Begini Capaian Kerja BRG Tahun Ini, Bagaimana Rencana 2017?

Lahan gambut yang terbakar di Kalteng untuk tanam sawit. Perbaikan taa kelola, termasuk ada BRG, diharapkan mampu memperbaiki carut marut seperti ini ke depan. Foto: Sapariah Saturi
Lahan gambut yang terbakar di Kalteng untuk tanam sawit. Perbaikan taa kelola, termasuk ada BRG, diharapkan mampu memperbaiki carut marut seperti ini ke depan. Foto: Sapariah Saturi

Hampir setahun Presiden Joko Widodo membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). Sesuai Perpres Nomor 1 tahun 2016 tugas badan ini merestorasi dua juta hektar lahan gambut di tujuh provinsi prioritas, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Papua.

Tahun pertama,  target kerja BRG merestorasi 30% dengan empat wilayah prioritas Pulang Pisau (Kalteng), Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin (Sumsel), dan Kepulauan Meranti (Riau). Bagaimana capaian sampai akhir tahun dan apa rencana-rencana kerja tahun depan?

Kepala BRG Nazir Foead di Jakarta, Jumat (301/12/16) mengatakan, sudah melakukan berbagai upaya selama satu tahun. BRG sudah melakukan berbagai intervensi pemulihan lahan gambut seperti perencanaan restorasi gambut, penyusunan peta indikatif restorasi, dan konstruksi pembasahan dan revegetasi. Juga, intervensi sosial pada desa bergambut, dan penugasan restorasi kepada pemegang konsesi.

BRG telah pemetaan indikatif prioritas restorasi gambut 2.492.527 hektar. Dari luasan itu, sudah perencanaan restorasi ekosistem gambut di Pulang Pisau 470.424 hektar. Pemetaan pakai LiDAR sudah 606.000 hektar.

“Kita petakan lagi dengan detil dan skala lebih tinggi. Pemetaan ada selesai Januari, Maret juga April. Kita petakan lima kesatuan hidrologi gambut di empat kabupaten,” katanya.

Hal lain yang sudah dilakukan ialah intervensi sosial melalui penyiapan masyarakat pada 104 desa di empat kabupaten prioritas seluas 806.312 hektar.

Intervensi sosial, katanya,  hal penting agar ada proses konsultasi bersama masyarakat dan persetujuan mufakat dimana sekat kanal dan sumur bor akan dibangun. Sedang sekat kanal terbangun 634 unit.

Tahun ini,  tim BRG daerah sudah terbentuk seperti Jambi, Sumsel, Kalbar, Riau, Kalsel dan Kalteng.

Mereka telah ujicoba pembukaan lahan tanpa bakar, pembangunan sumur bor dianggap bisa mematikan api di musim kemarau sebelum datang tim bantuan lebih besar.

Pembukaan lahan tanpa bakar, katanya,  bisa dengan mikroba, bakar dalam drum atau pakai eksavator perusahaan jika lokasi bertetangga dengan masyarakat.

“Kita wajibkan perusahaan membantu petani. Selama ini,  petani mau membakar karena mau abu menurunkan akdar asam. Mungkin bisa menggunakan metode bakar dalam drum.  Melalui mikroba itu teknologi baru. Kalau sudah banyak yang berhasil, pasti akan banyak ikut,” katanya.

Pakai mikroba tertentu, katanya, pembersihan lahan bisa dalam waktu dua sampai tiga minggu. Teknis ini, sebenarnya jauh lebih mudah dan murah. Biaya hanya Rp200.000 per  dan sudah uji coba di Kalsel. Awal 2917, ujicoba di Kalteng.

“Kita sudah pelatihan membuat sumur bor di empat kabupaten Agustus hingga November. Sudah ada 433 sumur bor di Riau, Kalteng dan Kalsel. Juga ada dari pemda, dan perusahaan ikut membangun sumur bor. Kalau di Kalteng 1.600 sumur bor dibangun pemda. Perusahaan kita memberikan panduan teknis.”

BRG sudah memberikan penugasan kepada 36 perusahaan pemegang konsesi di Sumsel, Kalteng, Kalbar, Riau dan Jambi untuk restorasi gambut di wilayah dengan lausan 650.389 hektar atau 26% dari luas restorasi gambut.

Angka ini, katanya, akan terus bertambah karena tim masih pemetaan dan verifikasi. Menurut perkiraan dia akan mencapai 1,4 juta hektar.

“Sudah kami tugaskan masing-masing pemegang izin. Sebelumnya, kami sudah verifikasi bersama perusahaan apakah betul luas sesuai peta. Verifikasi terus berjalan. Sampai hari ini sudah terverifikasi 90.000 hektar lebih dari empat perusahaan. Tenggat waktu kita berikan untuk menyelesaikan verifikasi Juni 2017,” ujar Nazir.

