Setelah setop sembilan hari, Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) membeberkan hasil evaluasi terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang moratorium itu, menyusul kerusakan konstruksi dan kecelakaan kerja marak terjadi.
“Evaluasi sesuai janji, tak lebih dari dua minggu,” kata Syarief Burhanuddin, Ketua KKK, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (28/2/18).
Evaluasi dilakukan dengan pengumpulan dokumen perusahaan, presentasi dan kunjungan lapangan. Hasil evaluasi, dari 37 proyek pengerjaan layang setop sementara, hingga Selasa (27/2/18) pukul 16.00, para pemilik dan pelaksana proyek yang telah menyampaikan dokumen dan pemaparan di depan tim KKK ada 34 proyek.
Dari hasil evaluasi 34 proyek itu, katanya, bisa lanjut dengan beberapa catatan.
Dari 34 proyek itu, 30 proyek jalan tol seperti PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) dengan catatan harus finalisasi desain formwork, PT. Citra Wasphuttowa (Tol Depok – Antasari) harus melengkapi dokumen lifting. Lalu, PT. Trans Jabar Tol (Tol Ciawi-Sukabumi), PT. Transjawa Paspro Jalan Tol (Tol Pasuruan-Probolinggo), PT. Solo Ngawi Jaya (Tol Solo-Ngawi), PT. Cinere Serpong Jaya (Tol Cinere-Serpong), PT. Jakata Tollroad Development (enam ruas tol dalam Kota lakarta).
Kemudian PT. Jasamarga Jalan Layang Cikampek (Tol Jakarta Cikampek Elevated) dengan catatan akan kunjungan lapangan, PT. Jasamarga Japek Selatan (Tol Jakarta-Cikampek Selatan), PT. Sriwijaya Markmore Persada (Tol Kayu Agung-Palembang-Betung), PT. Waskita Bumi Wira (Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar), dan PT. Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (Tol Cibitung-Cilincing).
Tiga proyek tol lain yang lanjut adalah bagian pembangunan Tol Trans Sumatera milik PT. Hutama Karya, Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung, Terbanggi Besar–Pematang Panggang, dan Pematang Panggang-Kayu Agung.
Juga ada tiga pembangunan kereta ringan cepat (LRT) mendapat rekomendasi untuk lanjut yakni PT. Wijaya Karya (LRT Velodrome-Kelapa Gading), PT. Adhi Karya (LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi) dan PT. Waskita Karya (LRT Palembang).
Rekomendasi lanjut juga untuk PT. Hutama karya pada proyek double track jalur kereta Manggarai-Jatinegara dengan catatan setelah pembongkaran launcher gantry lama dan pemasangan launcher gantry baru.
Dari evaluasi KKK, katanya, , penyebab kecelakaan konstruksi lebih banyak karena sub kontraktor.
“Harusnya hubungan kontraktor utama (main kontraktor) dengan subkon jadi satu dan tidak bisa lepas,” katanya.
Langkah lanjutan, katanya, seluruh direktur operasi BUMN karya harus mengundang subkon-subkon untuk komitmen keselamatan, keamanan, dan kesehatan. Yang jadi subkon, katanya, termasuk peralatan, material, dan tenaga kerja.
Dari hasil pemeriksaan komite juga diketahui, personil pada proyek tak ada screening kompetensi oleh kontraktor utama.
Komitmen-komitmen yang tertuang dalam dokumen, katanya, akan mengecek lapangan, melihat bagaimana perusahaan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipaparkan dalam presentasi.
Dalam pengawasan, komite berpendapat seharusnya tidak hanya dilakukan konsultan pengawas juga pengguna jasa atau investor bahkan kontraktor hingga pengawasan menyeluruh.
Hasil investigasi KKK menunjukkan, konsultan pengawas tak memiliki peran atau tak didengar oleh subkon di lapangan.
“Apapun rekomendasi konsultan pengawas tidak didengar.”
Sementara hasil temuan polisi, konsultan pengawas tidak memberikan persetujuan sebelum pekerjaan berjalan. “Ini menunjukkan ada standar prosedur operasi tak diikuti.”
Akibat lemahnya posisi konsultan pengawas di lapangan, pekerja kelelahan, tak ada yang mengawasi dan menyetujui proses konstruksi.
Untuk itu, kata Syarief, perlu pelatihan pengawas melalui subkon. Kalau subkon melihat pengawas kurang kompeten, subkon harus melaporkan kepada mainkon.
“Dengan rekomendasi KKK, bukan berarti selesai tapi bagaimana meyakinkan apa yang dibuat sudah sama-sama sesuai.”
Selain itu, pengguna jasa atau investor jalan harus ikut mengawasi tanggung jawab ini.
Kontraktor, katanya, tak boleh memaksakan bekerja hingga malam. Bekerja, katanya, sesuai kemampuan karena percepatan pembangunan bukan tanpa aturan, tetapi menyangkut aspek teknologi dengan tak mengurangi kualitas.
Jika kondisi percepatan membuat pekerja kelelahan, komite menilai itu di luar standar.
Dirjen Perkeretapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri sepakat pengguna jasa konstruski ikut bertanggungjawab untuk kerja dan keselamatan kosntruksi.
“Selain K3, kita juga bertanggungjawab terhadap keselamatan transportasi. Beban ini cukup penting karena kita juga bertanggungjawab terhadap pengguna transportasi nantinya,” Zulfikri.
Selain struktur, pengguna jasa konstruksi juga memperhatikan elektrifikasi–juga berisiko tinggi.
