Populasi dan kualitas terumbu karang di tiga pulau di pesisir Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menurun drastis. Beberapa faktor eksternal dicurigai sebagai penyebabnya, termasuk proyek reklamasi untuk pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI).
Hal ini terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Marine Science Diving Club (MSDC) Universitas Hasanuddin, pada awal Desember 2015 lalu. Melalui metode point transect, penelitian ini menunjukkan adanya tren penurunan kualitas terumbu karang di tiga pulau yang diteliti, yaitu Pulau Barang Lompo, Barrang Caddi dan Samalona.
“Dari ketiga pulau yang kami teliti memang terlihat adanya penurunan populasi atau persentase ketertutupan terumbu karang dalam empat tahun terakhir. Yang paling parah terjadi di Pulau Samalona, pulau terdekat dari Kota Makassar,” ungkap Ketua MSDC, Hardin Lakota, di Makassar, Sabtu (9/1/2016).
Penelitian ini mengambil sampel di dua titik pada masing-masing pulau, yaitu di kedalaman 3 meter dan 7 meter, dengan panjang transek 100 meter. Jarak yang dianggap sudah mewakili pulau yang diteliti.
Menurut Hardin, untuk mengetahui kualitas karang bisa dihitung dari persentase karang hidup di masing-masing pulau yang diteliti. Indikatornya adalah jika kondisi ketertutupan antara 75-100 persen maka kualitasanya sangat baik. Antara 50 – 75 persen baik, dan jika di bawah 50 persen maka dikategorikan buruk.
“Hasilnya menunjukkan bahwa pada tahun 2015 ini kondisi ketertutupan karang rata-rata di angka 30-an persen, yang berarti termasuk dalam kategori buruk.”
Dari grafik yang ditunjukkan Hardin, menunjukkan bahwa di Pulau Barrang Caddi, kondisi terumbu karangnya sempat mengalami kenaikan pada tahun 2013, yaitu 67 persen, dari sebelumnya yang hanya 56 persen. Namun, pada tahun 2014 menurun menjadi 47 persen. Pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan hingga 33 persen.
Di Pulau Barrang Lompo, dari tahun 2012 – 2015 trennya terus menurun. Jika pada tahun 2012 populasi ketertutupan sekitar 62 persen, turun menjadi 50 persen di tahun 2013, lalu turun lagi ke angka 34 persen di tahun 2014. Pada tahun 2015 turun drastis ke angka 29 persen, yang merupakan angka terendah dari seluruh pulau yang diteliti.
Trend penurunan yang sama terjadi di Pulau Samalona. Jika ada tahun 2012 kondisi ketertutupan yang direkam sebesar 57 persen, menurun menjadi 56 persen di tahun 2014, lalu ke angka 49 persen di tahun 2014. Penurunan drastis terjadi di tahun 2015 menjadi 35 persen.
“Ini bisa jadi terkait dengan semakin tingginya intensitas pembangunan di wilayah pesisir Makassar dalam dua tahun terakhir,” ungkap Hardin.
Menurut Hardin, tidak hanya segi populasi, kondisi kesehatan terumbu karang di pulau yang diteliti juga menunjukkan adanya penurunan yang drastis. Banyak terumbu karang yang hampir mati, dan di beberapa tempat dipenuhi oleh pasir akibat sedimentasi yang parah. Sampah-sampah juga banyak ditemukan di sela-sela terumbu skarang.
Menyangkut penyebab, meski belum bisa memastikan, namun dilihat dari ciri-ciri kerusakan sebagian besar diakibatkan oleh dampak reklamasi. Penyebab lain yang dicurigai adalah tindakan pengeboman dan pembiusan, meski skalanya kecil.
Pemerintah Kota Makassar sendiri, menurut Hardin, menuding penyebab kerusakan itu pada perilaku pengeboman dan pembiusan. Namun ia sangsi dengan asumsi tersebut, dengan melihat apa yang ditemukannya di lapangan.
“Mungkin memang ada juga karena bom dan bius tapi skalanya kecil. Justru yang banyak terjadi adalah kekeruhan air dan banyaknya pasir yang menutupi karang. Ini karena sedimentasi sebagai dampak dari reklamasi,” tambahnya.
Pelaksanaan reef check ini sendiri merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan MSDC kerjasama dengan Jaringan Kerja Reefcheck Indonesia (JKRI) yang berpusat di Bali. ‘Reef Check’ selain sebagai metode juga merupakan suatu jaringan pemantauan terumbu karang di seluruh dunia dengan pusat di California, Amerika Serikat.
“Aktivitas reef check ini sudah dilakukan sejak 1998, namun baru beberapa tahun ini dipercayakan kepada lembaga kami. Tujuannya untuk mengetahui kondisi terumbu karang di Indonesia dan kami MSDC khusus untuk Indonesia bagian timur.”
Dalam pelaksanaan penelitian termbu karang, menurut Hardin, dikenal banyak metode namun mereka memilih point transect karena lebih sederhana sehingga mudah dipahami dan dilakukan oleh masyarakat awam.
“Harapannya bahwa dengan metode ini juga bisa dilakukan oleh masyarakat awam karena metodenya yang sederhana melalui transek atau penelusuran di titik tertentu dengan jarak antara titik setengah meter.”
Tidak hanya meneliti terumbu karang, pelaksanaan reef check ini juga bertujuan untuk monitoring ikan-ikan tertentu yang dianggap penting atau dilindungi. Beberapa jenis di antaranya adalah ikan kerapu tikus, humphead wrasse atau napoleon dan bumphead.
Dengan kondisi yang rusak parah tersebut, Hardin berharap adanya upaya berbagai pihak melakukan aksi bersama dalam melakukan penyelamatan.
“Memang perlu kerjasama antar berbagai pihak untuk melakukan tindakan bersama. Pertama-tama mungkin adalah melakukan penelitian lanjutan tentang tingkat kekeruhan, untuk mencari penyebabnya secara pasti. Kita butuh informasi ini untuk memastikan penyebab yang sebenarnya sebelum menentukan tindakan strategis yang bisa dilakukan ke depan.”
Peluang memperbaiki kondisi terumbu karang ini pun menurut Hardi, masih terbuka lebar, karena tidak semua terumbu karang mengalami kerusakan yang parah.
“Dalam pemikiran kami langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan monitoring secara intens, tiga kali seminggu. Kita harus lihat secara pasti apakah penyebabnya adalah alami atau karena faktor eksternal, seperti reklamasi atau bom ikan.”
Mengenai kemungkinan diadakannya transplantasi terumbu karang, menurut Hardin, bukanlah solusi yang tepat.
“Melakukan transplantasi terumbu karang di perairan yang keruh sama saja bohong dan malah akan semakin merusak, karena ini terkait pertumbuhan. Kecuali perairannya sehat baru bisa. Kita sudah mencoba beberapa kali tapi ternyata hasilnya tidak efektif dengan tingkat pertumbuhan yang kurang bagus.”
Proyek transplantasi terumbu karang yang sering dilakukan, menurut Hardin, banyak yang gagal karena hanya fokus pada prosesnya saja, tanpa ada pengawasan setelahnya.
Irham Rapi, Direktur Yayasan Konservasi Laut (YKL) tidak menampik dugaan bahwa reklamasi melalui proyek CPI sebagai penyebab utama rusaknya terumbu karang tersebut.
“Besar kemungkinan memang itu adalah dampak dari reklamasi, meski memang harus dilakukan penelitian lebih lanjut lagi. Penyebabnya sendiri bisa macam-macam,” katanya.
Terumbu karang, menurutnya, memang membutuhkan kondisi laut yang sehat. Tidak hanya karena reklamasi, gangguan terhadap populasi dan pertumbuhan terumbu karang bisa juga disebabkan karena aktivitas pembuangan limbah, pengeboman, bius dan bahkan karena pengaruh perubahan iklim.
“Perubahan iklim dengan suhu yang semakin panas bisa menyebabkan matinya terumbu karang, munculnya penyakit seperti bleaching atau pemutihan karang.”
Jamaluddin Jompa, Dekan Fakultas Perikanan Universitas Hasanuddin berharap agar hasil penelitian ini ditanggapi serius oleh pemerintah Kota Makassar. Jika memang kerusakan itu terjadi karena kesengajaan maka perlu adanya sanksi berat bagi pelaku pengrusakan.
“Perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah kota Makassar akan hal ini. Selain itu diperlukan adanya penegakan aturan dan hukum bagi para perusak ekosistem terumbu karang dan laut,” tambahnya.
