Awal 2017, titik api mulai menampakkan diri. Setidaknya, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan, sudah terpantau puluhan titik panas. Tak ingin peristiwa kebakaran hutan dan lahan 2015, terulang, Presiden Joko Widodo meminta antisipasi atau pencegahan kebakaran hutan dan lahan sejak dini.
“Jadi kita semua harus hati-hati, betul-betul hati-hati,” kata Presiden di Istana Negara, Jakarta (23/1/17) dikutip dari situs resmi Setkab.go.id.
Kala karhutla hebat 2015, melanda Indonesia menyebabkan kerugian besar sekitar Rp220 triliun, dan gangguan kesehatan kepada 504.000 orang . Belum lagi 2,6 juta hektar keragaman hayati hilang dengan kerugian tak terhitung.
Jokowi meminta rumusan detil rencana aksi pengendalian karhutla 2017. Apalagi, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan, kondisi lebih kering dari 2016. Presiden mendorong penetapan siaga darurat sejak dini.
“Jangan sudah ada masalah baru keluar surat kedaruratan, siaga darurat baru keluar. Keluarkan segera, ini dari provinsi, dari gubernur, segera keluarkan, terutama daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
Dalam rapat koordinasi pengendalian karhuta 2017 dengan agenda evaluasi pengendalian karhutla 2016 dan koordinasi rencana aksi 2017, Jokowi menyampaikan beberapa hal.
Pertama, perkuat sistem deteksi dini dan penetapan siaga darurat segera, terutama daerah-daerah rawan karhutla, dan lahan gambut.
Kedua, penyiapan sekat kanal bekerjasama dengan swasta dan mengecek kesiapan kesiagaan operasi udara, patroli udara, hujan buatan, serta water bombing.
Ketiga, mengaktifkan posko dalkarhut, patroli bersama masyarakat, dan penyuluhan di tingkat kecamatan dan desa. Keempat, perbaiki tata kelola lahan terutama lahan masyarakat dan konsesi swasta.
Kelima, penegakan hukum kasus-kasus karhutla dengan tegas dan tanpa kompromi.
Jokowi juga menekankan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, dalam perencanaan mencegah karhutla. “Gerak cepat turun ke lapangan. Diharapkan perencanaan awal tahun ini dapat mencegah karhutla 2017,” katanya, dalam rilis.
Pada 2016, data satelit NOAA, titik api Indonesia turun 82,14% dibandingkan 2015 atau luas kebakaran turun 83,2% jadi 438.360 hektar dari 2015 mencapai 2.611.411 hektar.
Sebelum itu, Menkopolhukam Wiranto, melaporkan karhutla 2016 tak berdampak terhadap ekonomi, politik, sosial dan budaya. Jumlah hari tanggap darurat, semula 151 hari pada 2015, jadi nol pada 2016.
Keberhasilan ini, katanya, tercapai berkat kerjasama para pihak dari kementerian, TNI, Polri, BNBP, masyarakat dan swasta.
Perlu anggaran khusus
Wiranto berharap, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk pencegahan karhutla. Dia juga meminta, Menteri Dalam Negeri merevisi aturan soal pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dengan begitu, katanya, pemda dapat menggunakan anggaran sejak pencegahan, bukan hanya kala darurat.
Wiranto meminta, gubernur, bupati, walikota dapat mengedukasi masyarakat dengan menerapkan teknologi pengolahan lahan tanpa bakar. Juga mendorong pengusaha menaati peraturan mengelola lahan tanpa bakar.
Mulai kebakaran
Pada Januari 2017, sekitar 200 hektar hutan lindung Bukit Betabuh Riau, terbakar. Pada 20 Januari 2017, Rokan Hulu dan Kota Dumai menetapkan status siaga darurat bencana asap.
Berdasarkan satelit Terra&Aqua, terhitung 19 Januari 2017 ada 19 titik api dengan kepercayaan lebih 81%. Jumat (20/1/2017) jadi 13 titik api.
