Pemetaan Gambut di Empat Kabupaten Prioritas Selesai, Restorasi Bakal Lancar?

 

 

Badan Restorasi Gambut (BRG) telah menyelesaikan pemetaan lahan gambut di empat kabupaten prioritas, yakni Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Pulang Pisau dan Meranti. Kamis (24/8/17), BRG menyerahkan pemetaan yang menggunakan teknologi light detection and ranging (LiDAR) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Pemetaan detail dan analisa terkait hidrotopografi serta tutupan lahan gambut ini jadi dasar pekerjaan fisik restorasi gambut, seperti pembangunan sekat dan penimbunan kanal. Peta ini dengan skala 1:2.500, berarti tiap satu sentimeter serupa 25 meter di permukaan bumi dengan luasan 606.00 hektar.

”Ini penting sekali, dengan peta skala besar ini restorasi pembasahan bisa berjalan efektif. Tak ada keragu-raguan dalam implementasi intervensi fisik, konstruksi pembangunan sekat kanal atau penimbunan kanal,” kata Nazir Foead, Kepala BRG dalam Sosialisasi Pemetaan Gambut, di Jakarta, pekan lalu.

Untuk restorasi gambut, pemetaan ini bisa dipakai KLHK dan BRG dalam mendukung proses penetapan kawasan lindung, budidaya dan pengaturan tata kelola air di gambut.

Hasil pemetaan ini mengintegrasikan sistem penentuan posisi Global Positioning System/Inertia Navigation System (GPS/INS), dan pengukuran jarak dengan laser ke obyek di permukaan bumi yang dilengkapi kamera digital.

Hasilnya, menunjukkan peta ketinggian permukaan bumi untuk mengidentifikasi kubah gambut, peta hidrotopografi (modeling arah aliran air di lahan gambut untuk membantu identifikasi lokasi sekat kanal) dan peta penutup lahan dari foto udara untuk melihat kondisi terkini gambut.

BRG bekerja sama dengan beberapa universitas lokal dalam mengerjakan pemetaan skala 1:50.000. Selanjutnya, dipertajam dengan LiDAR untuk operasional dan implementasi fisik restorasi di lapangan.

Pemetaan ini oleh konsorsium perusahaan dengan arahan teknis dan supervisi BIG, KLHK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Gajah Mada.

”Ini model untuk pemetaan selanjutnya. Harapannya pemetaan LiDAR di wilayah lain dengan metode dan akurasi sama, tapi lebih cepat, dan biaya lebih murah,” katanya.

Selama ini, tahapan pengawasan kualitas (quality control) memakan waktu cukup lama karena standar belum baku. Jika pemetaan ini memerlukan waktu sembilan bulan, dia berharap, ke depan lima bulan bisa selesai.

Tahun ini, pemetaan LiDAr pada empat kabupaten prioritas tanpa menggunakan sampling. “Selanjutnya, kemungkinan pakai sampling,” katanya seraya bilang 2018 target restorasi gambut 400.000 hektar.

Wahyu Indra Ningsih, Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut (PKG) KLHK mengapresiasi peta LiDAR ini yang bisa buat monitoring keberhasilan restorasi gambut.

Pemetaan pada empat kabupaten prioritas, katanya, ada sebagian milik korporasi. Korporasi, katanya, wajib restorasi gambut, meski kini belum berjalan karena perlu penyelesaian revisi rencana kerja usaha (RKU).

Hasanuddin Z Abidin, Kepala BIG dalam sambutan yang dibacakan Nurwadjedi, Deputi BIG Tematik mengatakan, pemetaan skala besar penting untuk pemetaan batas desa, detail tata ruang, pengelolaan hutan, termasuk restorasi lahan gambut. Hal ini, katanya, langkah pembenahan kebijakan tata ruang dan lahan berdasarkan data spasial di Indonesia

”Pemetaan gambut mendorong data terbuka, hingga hasil dapat dimanfaatkan publik, dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.”

Arifin Rudiyanto, Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam mengatakan, restorasi gambut jadi prioritas rencana kerja pemerintah tahun 2017-2018.

Acuan mereka dalam menyusun rencana, katanya, dari arahan presiden soal mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang berdampak serius bagi pembangunan nasional.

Kementerian PPN/Bappenas memiliki tugas menguatkan sinergi menghilangkan ego sektoral agar aksi pencegahan karhutla efektif.

Bappenas menyambut baik peta gambut dengan skala ini. ”Data ini penting bagi kami. Peta ini instrumen koordinasi restorasi gambut lintas sektoral,” katanya.

 

Nazir Foead, Kepala BRG (paling kiri) menyerahkan peta 1: 2500 ke kementerian dan lembaga terkait. Foto: Lusia Arumingtyas/ Mongabay Indonesia

 

 

 

Artikel yang diterbitkan oleh
, , , , , , , , , ,