Solidaritas demi Pegunungan Kendeng lestari muncul di berbagai daerah, bahkan luar negeri. Dari Medan, Palembang, Bangka Belitung, Lampung, Yogyakarta, Karawang, Purwokerto, Surabaya, Tangerang, Samarinda, Wonogiri, Semarang, Bandung, Palu, Malang sampai Hong Kong. Mereka mendukung penyelamatan karst Kendeng dengan aksi menyemen kaki. Meninggalnya, Patmi, ibu-ibu dari Pati, yang ikut aksi semen kaki di Jakarta, bak jadi bahan bakar, menyulut semangat perjuangan.
Di Jakarta, setiap hari para relawan semen kaki berdatangan, dari pegiat lingkungan, aktivis dari organisasi masyarakat sipil, musisi, seniman sampai jurnalis.
Senin lalu, di depan Istana Negara seorang pelukis, Hardi Danuwijaya, ikut aksi solidaritas Kendeng. Berkaos Che Guavara dengan topi kabaret bintang satu, dia meletakkan kanvas putih di tanah. Sedikit demi sedikit, dia menggoreskan kuas warna pada kanvas itu.
Hardi menggambar Patmi. ”Ini tragedi besar bagi Indonesia yang katanya negara agraris,” katanya seraya menyayangkan respon lamban Presiden atas konflik di Rembang.
Dia bilang, memacu infrastruktur dan investasi hingga tak seimbang dengan kultur agraris Indonesia. Kondisi seperti ini terus terjadi.
Potret masalah agraria
Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria juga ikut menyemen kaki pekan lalu mengatakan, masalah Kendeng merupakan wajah persoalan agraria pada banyak daerah di Indonesia.
Konflik ini, katanya, jadi preseden buruk terutama bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena gagal melindungi petani dan menjalankan reforma agraria.
”Ekskalasi konflik agraria terus meningkat, justru pemerintah Jokowi yang pro rakyat belum mengubah cara-cara intimidatif dan kriminalisasi,” katanya.
Dari KPA 2015, ada 252 konflik naik jadi 450, yang melingkupi luasan 1,265.027 hektar. Sektor properti, menempati urutan kedua setelah sektor perkebunan, yakni 117 konflik dan infrastruktur sampai 100 kasus.
Adi Wibowo, Koordinator Media Kampanye KPA mengatakan, benang merah pendirian Jokowi untuk membangun pabrik semen karena ada proyek infrastruktur. Sisi lain, produksi semen kini sudah surplus sekitar 30 juta ton.
Kasus Rembang ini, katanya, merupakan masalah masyarakat Indonesia terkait sumber kehidupan dan mata air terancam.
“Aksi ini universal, tetapi simbol bagi masyarakat dalam mempertahankan air, tanah dan hak mereka,” kata Yati Andriyani, Koordinator Kontras.
Dia berharap, ada langkah kongkrit Presiden untuk menghentikan pabrik semen. Diapun coba menyadarkan, persoalan tak hanya pada tingkat bawah, juga pemerintahan pusat.
”Presiden Jokowi seharusnya tak melempar tanggung jawab, karena dia memiliki kekuasaan politik, dimana BUMN, negara yang seharusnya lebih aktif,” katanya.
Daniel Johan, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan, akan membela masyarakat, terutama mereka yang memperjuangkan sumber air dan kehidupan.
Soal kabar kuat beredar menyatakan, konflik ini terkait perang dagang, dan masyarakat dibayar, katanya, Komisi IV akan mengumpulkan bukti lapangan.
”Kita pertengahan April akan kesana.”
PKB, katanya, akan meminta tokoh lingkungan dari Nusa Tenggara Barat sekaligus angggota DPRD PKB, mama Aleta mengawal. Dia juga ingin mengajak para anggota dan Ketua Komisi IV melihat persoalan lebih serius.
Keterlibatan bank
Koalisi Responsi Bank Indonesia mendesak Bank Mandiri menghentikan pembiayaan kredit kepada Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah sebesar Rp3,96 triliun, dengan rincian Rp3,46 triliun kredit investasi dan Rp500 miliar buat modal kerja.
