PLTU Bukan Solusi Pemenuhan Listrik Papua, Optimalkan Energi Terbarukan (Bagian 2)

 

Pada Maret 2017,  Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menginstruksikan, tak ada lagi pembangunan PLTU di Maluku dan Papua. Katanya, PLTU,  tak cocok, karena daerah itu bukan penghasil batubara.

Batubara untuk PLTU di Papua,  harus diangkut dari Kalimantan. Jarak pengiriman jauh dan biaya mahal. Untuk PLTU yang terlanjur dibangun tetap lanjut, yang tahap perencanaan diminta menyesuaikan dengan potensi energi di wilayah itu.

Baca juga: Ketika PLTU Papua 2 Holtekamp Hadir, Beragam Masalah Ini Menimpa Warga (Bagian 1)

Papua sendiri memiliki potensi gas alam dan berbagai sumber energi terbarukan seperti Air, angin dan matahari.

Merespons instruksi Jonan, PLN mengganti beberapa proyek PLTU, salah satu PLTU Holtekamp 2×50 MW.  PLTU 2×50 MW ganti dengan pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) mobile power plant (MPP) berkapasitas 1×50 MW dan PLTMG peaker 1×40 MW.

PLTMG MPP 1X50 dikerjakan Konsorsium Wartsila Finland dan PT PP dengan anggaran sekitar Rp800 milliar. PLTMG dengan ground breaking dihadiri langsung Presiden Jokowi itu akan masuk tahap operasi komersil pada Oktober 2017. PLTMG Peaker baru memasuki tahap ground breaking pada Desember 2017 dengan anggaran dana Rp700 milliar. PLTMG ini berada di lahan empat hektar di dalam lokasi PLTU seluas 20 hektar.

Untuk mengurangi masalah transportasi dan ketersediaan bahan bakar, PLN akan mengembangkan pembangkit sesuai potensi energi yang tersedia di dekat pembangkit.

Untuk Papua pembangkit tenaga gas akan jadi pembangkit utama selain energi terbarukan seperti air, matahari dan angin.

Potensi gas di Papua ada di Papua Barat. Pusat pertambangan LNG Tangguh di Papua Barat memiliki sekitar 500 miliar meter kubik cadangan gas alam.

 

Para siswa SMK di Merauke, Papua, tampak sibuk mengikuti pelatihan dari ahli sel surya. Foto: Agapitus Batbual/ Mongabay Indonesia

 

 

Potensi energi terbarukan

Pada 2015,  WWF mempublikasikan penelitian mengenai skenario pengembangan energi terbarukan di Papua. Publikasi ini menyebutkan, jika skenario base as usual (BAU), total kapasitas pembangkit listrik di Papua, tersedia hingga 2050 diproyeksi mencapai 1.090 MW. Skenario alternatif kapasitas pembangkit lebih tinggi sampai 2.021,9 MW.

Pada skenario BAU, pembangkit-pembangkit berbahan bakar fosil, yaitu minyak diesel dan batubara, akan mendominasi kapasitas dan diperkirakan sampai 52.33%.

Pilihan lain, pangsa pembangkit berbahan bakar fosil akan turun hingga 6,76% setara 136,75 MW. Sebagai ganti, peran energi terbarukan naik jadi 1.885,15 MW, terdiri dari 1.229,40 MW surya, 643,75 MW air termasuk mikro hidro, biomassa.

Saat ini,  Papua masih bergantung energi fosil terutama bahan bakar minyak dan lebih 90% dari luar Papua. Papua termasuk wilayah tak terkena program konversi minyak tanah ke elpiji karena keterbatasan infrastruktur. Sebagian besar sistem kelistrikan, baik besar maupun terisolasi pakai pembangkit diesel dengan ketersediaan terbatas dan biaya tinggi.

Ironis, Papua punya sumber energi terbarukan melimpah. WWF meneliti beberapa wilayah kota dan desa di lima kabupaten mewakili lima kategori wilayah di Papua. Papua memiliki potensi energi terbarukan seperti air, matahari dan angin. Papua juga salah satu provinsi dengan luas tutupan hutan terbesar di Indonesia. Jadi, ia memiliki potensi energi biomasa cukup besar dan belum dimanfaatkan.

