Kemah Hutan Papua, Inisiatif Mempertahankan Hutan dari Papua Barat

Sejumlah aktivis dan mahasiswa dari berbagai daerah di Papua berkumpul dalam kegiatan Kemah Hutan Papua, yang diselenggarakan oleh Bentang Nusantara (Bentara) Papua, pada 4 – 12 November 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda perkotaan, pada kekayaan alam hutan Indonesia khususnya di hutan Papua. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia

 

Hutan Malamoi di Kampung Klaso, Distrik Klaso, Kabupaten Sorong, Papua Barat, yang biasanya sepi mendadak riuh. Di sebuah aula darurat yang dibangun beberapa hari sebelumnya, berkumpul 20-an pemuda dari berbagai daerah di Papua dan Papua Barat. Siang dan malam mereka belajar dan berdiskusi.

Mereka adalah aktivis dan mahasiswa yang peduli pada hutan dari Manokwari, Sorong, Jayapura, Raja Ampat, Kaimana, Fak fak, Tambrauw, Sorong Selatan dan Merauke, yang berkumpul dalam kegiatan Kemah Hutan Papua, yang diselenggarakan oleh Bentang Nusantara (Bentara) Papua, dari tanggal 4 – 12 November 2017.

Ini bukanlah perkemahan biasa. Di dalamnya, peserta belajar banyak hal, mulai dari pemetaan dan simulasi pemetaan, diskusi tentang isu-isu pengelolaan sumber daya alam, pemutaran film, pentas budaya hingga belajar pendokumentasian dan inventarisasi keragaman hayati di sekitar hutan Malamoi.

Dorkas Ulimpa (30), salah seorang peserta kegiatan ini adalah staf di Puskemas Kampung Siwis, Distrik Klaso, mengaku sengaja meminta izin ke pimpinannya demi mengikuti kegiatan ini.

“Kegiatan ini penting bagi kami sebagai pemuda adat yang akan menjaga hutan, makanya saya tertarik ikut dan izin dari kantor selama beberapa hari,” ujar Dorkas kepada Mongabay, Kamis (9/11/2017).

Sebagai warga kampung yang sebagian besar wilayahnya adalah kawasan hutan, Dorkas merasakan mulai adanya ancaman atas hutan-hutan di daerahnya dari sejumlah perusahaan sawit dan kayu. Ia mengaku sering masuk hutan dan bangga dengan kekayaan flora dan fauna yang ada di dalamnya.

“Ada banyak keindahan di dalam hutan, belum lagi buah-buahan yang bisa diambil secara bebas seperti langsat dan cempedak. Kalau hutan nantinya habis maka semua kekayaan hutan itu akan punah juga,” ujarnya.

 

Peserta Kemah Hutan belajar melakukan pendokumentasi dan inventarisasi keragaan hayati di hutan Malamoi. Dalam kegiatan ini ditemukan sejumlah flora endemik dan kotoran satwa seperti Burung Kaswari, Babi Hutan, Lau-lau (sejenis kanguru), sarang semut, dan lainnya. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia

 

Menurut Yanuaris Anouw, Manager Program Kemah Hutan Papua dari Bentara, kegiatan bertema ‘Pemuda Menyatu dengan Alam’ ini bertujuan untuk mengajak pemuda adat untuk turut menjaga jaga hutan. Beradat sambil tetap menjaga hutan.

“Kita berharap bahwa ketika mereka kembali ke daerah masing-masing akan menjadi penggerak dalam mengajak pemuda-pemuda lain di daerahnya untuk turut menyelamatkan hutan dengan tetap mempertahankan kearifan yang ada, termasuk nilai-nilai sosial dan budaya yang ada.”

Menurutnya, Kemah Hutan ini merupakan gerakan terbuka yang lahir untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda perkotaan, pada kekayaan alam hutan Indonesia khususnya di Hutan Papua melalui kegiatan positif.

“Generasi muda Papua bergerak dan berkumpul bersama masyarakat untuk menyuarakan kepentingan perlindungan hutan dan hak-hak adat,” tambahnya.

Hutan Malamoi, yang merupakan wilayah adat suku Kelim Malamoi dipilih sebagai lokasi perkemahan karena kondisinya yang sebagian besar masih utuh dan adatnya pun masih terjaga, berbeda dengan kawasan hutan lainnya di Kabupaten Sorong.

Menurutnya, saat ini sekitar 65 persen hutan di Sorong ini telah dikuasai oleh perusahaan, sementara di wilayah adat Kelim Malamoi ini masih bertahan karena masyarakatnya yang menjaga. Selama ini, pemanfaatan hutan terbatas hanya berupa pengambilan kayu untuk kebutuhan pembangunan rumah warga, dan sebagai sumber pangan seperti sagu, berburu babi dan Lau-lau (sejenis kanguru).

