Menimbang Pengembangan Energi Panas Bumi di Jambi (Bagian 3)

Salah satu wilayah eksplorasi panas bumi PT PGE di Kerinci, Jambi. Foto: Elviza Diana/ Mongabay Indonesia

 

 

Pengembangan energi panas bumi penting dalam pemenuhan energi terbarukan, tetapi harus memperhatikan lingkungan sekitar, termasuk hak-hak masyarakat.

Hari kedua saya menempati hotel tepat di jantung Kota Sungai Penuh, Kerinci, Jambi, sudah tiga kali alami listrik padam. Beruntung, hotel menyediakan generator diesel sebagai sumber listrik pembantu kala listrik negara padam.

Bukan hal asing, listrik padam di kota ini. Hampir saban hari. Secara umum, kebutuhan listrik per sektor di Jambi lebih 691 GWh pertahun  tersebar di 11 kabupaten (kota). Sektor usaha perlu listrik 222 GWh, industri 101 GWh pertahun.

Sektor publik didominasi perkantoran pemerintah dan sekolah, membutuhkan pasokan listrik 75 GWh pertahun. Data dari PLN Area Jambi, ada 338.763 pengguna, sektor usaha(komersil)  sekitar 23.063 perusahaan, 148 industri dan 9.196 pelanggan publik.

Baca juga: Cerita Pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi di Kerinci (Bagian 2)

Pembangkit Listrik Tenaga Gas jadi penyumbang energi terbesar, 61,77 MW, sisanya pembangkit tenaga diesel 58,91 MW. Potensi air dan tenaga surya banyak tersebar digunakan oleh masyarakat dengan kapasitas 1-3 KW.

Zulfahmi, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jambi menyebutkan, kondisi kelistrikan masih di bawah standar rasio nasional. Ia terlihat dari data ESDM, rasio elektrifikasi Jambi hanya 79,07%, di bawah nasional 84,00%.

Rasio ini menunjukkan, desa-desa minim teraliri listrik PLN. Potensi listrik energi baru terbarukan meliputi mikro hidro 4,3 MW tersebar lima kabupaten, Merangin, Kerinci, Bungo, Sarolangun dan Tebo, tenaga surya hanya 140 KW.

Baca juga: Hutan Adat Masyarakat Depati Nyato Dalam Keterancaman (Bagian 1)

Zulfahmi mengatakan, sumber lain seperti panas bumi belum terkelola baik, karena masih dianggap mahal dan sulit perawatan. “Kalau panas bumi, kita masih kesulitan mengembangkannya,” katanya.

Salah satu potensi geothermal saat ini terletak di Semurup dan Lempur, Kabupaten Kerinci, bakal dibangun pembangkit kapasitas 2×55 MW.

Potensi panas bumi Sungai Penuh mempunyai cadangan 120 MW, target pengembangan sampai 2011 sebesar 55 MW. “Tapi kami belum tahu juga perkembangan saat ini, karena PT Pertamina Geothermal Energi, selaku pemegang izin tak pernah berkoordinasi ke kami,” katanya.

Secara peraturan, katanya, perusahaan langsung ke kementerian tetapi seharusnya provinsi mendapatkan informasi kegiatan yang sudah mereka kerjakan.

Menurut Zulfahmi, potensi geothermal di Jambi terdapat di dua kabupaten yaitu, Kerinci, dan Merangin. Total ada delapan titik, yakni, Gunung Kapur, Gunung Kaca, Sungai Betung (Tutung), Semurup dan Lempur (Kerinci) dan Air Dikit, Graho Nyabu dan Sungai Tenang (Merangin).

Tahun ini, katanya, Jambi sedang menyiapkan rencana umum energi daerah yang akan jadi acuan pengembangan sumber terbarukan. Saat ini, belum terlihat arah pengembangan energi di Jambi.

Dengan alokasi dana minim, pilihan paling memungkinkan dengan memanfaatkan sumber energi mikrohidro.

Baru-baru ini Gubernur Jambi, Zumi Zola bekerjasama dengan UNDP dan Baznas dalam pemenuhan listrik melalui pengembangan energi mikrohidro di Merangin. “Ada pembangunan dan pemeliharaan. Masing-masing per keluarga akan mendapatkan daya 350 watt. Ini sudah dilakukan,” katanya.

Zulfahmi mengatakan, dilihat dari peta daerah rawan bencana geologi di Jambi, seperti tanah longsor, letusan gunung api dan gempa bumi. Kondisi ini, katanya, harus jadi perhatian dalam pengembangan energi panas bumi baik di Kerinci maupun Merangin.

 

Hutan begitu lebat di Kerinci, antara lain yang terkena pengembangan panas bumi. Panas bumi perlu hutan. Foto: Elviza Diana/ Mongabay Indonesia

 

 

Panas bumi perlu hutan

Hindun Mulaika, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia mengatakan, potensi energi panas bumi harus serius dikembangkan guna menekan harga jual listrik jadi terjangkau.

Pandangan soal energi panas bumi tak ramah lingkungan dan merusak, katanya, itu anggapan tak benar. Sumber energi ini, katanya,  sangat memerlukan hutan dengan tutupan baik. “Energi ini dari uap, kalau tak ada mata air mencukupi tentu saja uap tidak jalan. Energi ini sangat tergantung keberadaan hutan,” katanya.

Begitu juga potensi bencana alam dalam pengelolaan energi panas bumi ini sangat minim. Meskipun begitu, kata Hindun, pengembangan geothermal ini harus dengan kehati-hatian.

Greenpeace mendukung pengembangan panas bumi dengan memperhatikan lingkungan sekitar, termasuk hak-hak masyarakat.

Dia bilang, hal harus jadi perhatian bagi pengembang baik swasta maupun pemerintahan adalah pasca pengeboran. “Bangun PLTP ini kan dibutuhkan banyak pipa-pipa, yang pemasangan nanti harus diperhatikan termasuk masyarakat sekitar,” katanya.

Hindun mengatakan,  kalau panas bumi sudah jalan dan mampu menghasilkan listrik maka biaya bisa lebih rendah dari energi lain seperti batubara ataupun minyak bumi.

“Batubara harga bisa berubah-ubah,  begitupun minyak bumi. Sumber energi ini juga habis pakai, sementara panas bumi sumber energi tidak habis pakai dan banyak kita miliki. Jika sudah berjalan pembangkit ini solusi negara untuk listrik berbiaya murah.”

Batubara disebut-sebut Hindun sebagai energi kotor penyumbang hingga 10% emisi karbon dan penyebab laju deforestasi di Indonesia hingga kini masih jadi andalan. Jadi, pengembangan energi ramah lingkungan seperti geothermal memang jawaban pemenuhan energi. (Habis)

 

Wilayah pengeboran eksplorasi panas bumi PGE. Foto: Elviza Diana/ Mongabay Indonesia

 

Pelang tanda wilayah eksplorasi PT PGE. Pengembangan panas bumi PGE ini masih menghadapi konflik lahan adat. Foto: Elviza Diana/ Mongabay Indonesia