Peringatan 11 tahun terjadinya tsunami Aceh baru saja kita peringati. Waktu tampak begitu cepat, tidak terasa sudah sebelas tahun berlalu sejak gempa bawah laut yang memicu tsunami besar 26 Desember 2004 itu terjadi.
Sedikit kilas balik bencana tsunami yang terjadi. Saking dahsyatnya tsunami tidak saja melanda pesisir utara Sumatera, namun juga wilayah pesisir di 13 negara lainnya di Samudera Indonesia/India sampai pantai timur Afrika. Meski demikian, ingatan kita tak akan lupa akan besarnya dampak yang diakibat oleh bencana alam itu.
Sejarah mencatat, sebagaimana dilaporkan oleh Athukorala dan Resosudarmo tahun 2006, bahwa kombinasi gempa dan tsunami di akhir tahun 2004 itu menyebabkan korban manusia dan kerugian terbesar dalam sejarah kehidupan manusia di bumi sampai saat ini, dengan korban jiwa terbanyak terjadi di Aceh.
Selain berita kesedihan, tsunami itu juga memberi pelajaran penting bagi kita. Salah satu pelajaran pentingnya adalah hutan mangrove yang sehat mampu menjadi benteng, peredam tsunami, sehingga mampu mengurangi dampak kerusakan tsunami.
Fakta-fakta di lapangan seperti banyak dilaporkan oleh banyak peneliti sesaat setelah tsunami melanda bahwa perkampungan yang berada di belakang hutan mangrove yang lebat selamat dari terjangan tsunami. Sebaliknya, kerusakan berat serta korban nyawa banyak terjadi pada perkampungan yang berhadapan langsung dengan laut atau hutan mangrovenya telah rusak atau hilang sebelum tsunami melanda.
Pada kasus hutan mangrove yang rusak malah dapat meningkatkan daya rusak tsunami karena (1) tsunami tersebut membawa pepohonan mangrove yang tumbang karena tegakannya sudah tidak kompak sebelum tsunami tiba dan atau (2) fragmentasi hutan mangrove menyebabkan aliran tsunami teralirkan kepada celah-celah mengikuti fragmentasi hutan sehingga arusnya semakin kuat.
Kondisi Mangrove Aceh Sebelum Tsunami
Sebelum tsunami melanda, sebagian besar lahan pasang surut pantai Aceh sudah tak ditumbuhi mangrove. Chen dkk (2005) melaporkan bahwa pada tahun 2004, mangrove di Aceh Besar dan Banda Aceh hanya sekitar 0,5% saja dari areal pesisir, dan hutan pantai jauh lebih kecil lagi, hanya sekitar 0,2% saja. Sebagian besar hutan mangrove telah dikonversi menjadi tambak. Hutan mangrove dan hutan pantai yang tersisa itupun dalam kondisi terfragmentasi.
Hal yang sama juga dilaporkan oleh BAPPENAS dan The International Donor Community (2005) untuk seluruh kawasan pesisir Aceh diinformasikan pada tahun 2000, hutan mangrove yang bagus hanya 30.000 ha (8,8%) yang sebagian besar terdapat di Pulau Simeulue, 286.000 ha (83,9%) ) dalam kondisi rusak sedang dan 25.000 ha (7,3%) rusak berat.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagian besar kawasan pesisir Aceh tanpa pelindung alami ketika tsunami di akhir tahun 2004 melanda.
Pulau Simeulue yang terletak paling dekat dengan pusat gempa dan tsunami, namun tingkat kerusakan dan jumlah korban nyawa yang ditimbulkan sangat sedikit dibandingkan daerah pesisir lainnya, seperti Banda Aceh dan Aceh Besar.
Selain memiliki hutan mangrove yang masih terjaga baik, warga Simeulue juga memiliki kearifan lokal yang dikenal dengan budaya Smong. Ketika gempa besar terjadi, mereka dengan segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi.
Respon cepat tersebut karena mereka tahu bahwa setelah gempa besar, akan diikuti oleh naiknya air laut yang sekarang dikenal dengan tsunami. Ini adalah pengetahuan yang disampaikan secara turun temurun melalui cerita dan lagu oleh penduduk Simeulue sebagai pelajaran dari tsunami tahun 1907 yang melanda kawasan tersebut.
