Energi Terbarukan dan Ancaman Perubahan Iklim di Gorontalo. Seperti Apa?

 

Perubahan iklim bagai “hantu” yang keberadaannya tidak terlihat namun dampaknya nyata. Foto: Rhett Butler/Mongabay

 

Langit mendung. Karim Alaina dan beberapa anggotanya segera beristirahat. Mereka menuju rumah panggung. Menu makan siang terhidang. Ada mujair bakar, nasi jagung, sambal, dan sayur kangkung. Di belakang mereka, roda kincir air terus berputar diantara kolam-kolam ikan yang berjejer. Suasana sejuk semakin lengkap dengan pemandangan pepohonan di hutan yang berjarak beberapa meter saja.

Sabtu, 9 September 2017, Karim beraktivitas sebagaimana biasa. Lelaki 36 tahun itu adalah ketua kelompok budidaya ikan air tawar mandiri. Namanya “Kaltomi”, singkatan “Kalesangi to Momikirangi”. Dalam Bahasa Gorontalo artinya rajin berpikir.

“Jika disederhanakan artinya kreatif,” ujarnya.

Selain kolam, yang mencolok dari tempat itu adalah kincir yang terus berputar. Mereka memanfaatkan sumber air yang melimpah itu sebagai energi terbarukan; membangun pembangkit listrik tenaga air dengan cara sederhana.

Lokasinya di Desa Tapadaa, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Desa ini merupakan zona penyangga Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Jaraknya dari Kota Gorontalo sekira satu jam.

Sebagai petani ikan air tawar skala kecil, keterbatasan dana menjadi kendala, ditambah lagi belum adanya pengetahuan tentang pembuatan pembangkit listrik tenaga air. Namun, kegigihan agar tidak ingin terus dirundung kegelapan membuat mereka menciptakan listrik.

“Meski beberapa kali gagal, akhirnya jadi dan menerangi dusun ini,” kata Karim.

Di rumah panggung tempat mereka makan, terdapat alat-alat elektronik seperti kulkas, televisi, DVD, dua speaker berukuran besar, serta mesin cuci yang semuanya dialiri listrik dari energi air. Sebelumnya, mereka sudah berulang kali mendatangi PLN untuk memohon pemasangan listrik, namun selalu ditolak dengan jawaban yang membuat mereka kecewa.

“PLN menganggap penerima manfaat listrik di tempat kami sedikit. Akhirnya kami buat listrik sendiri. Modalnya dari keuntungan budidaya ikan dan juga patungan sesama anggota,” ungkap Abdul Wahab Hakim, anggota kelompok budidaya ikan lainnya.

Pembuatan pembangkit listrik ini pertama kali dilakukan pada 2013 dan mampu menerangi 10 kepala keluarga. Listrik yang merupakan energi terbarukan itu sangat menunjang budidaya ikan air tawar yang dibuat lebih awal pada 2011. Turbin berdiameter 1,5 meter tersebut mampu menghasilkan 3.000 watt listrik.

Warga memanfaatkan bahan dari papan, kemudian turbin dirakit bersama as dan komponen lainnya sebagai penggerak utama unit pembangkit. Tapi, karena putaran turbin lebih rendah dari total multiplication rate (TMR) yang dibutuhkan untuk menggerakkan dinamo, maka digunakan sistem pulley belt bertingkat untuk mencapai 3.000 putaran per menit (3.000 Rpm).

“Pemahaman kami soal kincir air berdasarkan pengalaman gagal dan bahan bacaan saja,” kata Karim.

 

Danau Limboto yang kondisinya makin kritis, diprediksi hilang pada 2025. Foto: Christopel Paino/Mongabay Indonesia

 

Potensi Energi Terbarukan

Pada 2011, Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki program pengembangan desa mandiri energi. Program ini mendorong masyarakatnya yang memiliki kemampuan memenuhi lebih dari 60 persen kebutuhan energi (listrik dan bahan bakar) dari sumber energi terbarukan, untuk memaksimalkan potensi sumber daya setempat.

