406 Izin Pertambangan di Kaltim Dicabut, Tanggapan Pegiat Lingkungan?

 

Pertambangan batubara yang merupakan permasalahan besar di Kalimantan Timur. Bukan hanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, tetapi juga korba jiwa. Foto: Hendar/Mongabay Indonesia

 

Sebanyak 406 izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) resmi dicabut. Pemerintah Provinsi Kaltim memastikan, sudah 333 surat keputusan pencabutan ditandatangani Gubernur Awang Faroek Ishak. Sedangkan 73 IUP lainnya, masih dalam proses pembuatan SK.

Sebelumnya, Pemprov Kaltim menegaskan ada 809 IUP yang dianggap bermasalah dan berpotensi dicabut. Sehingga, masih tersisa 403 IUP lagi. “Sudah ada 406 yang dicabut. Terdiri dari 394 non Clean and Clear (CnC) dan 12 CnC. Dinas ESDM Kaltim telah mengusulkan ke Biro Hukum untuk pencabutan tersebut,” kata Ketua Tim Penertiban Izin Tambang yang juga Sekretaris Provinsi Kaltim, Rusmadi.

Menurut catatan Dinas Pertambangan Kaltim, ada sebanyak 1.404 IUP di Kaltim. Rinciannya, 665 IUP eksplorasi, 560 IUP operasi produksi, 168 izin kuasa pertambangan, dan 11 IUP PMA. “Hingga tanggal 30 Oktober 2017, sebanyak 501 IUP atau 61,93 persen telah dicabut,” sebut Rusmadi, baru-baru ini.

 

Baca: 809 IUP Bermasalah di Kalimantan Timur akan Dicabut, Tanggung Jawab Lingkungan?

 

Bagi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, pencabutan 406 IUP ini merupakan informasi “menyesatkan”. Pasalnya, Jatam menemukan fakta baru jika Pemprov Kaltim tidak serius mencabut izin yang benar-benar bermasalah. Ditambah lagi, di setiap kesempatan, Pemprov Kaltim hanya mengeluarkan angka, bukan daftar nama perusahaan.

“Informasi yang diberikan tidak pernah lengkap. Publik tidak pernah diumumkan nama-nama perusahaan yang izinnya dicabut dan jenis pelanggaran. Sejak Februari 2017, Awang sudah menjanjikan enam kali,” kata Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang.

Rupang menilai, Pemprov Kaltim telah menyalahgunakan penataan izin yang disupervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak 2014. Pemprov Kaltim terkesan mengulur waktu dan mencari celah untuk negosiasi dengan perusahaan tambang. “Ada indikasi kuat yang menjadi temuan kami, Pemprov Kaltim sedang menghidupkan kembali beberapa IUP yang masa waktunya sudah berakhir dan statusnya sudah Non Clean and Clear (CnC). Ini bisa jadi bancakan, dan tawar-menawar dagelan politik,” sebutnya.

Terkait data yang diberikan Pemprov Kaltim, Jatam juga menemukan kejanggalan jumlah IUP yang dicabut. Ada 9 IUP non CnC yang hilang, yang seharusnya dicabut sebanyak 415 IUP. Terdiri dari 403 non CnC dan 12 CnC. “Pertanyaannya, milik siapakah dan apa nama sembilan tambang tersebut,” ungkapnya.

 

Peta overlay tumpang tindih lahan pertanian dengan konsesi tambang di Kalimantan Timur. Peta: Jatam Kaltim

 

Pengajuan nama

Rupang mengatakan, Jatam telah mengajukan permohonan daftar nama perusahaan di seluruh Kalimantan Timur yang izinnya berstatus CNC dan non CNC, per 23 Mei 2017. Namun, data yang dimohonkan tak kunjung diberikan Pemprov Kaltim yang akhirnya berdasarkan ketentuan UU KIP 14/2008 harus berujung pada sengketa di Komisi Informasi Publik Kalimantan Timur. “Hingga sekarang, tidak kunjung diberikan atau diumumkan ke publik,” ujarnya.

Atas kejadian itu, Jatam melaporkan Pemprov Kaltim kepada Ombudsman RI perwakilan Kaltim, dan sedang ditindaklanjuti. Dalam laporan itu, Jatam menyebut, diduga Gubernur Kalimantan Timur telah melanggar Undang-Undang Pelayanan Publik. Jatam juga meminta KPK, untuk memeriksa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur dan Sekertariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), karena diduga adanya mafia energi dan sumber daya alam.

“Gubernur Kaltim harus segera mengakhiri informasi menyesatkan dengan membuka dan mengumumkan data yang valid kepada publik.”

 

 

Jatam menilai, seharusnya pemprov tidak hanya mencabut izin, tapi juga mengawal pemulihan di lahan bekas tambang. Pemulihan ini tidak sebatas revegetasi namun juga pada upaya penutupan lubang-lubang tambang di atas lahan seluas 2,5 juta hektar.

“Jatam juga menanyakan perihal 10 IUP yang telah melewati batas waktu pada 23 Agustus 2017 tentang pembayaran jaminan reklamasi. Hingga kini, publik belum mendapatkan informasi apakah sudah ada tindakan tegas secara administratif maupun penegakan hukum,” pungkas Rupang.