Jadi setelah ada moratorium, katanya, kementerian membina intensif lebih 640 kontraktor perkeretaapian di lima kota, yakni, Medan, Palembang, Jakarta, Semarang dan Surabaya.
Hingga kini, dia optimis proyek yang sempat terhenti seperti LRT Jakarta dan Sumsel tetap mencapai target pengoperasian Mei-Juni 2018 untuk keperluan Asian Games. Masa kritis pembangunan konstruksi perkeretaapian, kata Zulfikri, karena harus menyesuaikan jadwal kereta api, jadi hanya bisa tiga atau empat jam setiap malam.
“Selain itu, kita harus menyinkronkan konstruksi dengan fasilitas operasional lain yang sudah kita siapkan hingga bisa beroperasi sesuai prasarana yang dibangun. Ini justru lebih banyak menyita waktu untuk meyakinkan keselamatan perjalanan kereta api.”
Pengawas independen
Untuk menjamin perbaikan pengawasan pemerintah bersama semua BUMN karya sepakat pakai pengawas independen asal Perancis, Systra. Tugasnya, meninjau ulang dan membantu menyiapkan dokumen SOP dan fasilitas yang akan dibangun masing-masing kontraktor.
Selain itu, Systra juga diminta me-review manajemen quality, health, safety, security dan environment (QHSSE) dari setiap perusahaan termasuk organisasinya.
“Perusahaan itu sudah makin besar, sudah lama nggak review. Arahnya, semua direksi bertanggungjawab terhadap QHSSE,” kata Deputi Bidang Usaha Konstruksi Kementerian BUMN Achmad Bambang.
Selama ini, katanya, hanya salah satu direktur operasional yang bertanggungjawab terhadap QHSSE. Ke depan, pengawas K3 akan langsung di bawah direktur utama dan semua direktur operasional harus bertanggungjawab soal ini.
Lebih dari itu, Kementerian BUMN akan evaluasi direksi BUMN. BUMN pertama yang akan dirombak yakni PT. Waskita Karya yang memegang banyak proyek konstruksi yang alami kecelakaan kerja.
“Waskita sudah umumkan akan RUPS (rapat umum pemegang saham) pada 6 April,” katanya.
Akui lalai
Direktur PT. Waskita Karya M Choliq juga mengakui ada kelalaian dan meminta maaf kepada korban dan keluarga korban atas semua kecelakaan kerja yang menjadi tanggungjawab Waskita.
Choliq membenarkan, selama ini hanya satu direktur operasional yang bertanggungjawab atas QHSSE.
“Secara manajemen kita memang harus ditinjau ulang. Kita sadari Waskita size-nya memang lebih tinggi ketimbang dua, tiga tahun lalu,” katanya.
Tiga tahun lalu, kata Choliq, produksi Waskita sekitar Rp10-Rp15 triliun pertahun. Tahun 2017 produksi Rp45 triliun. Produksi naik 100% setiap tahun, namun tenaga kerja hanya naik 20-30%.
“Mungkin inilah kesalahan Waskita yang baru sadar setelah itu terjadi. Saat ini kami sedang evaluasi, sebetulnya kapasitas Waskita ini berapa sih? Untuk konstruksi optimalnya berapa?” katanya.
Dalam RKAP Oktober 2017, Waskita masih optimis punya target kontrak Rp70 triliun dengan produksi lebih Rp45 triliun.
“Kita kadang-kadang orang teknik sebagai kontraktor, ini di belakang kepala ini, sederhana. Kalau ingin jadi kontraktor besar pokoknya raih proyek sebanyak-banyaknya. Bukan untung. Tapi sediakan uang secukupnya. Kalau proyek banyak nggak ada duit nggak bisa juga. Jadi hal teknis dalam K3 mungkin terabaikan,” ucap Choliq.
Pasca evaluasi?
Pasca evaluasi, Syafief, Ketua KKK juga Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR) menegaskan, seluruh BUMN karya tak berkompetisi namun bermitra. BUMN karya harus saling mendukung dan saling kroscek jika ada tenaga yang kurang.
“BUMN karya juga harus meningkatkan disiplin dan komitmen dalam beberapa poin yakni perencanaan yang sudah disepakati harus jadi landasan kerja. Kalau ada perubahan harus disampaikan dan disetujui sebelum dilaksanakan. Komitmen sumber daya manusia atau personil, material, peralatan, metodologi dan K3,” katanya.
Konsultan pengawas juga harus selalu ada dan meningkatkan kompetensi.
Hal-hal di luar rekomendasi ini, seperti sanksi dan analisa lain tak jadi kewenangan komite. Sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 66/2018 komite bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan konstruksi yang diperkirakan memiliki potensi bahaya tinggi. Investigasi kecelakaan konstruksi dan memberikan masukan kepada menteri berdasarkan hasil evaluasi perencanaan terkait risiko kecelakaan konstruksi, pemantauan dan evaluasi, dan investigasi kecelakaan konstruksi.
Sementara kewenangan komite menurut keputusan menteri yakni memasuki tempat kerja konstruksi, meminta keterangan dari pihak terkait, meminta data berhubungan dengan tugas komite dan koordinasi dengan banyak pihak soal keselamatan konstruksi.
Hasil evaluasi 34 proyek infrastruktur
Foto utama: Setelah sembilan hari evaluasi, akhirnya Komite Keselamatan Konstruksi menyatakan, 34 dari 37 infrastruktur yang dievaluasi layak lanjut. Foto: Indra Nugraha/ Mongabay Indonesia
