Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini fokus menjadikan Natuna di Kepulauan Riau sebagai pusat pasar ikan terbesar di Tanah Air. Keputusan itu ditetapkan, karena potensi perikanan di Natuna saat ini masih sangat besar dan belum terserap banyak oleh industri perikanan dan kelautan nasional.
Dengan menjadikan Natuna sebagai pusat pasar ikan di dunia, menurut Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, berdampak positif untuk nelayan setempat. Karena, selama ini Natuna sangat bergantung pada kapal-kapal besar yang berasal dari luar negeri.
“Kapal pencuri ikan sudah hilang, tapi kapasitas tangkap menjadi kecil. Kita tidak ingin kembali ke rezim lama dengan mengundang kapal-kapal asing untuk melaut di Natuna. Karenanya kita ingin tingkatkan kapasitas tangkap nasional di Natuna,” ucap dia saat memimpin rapat koordinasi Natuna di Jakarta, Rabu (13/7/2016).
Rizal memaparkan, karena asing tidak diperkenankan lagi, maka Natuna berikutnya akan diisi oleh nelayan-nelayan Indonesia yang memiliki kapal besar berukuran di atas 30 gross tonnage (GT). Adapun, nelayan atau pengusaha kapal yang memenuhi kriteria tersebut saat ini sebagian besar banyak tersebar di sekitar pantai utara Pulau Jawa.
“Solusinya adalah memindahkan kapal-kapal lokal dari utara Jawa ke Natuna dan juga Arafura. Kita kasih mereka tangkapan yang gemuk, yaitu di Natuna,” tutur dia.
Dengan mengalihkan lokasi tangkapan dari utara di Pulau Jawa ke Natuna, Rizal optimis, kapasitas tangkap yang sekarang hanya 9,3 persen akan meningkat hingga 40 persen. Bahkan, dia optimis tahun depan kapasitas tangkap meningkat lagi menjadi 70 hingga 80 persen,” sebut dia.
“Jadi, mereka tidak usah bolak balik lagi. Nanti mereka pulang kampung naik pesawat. Ikan yang mereka tangkap akan dijual di pusat pelelangan ikan di sana,” jelas dia.
Dengan memindahkan kapal-kapal berukuran besar ke Natuna, Rizal bermimpi menjadikan Natuna sebagai pasar ikan terbesar kedua di dunia setelah Tokyo, Jepang. Untuk menuju ke sana, nantinya di Natuna akan dibangun tempat lelang ikan yang difasilitasi oleh KKP.
“Nanti kami akan adakan rapat yang lebih teknis lagi terkait hal ini, agar lebih bagus nantinya,” tambah dia.
Agar bisa terwujud, Rizal juga berjanji akan mengajak dua badan usaha milik negara (BUMN), Perindo (Perikanan Indonesia) dan Perinus (Perikanan Nusantara) untuk ikut terlibat dalam pengembangan Natuna. Dengan keterlibatan dua BUMN tersebut, dia berharap kapasitas tangkap di Natuna bisa terus dieksplorasi sebaik mungkin.
“Kita mesti konkret untuk meneguhkan kedaulatan Indonesia di wilayah Natuna. Rakyatnya diberdayakan sehingga kesatuan NKRI semakin kuat. Hal ini bisa dicapai melalui 4 program, yaitu perikanan, tourism, minyak bumi dan gas alam, dan perkuat pertahanan untuk kedaulatan Indonesia,” ujar Rizal.
WPP 711
Sementara itu menurut Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja, pemindahan kapal-kapal besar yang biasanya mencari ikan di sekitar kawasan utara di Pulau Jawa, tidak hanya diarahkan ke sekitar perairan Natuna, Kepri saja. Tapi juga, diarahkan, ke Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 711 lainnya yang meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan.
“Pemindahan kapal-kapal lokal eks cantrang berukuran lebih dari 30 GT ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas tangkap nasional. Rencana pemindahan kapal-kapal tersebut meliputi 400 kapal dengan rincian 300 kapal untuk tahun 2016 dan 100 kapal untuk tahun 2017,” ungkap dia.
Adapun, Sjarief menuturkan, untuk rencana pemindahan 300 kapal eks cantrang pada 2016, pihaknya menargetkan proses pemindahan kapal-kapal eks cantrang ke WPP-RI 711 bisa diselesaikan maksimal pada Oktober 2016.
Sjarief berharap, dengan pemindahan lokasi tangkapan ke Natuna, nelayan-nelayan di utara Jawa bisa mendapatkan hasil tangkapan lebih banyak dengan komoditas lebih baik. Kemudian, hasil tangkapan tersebut bisa dijual di Selat Lampa.
“Yang pertama, kita ingin nelayan-nelayan di utara Jawa bisa menangkap di Natuna dan menjual ikan di Selat Lampa. Yang kedua adalah budidaya, komoditasnya adalah napoleon, kerapu, dan rumput laut,” tegas dia.
Untuk melancarkan pergerakan nelayan yang sudah menangkap ikan, Sjarief menjanjikan nantinya akan ada pusat pelayanan terpadu yang disiapkan di Pulau Sedanau. Tak hanya itu, untuk mendukung pengembangan kawasan, KKP juga akan menggandeng Kementerian Pariwisata.
“Kita akan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata di Pulau Senoa. Kita kembangkan fasilitas untuk wisata bahari di sana untuk menjadikan pulau tersebut menjadi wisata yang premium,” pungkas dia.