Pemerintah provinsi melalui Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi, menjelaskan bahwa Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, telah ditetapkan sebagai laboratorium pengembangan desa mandiri energi berbasis limbah peternakan, yang menghasilkan energi berupa biogas. Desa tersebut mempunyai potensi peternakan besar dan memiliki lahan seluas 8 hektare yang ditanami rumput gajah.

Dalam makalah Perencanaan Energi Provinsi Gorontalo 2000-2015: Analisis Potensi Sumber Daya Energi, yang disusun Indyah Nurdyastuti, disebutkan Provinsi Gorontalo mempunyai sumber daya energi terbarukan beraneka jenis. Misalnya, tenaga air (hidro dan minihidro), panas bumi, tenaga surya, tenaga angin, dan biomasa yang terdiri dari kayu, limbah pertanian (sekam), dan limbah hutan (batok Kelapa).

Dalam penjelasannya, yang merujuk pada data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo (Juni 2003), total potensi tenaga air yang tersebar di wilayah Gorontalo adalah 32.134 kW optimum dan 61.114 kW maksimum. Potensi tenaga air tersebut belum dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM).

Secara keseluruhan, Gorontalo mempunyai potensi tenaga air (hidro dan minihidro) sangat besar dan belum dimanfaatkan optimal. Padahal, bisa menghasilkan listrik sebesar 166,96 GWh.

Menurutnya, tenaga air yang berlokasi di sekitar sungai Bone mempunyai potensi besar, maksimum 61,05 MW. Sedangkan tenaga air yang berlokasi di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Kecamatan Lemito dan Paguat Kabupaten Pohuwato, serta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango potensinya kecil, maksimum 264 kW sehingga hanya berpotensi untuk PLTM.

“Belum dimanfaatkannya potensi ini, disebabkan pembangunan PL TA membutuhkan lahan yang sangat besar dan dukungan pemerintah daerah. Sedangkan PLTM, kalah bersaing dengan PLTD,” tulis Indyah Nurdyastuti.

Dijelaskannya lagi, besarnya total biaya untuk PLTA 30 MW dengan umur teknis lebih dari 50 tahun adalah US$ 0,024 per kWh. Rincian biaya kapital sebesar 1700- 2300 US$ per kW, biaya operasi 0,004 US$ per kWh, dan biaya perawatan 0,003 US$ per kWh. Sedangkan untuk instalasi minihidro diperlukan biaya sekitar 1.500 – 2.500 US$ per kW.

“Dengan terjadinya krisis listrik di Indonesia, provinsi yang mempunyai potensi tenaga air (hidro dan minihidro) seperti Gorontalo, khususnya yang berdomisili di daerah pedesaan dapat membangkitkan listrik melalui PLTM.”

Karim Alaina mengakui kalau PLTA yang mereka buat di Desa Tapadaa, Kecamatan Suwawa Tengah, masih skala kecil dan belum pernah dilirik pemerintah. “Penerima manfaat PLTA di tempat kami ini tadinya 10 kepala keluarga. Sekarang, tersisa 6 kepala keluarga karena banjir besar awal 2017 memutuskan beberapa kabel,” ungkapnya.

 

Daerah hulu Danau Limboto di Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, yang mulai ditanami sawit. Foto: Christopel Paino/Mongabay Indonesia

 

Ancaman

Hadirnya pembangkit listrik tenaga air membuat warga tidak merasakan lagi pemadaman listrik bergilir, sebagaimana yang dialami sebagian besar warga di Kota Gorontalo atau tempat lainnnya.

Meski mereka telah terbebas dari kegelapan, namun persoalan lain muncul. Selain banjir, masalah utama yang mereka hadapi adalah kemarau. Cuaca yang tak menentu menyebabkan petani budidaya ikan air tawar itu kelimpungan.

