Benahi Tata Kelola Sawit, Apa Kabar Penguatan Standar ISPO?

November 22, 2017 Lusia Arumingtyas, Jakarta

  Sejak pertengahan 2016, pemerintah menyuarakan penguatan standar hijau sawit Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) tetapi sampai memasuki penghujung 2017, peraturan Presiden ini belum juga selesai. Proses panjang ini diharapkan bahasan matang hingga mampu memberikan solusi atas kerumitan tata kelola sawit di Indonesia. Terpenting lagi, aturan bisa melibatkan semua kementerian terkait dan dapat terimplemetasi alias […]

Menimbang Pengembangan Energi Panas Bumi di Jambi (Bagian 3)

November 22, 2017 Elviza Diana, Kerinci

    Pengembangan energi panas bumi penting dalam pemenuhan energi terbarukan, tetapi harus memperhatikan lingkungan sekitar, termasuk hak-hak masyarakat. Hari kedua saya menempati hotel tepat di jantung Kota Sungai Penuh, Kerinci, Jambi, sudah tiga kali alami listrik padam. Beruntung, hotel menyediakan generator diesel sebagai sumber listrik pembantu kala listrik negara padam. Bukan hal asing, listrik […]

Rencana Zonasi Perairan Sumatera Utara Ancam Hak Kelola Masyarakat Pesisir?

November 22, 2017 Ayat S Karokaro, Medan

    Provinsi Sumatera Utara tengah menyusun Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Rapat konsultasi publik untuk menggolkan rancangan peraturan daerah (ranperda) untuk menjadikannya peraturan daerah (perda) telah digelar dua kali. Namun, rencana tersebut ditolak sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Sumatera Utara, mengapa? Dalam pernyataan sikapnya, organisasi masyarakat sipil […]

Mengapa Pemetaan Wilayah Menjadi Penting di Lembah Baliem?

“Saya pernah ikut pertemuan bahas tentang pemanasan global di Jayapura. Di situ saya baru tahu pemerintah telah tetapkan hutan lindung Papua ini sekian persen. Lalu saya tanya, pemerintah punya hutan itu di mana saja? Pemerintah hanya punya gambar [peta] saja.” Laurens Lani, laki-laki berperawakan sedang ini memulai ceritanya pada suatu siang di kantornya. Laurens adalah […]

Kekerasan di Pulau Pari Dibawa ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

November 22, 2017 M Ambari, Jakarta

  Kekerasan yang dialami warga di Pulau Pari, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Pulau Seribu, DKI Jakarta, pada Senin (20/11/2017) lalu, menjadi puncak eskalasi konflik yang terjadi, melibatkan PT Bumi Pari, perusahaan yang mengklaim sudah memiliki 90 persen total wilayah pulau tersebut, dengan warga. Akibat kekerasan tersebut, sebanyak 16 warga pulau harus mendapatkan perawatan […]