Pemenuhan Listrik Sarolangun Jangan Sampai Abaikan Masyarakat Terdampak Pembangkit Batubara (Bagian 3)

PLTU Pauh, Sarolangun dengan daya 2×7 Megawatt, menyuplai dua per tiha keperluan listrik di kabupaten ini. Listrik perlu, tetapi apakah mesti pembangkit batubara? Mengapa kerugian atau cemaran yang dialami warga tak pernah masuk perhitungan biaya pembangunan PLTU? Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia

 

Gunung Kembang seperti kota mati. Sunyi, gelap gulita. Hampir tak ada nyala lampu di Komplek Perkantoran Bupati Sarolangun, Selasa akhir September itu. Sarolangun kehilangan 6,5 megawatt daya listrik karena satu mesin PLTU overhaul (pemeriksaan). Malam itu semua jaringan listrik di 29 wilayah Sarolangun, mati.

PLN Sarolangun memasang pengumuman di media lokal, mulai 11 September sampai 11 Oktober akan ada pemadaman bergilir. Selama 16 hari, PLN telah melakukan 60 kali pemadaman bergilir pada 74 wilayah Sarolangun, 360 jam lebih ribuan rumah di Sarolangun tanpa listrik.

Baca juga: Bunyi Bising dari Pembangkit Batubara di Sarolangun, Sungai pun Tercemar (Bagian 2)

Sebulan sebelumnya, mesin PLTU juga pemeriksaan. Listrik kembali normal sebelum genap sebulan. Setiap delapan bulan, dua mesin PLTU akan dimatikan bergantian untuk perawatan. Imbasnya, dua bulan PLN melakukan pemadaman bergilir.

Baca juga: Derita Warga Sarolangun Terkena Polusi dari Pembangkit Batubara (Bagian 1)

Pada 2007,  kebutuhan listrik di Sarolangun hanya berkisar 7,6 MW. Kebutuhan ini dipasok dari gardu induk di Bangko, yang terinterkoneksi dari Sumatera Barat. Mengahadapi beban puncak saat malam, pasokan daya akan dibantu 1,8 MW dari PLTD Sarolangun.

Kebutuhan listrik terus meningkat, seiring pertumbuhan penduduk. Pembangunan PLTU dianggap solusi mengatasi krisis listrik di Sarolangun.

Wakil Bupati Sarolangun, Cek Endra—sekarang Bupati Sarolangun—mengatakan, Sarolangun akan jadi kabupaten energi yang mampu memasok listrik ke kabupaten hingga provinsi tetangga.

Mei 2010, PLTU Semaran berkapasitas 2 x 7 MW mulai ujicoba. Tak berjalan mulus, dua tahun mandeg.

Juli-Agustus 2012,  PLTU Semaran akhirnya resmi beroperasi. Cek Endra berharap dukungan listrik yang berlimpah mampu menarik minat investor.

 

Kondisi tanah yang tak jauh dari lokasi buangan limbah PLTU, berlumpur hitam pekat macam batubara. Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia

 

Siapa penikmat listrik?

Sejak PLTU Semaran beroperasi, pengadaan listrik dan gas jadi faktor utama yang mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi Sarolangun.

Badan Pusat Statistik mencatat, tahun 2013 pertumbuhan pengadaan listrik dan gas mencapai 13,32%. Pada 2014 naik jadi 14,96%, dan 2015 sebesar 11,70%. Pada 2016,  pertumbuhan listrik lebih rendah, hanya 9,03% tetapi angka pertumbuhan ekonomi naik 0,67% dari tahun sebelumnya.

Muji Lestari, Ketua BPS Sarolangun mengatakan, pengadaan listrik dan gas kurang memberi dampak langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat, hanya 0,02-0,03%.

“Listrik pertumbuhannya besar, tapi kontribusi ke ekonomi kecil,” katanya.

Pertumbuhan listrik di Sarolangun, katanya,  hanya dinikmati kalangan menengah ke atas.

Nyatanya, lima tahun terahir laju pertumbuhan ekonomi Sarolangun justru melambat. Data BPS pada 2012, menunjukkan pertumbuhan ekonomi 8,49%. Kemudian tahun 2013 melambat jadi 7,61%. Terus melambat 5,20% pada 2014. Catatan 2015 lebih buruk, pertumbuhan ekonomi Sarolangun hanya 3,59%.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan justru punya dampak paling besar pada ekonomi masyarakat, meski nilai pertumbuhan relatif kecil dibanding pengadaan listrik dan gas.