“Prinsipnya, kami senang pakan dilahap ikan agar gemuk, karena berpengaruh pada kualitas. Tapi, kalau panasnya berubah menjadi kemarau panjang, ikan banyak yang mati,” ungkap Karim.

Kejadian parah terjadi pada 2014. Ketika itu kemarau panjang melanda Indonesia, tak terkecuali Gorontalo. Karim bercerita, ikan yang dibudidaya dalam setiap harinya banyak yang mati, rata-rata 30 sampai 90 kilogram. Debit air sungai juga turun. Ditambah lagi dengan kotoran ikan yang menumpuk, berubah menjadi amoniak.

“Kami rasa ini yang menyebabkan banyak ikan mati.”

Mengantisipasi banyak ikan mati, kami menyiapkan mesin yang menggunakan selang untuk menghisap kotoran ikan yang menumpuk. “Kami kesulitan mengelola usaha ini akibat cuaca yang tidak menentu,” terangnya.

 

Kincir air yang bermanfaat untuk menghasilkan listrik namun tidak banyak digunakan. Sumber: Litbang PU.go.id

 

Pendanaan untuk Perubahan Iklim

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2013, di Gorontalo ada tiga daerah yang memiliki skor risiko sangat tinggi. Ada Kabupaten Pohuwato dengan skor 162, Kabupaten Bone Bolango dengan skor 147, dan Kabupaten Gorontalo dengan skor 146. Ancaman bencana tersebut adalah banjir, kekeringan, kebakaran permukiman, gempa bumi, longsor, dan abrasi.

Dari tiga wilayah tersebut, Kabupaten Gorontalo yang paling cepat merespon dampak perubahan iklim, dengan cara mengintegrasikannya ke level program pemerintah daerah. Solusinya adalah, memasukkan 19 program adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Khususnya, rencana kerja lintas 9 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas) terkait.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menganggarkan 10,5 persen dari APBD 2017 atau sebesar Rp53,9 miliar untuk agenda perubahan iklim, penanggulangan bencana alam, dan kegiatan lingkungan hidup lainnya. Serta, 10 persen dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk mengintervensi pengelolaan lingkungan.

“Kabupaten Gorontalo adalah satu dari 50 daerah yang rentan terhadap bencana iklim,” ungkap Nelson Pomalingo, kepada sejumlah wartawan dalam acara konsultasi dan sosialisasi kebijakan adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Gorontalo, beberapa waktu lalu.

“Dampak perubahan iklim sudah dirasakan di Kabupaten Gorontalo melalui bencana hidrometeorologi yang sering kita alami, seperti banjir, longsor, dan kekeringan.”

Berdasarkan Kajian Kerentanan dan Risiko Iklim yang dilakukan Transformasi tahun 2016, sebanyak 82 dari 204 desa di Kabupaten Gorontalo berstatus rentan terhadap bencana iklim. Bencana tersebut adalah banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

“Bencana ini berdampak besar bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat. Seperti banjir yang terjadi pada Oktober 2016, yang melanda 13 dari 19 kecamatan. Kerugian ditaksir mencapai Rp 300 miliar,” ungkap Bupati Kabupaten Gorontalo ini.

Sebelumnya, Nelson Pomalingo juga telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Nomor 457/04/VII/2016 tentang pembentukan Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim (Pokja API) Kabupaten Gorontalo. Pokja API beranggotakan 22 orang mewakili unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Tugas pokok Pokja API adalah merumuskan strategi atau rencana aksi adaptasi perubahan iklim, dan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

 

Ekosistem memiliki peran penting dalam hal menghadapi perubahan iklim. Semakin tinggi kekayaan hayati yang terkandung dalam suatu ekosistem maka ketahanan untuk menghadapi perubahan iklim dalam hal mitigasi ataupun adaptasi akan semakin kuat. Foto: Rhett Butler/Mongabay Indonesia

 

Tren Perubahan Iklim di Gorontalo

Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Gorontalo, perubahan suhu yang terjadi sejak 1974-2013, menunjukan angka kenaikan.

