,

Percepat Padamkan Api, Hujan Buatan Ditingkatkan

Asap pekat masih menyelimuti Kalimantan dan Sumatera meskipun mulai berkurang karena beberapa daerah seperti Palangkaraya, Pekanbaru, sudah diguyur hujan dalam empat hari belakangan ini. Untuk mendorong percepatan pemadaman itu, pemerintah akan meningkatkan hujan buatan.

“Selama ini tak bisa dilakukan karena tak ada peluang awan. Hari-hari ini ada awan. Walaupun tak banyak dan cepat berubah tapi dengan kerjasama BMKG dan BPPT sudah berjalan bagus,” kata Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Rabu (28/10/15).

Dia menilai, hujan buatan bisa berjalan efektif dibarengi intensitas hujan deras selama empat hari berturut-turut. Dia yakin titik api akan berkurang.

Tak hanya itu. Operasi water bombing, katanya, terus dilakukan mengingat lahan gambut yang terbakar. “ Jadi harus benar-benar basah. Semoga minggu depan keadaan sudah kembali normal.”

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tjahyo Kumolo mengatakan pembakaran lahan marak terjadi karena banyak kelompok yang tidak mau ambil beresiko. Ingin membuka lahan dengan biaya yang maunya murah dan cepat. Tak jarang malah menyuruh warga untuk membakar.

“Karena ada sekelompok masyarakat yang mulai masuk ke hutan, ini ada yang diorganisir, ada yang sendiri. Saya sudah melihat. Saya kira semua data perusahaan akan dibuka, sudah ada semua kok. Tersangkanya, perusahaannya sudah ada,” katanya.

Penanganan di lapangan

Sedangkan upaya penanggulangan dampak asap terus dilakukan. Anak-anak kecil, katanya, sudah dievakuasi dan terus berjalan.

Berbagai kementerian, kata Luhut, sudah berkoordinasi dan terintegrasi. “Kemarin saya ke Jambi, Palembang dan Banjarmasin melihat di lapangan. Semua berjalan seperti sesuai rencana. Sekarang intensitasnya baru naik, iya. kemarin pada tataran 40-50%. Tetapi terus meningkat, sejalan dengan peralatan-peralatan dikirim kementerian-kementerian ke daerah,” katanya. Kepala daerah provinsi terdampak asap sudah bereaksi baik.

Agenda Presiden

Luhut mengatakan, sepulang dari Amerika Serikat—yang dipersingkat hanya sampai 27 Oktober–, Presiden Joko Widodo langsung mendarat di Palembang. Setiba di tanah air, Presiden langsung memantau perkembangan penanggulangan dampak asap.

“Presiden mendarat lalu briefing. Beliau akan lihat lewat helikopter di Air Sugihan dimana saya pernah lihat sendiri kebakaran disana paling parah. Lalu ke Jambi melihat tiga tempat yang disiapkan Mendikbud, Mensos dan Menkes. Presiden akan melihat kondisi Suku Anak Dalam,” katanya.

Presiden akan bermalam di Palembang lalu ke Pulang Pisau, Kalteng. Setelah itu ke Kalsel. “Tidak tertutup kemungkinan akan terbang ke Pekanbaru setelah itu.”

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, Suku Anak Dalam di Jambi, ada tiga titik perlu stok makanan. “Ibu-ibu dan anak-anak beberapa hari lalu dievakuasi sesaat. Jadi sekarang ada tim Kemensos di Merangin, Sorolangun juga Batanghari.”

Soal evakuasi

Khofifah mengatakan, korban meninggal terdampak asap ada 19 orang, Kalteng (5), Sumsel (5), Riau (5), Jambi (1), dan Kalsel (3). Usia korban bervariasi, kebanyakan balita. Untuk itu, evakuasi terus dilakukan.

Namun dia menyayangkan, banyak salah persepsi soal proses evakuasi. “Awalnya evakuasi banyak dipersepsikan seperti pengungsian. Padahal tidak. Setiap rumah terdekat yang memiliki AC bisa jadi tempat evakuasi. Persoalannya, informasi harus ter-update. Angka ISPU harus diinformasikan tiap 30 menit. Kalau sudah disampaikan, masyarakat bisa mencari tempat aman. Itu harus sampai ke RT.”

Dengan begitu, tidak semua proses evakuasi harus dipusatkan di kota-kota. Karena perjalanan dari rumah ke kota jauh, melewati asap yang sama-sama terhirup.

“Saya ingin menyampaikan, komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, RRI dan RT harus update. Radio harus dikeraskan bahkan mungkin tempat ibadah yang ada pengeras suara bisa memanfaatkan ini. Itu cara efektif,” katanya.

Jadi, katanya, Puskesmas, Kantor Pos, gedung pemerintahan bisa disiapkan untuk ini. Semua yang memungkinkan memberikan tempat aman bisa siaga. Lalu disampaikan nomor dokter yang bisa dihubungi termasuk rumah sakit rujukan.

“Mekanisme uptade ISPU belum disampaikan maksimal. Mungkin di kota terinformasikan. Di kabupaten dan desa pinggiran tidak.”

Kurang dana

Sementara Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, alokasi APBD di berbagai daerah untuk penanggulangan bencana sangat rendah.

“Rata-rata hanya 0.02%. Lebak hanya Rp300 juta setahun. Kalteng bahkan nol rupiah untuk penanganan kebakaran hutan. Ini kenyataan dan politik lokal daerah menyulitkan penanganan bencana.”

Willem Rampangilei, Kepala BNPB menambahkan, mengacu RPJMN 2014-2019 terkait BPPD sudah masuk pengurangan risiko bencana, salah satu membangung kapasitas institusi. “Insya Allah, 2016 kami tingkatkan semua.”

Warga Kalteng dalam aksi Gerakan Seribu Kalteng Menggugat, Rabu (22/10), menuntut pemerintah untuk tegas menegakkan hukum Sejauh ini telah tiga direktur perkebunan kelapa sawit yang ditetapkan Polda Kalteng sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Foto oleh Andi Kiki, Palangkaraya.
Warga Kalteng dalam aksi Gerakan Seribu Kalteng Menggugat, Rabu (22/10), menuntut pemerintah untuk tegas menegakkan hukum Sejauh ini telah tiga direktur perkebunan kelapa sawit yang ditetapkan Polda Kalteng sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Foto oleh Andi Kiki, Palangkaraya.
Artikel yang diterbitkan oleh
, , , , , , , , , , , ,