Untuk verifikasi, memerlukan waktu cukup lama mengingat cakupan wilayah luas. Verifikasi, katanya,  harus turun lapangan, tak cukup berdasarkan data perusahaan.

Dalam restorasi, para perusahaan pemegang konsesi juga mendapatkan panduan teknis dari BRG. Pemantauan meliputi tinggi muka air dan kelembaban. Salah satu, melalui metode water logger bisa memberikan data realtime tinggi muka air di wilayah itu.

“Sudah dipasang 20 alat water logger. Di Kalteng, sembilan, Kalbar satu, Jambi satu, Sumsel empat, dan Riau empat. Ini hasi kerjasama dengan BPPT dan Jepang. Setiap jam alat bisa melaporkan ketinggian muka air,” katanya.

Pemasangan water logger akan terus ditambah dan berharap bisa ratusan.

Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG Myrna Safitri mengatakan, intervensi BRG ada berbagai bentuk mulai perencanaan, pemetaan sekat kanal dan sosial.

Publik, katanya,  seringkali memahami cara berbeda terhadap Perpres 1 tahun 2016. Disitu jelas, sekitar dua juta hektar akan restorasi, target 30% tahun pertama. “Itu seringkali diasumsikan 30% selesai tahun pertama.”

Sebenarnya, kata Myrna, baca Perpres tak seperti itu. Tak mungkin upaya restorasi gambut selesai dalam hitungan bulan. Disitu, BRG mulai kerja dan intervensi pada 30% dari yang ditargetkan. “Hasilnya bisa dilihat kapan? Ya, mungkin tak bisa tahun ini,” katanya.

Myrna mengatakan, keberhasilan terlihat bergantung kriteria pulih gambut yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk menjalankan PP Gambut, Menteri LHK sedang membuat peraturan menteri guna menentukan kriteria pulih. “Jadi nanti acuan kami kesitu. Tingkat keberhasilan berapa yang sudah direstorasi bisa diukur kalau permen sudah keluar.”

Myrna mengatakan, tahun pertama BRG lebih pada perencanaan dan pemetaan termasuk menyiapkan kelembagaan BRG. “Baru setelah itu, utang akan dikumpulkan pada 2017. Terutama restorasi hidrologis,” katanya.

Warga melakukan sekat kanal di Taman Nasional Sebangau, Kalteng. Foto: Sapariah Saturi
Warga melakukan sekat kanal di Taman Nasional Sebangau, Kalteng. Foto: Sapariah Saturi

Bagaimana rencana 2017?

Setelah perencanaan selesai, pada 2017 akan kejar target. ”Setelah perencanaan selesai, restorasi bisa jalan dengan kecepatan penuh,” kata Nazir, dalam Simposium Internasional Lahan Gambut, di Jakarta.

Adapun perencanaan itu, salah satu terkait pemetaan rinci berbasis laser (LiDAR). Sejak Oktober lalu, mulai jalan di empat kabupaten dengan target November 2016 lalu. Hambatan disebabkan kendala hujan yang turun.

Haris Gunawan, Deputi Penelitian dan Pengembangan mengatakan, tahun depan BRG akan lebih banyak implementasi lapangan. Tahun ini, BRG menyelesaikan peta indikatif restorasi, perencanaan beberapa tempat dan pemetaan lembaga donor.

BRG melakukan penugasan bersama dengan dunia usaha. Surat tugas berisi peta indikatif dan perencanaan restorasi.

BRG juga memetakan perlindungan kubah gambut utuh di dalam konsesi, telah disepakati 485.000 hektar dan restorasi hidrologis/ revegetasi 910.000 hektar. Angka ini akan terus bertambah.

”Kita (pendekatan) melalui surat penugasan, sesuai case by case kepada pemegang izin dengan verifikasi,” kata Budi Wardana, Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama BRG.

Adapun, batas waktu verifikasi selama satu bulan. Selanjutnya, akan dibuat rencana restorasi per manajemen unit dan akan disahkan BRG.  Implementasi, BRG akan memberikan panduan restorasi dalam penyusunan, perencanaan dan evaluasi.

Perencanaan restorasi ini disebut sebagai rencana pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut (RPPEG). Proses ini,  akan berlangsung hingga Juni 2017, dimana hingga kini baru tiga perusahaan baru verifikasi.

Restorasi, kata Haris,  tak serta merta berarti indikator terminologi, yakni merestorasi lahan kembali ke alam. ”Ini jadi sebuah keyakinan proses ini terus dan membuat dasar kuat agar program berkelanjutan,” katanya.

