Belajar dari Banjir Bandang Garut dan Kerusakan DAS Cimanuk

Menurut Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Jawa Barat, Sungai Cimanuk adalah sungai yang Koefisien Regim Sungai (KRS) paling buruk secara nasional. Ketika musim kemarau, KRS Cimanuk nilainya 1, tapi saat musim hujan nilainya 771. Ini menjadi penyebab banjir bandang di Garut, Jabar pada Selasa (20/9/16). Foto : Dony Iqbal
Menurut Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Jawa Barat, Sungai Cimanuk adalah sungai yang Koefisien Regim Sungai (KRS) paling buruk secara nasional. Ketika musim kemarau, KRS Cimanuk nilainya 1, tapi saat musim hujan nilainya 771. Ini menjadi penyebab banjir bandang di Garut, Jabar pada Selasa (20/9/16). Foto : Dony Iqbal

Banjir bandang Garut, Jawa Barat, yang menyebabkan puluhan orang tewas, belasan hilang, dan menghancurkan rumah serta infrastruktur menjadi pelajaran penting betapa lingkungan makin kritis.

Sejak awal, BPNB menyebutkan, salah satu penyebab banjir bandang karena Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk, rusak parah.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kapasitas aliran air ideal DAS Cimanuk memiliki debit 605 meter kubik per detik.

Debit sungai seminggu lalu sampai 905 meter kubik per detik, curah hujan saat kejadian 255 mm per hari di Gunung Papandayan. Idealnya, curah hujan 50-100 mm per hari sedang, lebih 100 mm per hari, termasuk tinggi.

Run-off-nya sampai 35%, air berjalan di atas,” kata Hilman Nugroho, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, baru-baru ini.

Baca juga: Banjir Bandang Garut, Puluhan Tewas, BNPB: DAS Cimanuk Rusak Parah

Sedimentasi, katanya, juga cukup tinggi karena tutupan lahan kurang dan berada pada kemiringan sampai 45%.

Luas DAS Cimanuk Hulu sekitar 60.000 hektar, dikelilingi Gunung Papandayan, Cikuray dan Guntur dengan bermuara satu-satunya ke Sungai Cimanuk.

Faktor manusia, katanya, menjadi salah satu penyebab, antara lain penggunaan lahan, penambangan galian C, seperti pasir, tanah liat dan lain-lain.

Hilman mengatakan, ada lahan terbuka atau pertanian di hutan lindung seluas 4.781,64 hektar (45,97%). Sedang hutan konservasi untuk pertanian lahan kering berupa sayuran  1.715,93 hektar (22,6%).

Untuk tanaman hortikultura ataupun sayuran di sub DAS Cimanuk Hulu mencapai 28.777 hektar menguasai hampir 50% lahan.

Hilman mengakui, tata ruang wilayah buruk karena vegetasi kurang 30%. Belum lagi konservasi tanah dan air buruk, padahal wilayah itu memiliki topografi berbukit.

Sebenarnya, KLHK telah merehabilitasi hutan dan lahan (RHL) melalui kebun bibit rakyat seluas 4.325,88 hektar dari 2010-2015, BKSDA 150 hektar dan DAM penahan mencapai 252 unit dengan total anggaran Rp300 miliar. Upaya ini, katanya, untuk mengubah tani hortikultura ke agroforestry.

Pada 2016, total rehabilitasi 200 hektar, 2017 seluas 320 hektar. Idealnya, penanaman agroforestry 400 batang per hektar dengan jarak masing-masing 5×5 meter persegi. Selain tanaman keras, bisa sekaligus ditanami sayuran dan umbi-umbian.

Dia mendesak, daerah dan para pihak berperan dengan mengalokasikan anggaran minimal satu persen APBD setiap tahun dan alokasi dana 10% BUMN/BUMD serta BUMS dari total CSR perusahaan setiap tahun.

Banjir bandang di Cimacan, Garut Kota, menyebabkan rumah hancur. Puluhan korban meninggal dunia dan hilang. Foto: dari Facebook Nissa Wargadipura
Banjir bandang di Cimacan, Garut Kota, menyebabkan rumah hancur. Puluhan korban meninggal dunia dan hilang. Foto: dari Facebook Nissa Wargadipura

Ada 108 DAS kritis

Tak hanya DAS Cimanuk yang kritis. Ada sekitar 108 DAS lain perlu diantisipasi, khawatir menimbulkan bencana, berupa banjir dan tanah longsor. Apalagi, frekuensi curah hujan akan meningkat hingga Februari 2017.