Sumber energi terbarukan di Papua juga dari hasil-hasil produk pertanian dan perternakan, seperti biogas dari kotoran hewan dan briket dari ampas produksi sagu.

“Contoh penggunaan energi terbarukan itu ada di Wamena, pembangkit listrik mikrohidro Welesi. Di situ,  masyarakat langsung melihat bagaimana air jadi sumber listrik, masyarakat sekalian diajak melindungi hutan,” kata Piter Roky Aloisius, tim peneliti WWF.

Selama penelitian, WWF juga melihat ada upaya pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan lain seperti matahari. Sayangnya,  program ini tak diikuti pelatihan teknis hingga kala alat rusak, warga tidak terpakai lagi.

“Ini tentu sangat merugikan karena modal menyediakan perlatan-peralatan ini cukup tinggi,” katanya.

PLN juga penelitian energi terbarukan di Papua, pada proyek induk sarana fisik 1996-2009 menunjukkan, potensi tenaga air di Papua sekitar 11.000 MW, tersebar di 15 lokasi. Sayangnya, pengembangan potensi ini kurang maksimal karena letak jauh dari pusat beban listrik.

Adapun rekomendasi WWF soal pengembangan energi terbarukan di Papua antara lain,  mempromosikan hanya sumber energi terbarukan sebagai prioritas, memadukan pemanfaatan sumber energi terbarukan dalam perencanaan pembangunan.

Lalu, memanfaatkan sumber energi terbarukan dalam pola tersebar mengingat ukuran kecil dan letak tersebar. Juga meningkatkan akses pendanaan untuk pemanfaatan sumber energi terbarukan, pengembangan dan penerapan teknologi energi terbarukan sesuai kondisi geografis dan kemasyarakatan.

Rekomendasi lain, memasukkan dimensi kebudayaan lokal dalam perencanaan dan pemanfaatan energi terbarukan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia. Kemudian, kajian lanjutan mengenai potensi sumber energi terbarukan keseluruhan di Papua.

 

Setelah ada PLTU, kala air tadahan hujan mengendap akan ada kotoran hitam. Foto: Asrida Elisabeth/ Mongabay Indonesia

 

 

***

Dalam dokumen rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2017-2026 soal rencana pengembangan pembangkit di Papua, ada beberapa proyek pakai energi terbarukan antara lain PLTMH di Digoel 3 MW, Kalibumi 2.6 MW, Amai 1.4 MW, dan Walesi blok II 6 MW.

Lalu, pembangkit listrik tenaga air (PLTA)  di Orya II 14 MW, Baliem 50 MW dan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBM)  Merauke 3.5 MW. PLTA Baliem di Wamena memiliki kapasitas 50 MW dan dibangun bertahap.

PLTA ini, katanya,  diharapkan bisa disalurkan ke beberapa ibukota kabupaten  di pegunungan sekitar Wamena.

Ada juga beberapa potensi energi terbarukan yang dikembangkan swasta seperti PLTM Rendani 2×0.65 MW di Kabupaten Yapen dan PLTM Serambokan 118 KW di Distrik Okaom,  Kabupaten Pegunungan Bintang.

“Program Pak Jokowi (Joko Widodo) kelihatan cepat ini karena teman-teman di PLN saya lihat punya target cepat. Kita tetap akan pegang jadwal itu tapi proses izin lingkungan harus berkualitas,” kata Noak Kapisa, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Papua.

Dia menyambut positif pembangunan PLTMG di Holtekamp. “Kalau nanti yang PLTMG sudah beroperasi, otomatis PLTUU kemungkinan besar digantikan. Dari aspek lingkungan sangat bagus.”

Noak berharap, PLTMG Holtekamp dengan keindahan lokasi yang terletak laut biru dan bukit hijau bisa menjadi pembangkit hijau alias ramah lingkungan.

Pemerintah, katanya, akan mengawasi pengelola pembangkit dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), ada rencana kelola lingkungan dan rencana pemantau lingkungan (RKL/RPL). “Itu yang akan dipakai untuk memantau dan mengawasi. Kita tak bisa lepas dari masyarakat. Jangan sampai merusak.“ (Habis)

 

PLTU di Papua, yang dibangun di tepian laut. Foto: Asrida Elisabeth/ Mongabay Indonesia

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)