”Kami terus pantau perkembangan titik api, tetap awasi dan waspada jika ada titik api,” kata Siti Nurbaya Bakar, ditemui di Jakarta, Senin pekan lalu.
KLHK telah bersiaga dengan menyurati pemerintah daerah sejak awal tahun untuk waspada kemunculan titik api di wilayah mereka.
”Surat warning kepada seluruh gurbernur dan kalangan dunia usaha untuk kewaspadaan karhutla.” KLHK juga mengaktifkan kembali Posko Pengendalian Karhutla dan mendorong penetapan siaga darurat sejak dini, khusus Riau, Kalbar, Kaltim, Kalteng dan Papua.
”Kita lanjutkan operasi udara dan proses penegakan hukum bagi para pelaku pembakar baik kasus lama maupun baru,” katanya.
Prediksi BMKG
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca tahun2017 dalam kondisi normal. Namun, ancaman cuaca lokal perlu diantisipasi dalam peningkatan titik api yang menjadi pemicu karhutla.
”Dinamika atmosfer global faktor pengendali iklim diprediksi pada kondisi netral,” kata Mulyono R. Prabowo kepada Mongabay dihubungi melalui telepon.
Prediksi cuaca regional dan lokal diprediksi akan mendominasi, yakni terkait karakteristik pola hujan setempat akan lebih muncul dengan variabilitas akibat gangguan cuaca skala regional.
”Jadi potensi karhuta dapat muncul sesuai pola hujan setempat,” katanya.
Khusus wilayah rawan karhutla, seperti Sumatera dan Kalimantan dalam semester I (Januari-Juni) memiliki curah hujan sedikit di bawah normal. ”Khusus Riau, Kalbar, Kalteng, curah hujan di bawah normal, 200-300 mm per bulan,” kata Dadang Misbahudin, Kepala Sub Bidang Peringatan Dini Iklim BMKG melalui telepon.
Khusus Januari periodik II, yakni 11-20 Januari 2017, Sumatera bagian tengah dan sebagian Jambi, serta Kalbar memiliki curah hujan antara rendah hingga menengah. ”Berada di bawah normal dalam 30 tahun terakhir. Jadi perlu waspada.”
Untuk wilayah Timur, hingga April nanti kondisi cuaca normal. Pada, Maret berada skala normal dan di atas normal (tinggi), sedangkan Mei-Juli curah hujan di bawah normal.
Kondisi cuaca semester II, BMKG melihat ada peluang La-Nina masih lemah di selatan garis khatulistiwa.”Belum ada prediksi di semester kedua nanti.”
Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB menjelaskan, kondisi cuaca normal memiliki potensi karhutla lebih tinggi daripada 2016, namun lebih rendah dari 2015.
”Dengan kondisi kemarau normal ini perlu antisipasi, soalnya (lahan) pasti mudah terbakar,” katanya kepada Mongabay.
Dia mengataka, potensi karhutla terjadi di Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Untuk Kalbar dan Riau, ada dua musim kemarau, akhir Januari hingga pertengahan Maret. Lalu masuk musim penghujan hingga awal Juni, selanjutnya kering.
Pada Juni hingga Oktober, kemarau lebih kering dibandingkan awal tahun, kemungkinan pola hotspot meningkat. ” Agustus hingga September menjadi puncak.”
Hingga kini, kendala kebiasaan (tradisi) masyarakat mengelola lahan perkebunan baik pertanian sonor, kebun karet dan palawija. ”Ini persoalan dengan urusan perut, jadi perlu berul-betul terkendali agar api tak menjalar kemana-mana.”
BPBD pun telah lebih sigap dalam penetapan status siaga darurat. Harapannya, pemerintah daerah peka agar antisipasi lebih cepat.
Untuk kesiapan dana, katanya, sesuai kebutuhan. ”Kita masih belum tahu, karhutla diprediksi lebih Rp300 miliar,” katanya.