Pada 2016, sektor ini memberi kontribusi 29,27%, disusul 19,84% sektor pertambangan dan penggalian dan sektor kontruksi 14,72%.

 

Pepohonan tak jauh dari lokasi pembuangan limbah mati satu persatu. Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia

 

Hanya tunggu laporan PLTU

Bagi warga sekitar, pembangkit batubara Semaran, munculkan banyak keluhan. Kamis akhir Agustus saya mendatangi PLTU. Sunardi, Kepala sekuriti bilang jika pimpinan PLTU sedang tak ada di tempat karena Jumat 1 September perayaan Idul Adha.

Khailan, humas PLTU yang harus saya temui, katanya pulang ke Jambi untuk Lebaran, sekitar seminggu baru kembali ke kantor.

Sunardi curiga dengan kedatangan saya. “Mulai pertamo sayo di sini, belum ado LSM atau wartawan yang datang, dak ado yang berani. Sayo pertamo di sini, sayo kepala sekuriti. Baru kau inilah,” katanya. Dia minta saya mengajukan surat permohonan wawancara sebelum datang kembali.

Jumat, 15 September, saya kembali ke PLTU. Saya memberikan surat permohonan wawancara pada Sunardi, pada amplop surat itu saya tuliskan nama dan nomor telepon. Surat lalu diberikan pada seorang perempuan bagian kantor.

Sunardi kembali pada saya dan bilang, “Sayo nunggu jawaban dari atasan dulu, kalau dio biso nanti dihubungi. Kalau sekarang bos lagi dak ado,” katanya.

Seminggu telah lewat, saya belum terima kabar, saya kembali datang ke PLTU.

Kala itu, Asep berulangkali membasuh muka dengan air dalam ember tampak berusaha mengilangkan kantuk. Asep sendirian di pos jaga, karena Sunardi, komandannya di dalam gedung PLTU.

“Ngantuk mas, cuci muka biar ilang,” katanya.

Saya menjelaskan kedatangan ke PLTU untuk konfirmasi. Saya bilang, sebelumnya sudah pernah datang pada 31 Agustus dan 15 September mengantarkan surat permohonan wawancara, tetapi tak ada jawaban.

Asep meminta saya menuliskan nama, alamat, keperluan dan plat nomor kendaraan juga minta ditulis di buku tamu. Dia kemudian melaporkan pada bagian kantor lewat handy talky.

“Pak Yitno dari Mongabay mau ketemu 02 (kode untuk Khailan),” kata Asep.

Saya diminta menunggu. Tak selang lama, bagian kantor menghubungi Asep, menayakan darimana saya. Asep pun menjawab dengan membaca semua tulisan pada ID card yang saya serahkan.

“Yitno Suprapto dari Mongabay situs berita lingkungan.” “Orang Dinas Lingkungan?” tanya orang kantor. Saya bisikkan,” wartawan” pada Asep.

“Wartawan,” kata Asep.

“Mohon maaf yang bersangkutan sedang tidak ada pak.” Jawaban kantor terdengar lewat speaker HT.

Asep mengatakan, Khailan sering keluar kota, terutama ke Jakarta, Jambi, dan PLN Muara Bungo. Katanya, kalau ingin ketemu orang kantor, bisa cari kantor Permata di Jakarta.

Saya konfirmasi Khailan langsung lewat telepon. Saya tanya soal warga yang mengeluh gatal-gatal sejak ada PLTU.

“Gatal-gatal mana adalah, mungkin dia cari ikan di tempat yang becek-becek. Kalau memang iya, karyawan kita duluan yang kena, tapi karyawan kita satupun tidak ada yang kena,” katanya.

Lima tahun PLTU Semaran beropersi, Khailan mengaku belum pernah menemukan warga sakit gara-gara PLTU. Dia minta warga yang sakit untuk periksa ke rumah sakit, dan meminta surat rekomendasi apa penyebabnya.

Saya tanya apa perusahaan akan tanggungjawab jika terbukti?  “Kalau nggak (terbukti) tuntut. Jadi jangan dibuat-buat gitu lho,” katanya.

Begitu juga soal pencemaran Sungai Alih, dia anggap hanya kebohongan, dibuat-buat. Sebab, katanya,  setiap bulan selalu pengecekan dampak lingkungan, dan setiap triwulan petugas Dinas Lingkungan Hidup Sarolangun juga pemeriksaan. Hasilnya, akan dilaporkan setiap enam bulan sekali.

“Mana ada, ndak ada pak, itu dibuat-buat itu, ndak ada ndak ada itu. Kita sudah terkoordinir dengan baik.”

