsesi yang dapat digunakan oleh para penegak hukum dan meningkatkan akuntabilitas sektor swasta.
Pentingnya informasi up-to-date akan memudahkan peran pemantauan intelijen untuk mengetahui potensi kebakaran, sebelum benar-benar terjadi. Pemodelan, jaringan pemantauan lokal dan upaya penjangkauan dan kampanye penjangkauan publik bisa membantu upaya pencegahan kebakaran, pilihan ini efektif berbiaya jauh lebih murah dari upaya pemadam kebakaran yang telah terlanjur terjadi.
Konflik tanah. Klaim tanah adalah masalah umum dijumpai di Indonesia, karena miskinnya pencatatan, kurangnya komunikasi antara berbagai tingkat pemerintahan dan lembaga, korupsi, dan berbagai praktik penipuan yang terjadi di masa lalu. Permasalahan status lahan amatlah kompleks, namun amat penting sebagai landasan membangun tata pemerintahan yang baik, termasuk untuk pengumpulan pajak, izin audit, dan perencanaan tata ruang. Jokowi perlu berkomitmen dalam alokasi waktu dan sumber daya untuk membuat kebijakan “One Map” dapat menjadi kenyataan.
Eksperimen. Pemerintah pusat perlu mendukung upaya eksperimen yang dilakukan oleh pemda baik di tingkat kabupaten maupun provinsi untuk mengatasi kebakaran lahan. Contohnya, di Kalimantan Tengah yang saat ini amat terpukul oleh kebakaran lahan. Provinsi ini coba untuk membawa semua produsen minyak sawit memberlakukan standar produksi yang berkelanjutan.
Dalam pendekatan itu, pembeli bisa yakin bahwa semua minyak sawit yang diproduksi dalam suatu wilayah yurisdiksi tertentu akan memenuhi kriteria produksi. Produsen akan terus berupaya mematuhi komitmen. Satu saja produser gagal menegakkan standar akan beresiko untuk semua, karena semua pihak di dalam satu wilayah yurisdiksi dapat kehilangan sertifikasi mereka.
Akuntansi yang komprehensif. Keputusan penggunaan lahan di Indonesia secara tradisional berfokus pada perhitungan output bruto daripada perhitungan biaya untuk mencapai output yang dihasilkan. Akibatnya perhitungan komoditas tradisional seperti sawit, kayu, pulp lebih ke nilai ekonomi manfaat langsung. Sedangkan, biaya eksternalitas seperti air dan udara polusi, penurunan dan banjir, hilangnya keamanan pangan, peningkatan suhu lingkungan, dan resiko kebakaran tinggi telah diabaikan. Krisis kabut asap saat ini menunjukkan biaya eksternal dari bisnis yang sangat tinggi.
Pemerintah Indonesia dapat membantu dengan mulai menyetel kembali insentif untuk mendorong pembangunan ke arah yang lebih berkelanjutan, termasuk mendorong usaha kolaborasi antara masyarakat dan perusahaan yang menargetkan pengelolaan lahan kawasan non hutan di luar area gambut.
Kementerian harus menawarkan keringanan pajak untuk manajemen yang lebih baik, yang menyelaraskan tujuan intensifikasi produksi yang lebih tinggi, alih-alih sebatas hanya perluasan perkebunan. Di mana ada upaya masyarakat untuk melindungi hutan, pemerintah pun harus mengakui hak-hak mereka, bukannya malah mempermasalahkan aspek legalitasnya..
Kebijakan fiskal harus dibuat menguntungkan bagi pemerintah daerah yang melakukan program pembangunan berkelanjutan rendah karbon, sehingga lambat laun akan menghilangkan insentif untuk konversi hutan alam dan lahan gambut.
Langkah-langkah ini dapat bergerak untuk menuju Indonesia dalam mengatasi krisis lingkungan saat ini. Jokowi dapat memainkan peran tersebut. Jika publik di Indonesia, masyarakat internasional dan investor percaya bahwa Jokowi akan melaksanakan hal ini untuk membela kepentingan publik jangka panjang, mereka pasti akan bereaksi positif. Inilah saat tepat momentun bagi Jokowi.
Tulisan ini adalah Opini Khusus pendiri Mongabay.com: Rhett A. Butler. Tautan artikel asli dapat ditemukan di sini. Diterjemahkan oleh Ridzki R. Sigit
