Setelah sektor perikanan tangkap mengalami over fishing, Pemerintah Indonesia mulai fokus untuk mengembangkan sektor perikanan budidaya yang bisa dibuat di laut ataupun daratan. Untuk pengembangan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun anggaran (TA) 2016 mendatang mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,6 triliun.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, alokasi yang meningkat tiga kali lipat tersebut, dimaksudkan agar Perikanan Budidaya bisa leluasa untuk mengembangkan potensinya sebaik mungkin. Sehingga, ke depan diharapkan perikanan budidaya bisa berperan lebih banyak untuk menyuplai ikan untuk pasar domestik maupun internasional.
“(Perikanan) Budidaya (tahun) 2016 dianggarkan Rp1,6 triliun atau lebih 3 kali dari 2015, karena memang kita harus menuju pengurangan (eskploitasi) SDA (sumber daya alam) di mana SDA beberapa lokasi sudah menuju pada titik kritis dari eksploitasi perikanan itu,” ungkap perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat itu dalam pameran Indonesian Aquaculture 2015 yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (29/10/2015).
Akan tetapi, Susi menjelaskan, meski pihaknya meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor perikanan budidaya, bukan berarti sektor perikanan tangkap akan ditinggalkan. Menurutnya, sektor perikanan tangkap akan tetap dioptimalkan, namun perlu dilaksanakan konservasi karena saat ini statusnya sudah melebihi eksploitasi alias over fishing.
“Kita menjadikan laut sebagai masa depan, jadi eksploitasi laut tidak boleh semena-mena lagi,” tambah dia.
Lima Komoditas Unggulan
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam kesempatan terpisah menjelaskan, dengan adanya peningkatan anggaran tiga kali lipat pada 2016, pihaknya memang bisa semakin fokus untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya. Namun, dia menegaskan, ada lima komoditas yang akan mendapat prioritas pada 2016.
Keenam komoditas itu, kata Slamet, rumput laut, budidaya ikan air tawar, pakan mandiri, mesin pelet, dan marine culture. Kelimanya, diharapkan bisa digenjot produksinya dengan tetap menjaga kualitas yang diharapkan.
“Kami tidak ingin rumput laut menjadi fokus utama saja, meski selama ini memang menyumbang pemasukan yang besar. Kami ingin komoditas lain mulai digenjot juga,” tutur Slamet.
Dengan naiknya anggaran pada 2016, Slamet optimis lima komoditas tersebut bisa dikembangkan dengan baik hingga bisa menjadi komoditas unggulan yang menyumbang pemasukan untuk kas negara.
Dia mencontohkan, tahun ini saja dengan dominasi rumput laut sebagai komoditas utama penyumbang pemasukan, nilai produksi perikanan budidaya meningkat dibandingkan pada 2014. Tahun ini, nilai produksi mencapai Rp174,7 triliun dengan target produksi 17,9 juta ton. Angka tersebut naik signifikan jika dibandingkan dengan nilai produksi yang dicapai pada 2014 sebesar Rp109,78 triliun dengan nilai investasi mencapai Rp25 triliun.
“Ini menggambarkan bahwa usaha perikanan budidaya adalah usaha yang sifatnya padat karya. Mampu menyerap banyak tenaga kerja, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan menjadi tulang punggung perekonomian baik daerah maupun nasional,” sebut dia.
Lebih detil, Slamet memaparkan, produksi perikanan budidaya secara nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir, telah meningkat 23,74 persen dari 6,27 juta ton di 2010, menjadi 14,52 juta di 2015.
“Dari total produksi 14,52 juta ton di 2015, 70,45 persennya merupakan produksi rumput laut, 22 persennya berasal dari budi daya ikan air tawar seperti patin, nila, lele, gurame dan juga bandeng. Kemudian untuk udang, komoditas laut seperti kakap dan kerapu, produksinya adalah 4 persen dari total produksi,” tegas dia.
Perikanan Budidaya Harus Disesuaikan
Sementara itu Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat membuka secara resmi pameran dagang Indonesian Aquaculture 2015, mengatakan, sektor perikanan budidaya diharapkan bisa menjadi penopang suplai ikan untuk masyarakat Indonesia. Hal itu, karena sektor perikanan tangkap saat ini sudah tidak bisa digenjot lagi.
Akan tetapi, menurut JK, meski perikanan budidaya harus digenjot, dia tetap menilai sektor tersebut tidak bisa dipaksakan penerapannya atau disamakan antara satu daerah dengan daerah lain. Dia mencontohkan, Danau Toba di Sumatera Utara pasti memiliki karakteristik berbeda dengan Danau Cirata yang ada di Purwakarta, Jawa Barat.
“Jadi, apabila di Cirata, di Toba, atau pun tempat lain, haruslah sesuai dengan aturan juga. Tentu agar di laut sudah over fishing, di budidaya nanti bisa over keramba. Jadi masyarakat juga harus ada disiplinnya,” tegas dia.
