Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan digelar 27 Juni 2018 di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Pesta demokrasi ini dinilai belum berimplikasi pada penyelesaian krisis ekologi dan masalah rakyat. Bahkan, khawatir melanggenggkan krisis sosial ekologis melalui penerbitan atau bagi-bagi izin tambang dan perkebunan. Untuk itu, masyarakat harus mewaspadai rekam jejak kandidat yang berpotensi memperparah krisis sosial ekologis.
“Para kandidat tak ada yang berbicara isu spesifik krisis dan masalah terkait sumber daya alam dan lingkungan. Dalam debat calon Gubernur Jawa Barat, misal, mereka cuma bicara soal kesehatan, pendidikan. Padahal, banyak sekali krisisi ekologis di Jabar,” kata Merah Johansyah, Koodinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).
Hingga kini, katanya, praktik ijon politik terus berlangsung antara pelaku bisnis dan politisi dalam pilkada. Para pebisnis menunggangi dan mengendalikan para kandidiat kepala daerah melalui pembiayaan pencalonan dan kampanye.
Para kandidat lantas menebus dengan jaminan politik pemberian maupun pengamanan konsesi perizinan.
Jatam memetakan, potensi ijon politik dalam pilkada di tujuh daerah kaya sumber daya alam.
Bagaimana hasilnya?
Kabupaten Dairi, Sumatera Utara
Dairi, sebuah kabupaten dengan wilayah berbukit, rawan longsor dan berada dalam pengaruh patahan renun rawan gempa. Sekitar 23,37% dikapling 36 konsesi pertambangan. Padahal, Dairi sudah dikenal dengan kenikmatan Kopi Sidikalang yang jadi ikon kabupaten.
Area produksi kopi robusta dan arabika tersebar di 13 kecamatan. Luas tanaman robusta 14.117 hektar dengan produksi 6.770,33 ton per tahun. Arabika seluas 5.771,5 hektar dengan produksi 2.639,05 ton per tahun. Sekitar 80% petani di Dairi adalah petani kopi.
“Sektor pertanian memberi sumbangsih ekonomi jauh lebih besar dibandingkan tambang. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto atau lapangan usaha-red) dari sektor tambang hanya 0,09% sementara pertanian 59%. Mengapa Dairi harus menggantungkan hidupnya pada tambang?” kata Merah.
Dua kandidat akan bertarung di Pilkada Dairi, Depriwanto Sitohang dan Azhar Bintang dengan dukungan Partai Golkar dan PAN, dengan Eddy Berutu dan Jimmi Sihombing didukung PDIP, Nasdem, Hanura, PKP dan Gerindra.
Saat ini, salah satu tambang milik Bakrie Group, PT. Dairi Prima Mineral (DPM) mengantongi kontrak karya tambang timah hitam di Pegunungan Desa Sopokomil seluas 27.420 hektar dan sudah dapat izin operasi produksi sejak Desember 2017. Konsesi ini akan beroperasi selama 30 tahun hingga 2047.
Konsesi perusahaan ini mengkapling hutan lindung seluas 16.050 hektar, hutan produksi terbatas (HPT) 7.480 hektar dan kawasan masyarakat 3.890 hektar.
“DPM mulai masuk dan mengambil alih lahan warga sejak 1998. Pengeboran eksplorasi berdekatan dengan sumber air warga. Akibatnya ketika terjadi pencemaran sumber air pada 2006 dan 2012 terjadi gagal panen,” katanya.
Untuk itu, perlu diwaspadai rekam jejak kedua pasangan calon. Depriwanto Sitohang adalah anggota DPRD Dairi dari Golkar dan anak dari Jhonny Sitohang, Bupati Dairi 2009-2014. Pencalonan dalam pilkada tahun ini membuat khawatir masyarakat terjadi politik dinasti.
Pasangannya, Azhar Bintang adalah kader PAN, mantan Ketua DPP PAN arahan Zulkifli Hasan, yang memberikan konsesi paling banyak selama jadi Menteri Kehutanan. Azhar juga dikenal dekat dengan wakil bupati sedang menjabat.
Eddy Berutu, kakak kandung Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu. Saudara perempuan, Jenny Lucia Beuru adalah anggota DPRD Sumatera Utara. Bersama rekan mereka mendirikan sejumlah perusahaan yang masih ada saat ini yaitu PT Juma Mentawai, PT Juma Beraspati Indonesia, PT Juma Wal Indonesia dan P Ture Ugari Nusantara. Sedangkan pasangannya, Jimmi Sihombing, anak Heiderson Sihombing, pengusaha pertambangan di Kalimantan. Jimmi adalah pengusaha pengadaan barang jasa pemerintah.
