809 IUP Bermasalah di Kalimantan Timur akan Dicabut, Tanggung Jawab Lingkungan?

 

 

Sebanyak 809 izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah di Kalimantan Timur akan dicabut. Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi Tim Terpadu Penertiban Penataan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Kalimantan Timur yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rusmadi, Selasa (06/6/2017).

Namun,jumlahtersebutbelumfinal.Sebab,pemeriksaanadministrasiperusahaanmasih dilakukan.Sehinggajumlahyangakandicabutbisabertambahatau berkurang.“Masihterusdiperiksasemuaadministrasinya,”kataRusmadi kepada Mongabay Indonesia, baru-baruini.

Sebelumnya,pada10April2017,PemprovKaltimmerilisakanmencabut826IUP bermasalah.Setelahdiperiksalebihlanjut, 17IUPlolosverifikasidantersisa809IUP. Menurutnya,penurunanangkatersebuthalwajar,sebabmengacuPeraturan Menteri ESDM Nomor 43/2015 tentang Tata Cara Penertiban IUP Minerba, sehingga Pemprov Kaltim melihat juga masa berakhir IUP.

“Tidakhanyamelihatadministrasi,kitajugamelakukankunjunganlapangan.Setiap IUPaktifyangberpotensimenimbulkanmasalahlingkunganbisalangsungdicabut. Untuk IUP nonclean and clear, sudah dipastikan dicabut tanpa terkecuali,” sebutnya.

Rincian809IUPyangterancamdicabut itu adalah Samarinda (63 IUP), Kutai Kartanegara (625 IUP), Berau (93 IUP), Paser (67 IUP), Penajam Paser Utara (151 IUP), Kutai Timur (161 IUP), dan Kutai Barat (244 IUP).

Meskidemikian,bataswaktupencabutanIUPbelumdapatdipastikan.Pasalnya,timevaluasiharusmemastikan tidak ada masalah yang ditinggalkan perusahaan, pasca-mendapatkan SK pencabutan IUP. “Jangan sampai, SK Keluar perusahaan langsung hengkang, sementara kewajiban reklamasi dan lainnya menjadi tanggungan Pemprov Kaltim. Kita tidak ingin terjadi.”

 

 

PernyataanRusmadidiperkuatGubernurKaltim,AwangFaroekIshak.Menurutnya, rencanapencabutan809IUPmerupakanbuktikeseriusanpemerintahdalam penataan pertambangan di daerah.Awang menegaskan, hal itu merupakan jawaban untuk semua tuntutan LSM lingkungan yang kerap menyoal tambang.

“Semuatuntutanmengenaitambangterjawab.PenertibandanpenataanIUPiniadalahupayapenyela-matanpotensidaerahdanlingkungan.Samasepertidaerah lainnya,kitategaspadaIUPbermasalah,terutamayangmerugikanlingkungan.”

Sejauhini,kataAwang,ketergantunganpendapatandaerahtidakmeluludarisektorpertambangan, sehingga tidak akan mempengaruhi Kaltim. “Kegiatan pertambangan tidak secara langsung menyejahterakan, bahkanbanyakyang berdampak pada kerusakan lingkungan hingga merenggut nyawa. Kita lihat itu dan tidak tinggal diam.”

Awangmengatakan,hasiltimevaluasiiniharusterbuka dan ia meminta ketua tim agar membuat akses publik. Dengan akses tersebut, diharapkan masyarakat ikut memantau dan melihat cara kerja tim di lapangan. “Pemprov Kaltim terbuka, Silakan saja diminta, juga jika ada yang ingin ditanyakan.”

Awangmenjelaskan,sesuaiperintahundang-undang, pihaknya bekerja keras mengambil sikap tersebut. Apalagi setelah IUP dicabut, pihaknya masih perlu membahas pembentukan tim penegak hukum, memastikan kewajiban perusahaan yang dicabut izinnya tetap dilaksanakan. “Pencabutan akan dimulai dari Samarinda hingga Kutai Kartanegara,” tuturnya.

DinamisatorJaringanAdvokasiTambang(Jatam)KaltimPradarmaRupangmenilaipencabutan 809IUPharusnyamemilikibatas waktu dan harus dilaporkan pada Kementerian ESDM. “Kalauberalasanmenunggupenyelesaian kewajiban, itu keliru. Seandainya, pada saat IUP dicabut lantas perusahaan hengkang dan meninggalkan masalah, bisa dilaporkan,” sebutnya.

Lagipula,lanjutdia,pencabutanIUPtidakmenghilangkankewajibanperusahaan, sehingga,perusahaantetapharusmenyelesaikankewajibantersisa.“Pencabutan tidakmenghilangkankewajiban,lihat saja PP Minerba 78 tahun 2010. “Kita sudah pernah tanyakan ini. Pemerintah Kaltim tidak perlu takut menangggung masalah yang ditinggalkan perusahaan jika melihat aturan yang ada secara cermat,” tandasnya.

 

 

Artikel yang diterbitkan oleh
, , , , , , ,