Maria Lauranti, Koordinator Responsi mengatakan, Bank Mandiri dalam penilaian 2014-2016, memang tak ada kebijakan khusus penyaluran pinjaman bagi sektor berisiko tinggi dalam pertambangan.
”Seharusnya debitur Bank Mandiri menaati prinsip-prinsip hak asasi manusia maupun pelestarian lingkungan hidup yang sudah banyak diadopsi sektor keuangan internasional,” katanya.
Otoritas Jasa Keuagan, katanya, juga perlu mendorong perbankan di Indonesia memasukkan risiko sosial dan lingkungan. Sejak 2014, OJK memiliki roadmap keuangan berkelanjutan, namun masih belum jadi peraturan utama.
”Harus jelas, mana pembiayaan yang berisiko terhadap lingkungan,” kata Rahmawati Retno Winarni, Direktur Eksekutif TuK.
Kartika Wirjoatmojo, Direktur Utama Bank Mandiri mengatakan, komitmen kredit yang sudah hampir kucur tak dapat ditarik kembali. ”Saya melihat pabrik ini bermanfaat menaikkan taraf hidup masyarakat disana,” katanya.
Protes Jokowi di Sumut
Sementara itu, kala kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara 24-25 Maret 2017, diwarnai protes dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa.
Aksi protes digelar di titik 0 kilometer Kota Medan ini, sebagai protes terhadap pemerintah yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan warga Rembang, Jawa Tengah dengan perintah cabut izin lingkungan Semen Indonesia.
Massa menamakan diri Kedan Kendeng Menolak Pabrik Semen ini, menilai Presiden tak mampu mengambil sikap tegas pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang dianggap mengabaikan putusan MA karena mencabut izin lingkungan pembangunan pabrik dan tambang semen tetapi mengeluarkan izin baru lagi.
Kedan Kendeng juga mengecor kaki mereka sebagai dukungan terhadap masyarakat Kendeng terus berjuang menolak pembangunan pabrik semen. Massa juga membawa tampan berisikan semen dan beras, lalu disamping tertulis kalimat pertanyaan kepada kepala negara dan Gubernur Ganjar,” Apakah memakan semen atau beras?”
Gumilar Aditya Nugroho, Koordinator Aksi dari Kedan Kendeng Menolak Pabrik Semen, Sabtu (25/3/17) mengatakan, aksi sebagai bentuk solidaritas terhadap petani Kendeng.
Mereka meminta Presiden, mendengar tuntutan mereka, dan mengambil sikap tegas membela masyarakat Kendeng, serta menghormati putusan hukum yang memenangkan warga.
“Untuk kawan-kawan di Kendeng, kalian jangan putus asa. Jangan takut, kalian tak sendiri. Seluruh Kami ada mendukung. Almarhum Ibu Patmi pasti bangga jika rakyat bersatu mendukung perjuangan kalian.”
Khairul Bukhari, Manager Evaluasi Walhi Sumut, mengatakan, Gubernur hingga Presiden harus menjalankan putusan MA yang berkekuatan hukum tetap.
Pembangunan pabrik semen mengancam pertanian warga, dan ekosistem karst Kendeng bakal rusak.
Wina Khairina, Direktur Hutan Rakyat Institute (HaRI) berharap, Presiden bisa memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga Kendeng dengan memastikan alam dan lingkungan terjaga.
Menurut Juniati Aritonang, Koordinator Divisi Studi dan Advokasi Bakumsu, bola panas ada di Gubernur Jateng, yang mengabaikan putusan MA dan mengeluarkan izin baru kepada Semen Indonesia di Rembang. Penyelesaian masalah ini, katanya, dengan mencabut izin baru, dan menghormati serta melaksanakan putusan MA.
Quadi Azam, Peneliti Pusat Hak Azasi Manusia Universitas Negeri Medan (UNIMED) mengatakan, negara dianggap abai dalam kejadian pelanggaran bisnis dan hak azasi manusia.
