Sudah Dua Tahun, Kenapa Pembangunan SKPT Berjalan Sangat Lamban?

Pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai sangat lamban setelah dimulai pada pertengahan 2015. Penilaian itu muncul, karena hingga saat ini, masih banyak proyek SKPT yang belum selesai dan prosesnya masih panjang.

Demikian dikatakan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DW) Indonesia Moh Abdi Suhufan di Jakarta belum lama ini. Menurut dia, lambannya pembangunan SKPT tersebut memberi sinyal bahwa Pemerintah Pusat tidak serius dalam melaksanakan proyek yang bertujuan untuk membuka isolasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Pemerintah terlihat setengah hati dan inkonsisten dalam membangun sentra-sentra perikanan di wilayah perbatasan. Padahal, jika dikaitkan dengan semangat Nawacita dan ambisi Jokowi untuk menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia, program SKPT menjadi andalan pemerintah,” ungkap dia.

 

Lokasi pembangunan Pelabuhan di Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau pada awal September 2016. Pembangunan pelabuhan itu sebagai bagian dari pembangunan sentra perikanan dan kelautan terpadu (SKPT) dari program KKP. Foto : M Ambari

 

Abdi Suhufan mengatakan, tanpa adanya keseriusan dari pihak Pemerintah Pusat, keinginan untuk menjadikan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sentra perikanan baru di luar Pulau Jaya akan mustahil terwujud. Menurut dia, salah satu penyebab lambannya pembangunan, karena ada kelemahan implementasi di lapangan.

“Itu menyebabkan program ini lambat terealisasi dan pemasaran hasil perikanan masih tetap berorientasi ke Jawa,” tutur dia.

Abdi Suhufan menjelaskan, bentuk inkonsistensi tersebut dapat dilihat dari kebijakan pemotongan anggaran tahun buku 2016 dan itu rencana pembangunan infrastruktur perikanan di lokasi SKPT menjadi dikorbankan.

“Rencana pembangunan integrated cold storage (ICS) berkapasitas 200 ton dengan nilai Rp15,2 miliar di Merauke tahun lalu batal dilakukan dengan alasan pemotongan anggaran,” kata Abdi.

Pembatalan tersebut, menurut Abdi Suhufan tidak semestinya terjadi. Mengingat, proyek-proyek di lokasi SKPT sejauh ini menjadi prioritas nasional dan itu sesuai dengan visi dan misi Presiden RI Joko Widodo yang ingin membangun Indonesia dari wilayah pinggiran.

Adanya penghematan anggaran di internal Pemerintah, diterangkan Abdi, memunculkan sejumlah keluhan di kalangan pelaku usaha perikan dan kelautan. Kata dia, mereka mengeluh karena hingga pertengahan 2017, sistem pemasaran dan pengolahan ikan masih sangat minim di lokasi tangkap nelayan sekitar Papua dan Maluku.

 

Jalan dari dermaga pelabuhan perikanan Dagho, Sangihe, Sulut menuju pabrik pengolahan ikan. Pembangunan gudang beku terintegrasi ini sebagai bagian dari pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di Pulau Talaud. Foto : Themmy Doaly

 

Abdi menambahkan, pada 2017, di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 718, KKP sudah menetapkan 3 lokasi SKPT yaitu Merauke, Mimika (Papua) dan Saumlaki (Maluku). Penetapan ini, kata dia, menjadi positif karena di wilayah tersebut sebelumnya marak penangkapan ikan ilegal.

Dari catatan DFW Indonesia, untuk pembangunan SKPT di 15 lokasi, pada 201 KKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp315 miliar dan kemudian meningkat pada 2017 menjadi Rp771,8 miliar untuk pembangunan SKPT di 12 lokasi.

Adapun, Abdi Suhufan memaparkan, 12 lokasi SKPT yang dibiayai pada 2017 adalah Sabang (Aceh), Mentawai (Sumatera Barat), Natuna (Kepulauan Riau), Nunukan (Kalimatan Utara), Talaud (Sulawesi Utara), Morotai (Maluku Utara), Biak, Mimika, Merauke (Papua), Saumlaki (Maluku), Rote Ndao dan Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur).

“Dalam Perpres 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, pemerintah menargetkan akan membangun 31 SKPT sampai dengan tahun 2019 nanti,” tutur dia.

 

Ekonomi Nelayan Lemah

Selain masalah pembangunan infrastrutur yang lambat, Abdi mengatakan, permasalahan lain yang juga muncul di lokasi SKPT, adalah lemahnya kelembagaan ekonomi nelayan. Menurut dia, kelembagaan ekonomi nelayan di wilayah timur Indonesia berbeda jauh dengan di Jawa yang sudah solid.

“Sehingga KKP perlu secara bersamaan perlu melakukan intervensi penguatan kelembagaan nelayan di lokasi SKPT,” ucap dia.

