Keinginan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk memperkuat armada lautnya dengan kapal induk dan pesawat terbang, mendapat perlawanan keras dari anggota Komisi IV DPR RI. Usulan tersebut, dinilai tidak masuk akal karena saat ini masih banyak persoalan yang belum terselesaikan di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi IV saat melaksanakan rapat kerja dengan KKP pada Selasa (14/6/2016). Raker tersebut membahas tentang rencana kerja tahun 2017 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016.
Ketua Komisi IV Edhy Prabowo yang memimpin rapat sempat mengungkapkan ketidaksetujuannya atas rencana dari KKP tersebut. Dia menilai, saat ini banyak permasalahan yang belum teratasi, salah satunya adalah permasalahan pelarangan alat tangkap cantrang yang masih menuai pro dan kontra.
“Seharusnya, anggaran yang diusulkan untuk 2017 itu yang bisa memikirkan nasib nelayan dan solusinya akibat peraturan-peraturan yang ada di bawah Menteri Susi. Ibu Menteri kan melarang nelayan menangkap ikan dengan alat tertentu, itu harusnya ada program penyediaan alat baru untuk nelayan,” ucap dia.
Tidak hanya Edhy Prabowo, penolakan juga datang dari anggota Komisi IV lainnya, termasuk, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron. Menurut dia, usulan untuk membeli kapal induk dan pesawat terbang untuk kebutuhan operasional KKP, saat ini bukan merupakan kebutuhan yang mendesak.
Herman kemudian meminta Susi untuk meninjau ulang rencana tersebut. Karena, justru yang ada saat ini adalah bagaimana persoalan yang sudah lama mengendap di bawah kepemimpinan Susi bisa segera diselesaikan.
“Perhatikan dulu keluhan masyarakat. Kontradiktif sekali jika daya beli masyarakat sedang rendah, tapi Pemerintah justru mengalokasikan dana yang bersifat mercusuar, seperti pembelian pesawat dan kapal baru,” tutur dia.
Sementara itu Anggota Komisi IV Ono Surono yang berbicara di forum, menyinggung tentang program penghematan anggaran yang dikampanyekan Susi Pudjiastuti dalam kepemimpinannya. Menurut dia, dengan kondisi sekarang di mana nelayan dan stakeholder perikanan dan kelautan bertambah, penghematan bukan menjadi solusi.
“Saya tidak paham dengan penjelasan Ibu dan belum masuk logika saya. Jika memang maksudnya ini adalah selfblocking, maka seharusnya Ibu tidak mengajukan anggaran Rp13,8 triliun. Bagi kami, alasan tersebut belum bisa diterima,” jelas dia.
Selain tiga orang tersebut, beberapa anggota Komisi IV lain juga menyatakan ketidaksepahamannya dengan rencana Susi. Kondisi tersebut mengakibatkan situasi rapat menjadi tidak kondusif. Ketua Komisi IV Edhy Prabowo menilai itu sudah tidak nyaman dan tidak ada titik temu. Dia kemudian menutup sidang hingga Komisi IV mendapat usulan baru.
Penghematan Anggaran
Susi Pudjiastuti sendiri sempat menjelaskan, bahwa usulan pengadaan pesawat patroli dan kapal induk menjad penting karena itu akan memberikan efisiensi biaya anggaran Negara. Kata dia, saat ini KKP harus mengeluarkan biaya besar karena konsumsi bahan bakar per jam mencapai 1.190 liter untuk 16 kapal pengawasan.
“Angka tersebut lebih besar dari penggunaan bahan bakar pesawat patroli. Pesawat patroli itu 362 liter per jam dengan kecepatan 200 knot. Sementara, kapal pengawas kecepatannya hanya 20 knot,” papar dia.
Dia kemudian menjelaskan, kapal pengawas untuk sekali operasi memerlukan sedikitnya waktu 50 jam dengan bahan bakar 59.500 liter. Jumlah tersebut, kata dia jauh lebih sedikit jika patroli menggunakan pesawat.
“Untuk pesawat hanya 1.810 liter. Kalau total harga BBM Rp8.940 untuk diesel untuk avtur Rp8.048. Avtur lebih murah karena international price. Jadi total pengeluaran BBM per 50 jam kapal laut Rp529 juta kalau pesawat Rp14,5 juta,” jelas dia.
Dengan penghematan seperti itu, Susi menghitung, dalam setahun KKP bisa menghemat anggaran hingga sebesar Rp500 miliar. Itu terjadi, jika pesawat patroli jadi diadakan.
Belum Ada Perubahan
Sementara itu Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim secara tegas ikut menolak usulan Susi Pudjiastuti. Baginya, usulan tersebut tidak masuk akal karena dalam masa kepemimpinan Susi selama dua tahun, belum ada perubahan yang berarti di sektor kelautan dan perikanan.
Karena itu, Halim menilai, sangat wajar jika Komisi IV DPR RI menolak dengan tegas usulan pembelian pesawat patroli dan kapal induk untuk operasional pengawasan KKP di lautan. Dia menilai, dalam dua tahun terakhir, belum ada perubahan mendasar yang dampaknya bisa dirasakan oleh nelayan dan masyarakat pesisir.
Menurut Abdul Halim, mereka yang termasuk dalam masyarakat pesisir itu antara lain adalah nelayan tradisional atau kecil, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir.
“Kawasan pesisir tersebar luas di seluruh Nusantara, yang totalnya dapat mencapai sebanyak 10.666 desa yang tersebar di wilayah pesisir Republik Indonesia,” tandas dia.