“Masyarakat di Malamoi hingga sekarang masih masuk ke hutan untuk mengambil hasil hutan sesuai dengan kebutuhan mereka. Interaksi ini sangat ramah dan tidak menghabiskan sumber daya alam yang ada di situ.”

Ia menambahkan bahwa selama ini sudah ada banyak perusahaan yang memaksa masuk namun ditolak warga. Meskipun ini tak mudah karena hutan ini termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Konversi yang berarti berada dalam klaim kepemilikan negara.

Hutan Produksi Konversi ini sendiri biasanya merupakan pembukaan lahan dalam skala yang sangat besar, sehingga masuknya investasi sawit, kayu dan pertanaman lain dalam skala besar akan selalu menjadi ancaman bagi eksistensi masyarakat beserta adat istiadat yang dimilikinya.

“Di Papua Barat, boleh dikata hanya tinggal hutan Kelim Malamoi yang tersisa dan itupun mulai terancam. Sewaktu-waktu beragam investasi itu akan datang dengan berbagai cara. Kita ingin mempertahankan hutan yang tersisa ini.”

Dijelaskan lebih jauh oleh Yanuaris bahwa secara turun-temurun kehidupan masyarakat adat Papua sangat bergantung pada hutan dimana terdapat 3.000 kampung terbentuk dengan masyarakat adatnya yang tersebar luas di hamparan hutan Papua.

 

Hutan di kawasan adat Kelim Malamoi masih terjaga dengan baik, meski sekitar 65 persen kawasan di Sorong sudah dalam penguasaan perusahaan. Warga selama ini berupaya mempertahankan hutan yang tersisa melalui aksi unjuk rasa dan blockade jalan melalui kawasan hutan. Foto: Bentara/Yanuaris

 

Pada tahun 2005-2009, luas hutan Papua 42 juta hektar. Berselang tiga tahun kemudian yakni 2011 luas hutan Papua hanya tersisa 30,07 juta hektar. Setiap tahun rata-rata deforestasi di Papua sebesar 143.680 ha. Sedangkan laju deforestasi untuk Provinsi Papua Barat per tahun rata-rata sebesar 25 persen atau 293 ribu ha.

Masyarakat dan pemuda adat di Sorong sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan hutan yang tersisa ini. Selain melakukan sejumlah aksi penolakan dan blokade jalan menuju hutan, mereka juga melakukan pemetaan partisipatif. Perjuangan lainnya adalah menginisasi lahirnya Perda Masyarakat Adat, yang kini sedang berproses di DPRD Sorong.

“Informasi terakhir dari teman-teman di HIMAMSI dan AMAN Sorong, draft Perda kini masih berproses di dewan dan akan dibahas kembali pada Desember 2017 ini.”

Oskar Ulimpa, Kepala Kampung Klaso, Distrik Klaso, menilai kegiatan ini akan sangat penting bagi masyarakat adat dalam rangka membantu mereka mempertahankan wilayah adat dari berbagai ancaman dari luar.

“Ini sangat penting karena membantu kami dalam melindungi hutan adat, karena hutan adat kami ini macam-macam hasil yang ada di dalamnya, baik terbuka ataupun terpendam. Mata pencaharian masyarakat di sini semua, sehingga harus dijaga,” tambahnya.

Aulia Hotmaida Sitompul, dari Vanantara, yang turut terlibat dalam kegiatan ini menyatakan bahwa dukungan lembaganya ke kemah hutan ini lebih pada pemanfaatan media sosial sebagai sarana kampanye yang efektif.

“Dukungan kita lebih pada upaya membantu pemuda-pemuda itu dengan Kelas Medsos untuk membantu mereka sebagai agen perubahan. Kita ingin menyatukan langkah dalam rangka penyelamatan hutan dengan teman-teman di Papua, yang merupakan agen perubahan di daerahnya masing-masing.”

Ditambahkan Aulia, bahwa Medsos ini bisa digunakan sebagai media yang sangat berpengaruh untuk melakukan kampanye karena sangat dekat mereka sebagai generasi muda.

“Kita mencoba membuka pikiran mereka bahwa kampanye tidak mesti turun di jalan tetapi bisa efektif melalui Medoss. Termasuk dalam mempengaruhi pengambil kebijakan.”

Vitri Sekar Sari, aktivis dari Hutan Itu Indonesia, menyambut baik kegiatan kemah hutan ini dan menjadi kesempatan baginya untuk membuka jejaring gerakan hutan di Papua dan Papua Barat.

“Ini sangat baik dan potensial karena selama ini bekerja sendiri-sendiri. Sekarang ada insiatif, ada jejaring dan kerja bareng-bareng dengan pendekatan sesuai isu yang mereka punya. Ini sangat membantu mereka dalam memperjuangkan tata kelola lahan di Indonesia. Kolaborasi itu mutlak dilakukan untuk isu sektor lahan di Papua Barat yang lahan hutannya sangat luas dan kompleks. Jadi mau tak mau kita tak bisa kerja sendiri. Tidak boleh ada sekat lagi.”