Perikanan Tuna Bertanggung jawab dan Berkelanjutan Diterapkan di Indonesia, Bagaimana Itu?

Ilustrasi. Nelayan menangkap ikan dengan pancing huhate (pool and line). Foto : PT PNB/Mongabay Indonesia

 

Seruan Pemerintah Indonesia untuk menerapkan perikanan berkelanjutan pada sektor perikanan tangkap dan budidaya, semakin didengar pengusaha dan pemilik kapal perikanan. Di antara mereka, yang saat ini fokus untuk menerapkan prinsip perikanan berkelanjutan, adalah para pengusaha dan pemilik kapal perikanan yang terhimpun dalam Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI).

Untuk menggapai prinsip perikanan berkelanjutan, AP2HI mensyaratkan semua anggotanya yang sudah melaksanakan prinsip perikanan berkelanjutan untuk mendapatkan sertifikat tuna dan cakalang Marine Stewardship Council (MSC). Dengan demikian, para pengusaha dan pemilik kapal ke depan akan mendapatkan kepercayaan lebih besar lagi dari pasar.

Ketua Umum AP2HI Yanti Djuari mengatakan, untuk bisa melaksanakan prinsip yang diinginkan tersebut, pihaknya mengebut sertifikasi untuk para pemilik kapal yang menggunakan alat tangkap huhate (pole & line) dan pancing ulur (handline). Dalam dua tahun ke depan, sertifikasi diharapkan sudah bisa diselesaikan oleh semua perusahaan yang menjadi anggota AP2HI.

Selain untuk keberlanjutan, Yanti mengungkapkan, sertifikasi ditujukan untuk bisa meningkatkan permintaan tuna dan cakalang serta sekaligus menaikkan harga jual di pasar dunia. Juga, dengan adanya kenaikan harga, maka permasalahan tarif pungutan hasil perikanan (PHP) yang selama ini dikeluhkan para pengusaha sejak akhir 2015, diharapkan bisa dipecahkan.

Yanti menjelaskan, permasalahan yang selama ini dialami para nelayan huhate dan pancing ulur, tidak lain adalah permasalahan biaya operasi yang termasuk di dalamnya adalah biaya untuk kebutuhan belanja solar. Permasalahan tersebut mengakibatkan marjin usaha menjadi kecil dan itu berlanjut hingga sekarang.

“Kami harus mencari alternatif bagaimana bisa menaikkan harga (jual) di pasar. Salah satu yang kami lakukan, adalah dengan melaksanakan sertifikasi. Diharapkan ini bisa meningkatkan kepercayaan pasar,” jelas dia di Jakarta, Senin (13/11/2017).

Menurut Yanti Djuari, untuk memulihkan kondisi setelah tarif PHP mengalami kenaikan pada akhir 2015, maka jalan yang harus ditempuh adalah dengan menaikkan harga jual di pasar. Namun, untuk bisa menaikkan harga, perlu kepercayaan pasar lebih besar lagi, mengingat saat ini pasar internasional menerapkan standar sangat tinggi untuk produk perikanan berbasis huhate dan pancing ulur.

“Saat ini, pengusaha mengeluhkan dengan tarif PHP. Contohnya, ada kapal ikan dengan alat tangkap ramah lingkungan, justru mendapat tarif PHP yang tinggi. Itu jelas bertolak berlakang dengan prinsip berkelanjutan,” tutur dia.

 

Ilustrasi. Nelayan menggunakan pancing ulur (handline) untuk menangkap ikan. Foto : Paul Hilton/Greenpeace/Mongabay Indonesia

 

Mahalnya tarif PHP tersebut, menurut Yanti bisa dilihat dari tarif kapal dengan alat tangkap berbeda. Contohnya, tarif PHP pole and line dipatok sebear Rp953.100 per gros ton (GT) atau dua kali lipat dari tarif PHP purse seine pelagis kecil yang hanya dipatok Rp441.675 per GT. Kemudian, tarif PHP handline juga dipatok Rp680.340 per GT atau hampir 1,5 kali lipat dari tarif PHP tuna longline yang hanya Rp552.750 per GT.

“Ini bertolak belakang dengan prinsip keberlanjutan. Seharusnya, jika berbicara tentang prinsip tersebut, maka tarif yang diterapkan untuk pole and line harus jauh lebih murah dari tarif purse seine pelagis besar dan purse seine pelagis besar. Dengan demikian, itu bisa mendorong peralihan alat tangkap ke ramah lingkungan,” papar dia.

Dengan fakta tersebut, Yanti menyebut, opsi peningkatan harga menjadi opsi paling rasional. Untuk itu, proses sertifikasi akan terus didorong dalam dua tahun ini kepada perusahaan di bawah AP2HI. Kalau sudah mendapatkan sertifikat, dia optimis ke depan permintaan produk tangkapan huhate dan pancing ulur bisa lebih diminati oleh pasar internasional yang didominasi negara dari Eropa dan Jepang.

