Relokasi Pengungsi Sinabung Masih Terkendala Lahan, Hunian Sementara Siap Agustus Ini

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan para pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut) segera mendapatkan tempat relokasi, hingga tak terlalu lama tinggal di pos pengungsian. Di lapangan, pembangunan relokasi masih terkendala lahan, sedang pembangunan 348 hunian sementara, siap Agustus ini.

“Jadi kalau saya cek, lihat langsung tadi, fasilitas listrik terpenuhi, kebutuhan air bersih juga tersedia. Sebanyak 348 hunian sementara ini Agustus 2017 sudah bisa ditempati, ” kata Willem Rampangilei, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  saat meninjau perumahan sementara di Desa Ndokum Siroga, Simpang Empat, Karo, Jumat (21/7/17).

Pemerintah tengah membangun hunian sementara sebanyak 348 rumah di empat lokasi, yaitu Ndokum Siroga (88), Ndokum Siroga II (86), Ndokum Siroga III (100), dan Tiganderket (74). Keempat lokasi ini untuk warga Desa Kuta Gugung, Pintubesi, dan Mardinding, Karo.

Presiden, katanya, ingin melihat sejauh mana perkembangan penanganan pengungsi dan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat percepatan penyelesaian pengungsi erupsi Sinabung.

Dia bilang, kesulitan Pemerintah Karo menangani relokasi pengungsi tenda adalah ketersediaan lahan. Sewa lahan terbatas,  hingga sampai sekarang para korban erupsi Sinabung masih di pengungsian.

Ada dua tipe korban erupsi Sinabung, saat ini, yaitu pengungsi sementara dan pengungsi harus relokasi ke tempat baru. Sementara waktu,  buat pengungsi diberikan bantuan uang sewa rumah.

Soal administrasi lahan, katanya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sudah mengizinkan pemakaian lahan hutan. Prosedurnya, Pemerintah Karo harus mengajukan permohonan kepada Sumut. Sumut akan bikin surat rekomendasi ke pusat.

“Segala sesuatu yang menghambat segera diselesaikan hingga semua dapat berjalan sesuai rencana,” katanya, seraya bilang penanganan pengungsi perlu kerjasama semua pihak, bukan hanya BNPB dan Pemerintah Karo.

Tipe pengungsi, katanya, ada dua: harus relokasi permanen dan mengungsi sementara. Penanganan hunian mereka harus segera selesai.

Dia mengecek langsung kesiapan hunian sementara yang telah selesai dan segera ditempati para pengungsi korban erupsi Sinabung.

BNPB menargetkan, akhir 2017, tak ada lagi pengungsi di sejumlah titik di Karo. Pembangunan hunian sementara ini, katanya, sudah sampai tahap akhir. Nanti, hunian lengkap listrik dan air.

Hal sama disampaikan Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB. Dia bilang, Pemerintah Karo, kesulitan lahan.

Relokasi tahap I 370 keluarga selesai di hutan Siosar, sekitar 35 kilometer desa asal, yaitu Bekerah dan Simacem. Masyarakat mendapat bantuan rumah, lahan pertanian seluas 0,5 hektar per keluarga dan bantuan lain.

Pemerintah, katanya, sedang bekerja keras menyelesaikan relokasi tahap II untuk 1.903 keluarga. Sebanyak 1.655 rumah target selesai Agustus 2017. Masih ada 1.050 keluarga harus relokasi tahap III.

 

Kepala BNPB, Willem Rampangilei (baju dinas) mendengarkan penjelasan BPBD Karo terkait relokasi pengungsi Sinabung. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah melepas hutan ke area penggunaan lain (APL), 6.300 hektar, cukup untuk permukiman dan usaha tani.

Sayangnya, di lapangan, lahan sudah dikuasai pihak lain. Jadi, perlu pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan 750 hektar, untuk menampung relokasi 1.271 keluarga.

Tanpa ada lahan baru, relokasi terhambat. Warga, kata Sutopo, akan lebih lama tinggal di pengungsian dan sulit membangun kehidupan lebih baik.

Martin Sitepu, Kepala Pelaksana BPBD Karo, mengatakan, lebih dua tahun sebagian pengungsi Sinabung hidup di pos-pos pengungsian di Karo.

“Terlalu lama tinggal di pengungsian khawatir berdampak kepada psikis pengungsi, terutama anak-anak,” katanya. Dia bilang, potensi konflik antara pengungsi dan warga setempat juga bisa muncul kalau lama-lama di pengungsian.

BNPB menegaskan, penting data valid, sesuai nama dan alamat dikeluarkan melalui surat keputusan bupati.

Sejalan dengan tahapan penanganan berjalan, pemerintah daerah juga menyiapkan relokasi tahap II dan III. Tahap kedua,  nanti bisa menampung 1.683 keluarga dan III sebanyak 1.089 keluarga.

“BNPB dan kementerian atau lembaga lain, mendukung upaya pemerintah daerah untuk percepatan penanganan pengungsi Sinabung.”

Terkelin Brahmana, Bupati Karo kepada Mongabay mengatakan, sejak beberapa tahun erupsi Sinabung, warga yang mengungsi di sejumlah lokasi terus bertambah.

Untuk itu, pemilihan mana pengungsi dan tidak, akan terus dilakukan guna mendapatkan data konkrit keperluan luas lahan. Berjalan waktu, ada juga desa rawan ditempati seperti Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Huta Gukgung, sekitar 200 orang.

“Beberapa desa sudah mengusulkan ke Pemerintah Karo, nama-nama warga yang tinggal di beberapa desa rawan erupsi. Kita masih terus mendata agar mengetahui berapa luas lahan yang dibutuhkan,” katanya.

Kini, pemkab alami kekurangan lahan baru untuk relokasi mandiri tahap III, dan sudah mengajukan ke Pemerintah Sumut. Surat menyurat kepada pemerintah pusat, katanya,  soal perlu lahan 900 hektar lebih sudah disampaikan.

 

Anak-anak korban erupsi Senabung yang hidup di pengungsian. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia

 

 

 

Artikel yang diterbitkan oleh
, , , ,