Indonesia didorong untuk segera menggunakan energi terbarukan dalam kinerja industri nasional yang ada. Salah satu energi yang didorong, adalah penggunaan energi surya atau solar photovoltaik (PV) untuk menggantikan energi diesel yang selama ini digunakan oleh industri nasional ataupun kelompok masyarakat di berbagai provinsi.
Untuk bisa mewujudkan target tersebut, lembaga Global Green Growth Institute (GGGI) akan hadir langsung memberikan dampingan di Indonesia. Selain itu, dana segar juga akan digelontorkan untuk proses konversi energi tersebut.
Spesialis Investasi dan Solusi Kebijakan GGGI Suki Atwal mengemukakan, pengalihan dari diesel ke tenaga surya sangat penting dilakukan, karena energi terbarukan itu tidak saja diklaim lebih ramah lingkungan, namun juga bisa menekan biaya produksi. Dengan keuntungan seperti itu, tidak heran kalau tenaga surya untuk saat ini mulai menjadi pilihan utama di sejumlah negara.
“Makanya kami dorong agar Indonesia bisa menggunakan tenaga surya juga. Karena, memang untuk menghadirkan energi dari tenaga surya lebih murah dan ramah lingkungan,” ucap dia kepada Mongabay di sela Kongres Energi Baru dan Terbarukan Dunia yang digelar di Jakarta sejak Selasa (20/9/2016).
Dengan menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya, Suki menyebut, Indonesia sudah terlibat dalam penggunaan energi ramah lingkungan dan itu akan menggerakkan roda ekonomi hijau yang lebih baik dalam kinerja industri secara nasional.
Suki memaparkan, prinsip energi terbarukan dengan tenaga surya, sangat mudah dibuat dan dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat perseorangan yang ada di seluruh Indonesia. Kata dia, energi tenaga surya bisa dibuat selama ada sinar matahari maka akan bisa dikonversi menjadi tenaga surya.
“Jika menggunakan diesel, itu juga bisa dilakukan, namun biayanya jauh lebih besar dan tidaklah simpel. Berbeda jika menggunakan tenaga surya, itu jauh lebih simpel dan bisa menekan biaya,” jelas dia.
“Tenaga surya telah mendominasi energi baru dan terbarukan di beberapa negara dan menjadi solusi praktis karena teknologi yang diterapkan mudah dimengerti serta mengurangi biaya yang signifikan 50-70 persen daripada diesel yang lebih mahal,” tambah dia.
Suki menyebut, pengalihan dari diesel ke tenaga surya pantas untuk dilakukan segera, karena ketersediaan diesel juga akan terbatas dan habis pada akhirnya. Sementara, tenaga surya justru akan aman dan tetap stabil hingga kapanpun karena bersumber dari energi matahari yang ada di seluruh dunia.
Dari literatur yang ada, solar PV adalah metode pembangkit listrik dengan mengubah radiasi matahari menjadi listrik arus searah menggunakan semikonduktor yang menunjukkan efek fotovoltaik. Solar PV atau sering disebut Solar Panel atau Panel Surya terdiri dari sejumlah sel surya yang mengandung bahan/material fotovoltaik yang tersusun bersamaan dengan silikon monocrystalline, siliconpolycrystalline, silikon amorf, telluride kadmium, dan tembaga indium galliumselenide / sulfida. Solar PV termasuk jenis photodioda.
Solar cell/PV menghasilkan listrik arus DC dari sinar matahari, yang dapat langsung digunakan untuk peralatan listrik DC atau untuk mengisi ulang baterai. Aplikasi praktis pertama photovoltaics adalah satelit yang mengorbit listrik dan pesawat ruang angkasa lainnya, tetapi sekarang sebagian besar modul fotovoltaik digunakan untuk pembangkit jaringan listrik tersambung setara PLN. Dalam hal ini inverter diperlukan untuk mengkonversi arus DC ke arus AC.
Dana Segar Rp2,5 Triliun
Untuk mendukung percepatan alih teknologi dan penggunaan energi baru dan terbarukan di Indonesia, GGGI akan mengucurkan dana segar yang digelontorkan oleh Norwegia. Dana yang tersedia saat ini, jumlahnya mencapai Rp2,5 triliun.
Kepala Perwakilan GGGI untuk Indonesia Anna van Paddenburg menjelaskan, selain energi, GGGI juga fokus pada dua sektor lain yang ada di Indonesia, yaitu mitigasi hutan dan berbasis lahan, serta kawasan ekonomi khusus (KEK).
“Ketiga wilayah kerja tersebut masuk dalam fase kedua yang dimulai tahun ini hingga 2019 mendatang, atau empat tahun ke depan,” ujar dia.
Dari tiga wilayah kerja tersebut, Anna mengungkapkan, saat ini baru energi yang dipastikan akan bekerja. Hal itu, karena energi sudah melakukan kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan konsep penyediaan tenaga ahli teknis untuk mengevaluasi proyek yang dilaksanak oleh perusahaan di Indonesia.
Untuk wilayah kerja mitigasi hutan dan berbasis lahan, Anna mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan inventarisasi di Provinsi Kalimantan Timur. Di provinsi tersebut, GGGI sedang mencari lahan mana saja yang sudah terdegradasi dan bisa ditingkatkan menjadi produktif lagi.
Selain itu, Anna menyebut, pihaknya juga akan menginisiasi proses lanjutannya hingga ke tahap lebih teknis semisal komoditas pertanian yang layak untuk ditanam, berapa modal dana yang diperlukaa, dan apakah modal tersebut bisa didapat dari bank dalam bentuk pinjaman atau tidak.
“Perencanaan teknis seperti itu akan terus kita dampingi. Karena, mengubuah dari terbuang menjadi termanfaatkan itu sangat susah dan prosesnya panjang. Perbankan juga harus terlibat di dalamnya,” tandas dia.
Anna menyebut, melalui kemitraan yang dijalin dalam program pertumbuhan ekonomi hijau sekarang hingga empat tahun ke depan, pihaknya akan mendampingi Indonesia untuk mewujudkan target penggunaan energi baru dan terbarukan hingga mencapai 19 persen.
“Kami mendorong Indonesia melakukan perencanan ekonomi pembangunan, perubahan teknologi ramah lingkungan, mendorong investasi ramah lingkungan, dan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan,” tutur dia.
“Salah satu fokus kami adalah membantu meningkatkan persentase energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional melalui proyek-proyek yang mendukung target pemerintah dalam meningkatkan akses listrik ke sebagian besar daerah terpencil di Indonesia,” tambah dia.
Selain dua wilayah kerja tersebut, masih ada satu wilayah kerja yang akan menjadi fokus GGGI dan Pemerintah Indonesia, yaitu KEK. Anna mengungkapkan, untuk KEK hingga saat ini pihaknya dan Pemerintah Indonesia masih melakukan inventarisasi di mana saja yang bisa dikerjakan.
Dari sejumlah wilayah yang ada, Anna menyebut, KEK Mandalika yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, saat ini menjadi KEK yang sedang dipelajari. Selain itu, adajuga KEK SeiManke di Sumatera Utara, Mammanisata di Sulawesi Selatan, dan Klungkung di Bali.
“Namun, hingga sekarang belum ada satupun yang dipastikan akan masuk dalam wilayah kerja GGGI dan Pemerintah Indonesia untuk perekonomian hijau. Kemungkinan besar baru tahun depan ada keputusannya,” pungkas dia.