“Jika ada kenaikan permintaan, maka harga jual diharapkan bisa 20 persen di atas harga pasar. Saat ini saja, tanpa sertifikat, nelayan pole and line dan handline masih menikmati harga premium 15 persen di atas harga pasar.

Untuk diketahui, AP2HI adalah asosiasi yang beranggotakan 26 perusahaan penangkapan ikan dan pengolahan. Asosiasi tersebut tercatat mengeropasikan armada penangkapan sebanak 1.173 kapal, 273 di antaranya kapal pole and line, dan selebihnya handline. Area penangkapannya meliputi perairan Bitung, Flores, Maluku, dan Papua.

Sebelum memutuskan mendorong sertifikasi, AP2HI mencatat produksi tuna dan cakalang anggota yang menurun hingga hanya 5.000 ton per tahun, atau turun hampir 50 persen ketika alih muatan di tengah laut belum dilarang.

 

Inisiasi Lembaga Internasional

Untuk mendorong sertifikasi MSC, AP2HI melibatkan lembaga internasional dalam prosesnya. Keterlibatan mereka, akan mendorong perikanan berkelanjutan sesuai dengan standar MSC. Adapun, untuk proses menuju sertifikasi, AP2HI mendapatkan bantuan pendanaan senilai USD1,1 juta dari Walton Family Foundation. Sementara, untuk fasilitator, akan dipegang International Pole & Line Foundation (IPNLF).

Direktur IPNLF Asia Tenggara Jeremy Crawford di Jakarta menjelaskan, baik anggota IPNLF maupun AP2HI dalam praktiknya akan bekerja bersama untuk meningkatkan manajemen dan tata kelola dalam perikanan tangkap pole & line. Tata kelola yang diperbaiki, diarahkan untuk bisa mencapai standar yang ditetapkan MSC.

Jeremy menyebutkan, kegiatan yang dilakukan bersama tersebut juga berkolaborasi dengan negara anggota organiasi perikanan yang relevan dengan program yang dijalankan di Indonesia. Negara- negara tersebut adalah negara yang ada di Samudera Pasifik Barat dan Tengah, juga Samudera Hindia.

“Kita ingin memanfaatkan peluang investasi yang ada serta daya beli dari jejaring yang dimiliki untuk program ini. Kami juga mendorong pemangku kepentingan di bidang perikanan dan juga Pemerintah Indonesia untuk bersama-sama melaksanakan prinsip perikanan berkelanjutan,” kata dia.

Menurut Jeremy, jaringan yang dimiliki IPNLF mencakup pelaku dalam rantai pasok, seperti asosiasi produsen, pengolah, pedagang, pengecer, dan penyedia jasa kuliner. Adapun, anggota IPNLF sendiri saat ini sudah mencapai 50. Di sisi lain, kata dia, AP2HI memiliki jaringan yang tak kalah besar karena anggota dari asosiasi tersebut adalah pemasok tuna untuk pasar global.

“Dengan memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan mendalam tentang perikanan, di samping hubungan kami dengan rantai pasok lokal dan internasional, serta keakraban dengan standar dan program sertifikasi MSC, kami berada dalam posisi unik untuk mengarahkan kepada perikanan yang keberlanjutan,” kata Crawford.

 

Nelayan menurunkan hasil pancingan berupa ikan cakalang di pelabuhan ikan Cerekang. Foto: Eko Rusdianto/Mongabay Indonesia

 

Untuk diketahui, sejak 2014, berhasil memainkan peran utama dalam proyek perbaikan perikanan tuna pole and line dan handline nasional. Sampai saat ini, program perbaikan tersebut telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam hal pengumpulan data dan pemantauan, pendaftaran kapal dan pengembangan strategi penangkapan tuna, serta pengelolaan jenis ikan umpan.

Untuk memastikan bisnis dan masyarakat yang terkait dengan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, General Manager AP2HI Bayu Mangkurat memastikan bahwa pihaknya akan terus berupaya program tersebut mendapat dukungan sistem dan perangkat manajemen yang dinamis.

“Kami merangkul peluang yang disediakan proyek ini untuk memungkinkan perikanan pole and line dan handline Indonesia memenuhi persyaratan pasar internasional terkait keberlanjutan dan ketertelusuran dan memastikan mereka dikenali dan diberi penghargaan atas kontribusi kelestarian lingkungan, kualitas, dan kontribusi sosial,” jelas dia.

Menurut Bayu, dengan lebih dari 64 juta orang tinggal dalam jarak 10 kilometer dari garis pantai, aktivitas memancing merupakan andalan ekonomi Indonesia dan cara hidup tradisional bagi masyarakat pesisir. Kata dia, di antara mereka di pesisir, banyak yang menerapkan perikanan tuna bertanggung jawab dan berkelanjutan.

“Perikanan tersebut menyediakan sumber penghasilan yang penting bagi nelayan pesisir di Indonesia, serta mendukung mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat lokal,” jelas dia.