Abdi menyebutkan, lemahnya kelembagaan ekonomi nelayan yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menyebabkan target dan realisasi penyaluran bantuan kapal dan alat tangkap di lokasi-lokasi SKPT menjadi sangat minim. Tak hanya itu, kelompok dan koperasi yang siap menerima bantuan kapal tidak sesuai yang diharapkan.

“Jangan sampai pembangunan SKPT justru tidak dinikmati dampaknya oleh nelayan lokal, tapi hanya oleh nelayan eks cantrang dan BUMN seperti PERINDO dan PERINUS, nanti menimbulkan kecemburuan,” kata dia.

 

Aktivitas nelayan dalam perahunya di Pelabuhan Perikanan Pantai Dagho, Kota Tahuna, ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada Jumat (16/09/2016). Pelabuhan Dagho menjadi tempat pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu (SKPT). Foto : Themmy Doaly

 

Sementara itu, peneliti DFW-Indonesia Widya Savitri, menyebut KKP harus melakukan koordinasi lebih bagus lagi dengan stakeholders kelautan dan perikanan jika ingin program SKPT terus mendapatkan dukungan secara berkelanjutan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh KKP, menurut Widya, adalah melalui kegiatan forum bisnis yang dilaksanakan setiap bulan. Kegiatan tersebut, perlu dievaluasi lagi agar jangan hanya menjadi tempat pertemuan seremoni saja. Lebih dari itu, pertemuan bulanan tersebut harus bisa menghasilkan sejumlah kontrak dan kerja sama.

“Berapa nilai investasi yang terealisasi di lokasi SKPT dan kapan deadline proyek tersebut dikerjakan oleh pihak swasta,” jelas dia.

Agar pembangunan bisa menjadi lebih baik, Widya menuturkan kalau KKP perlu mengakselerasi pembangunan SKPT berdasarkan evaluasi 2 tahun pelaksanaan selama ini. Hal-hal fundamental, seperti perencanaan, koordinasi, atau pembiayaan SKPT, kata dia, seharusnya sudah tidak menjadi persoalan lagi.

“Saat ini kita mau melihat bentuk nyata sentra perikanan operasional dengan skala yang berbeda-beda di setiap lokasi,” tanda dia.

Dari fakta yang diuraikan di atas, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh KKP, yaitu:

  1. Segera lakukan lelang pekerjaan pembangunan fisik sarana dan prasarana SKPT.
  2. Realisasikan bantuan kapal dan alat tangkap ikan bagi koperasi nelayan di lokasi SKPT.
  3. Segera lakukan pembentukan koperasi bekerja sama dengan Dinas Koperasi di lokasi SKPT, dan
  4. Realiasasikan investasi BUMN dan swasta nasional, termasuk lokal dengan memberikan sejumlah fasilitas dan kemudahan yang menjadi KKP.

 

Lokasi pembangunan Pelabuhan di Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau pada awal September 2016. Pembangunan pelabuhan itu sebagai bagian dari pembangunan sentra perikanan dan kelautan terpadu (SKPT) dari program KKP. Foto : M Ambari

 

Kendala SKPT

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarie Widjaja pada kesempatan terpisah mengatakan, pembangunan SKPT di sejumlah lokasi memang tidak bisa mencapai perkembangan yang sama. Antara satu lokasi dengan lokasi yang lain, ada berbagai macam persoalan yang bisa mempercepat atau menghambat pembangunan.

Salah satu lokasi yang hingga saat ini masih bermasalah, menurut Sjarief, adalah salah satu lokasi yang ada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan hingga kini persoalan kepemilikan tanah masih belum selesai.

“Saumlaki belum ada hibah tanah dari Bupati, kalau (lokasi) yag lain sudah ada tanah di kita. Ini yang akan kita selesaikan. Saya akan datang ke sana saat peringatan Hari Kemerdekaan nanti, sekalian menyelesaikan persoalan ini,” ucap dia.

Selain Saumlaki, lokasi lain yang pembangunannya dilakukan oleh DJPT, kata Sjarief, adalah Natuna, Merauke, Sebatik, Dogo (Tahuna). Dari semua lokasi yang sedang dalam pembangunan itu, masing-masing memiliki karakteristik berbeda.

“Ada yang pembangunan sudah berlangsung dan hampir selesai, tapi kapal-kapal ikan masih belum ada yang berlabuh. Tapi sebaliknya, ada juga yang pembangunannya belum bagus progress-nya, namun kapal-kapal sudah banyak yang masuk,” papar dia.

Dari lima lokasi yang ada tersebut, Sjarief menyebut, Natuna sudah beroperasi per 1 Juni lalu dan saat ini sudah ada 144 kapal ikan yang masuk. Kemudian, Merauke yang fasilitasnya masih sangat minim, justru sudah didatangi kapal-kapal ikan.

Untuk sarana seperti cold storage, Sjarief menegaskan, pembangunan akan dilaksanakan di lokasi Sebatik dan Merauke. Sementara, lokasi lain hingga saat ini masih belum diketahui apakah akan dibangun cold storage atau tidak.