Lahan gambut dalam pada konsesi PT MBH yang terbakar tahun lalu. Foto: Lovina S
Lahan gambut dalam pada konsesi PT MBH yang terbakar tahun lalu. Foto: Lovina S

 

Pendanaan

Pada 2017, BRG mendapatkan dana APBN  Rp865 miliar. Tak hanya itu, BRG juga pakai anggaran tiap kementerian terkait seperti KLHK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa.

”Kami berharap dukungan dari negara sahabat akan terus berkembang,” ucap Haris. BRG menargetkan, sumber dana restorasi lebih besar dari bantuan hibah.

Mengenai pendanaan negara donor, katanya sudah kerjasama dengan berbagai negara baik kerjasama baru, maupun lama gambut. Antara lain, Norwegia, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia, Jepang, dan Korsel dengan nilai total sekitar US$125 juta.

“Kita berharap tahun depan lebih banyak lagi realisasi kerjasama dengan donor lain. Masih ada kesempatan nambah lagi. Ada negara baru seperti Kanada dan Belanda. Saya yakin komitmen baru akan lebih banyak hingga tumpuan pada APBN berkurang.”

Nazir menilai,  wajar jika banyak negara tertarik membantu merestorasi gambut Indonesia karena akan menguntungkan dunia. Saat kebakaran hutan dan lahan, Indonesia mengeluarkan emisi satu giga ton lebih. Jika ini ditanggulangi dengan merestorasi gambut, maka dunia ikut menikmati.

“Pendanaan 2017 saya perkirakan sekitar dua berbanding satu. Jadi sepertiga dari donor, hampir dua per tiga dari APBN. Harapan saya 2018 makin imbang.”

Senada dengan Nazir, Budi bilang, restorasi tak cukup jika hanya dana APBN. ”Kita harap bisa dipenuhi dengan kerjasama development partner.”

Hingga kini, katanya, kerjasama disepakati seperti 440.000 hektar dari United States Agency for International Development (USAID) di Pulan Pisau, Kalteng, 90.000 hektar dari Millennium Challenge Account-Indonesia. Lalu, di Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi, Jambi, 445.000 hektar dari UK Climate Change Unit di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, dan 606.000 hektar dari Norwegia melalui pemetaan KHG di empat kabupaten prioritas BRG.

Tak hanya itu, juga mengajak para investor dalam merestorasi, melalui publik maupun swasta untuk mendukung restorasi ekosistem.

Paket kebijakan investasi BRG,  menggunakan salah satu konsultan pengembangan bisnis model dari Norwegia. ”Ada beberapa tipe restorasi, pertama di kawasan lindung dan konsesi,” ucap Budi. Model pendanaan BRG lebih menekankan hibah daripada investasi.

Pada kawasan konservasi dan lindung, BRG lebih menekankan hibah, kecuali ada indikasi model bisnis carbon benefit. Sedangkan pola pemanfaatan, pendanaan melalui investasi, misal, investasi fisik, teknis, dan kelembagaan.

Kelembagaan itu, menjadi faktor utama dari segala perencanaan restorasi agar tetap berjalan berkelanjutan. Tak hanya itu, ada pula restorasi untuk alternative commodity, yakni investasi perbaikan infrastruktur dan pasar.

 

 

 Hutan gambut yang masih baik di Kalimantan. Dengan adanya perbaikan tata kelola termasuk ada BRG, diharapkan lahan gambut tersisa terjaga. Foto: Rhett A. Butler
Hutan gambut yang masih baik di Kalimantan. Dengan adanya perbaikan tata kelola termasuk ada BRG, diharapkan lahan gambut tersisa terjaga. Foto: Rhett A. Butler

Kesiapan masyarakat

Dalam kelembagaan, BRG pun pemetaan partisipasi masyarakat berbasis desa. Ada lebih 1.280 desa di tujuh provinsi masuk peta restorasi 2,4 juta hektar.

”Kami melakukan berbagai model dengan peningkatan indeks desa membangun, masalah peningkatan lingkungan, tata ruang desa dan pembangunan badan usaha milik desa atau antardesa,” ucap Budi.

Model insentif dan disintendif pun diperkuat pada setiap investasi. Kini, BRG sosialisasi dan kerjasama membuat pemetaan tata guna lahan karena desa-desa masih berbasis tata ruang kabupaten.

BRG juga mendukung restorasi melalui skema perhutanan sosial. Mereka sedang memetakan peta BRG dengan perhutanan sosial KLHK. ”Jika lokasi sama dengan program restorasi gambut, dijadikan satu,” kata Nazir.

Area kerja BRG dalam skema ini,  lebih pada tata kelola air dan membantu penanaman silvikultur. Tujuannya, agar tanaman di gambut produksi optimal.