Kalimantan Timur
Catatan Jatam, dari luas 12,7 juta hektar Kaltim, saat ini 43% atau 5,3 juta hektar untuk pertambangan, 29% (3,7 juta hektar) untuk perkebunan.
“Pemerintah dan pemda telah jadi Kaltim makin terperosok dalam jebakan ketergantungan ekonomi pada pertambangan dan pertanian berbasis lahan skala besar,” ucap Merah.
Penguasaan ruang ini masih ditambah dengan izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu (IUPHHK) jika di-overlay semua perizinan dan konsesi jauh lebih besar dari luas provinsi.
Empat pasangan calon akan berkompetisi di pikada serentak yakni Andy Sofyan Hasdam (Golkar, Nasdem), Syaharie Joang dan Awang Ferdian Hidayat (Demokrat, PPP, PKB), Isran Noor dan Hadi Mulyadi (Gerindra, PKS, PAN), Rusmadi dan Safaruddin (PDIP, Hanura).
Jawa Barat
Empat pasangan calon akan maju dalam Pilgub Jabar. Dedi Mizwar dan Dedi Mulyadi (Demokrat, Golkar), Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum (Nasdem, PPP, PKB, Hanura), Sudradjat dan Akhmad Syaikhu (Gerindra, PKS, PAN), Tubagus Hasanuddin dan Anton Charliyan (PDIP).
Deddy Mizwar dan Ridwan Kamil, dua orang yang sebelumnya menjabat di lingkungan Jawa Barat. Bagaimana rekam jejak mereka?
Ketika Deddy Mizwar menjabat sebagai Wakil Gubernur Jabar, pemprov Jabar tak menyetop penerbitan IUP pertambangan dan alih fungsi lahan meski banyak bencana alam terjadi.
Bersama Ahmad Heryawan, Deddy menyetujui pembangunan Bandara Kertajati Majalengka yang menimbulkan sengketa lahan disertai kekerasan aparat terhadap masyarakat yang menolak alih fungsi lahan.
Ridwan Kamil semasa jabatan memimpin Kota Bandung, mengambil beberapa keputusan berisiko kerusakan lingkungan. Inisiasi pembangunan Bandung Teknopolis di Gedebage yang berfungsi sebagai kawasan parkir air dapat mengancam kehadiran banjir besar dan menggerus lahan sawah, kebun serta tegalan sekitar.
Berbagai masalah lingkungan di Jabar seperti mega proyek Meikarta yang terganjal izin lingkungan, sengketa petani Teluk Jambe dan PT. Pertiwi Lestari (di bawah Salim Group). Juga polusi PLTU Indramayu dan PLTU Cirebon yang mengganggu kesehatan dan mata pencaharian nelayan dan petani, tambang galian C yang merusak daerah aliran sungai, tambang karst yang bikin krisis air. Masalah-masalah ini sepi dari perdebatan kandidat Gubernur Jabar.
Nusa Tenggara Timur
Empat pasangan calon yang akan bertarung di Pilgub NTT yakni Esthon L Foenay dan Christian Rotok (Gerindra dan PAN), Viktor B Laiskodat dan Yoser Nae Soi (Nasdem, Golkar, Hanura), Marianus Sae dan Emi Nomleni (PDIP, PKB), Benny K Harman dan Benny A Litelnoni (Demokrat, PKP, PKS).
Chiristain Rotok pernah menjabat Bupati Manggarai selama dua periode (2005-2015). Semasa jabatan tercatat 22 IUP terbit. Pada 25 Maret 2015, koalisi masyarakat sipil anti korupsi sumber daya alam di NTT melaporkan Rotok ke KPK karena dugaan korupsi atas penerbitan izin tambang di kawasan hutan lindung Nggalak Regi kepada PT Sumber Jaya Asia, tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
Dampak tambang mangan ini, katanya, hutan tangkap hujan hancur, dua sumber air hilang, pencemaran pantai dan laut, tangkapan ikan berkurang dan masyarakat sekitar tambang terkena ISPA akut.
Pencalonan Viktor B Laiskodat di Pilgub NTT, Jatam menduga terkat kepentingan besar mulai dari pariwisata, hingga mengamankan investasi mantan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto. Investasi PLTU di kawasan Industri Bolok, Kupang Barat, pembangunan hotel di Pantai Pede, Labuan Bajo dan industri garam.
Jawa Tengah
Jateng akan jadi barometer pileg dan pilpres 2014. Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, menang mutlak di Jateng dengan 66,65% suara.
“Masalah pertambangan dan krisis air bersih membayangi provinsi ini untuk segera dituntaskan para kandidat,” katanya.