Khailan bilang PLTU Semaran telah dilengkapi peredam suara dan teknologi canggih dari Tiongkok yang mampu meredam semua molekul-molekul polutan. Di Indonesia, hanya ada tiga PLTU yang memakai teknologi serupa, walau dia tak sebutkan pembangkit mana saja.

“Kalau dulu belum dilengkapi peredam, sekarang sudah lengkap. Bapak tegak depan itu (PLTU) nampak kayak ndak produksi, sedangkan bupati masuk ke sini kok mesin nggak hidup, mati yo? padahal jalan.”

Semua permintaan warga telah dipenuhi, katanya, mulai menyiram debu jalan dua kali sehari, perbaikan parit, bantuan untuk karang taruna, pemuda, dan setiap ada kegiatan desa.

Khailan juga menyebut 97% karyawan warga Sarolangun dan 30% warga lokal.“Saya asli Sarolangun, jika ada masalah tentu saya yang lebih dulu akan menggebrak.”

 

Lokasi pemanpungan abu (limbah) batubara dari PLTU. Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia

 

Sebelumnya, saya bertemu Heri, Kepala Bidang Penaatan, Dinas Lingkungan Hidup Sarolangun. Katanya, PLTU rutin memberi laporan ke DLH Sarolangun, dan tak ditemukan ada masalah lingkungan.

“Hasil laporan Januari sampai Juni ini semua parameter berada di bawah standar baku mutu,” katanya.

Anehnya, Heri menolak hasil laporan itu dipublikasi. “Nanti kalau digunakan untuk macem-macem, saya yang disalahkan PLTU. Itu kan data kami (PLTU),” katanya.

Ketika ditanya apakah DLH rutin pengecekan dampak lingkungan PLTU, dia jawab,  tidak. Mereka hanya menunggu laporan perusahaan.

Bagaimana standar penampungan limbah abu batubara PLTU? Heri jawab tak paham. Alasannya,  dia baru 10 bulan menjabat Kabid Penaatan, setelah dipindah dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Syaihu, Ketua DPRD Sarolangun, nilai, Dinas Lingkungan Hidup tak bekerja dengan benar. Semestinya, mereka mengawasi pengelolaan limbah PLTU.

“Istilahnya,  kayak pabrik sawit itu kolamnya kemana, itu kesalahan kita (DLH). Saat kita memberi izin itu kan sarat mutlak.”

Dia mempertanyakan proses pemberian izin bisa keluar kalau tak tahu soal pengolohan limbah. “Ini izin, izin salam-salam saja ini,” katanya. Dia ingin PLTU bekerja profesional, jangan sampai merugikan rakyat.

Cek Endra. Bupati Sarolangun bilang belum dapat kabar soal keluhan warga Semaran.

“Selama ini, kita tidak pernah dengar hampir lima tahun lebih tidak ada masalah, coba nanti kita cek. Karena pembuangan limbah itu kan tidak ada, hanya pemanasan air.”

Cek Endra cukup tahu alasan pembangunan PLTU batubara ini. Bahkan dia sempat berpikir membangun banyak PLTU di Sarolangun. “Saya pikir itu sudah lama, itu kan bahan baku murah, kita kan banyak deposit di Sarolangun malah dibawa hilir mudik.”

Data Dinas ESDM menyebutkan, Jambi, memiliki 1,5 miliar ton cadangan batubara, sebagian besar ada di Sarolangun.

Saya menghubungi Ridwan, General Manajer PLN Area Muara Bungo induk PLN Sarolangun. Dia bilang, selama ini tak pernah tahu ada keluhan dari warga. Dia hanya terima laporan soal jual beli energi listrik.

Hingga November ini,  PLTU Semaran telah menjual 1,4 juta kwh pada PLN. Selama PLTU produksi, PLN akan membeli.

Melihat PLTU dari Ujung Simpang Pitco, saya jadi ingat ketika duduk di teras bersama Ramli. Dia bilang, tak tahu seberapa buruk udara yang dia hirup saat bernafas.

Namun, dia tahu betul ada bahaya dari polutan PLTU yang mengancam keluarganya. Saya melihat dia mulai resah, namun tak tahu harus mengadu ke mana.

“Kalau mau demo, jalan kito stop mobil tidak boleh lewat sini, kito ne orang kecik, gak mungkin menang kalau melawan,” katanya.

Dia diam, menatap jalanan yang penuh debu.  (Habis)

 

Truk pengangkut batubara ke PLTU yang lalu lalang di jalanan desa dan menimbulkan debu, terutama musim kemarau. Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia