Minggu pagi (21/2/16), Bundaran Hotel Indonesia padat oleh warga yang mengikuti Car Free Day. Bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional, sebagian mereka ikut Deklarasi Indonesia bebas sampah 2020. Ada perwakilan pemerintah, pengusaha, parlemen, aktivis lingkungan dan masyarakat.
“Kami mendorong masyarakat membudidayakan mengelola sampah dimulai dari diri sendiri. Mengubah cara pandang masyarakat modern, bahwa sampah sumberdaya berguna, mengurangi timbunan dengan reduce, reuse, recycle, minimal 20% sampai 2019,” kata Mangara Perdede, Walikota Jakarta Pusat.
Dia berkomitmen, menurunkan emisi gas rumah kaca dari sampah 6% sampai 2020 dan bekerjasama pengelolaan sampah sesuai UU pengelolaan sampah.
Adhi S Lukman, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia juga membacakan komitmen. Dia akan berupaya mengurangi sampah yang mencemari pantai, laut, dan tempat-tempat umum yang menghambat sumber pembuangan air hingga menyebabkan banjir dan merusak ekosistem.
“Sampah mengganggu keindahan dan kesehatan lingkungan. Kami pengusaha di Indonesia akan upaya mengurangi, memanfaatkan kembali, daur ulang sampah yang kami produksi.”
Yuki Wirabagja, perwakilan warga mengatakan, akan mengurangi, memilah dan meletakkan sampah pada tempatnya. “Mengelola sampah bertanggungjawab dan berperan serta mengelola sampah yang diselenggarakan pemerintah.”
Teten Masduki, Kepala Kantor Staf Kepresidenan menyatakan, peradaban suatu bangsa dilihat dari sejauh mana bisa mengelola sampah. Korea Selatan, memulai pemberantasan korupsi dengan gerakan masyarakat membersihkan sampah.
“Hubungannya, saya kira membuang sampah sembarangan bentuk tidak tanggungjawab kepada lingkungan, pemerintah, masyarakat. Ketika kita tidak berani membuang sampah sembarangan, menunjukkan punya tanggungjawab. Korupsi juga akan turun ketika sudah merasa bertanggungjawab,” katanya.
Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Emil Salim mengatakan, deklarasi di Jakarta, harus menular ke daerah lain.
“Jakarta ibukota Indonesia. Jika memberikan contoh baik seluruh Indonesia ikut meniru. Ketika proklamasi dilahirkan di Jakarta, seluruh Indonesia mendengar. Kalau sekarang masyarakat mendengar Jakarta memproklamasikan bebas plastik, seluruh Indonesia harus mencontoh,” katanya.
Satya Widya Yudha, Wakil Ketua Komisi VII juga Ketua Kaukus Hijau DPR mengatakan, membuang sampah sembarangan sama saja korupsi lingkungan.
Saat itu juga ada penandatangan sampul prangko Hari Peduli Sampah 2016 dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Kala itu, juga dilakukan telekonference dengan beberapa walikota seperti Bandung, Surabaya, sampai Makassar.
“Alhamdulillah, di Bandung, sudah punya perda pengurangan sampah. Dengan momentum ini kita akan lebih maksimal agar sampah plastik bisa berkurang drastis,” kata Walikota Bandung Ridwan Kamil.
Di Bandung, katanya, sudah ada gerakan pungut sampah, setiap Senin, Rabu dan Jumat. Anak-anak dan pegawai kantor memungut sampah radius 100 meter dari posisi mereka.
Gerakan Indonesia
Sebelum deklarasi, ratusan warga yang memadati kawasan CFD berlomba memungut sampah. Setelah itu, mereka menimbang, lalu diletakkan pada beberapa truk sampah. Warga antusias.Kerja bakti serupa juga di 155 kota di Indonesia melibatkan 801 komunitas.
“Ini sungguh sejarah kebangkitan kepedulian isu persampahan. Kami yakin dengan kerja sama seluruh pihak, Indonesia Bebas Sampah 2020, bukanlah sesuatu hal mustahil,” kata Syir Asih Amanati, perwakilan Relawan `Bergerak untuk Indonesia #BebasSampah2020.
Gerakan masif ini lahir dari kepedulian anak muda yang prihatin sampah. Saat ini, , Indonesia menghadapi darurat sampah. Melalui gerakan Indonesia #BebasSampah2020, sejumlah komunitas peduli sampah mengajak masyarakat bergerak menangani sampah.
“Sejak 2010, kami ingin kota bersih sampah, khusus plastik. Kita butuh instruksi nasional agar terus bergerak membersihkan wilayah kami berupa pantai dan pesisir,” kata Andre Liem, Forum Peduli Port Numbay Green Jayapura.
Jaga situs selam bebas sampah
Dari Pulau Pramuka, Taman Nasional Kepulauan Seribu, inisiator Divers Clean Action Swietenia Puspa Lestari menyatakan, sampah terlebih anorganik seperti plastik memberi ancaman besar bagi ekosistem pesisir dan terumbu karang. “Jadi penyelam perlu ikut mengambil langkah agar timbulan sampah bisa dikurangi,” katanya.
Divers Clean Action merupakan bersih laut oleh sekitar 100 penyelam dari sejumlah komunitas seperi Miss Scuba Indonesia, Klub Selam Nautika ITB, Global Dive Center, dan Eco Divers Journalist bekerjasama dengan KLHK. Ia bagian dari Hari Peduli Sampah Nasional.
Dari penyelaman selama sekitar 50 menit di ke dalaman rata-rata 12 meter dengan wilayah penyisiran 400 meter berhasil mengumpulkan sampah 64 kilogram dari dasar perairan Pulau Pramuka. Fari hasil ini, disimpulkan rata-rata timbulan sampah sampai 16 kilogram per 100 meter. Ia terdiri dari plastik kemasan, botol plastik dan kaleng, serta sampah B3.
Penyelam wisata, kata Tenia, harus berperilaku irit sampah terutama berkunjung ke situs penyelaman. “Misal membawa tempat minum sendiri yang bisa pakai ulang atau kemasan bahan bisa terurai.”
Penyelam, bisa berpartisipasi dalam pengolahan sampah oleh masyarakat setempat seperti diinisiasi Balai Taman Nasional Kepulauam Seribu di Pulau Pramuka.
Potensi sampah penyelam wisata cukup besar seiring makin tinggi minat wisata khusus ini. Data Asosiasi Usaha Wisata Selam Indonesia (AUWSI) setiap tahun ada 5.000 orang mengikuti ujian sertifikasi penyelam di Indonesia.
Perilaku hemat sampah penyelam, katanya, sangat penting karena sekitar 40% situs dari 720 situs wisata selam di Indonesia adalah pulau-pulau kecil yang minim pengolahan sampah memadai.
Kantong plastik berbayar
Di Bunderan HI, juga diluncurkan program baru kantong plastik berbayar. Warga berbelanja di pusat perbelanjaan tak lagi memakai kantong plastik cuma-cuma, harus membayar.
Emil, sapaan Ridwan Kamil, berhitung. Jika menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar, bisa menghemat Rp1 miliar per hari. “Bayangkan jika dikalikan satu tahun, ada banyak uang bisa untuk membeli truk sampah. Bisa membuat pabrik daur ulang dan lain-lain.”
Harga plastik
Sebelumnya, Dirjen Pengolahan Sampah dan Limbah B3 KLHK mengeluarkan surat edaran 23 kota dan kabupaten uji coba menerapkan kebijakan ini, dengan Rp200 per kantong plastik.
Namun berbagai daerah menerapkan kebijakan berbeda. Jakarta, misal, menerapkan Rp5.000, Makassar Rp4.500 dan Balikpapan Rp1.500.
“Kalau belanja ke pasar atau ritel-ritel modern disarankan membawa tas, seperti zaman orangtua kita. Sangat praktis, mereka tidak mudah menerima tas plastik,” kata Wakil Gubernur Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.
Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, kebijakan kantong plastik berbayar di sana Rp1.500. “Kita agak beda dengan surat edaran menteri.”
Berbeda dengan Walikota Makassar, Danny Pomanto. Penerapan kantong plastik berbayar mulai 5 Maret dengan harga Rp4.500.
Perbedaan harga tiap daerah ternyata menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha. Roy Nicolas Mandey Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia mengatakan, belum menentukan sikap terkait perbedaan harga kantong plastik. “Sebenarnya Aprindo sudah mengantongi surat edaran KLHK yang menyetujui harga Rp200. Saya pikir mungkin ada pemerintah belum membaca atau mendengarkan surat edaran ini,” katanya.
Harga itu, katanya, dianggap di bawah produksi dan terjangkau seluruh masyarakat. “Kalau mau dibikin mahal bertahap. Dari Rp200 jadi Rp500 dan seterusnya.”
Mengenai mekanisme pengelolaan dana, katanya, Aprindo harus duduk bareng lagi dengan KLHK. “Saya belum tahu Rp5.000 dari mana. Sekarang baru disebut. Kita mengikuti perkembangan.”
Siti Nurbaya mengatakan, harga minimal Rp200. “Kita ujicoba selama enam bulan. Kita akan evaluasi reguler. Perbedaan harga tiap daerah menandakan Indonesia bervariasi. Terpenting uang harus kembali untuk rakyat,” katanya.
Berdasarkan survei, KLHK, katanya, 80% masyarakat meminta pebetapan harga Rp500-Rp1.500. Setelah berdiskusi dengan berbagai pihak, ditetapkan Rp200.
“Mekanisme masih belum jelas, akan dibicarakan dengan walikota. Akan join dengan perusahaan.”
Dia mengatakan, perintah Presiden jelas, masalah sampah harus selesai. Selama ini, banyak pemerintah daerah tak bisa selesaikan masalah tuntas.
Dalam rilis, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, penerapan plastik berbayar bisa pahami mengingat konsumsi bungkus plastik Indonesia sangat rakus, 9,8 miliar per tahun, alias nomor dua dunia setelah Tiongkok.
“Diharapkan dengan plastik berbayar ada perubahan perilaku konsumen saat berbelanja, misal, membawa bungkus atau wadah sendiri. Atau tak meminta bungkus plastik berlebihan hingga konsumsi berkurang.”
Namun, katanya, Rp200 per kantong tak akan memberikan efek jera konsumen. Kebijakan ini harus evaluasi rutin per tiga bulan, hingga plastik berbayar benar-benar menjadi disinsentif dengan tetap memperhatikan aspek daya beli.
Pemerintah harus adil. Produsen juga harus mendapat disinsentif agar tak rakus konsumsi plastik saat berproduksi. Produsen wajib menarik dan mengumpulkan bekas kemasan plastik di pasaran yang jelas-jelas merusak lingkungan. “Produsen wajib membuat kemasan dan bungkus plastik mudah diurai oleh lingkungan dan bisa pakai ulang.”
Edo Rakhman, aktivis Walhi Nasional mendukung kebijakan kantong plastik berbayar meskipun belum cukup karena selama ini impor bahan plastik ke Indonesia tak kena pajak. “Harus ada pajak masuk bahan plastik. Masalah sampah harus diselesaikan holistik.”