”Ada 24,3 juta hektar lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan,” kata Hilman.

Di Indonesia, terjadi konversi lahan bertutupan baik menjadi kritis per tahun rata-rata 100.000 hektar.

Baca Juga: Memperihatinkan, Ternyata Ini Penyebab Banjir Bandang Garut

DAS, katanya, merupakan wilayah daratan yang memiliki fungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air hujan secara alami ke sungai atau laut.

Dari 108 DAS kritis, katanya, 15 merupakan prioritas pembenahan hingga 2019, termasuk DAS Cimanuk.

DAS lain seperti Citarum, Ciliwung, Serayu, Solo, Brantas, Cisadane, Kapuan, Siak, Musi, Asahan Toba, Jeneberang, Saddang, Mpyp, Way Sekampung, dan DAS Limboto.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengingatkan, pemerintah daerah waspada bahaya bencana.

”Sekarang tinggal pemda paling dekat dengan rakyat yang memberikan warning,” katanya.

Sejak 20 Januari 2016, Menteri LHK sudah memberikan surat edaran kepada gurbernur, bupati/walikota, pimpinan BUMN/BUMS dan BUMD seluruh Indonesia untuk peringatan penanggulangan bencana lingkungan.

Menteri menginstruksikan, untuk penanaman dan pemeliharaan pohon mengantisipasi bencana lingkungan. Begitu juga, Kementerian Dalam Negeri turut menyurati setiap gurbernur.

Siti mengatakan, bencana lingkungan karena hulu DAS makin gundul. Apalagi, terjadi alih fungsi lahan, dari tanaman berkayu menjadi sayuran.

Diapun tak menampik ada indikasi illegal logging terjadi dan sedang ditelusuri serta pengecekan ke lapangan.

Hilman tak menampik hutan berubah status menjadi areal penggunaan lain karena ada masyarakat mendiami wilayah sejak lama, misal, kala perang dulu dengan jumlah terus bertambah.

”APL dan hutan lindung sudah ditanami umbi-umbian yang penanganan berada di Perum Perhutani. Yang konservasi di KLHK,” katanya.

Khusus hutan di Pulau Jawa, katanya,  dikuasai BUMN, yakni, Perum Perhutani, kecuali Yogyakarta. Banyak lahan kritis di wilayah lindung seharusnya menjadi tanggung jawab Perhutani. KLHK mengklaim setiap tahun telah evaluasi wilayah-wilayah hutan kritis ini.

Siti bilang, sudah berkomunikasi dengan Perhutani soal lahan kritis di hulu sungai. ”Perhutani juga ada kontrol dari Kementerian BUMN dan sudah komunikasi dengan Bu Rini (Menteri BUMN-red) dan Irjen,” katanya.

Perhutani muncul dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Aturan kinerja dan beleid ini memberikan mandat yang menurut KLHK terlalu umum.

”Perhutani akhirnya selalu mengambil langkah sendiri dan tak konsultasi. Itu yang sedang kita dalami,” ucap Siti.

Sejauh ini, dalam pengelolaan hutan lindung, Perhutani biasa kerjasama bersama masyarakat lewat pengelolaan hutan bersama masyarakat.

Banjir bandang Garut, menewaskan lebih 30 orang, dan belasan hilang. Foto: dari Facebook Nissa Wargadipura
Banjir bandang Garut, menewaskan lebih 30 orang, dan belasan hilang. Foto: dari Facebook Nissa Wargadipura

Usul jadi ruang publik

Kini pemerintah Garut, masih mengkaji kelayakan lokasi bencana sebagai pemukiman kembali warga terdampak.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei merekomendasikan lokasi bencana menjadi ruang publik berupa taman terbuka.

“Jangan untuk permukiman karena daerah bekas diterjang banjir bandang daerah bahaya tinggi banjir,” Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB menyampaikan ucapan Willem.

Masalahnya, pemerintah daerah masih mencari lokasi tersedia dan aman untuk relokasi warga.

Korban banjir bandang yang kehilangan tempat tinggal ditampung sementara di rumah susun (rusun) yang disediakan Pemerintah Garut.

Willem menyarankan, memakai kantor-kantor pemerintah yang belum terpakai sebagai tempat pengungsian hingga tak tinggal di tenda.

Berdasarkan Pos Komando, data korban meninggal 34 orang dan hilang 19. Pengungsi da 1.326 orang.

Rumah warga terdampak berjumlah 2.511 unit, dengan rincian 858 rusak berat, 207 rusak sedang, dan 1.446 rusak ringan. Pendataan dan verifikasi terus dilakukan.