Kearifan lokal seperti Smong tersebut, saat tsunami 2004 melanda, belum dimiliki oleh sebagain warga pesisir Aceh di daratan utama Sumatera, ditambah lagi dengan kerusakan dan kehilangan hutan mangrove yang telah terjadi.
Mangrove Aceh Kini dan Tantangannya
Pasca tsunami, perhatian untuk penyelamatan mangrove yang masih baik dan rehabilitasi mangrove yang rusak meningkat dengan tajam. Sampai akhir tahun 2006 saja sekitar 30 juta bibit mangrove telah ditanam oleh berbagai lembaga baik lokal, nasional dan internasional pada areal terdampak tsunami di Aceh sebagaimana dilaporkan oleh Wibisono dan Suryadiputra.
Bila dengan jarak tanam 1 x 1 m, maka 3.000 ha lahan mangrove dapat tertanam. Jumlah bibit mangrove yang ditanam sampai akhir operasional BRR tahun 2009 tentu lebih besar lagi atau 5 tahun pasca tsunami. Apa lagi bila sampai saat ini, dimana rehabilitasi mangrove yang rusak tetap menjadi program prioritas pemerintah dan berbagai lembaga lainnya pasca BRR selesai melaksakan mandatnya.
Hasil analisis spasial yang dilakukan penulis sampai satu dasawarsa pasca tsunami pada daerah terdampak tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar terlihat bahwa tingkat pemulihan mangrovenya baru mencapai 70% dari kondisi tahun 2004 atau sesaat sebelum tsunami.
Padahal, sebagian besar kegiatan rehabilitasi mangrove pasca tsunami dilakukan di lokasi tersebut. Apa sebab? Berdasarkan hasil observasi lapang dan laporan dari berbagai lembaga diketahui bahwa pada 2 tahun pertama kegiatan rehabilitasi tingkat keberhasilan rehabilitasi tergolong rendah atau gagal.
Hal ini disebabkan oleh berbagai sebab, seperti rendahnya kualitas bibit, kesalahan penanganan di persemaian, kesalahan dalam pemilihan lokasi tanam dan persiapan lahan yang kurang, kurangnya pengalaman dalam rehabilitasi mangrove dan atau konflik kepentingan. Kelemahan dan kesalahan serupa masih ditemukan sampai saat ini, meski dengan tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan 2 tahun pertama pasca tsunami.
Berdasarkan pengamatan terkini, pada beberapa lokasi, hutan mangrove hasil rehabilitasi tumbuh dengan baik. Berbagai jenis biota air dan burung-burung air kembali hadir. Hutan mangrove hasil rehabilitasi kembali pulih fungsinya.
Namun demikian, ditemukan pula perusakan terhadap hutan mangrove hasil rehabilitasi, padahal sebelumnya mangrove telah tumbuh dengan baik. Kegiatan perusakan tersebut berupa penebangan dan juga pengalihfungsian dari hutan mangrove menjadi penggunaan lain, khususnya yang berada di lahan milik. Selain perusakan hutan mangrove hasil rehabilitasi, juga dijumpai upaya penjualan hutan mangrove hasil regenerasi alami di Gampong Jawa, Banda Aceh.
Tentu menjadi tantangan ke depan bagaimana menjamin kelestarian hutan mangrove hasil rehabilitasi, apalagi yang berada di kawasan milik, bukan hutan negara.
Penulis mengusulkan, agar pemerintahan Kota Banda Aceh atau pemerintahan Aceh merancang lewat skema yang dimungkinkan Undang-Undang untuk memiliki lahan mangrove tersebut dan kemudian menjadikannya kawasan lindung atau konservasi. Hutan mangrove yang dikelola dengan baik, akan menjadi monumen dan kenangan hidup bagi generasi mendatang tentang tsunami. Mangrove sekaligus akan menjadi benteng alami pesisir dan tempat hidup biota perairan, yang pada akhirnya akan memberi dampak ekonomi masyarakat pesisir.
Memang masih terdapat banyak pekerjaan rumah untuk memulihkan kondisi mangrove Aceh. Kerjasama yang baik antara pemerintah, warga dan berbagai lembaga terkait akan menjadi kunci utama keberhasilan.
* Onrizal, penulis adalah pengajar di PS Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara (USU). Dapat dihubungi di alamat email: onrizal[at]usu.ac.id
