BRG Rampungkan Pemetaan di Empat Kabupaten Prioritas

 

Badan Restorasi Gambut (BRG) telah merampungkan pemetaan lapangan dengan menggunakan sinar laser atau LiDAR (light, detection, and ranging) pada kabupaten prioritas. Peta yang terbagi dalam foto udara, tutupan lahan dan digital elevasi model ini pun mencakup lima kesatuan hidrologis gambut (KHG) seluas 718.000 hektar.

Adapun, lima KHG di kabupaten prioritas itu yakni KHG Tebing Tinggi, KHG Pulau Padang (Riau), KHG Sungai Cawang-Air Lalang, KHG Air Sugihan-Sungai Saleh (Sumatera Selatan), KHG Sungai Kahayang-Sungai Sebangau (Kalimantan Tengah). Kini, masih ada 17 KHG lagi dalam proses pengerjaan.

Budi S Wardhana, Deputi Perencanaan dan Kerja Sama BRG menjelaskan, hasil pengolahan peta LiDAR akan menjadi langkah dalam membuat detail teknis perencanaan fisik di lapangan.

Peta skala 1:2.500 ini dapat didetailkan hingga 1:1.000. Setiap KHG, memiliki tiga jenis peta fungsi berbeda. Setiap peta akan diperbaharui setiap dua tahun sekali.

Pertama, peta foto udara ini untuk melihat kondisi geografi lahan gambut dan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Prioritas wilayah restorasi, katanya, akan ditentukan apakah membutuhkan pendekatan dengan masyarakat atu tidak.

Kedua, peta tutupan lahan untuk melihat kerapatan vegetasi wilayah gambut. ”Ini memudahkan kita menetapkan jenis revegetasinya,” katanya di Jakarta, Senin (6/3/17).

Jika, vegetasi sudah rapat, pengayaan dengan menjaga kondisi, kalau kerapatan rendah, perlu ditanami tanaman sesuai peruntukan.

Ketiga, peta digital elevation model , untuk melihat ketinggian wilayah yang akan direstorasi. Ia menentukan pembuatan kanal dari kawasan tinggi ke lebih rendah, hingga saat kemarau tiba akan tetap basah.

”Dari DEM (digital elevation model), akan difilter lagi menjadi digital terrain model,” katanya. DTM akan menunjukkan lebih lengkap DEM, mencakup ketinggian, kemiringan unsur-unsur geografis seperti sungai, jalur punggungan dan lain-lain. DTM tak menunjukkan tanaman di atasnya.

Peta ini, katanya, akan menentukan desain dan jumlah sekat kanal yang diperlukan. ” “Setiap perbedaan ketinggian 50 cm harus ada satu sekat kanal,” katanya.

BRG juga pemantauan kelembaban melalui water logger. ”Nanti dirancang dengan telemetri, sekitar 200an,” kata Kepala BRG Nazir Foed.

Meski demikian, dia tak menutup mata alat ini ada yang manual, karena terkendala daerah yang tak memiliki akses sinyal cukup baik.

Alat ini, katanya, akan memonitor seberapa efektif pembuatan sekat kanal BRG. Data yang nanti diterima citra satelit, meski tak bisa akurat, setidaknya mampu mengestimasi klasifikasi kelembaban tanah, dari lembab, sedang hingga kering.

 

Penyelesaian Konflik

Terkait status lahan yang masuk dalam pemetaan restorasi, juga jadi upaya prioritas BRG. Budi mencontohkan, peta KHG Sungai Kahayang-Sungai Sebangau, Kalteng, wilayah prioritas restorasi terdiri atas hak guna usaha (HGU), lahan masyarakat, hutan lindung, dengan kawasan memiliki kanal cukup masif.

”Kita lihat ada konflik atau tidak, jika ada, diselesaikan dahulu, perlu ada sosialisasi, edukasi, dan resolusi konflik,” ucap Budi. Setelah itu akan ada penetapan batas wilayah.

BRG menerapkan FPIC (free and Prior informed consent) dalam pembangunan sekat kanal. Instrumen dalam hukum internasional ini, katanya, untuk melindungi hak-hak orang atau komunitas yang berpotensi terkena pengaruh proyek pembangunan.

 

Lahan gambut dalam jadi kebun sawit dengan kanal yang membelah gambut di Riau. Foto: Gakum KLHK

 

Sebelum pembangunan, akan sosialisasi dulu hingga masyarakat tahu bagaimana pengaruh terhadap lahan yang mereka miliki. BRG pun akan mencari alternatif komoditi yang ditawarkan disana.

BRG juga akan kerjasama dengan Alisansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam pada kerja yang bersentuhan dengan wilayah adat.

Budi bilang, BRG akan mengacu peta Badan Registrasi Wilayah Adat hingga tepat sasaran.

”Peta BRWA itu juga masih belum selesai masalah akuisisi data, konfirmasi data dan formalisasi, nanti akan kita dorong juga untuk itu.”

 

Dukungan dana

Sisi pendanaan, Senin (6/3/17), Nazir Foead, Kepala BRG dan Bonaria Siahaan, Direktur Eksekutif MCA-Indonesia menandatangani kerja sama Rp53,4 Miliar atau US$4 juta hingga April 2018.

Dana hibah ini disalurkan kepada program restorasi di Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur, Jambi dan Kubu Raya, Kalbar.

”Dana ini akan dipakai untuk pemetaan hidrologis, kapasitas kelembagaan, pembuatan design engineering sekat kanal, pengadaan water table monitoring untuk memantau ketinggian,” kata Bonaria Siahaan.

Dana ini juga untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, baik daerah maupun pusat, dukungan portal pengetahuan tentang lahan gambut dan penelitian terkait restorasi dan manajemen gambut.

Khusus masyarakat lokal, pengalokasian dana untuk program pelatihan petani pertanian ramah gambut. Begitu juga peningkatan kapasitas dan penyiapan pasar atas komoditas alternatif gambut.

“Pelatihan kepada para petani, praktik-praktik cerdas bersahabat dengan gambut. Masyarakat lokal untuk pengelolaan gambut.”

Nazir mengatakan, ada tujuh juta hektar lahan gambut telah terbuka di tujuh provinsi prioritas restorasi, seluas 2,49 juta hektar. ”Jika 2,49 juta hektar bisa terestorasi, kami yakin kebakaran akan menurun jauh,” katanya.

Dalam restorasi, katanya, BRG akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan swasta.

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
Artikel yang diterbitkan oleh
, , , , , , , , , , ,