Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengamati sekitar Danau Toba menggunakan helikopter dan melihat betapa hutan di kawasan itu banyak gundul. Dia meminta, perlu penanganan serius, pengawasan dan penindakan hukum tegas agar kerusakan tak makin parah.
Wapres mengatakan perlu ada restorasi lingkungan demi menjaga keindahan Danau Toba.
“Kita butuh apa sih di dunia ini? Semua hidup butuh air, manusia, binatang, pohon-pohon tumbuh butuh air. Air hanya akan ada kalau hujan, atau ada hutan,” katanya saat penanaman bibit pohon dan Musyawarah Masyarakat Adat Batak, di pinggiran Danau Toba, Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, akhir Juli lalu.
Sehari sebelumnya, Jumat (28/7/16) juga penanaman ribuan pohon di hutan lindung Huta Ginjang, Tapanuli Utara, Sumatera Utara.
Dia mengatakan, kala tak ada hutan, saat hujan air akan mengalir dan banjir, lalu musim kemarau terjadi kekeringan.
“Yang bisa mengatasi kedua-duanya hanya pohon, hutan. Hutan itu kehidupan manusia dan kebutuhan manusia, bukan kebutuhan pemerintah apalagi Undang-undang!!”
Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, KLHK sudah meneliti soal kerusakan hutan sekitar Danau Toba dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tengah mengolah data.
Kondisi hutan sekitar Danau Toba, katanya, cukup memprihatinkan, hingga perlu peningkatan penindakan hukum bagi pelaku pembalakan liar dan menggiatkan menanam pohon. Jadi, perlu komitmen kepala daerah merangkul semua pihak menanam pohon di sekitar danau ini.
Siti menargetkan, sampai akhir tahun bisa menanam pohon sampai 100.000 hektar. Para bupati dan kepolisian bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Sumatera, juga menyatukan komitmen bersama saling membantu memerangi kejahatan kehutanan.
Saat penanaman pohon di Huta Ginjang, terlihat tak jauh dari bibir danau, titik-titik api muncul. Asap tebal mengepul tinggi. Tim Manggala Agni mencoba memadamkan api.
Siti mengatakan, guna menyelamatkan hutan Danau Toba, KLHK sudah membuat sejumlah kebijakan, seperti pengendalian lahan kritis melalui rehabilitasi hutan kritis. Juga penanaman bibit, perhutanan sosial berbasis konservasi dan penanaman sabuk hijau pada sempadan danau, dan sungai di sepanjang Danau Toba.
Sejak 2012, penanaman hutan seluas 6.446 hektar dan terus berlanjut. KLHK juga mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) 2016 di tujuh kabupaten sekitar Danau Toba Rp16,28 miliar dan Rp48,79 miliar untuk seluruh Sumut.
Mengenai perusakan hutan oleh perusahaan, katanya, sanksi sudah diatur dalam UU.
“Direktorat Jenderal kami tengah meneliti soal itu.”
Hilman Nugroho, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung LHK, mengatakan, hutan sekitar danau sudah kritis. Jika pariwisata ingin baik, katanya, hutan hulu, tengah, dan hilir, harus terjaga.
“Jika kritis dan hujan deras, sedimentasi akan turun. Bisa menyebabkan banjir.”
Penyebab utama hutan sekitar danau kritis, katanya, penebangan liar dan pembakaran lahan. Untuk itu, katanya, pengusaha, pengelola pariwisata, dan pemerintah daerah harus terus menjaga agar tak terjadi penebangan dan pembakaran hutan.
“Agar pariwisata Danau Toba bisa bangkit lagi.
Menurut dia, menama pohon di sekitar danau harus terus dilakukan, tetapi tak hanya menanam.
“Harus dilihat jenis pohon, disesuaikan pohon lokal yang tadinya tumbuh lebat disitu,” katanya.
Dia menyebutkan, di hutan Huta Ginjang ini, sebanyak 7.700 bibit, berupa aren, kemiri, sengon, pinus, makadamia, dan kayu afrika.