Suhu rata-rata, suhu maksimum, dan minimum di Gorontalo dan suhu rata-rata per bulan seluruhnya menunjukkan tren meningkat. Suhu rata-rata yaitu 0,0126 0 Celcius. Pada tahun 1977, 26,5 0 Celcius, lalu pada 2013 berubah menjadi 26,9 0 Celcius. Sedangkan suhu maksimum 0,0138 0 Celcius per tahun dan suhu minimum 0,0582 0 Celcius per tahun.

Untuk jumlah curah hujan tahunan mengalami kenaikan 20 mm per tahun. Suhu tata-rata dan jumlah curah hujan ini menurut BMKG, berasosiasi dengan El-Nino dan La-Nina.

Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Gorontalo, Fathuri Syabani, menjelaskan dampak perubahan iklim di sektor pertanian yaitu kekeringan yang mengakibatkan tanaman rusak, juga banjir yang membuat gagal panen. Tanaman pangan dan hutan pun akan diserang hama yang meningkat populasinya akibat perubahan iklim.

Untuk sektor perikanan, dampak perubahan iklim ditunjukan oleh perubahan kadar garam (salinitas) air laut di suatu wilayah, terganggunya ekosistem laut dan pola arus bawah laut, hingga berubahnya wilayah tangkapan ikan.

“Pada perikanan air tawar kualitas dan kuantitas air danau, sungai, tambak yang terganggu akibat cuaca atau iklim ekstrim dapat menyebabkan perubahan suhu air danau. Perubahan iklim juga menyebabkan polusi udara yang berakibat pada penyakit pernafasan. Sementara meningkatnya curah hujan bisa meningkatkan risiko penyakit DBD, malaria, cikungunya, dan penyakit lainnya,” ungkap Fathuri.

Menurut Fathuri, salah satu langkah yang dilakukan oleh BMKG Gorontalo sejak 2012 adalah mengadakan Sekolah Lapang Iklim (SLI). Setiap tahunnya, BMKG Gorontalo melatih 50 penyuluh pertanian di setiap kabupaten dan kota, Provinsi Gorontalo. Saat ini, ada 250 penyuluh.

“Harapannya, mereka menjadi mediator BMKG dengan petani, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam hal bercocok tanam,” tandasnya.

 

Tabel Alokasi APBD 2017 untuk Perubahan Iklim di Kabupaten Gorontalo

No Nama Program SKPD Anggaran
(Rupiah)
1 Prog. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun Dinas Pendidikan 8.415.169.600,00
2 Prog. Pengembangan Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan 1.621.728.500,00
3 Prog. Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan 2.520.243.000,00
4 Prog. Rehabilitasi Jalan & Jembatan Dinas PU 34.230.150.000,00
5 Prog. Pengembangan, Pengelolaan, & Konservasi Sungai, Danau & Sumber Air lainnya Dinas PU 371.400.000,00
6 Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah Dinas PU 8.408.500.000,00
7 Prog. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong BPBD 300.000.000,00
8 Prog.Pembangunan Turap/Talud/Bronjong BPBD 654.400.000,00
9 Prog. Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam BPBD 886.710.875,00
10 Prog. Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan & KP 14.209.800.000,00
11 Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah Dinas LH & SDA 2.158.907.028,00
12 Prog. Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup Dinas LH & SDA 210.000.000,00
13 Prog. Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam Dinas LH & SDA 58.500.000,00
14 Prog. Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Dinas LH & SDA 150.000.000,00
15 Prog. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas LH & SDA 2.287.300.000,00
16 Prog. Peningkatan Pelayanan Angkutan (Uji Emisi) Dinas Perhubungan 1.064.750.000,00
17 Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan 827.345.000,00
18 Prog. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian 9.485.625.000,00
19 Prog. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Dinas Pertanian 309.830.000,00

TOTAL

53.940.209.003,00

Sumber: RAPBD Kabupaten Gorontalo 25 November 2016