Penyusunan grand design

Pembentukan BRG, salah satu komitmen pemerintah mencapai bebas asap Indonesia. Seiring merestorasi lahan gambut, pemerintah juga mencegah dengan membuat grand design pencegahan kebakaran hutan, lahan, dan kebun tahun 2017-2020.

Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengakui, aspek pencegahan kebakaran sangat penting, salah satu pada lahan gambut.

Bappenas akan mesinergikan pengendalian karhutla dan restorasi gambut dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2017.

”Lahan gambut rentan perubahan tata guna lahan, kebakaran dan dampak perubahan iklim,” katanya.

Kerugian ekonomi sangat besar, sekitar Rp221 triliun  menjadi salah satu poin perhatian. Tak hanya kerugian, hambatan kegiatan perekonomian, plus gangguan kesehatan penduduk. ”Tahun lalu mengakibatkan setengah juta orang di enam provinsi menderita ISPA.”

Desain besar ini, katanya, memiliki prioritas pada areal rawan kebakaran di delapan provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Kaltim dan Papua.

Namun, katanya, belum  bisa menentukan bentuk legal grand design ini. ”Kalau diimplementasikan, 50% kebakaran mampu berkurang,” ucap Herry Purnomo, peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR). Dia ambil bagian perumusan grand design ini.

Pendekatan yang dilakukan berbasis tapak dan non-tapak. Untuk basis tapak dengan penguatan peranan masyarakat desa dan memberikan insentif dan disintensif. Sedangkan, basis non tapak terletak pada penguatan hukum,

Adapun poin utama dalam kebijakan berbicara tentang insentif dan disinsentif dan memberikan penguatan peranan masyarakat desa. Termasuk  penegakan hukum, peningkatan sistem informasi kebakaran hutan dan pengembangan infrastruktur.

”Sedang dibuat standar-standarnya, ada standar desa bebas api, dan terkait sekat kanal,” katanya seraya bilang ada 731 desa terlibat pemetaan.

Implementasi pendanaan rencana ini Rp39 triliun, termasuk dari tahap kesiapsiagaan. Sumber dana belum teralokasi, apakah dari pemerintah maupun negara donor.

Grand design pun melibatkan 17 kementerian dan lembaga termasuk BRG dan berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Kesenjangan komitmen

Teguh Surya dari Yayasan Madani menyambut baik langkah pemerintah Indonesia sepanjang 2016 mengurangi emisi di lahan gambut. Mulai pembentukan BRG awal 2016 hingga keluar revisi PP Gambur awal Desember.

Walaupun begitu, katanya, mereka mengamati upaya perlindungan dan restorasi gambut masih menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk kesenjangan komitmen dan kapasitas antarlembaga maupun antarinstitusi pemerintah tingkat nasional dan sub-nasional.

Bukan itu saja, fungsi pemantauan publik lemah karena akses terhadap dokumen publik maupun dokumen lain minim padahal seharusnya terbuka untuk publik.

Perlindungan dan restorasi ekosistem gambut, kata Teguh,  seyogyanya menjadi gerakan bersama didukung segenap elemen masyarakat. Salah satu, masyarakat perlu menjalankan fungsi pemantauan, termasuk meminta pemerintah bertanggung jawab atas komitmen perlindungan serta restorasi gambut.

Guna memungkinkan pemantauan itu, katanya, publik perlu mengetahui yang terjadi di lapangan dan perkembangan pemenuhan komitmen pemerintah. Untuk itu, perlu wadah berisi informasi mengenai janji pemerintah terkait restorasi dan perlindungan gambut.

wadah tersebut ini juga dapat memberdayakan organisasi masyarakat sipil, masyarakat, dan media untuk meminta pemerintah bertanggung jawab atas komitmen mencegah kebakaran dan mengurangi emisi dan restorasi lahan gambut.

Yayasan Madani, katanya, penuh mendukung pemerintah pemenuhan dan penguatan komitmen isu-isu lingkungan hidup, termasuk memantau perkembangan komitmen pemerintah secara berkala.

“Analisis pengelolaan dan restorasi gambut, serta berbagi pengalaman seputar pengelolaan dan restorasi lahan gambut berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini serta kearifan lokal.”

Tata kelola buruk salah satu hasilkan kebakaran. Pemerintah akan merestorasi lahan gambut untuk memperbaiki tata kelola buruk yang terjadi selama ini. Foto: Sapariah Saturi
Tata kelola buruk salah satu hasilkan kebakaran. Pemerintah akan merestorasi lahan gambut untuk memperbaiki tata kelola buruk yang terjadi selama ini. Foto: Sapariah Saturi