Jateng punya 19 izin tambang aktif, 128 izin CnC habis masa berlaku dan 14 izin non CnC. Dari semua perizinan beberapa dimiliki perusahaan besar seperti Holcim Indonesia (Cilacap), Semen Grobogan (Grobogan), Semen Gresik (Rembang), Sinar Asia Fortuna (Rembang), dan Ultratech Mining Indonesia (Wonogiri).
Ganjar Pranowo, gubernur petahana akan maju kembali dalam pilgub bersama Taj Yasin Maimoen (PDIP, Golkar, Demokrat, PPP dan Nasdem). Ganjar akan bertarung melawan Sudirman Said, mantan Menteri ESDM, bersama Ida Fauziyah.
Catatan penting buat Ganjar, kata Merah, hingga kini PT. Semen Indonesia, menambang karst dan membangun pabrik semen di Rembang.
“Posisi dan sikap Ganjar Pranowo selama ini selalu di pihak Semen Indonesia. Sementara rakyat di Pegunungan Kendeng berjuang sendirian,” katanya.
Sudirman said-Ida dinilai bukan kandidat bersih karena dukungan Partai Gerindra, di mana Prabowo Subianto, Ketum Gerindra , punya banyak perusahaan bidang kehutanan, kertas dan bubur kertas, sawit, tambang batubara dan perusahaan jasa.
Semua perusahaan berada di bawah naungan Nusantara Energy group. Perusahaan yang berdiri sejak 2001 dan muncul dalam Paradise Paper,-bocoran data yang memuat rincian keuangan orang-orang kaya yang berinvestasi dengan pajak rendah atau bahkan tanpa pajak.
Sumatera Selatan
Empat kandidat akan bertarung di Pilgub Sumsel. Sejumlah proyek infrastruktur harus jadi perhatian kandidat pilgub Sumsel seperti, proyek jalan tol lintas Sumatera, Light Rail Transit (LRT), PLTU, dan pembangunan transmisi.
Saat ini, Sumsel, ada 268 perusahaan sawit dengan izin lokasi 2.591.449 hektar, IUP 1.637.820 hektar, HGU 588.890 hektar, tani inti 650.394 hektar, plasma 293.044 hektar dan tani swadaya 174.059 hektar. Sumsel juga punya 171 IUP batubara, total konsesi 989.834 hektar, sebanyak 240.502 hektar di kawasan hutan.
Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur punya 378 IUP. Sejak terbit Kepmen ESDM No 1204/2014 tentang penetapan wilayah pertambangan Jawa dan Bali, pesisir Jatim makin terancam.
Pertambangan mineral diproyeksikan ke selatan Pulau Jawa termasuk Jatim. Karena itu, jalan lintas selatan jadi prioritas utama pembangunan infrastruktur Jatim.
Khofifah Indar Parawansa, mundur dari jabatan Menteri Sosial, akan maju bersama Emil Dardak dengan dukungan Partai Demokrat, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura dan PAN. Khofifah pernah dua kali maju dalam pilkada Jatim sebagai calon gubernur, 2008 dan 2013, namun kalah. Selain pernah jadi anggota DPR, Khofifah juga jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan (1999-2001), Kepala BKKBN dan Ketua Muslimat Nahdatul Ulama.
Calon wakil, Emil Dardak adalah cucu Mochamad Dardak, salah satu kyai NU. Emil merupakan Bupati Trenggalek sejak 2016.
Pasangan lawan, Saifullah Yusuf atau dikenal dengan Gus Ipul merupakan Wakil Gubernur Jatim dua periode mendampingi Gubernur Soekarwo.
Kali ini, dia maju sabagai calon gubernur bersama Puti Guntur. Puti Guntur adalah anak Guntur Soekarno Putra, anak mantan Presiden Soekarno. Kini Puti anggota DPR dari PDIP.
Izin beterbitan
Tahun 2017-2018, menjadi tahun marak mengeluarkan IUP. Setidaknya ada 170 IUP terbit sejak awal 2017 hingga Februari 2018.
Catatan Jatam, dari 7.180 (82,4%) dari 8710 IUP, berada pada 171 lokasi pilkada 2018. Sebanyak 4.290 IUP berada di 17 provinsi pilkada (49,2%) dari seluruh Indonesia.
Jatam meminta, KPK dan penegak hukum segera menindaklanjuti temuan-temuan ini dan menghentikan atau mencabut semua izin pertambangan yang keluar dan terindikasi terkait atau sumber pembiayaan atau pendanaan pilkada. Jatam juga meminta KPU menganulir kandidat yang gunakan dana atau biaya terbukti dari penghancuran alam dan lingkungan.
“Kami mendukung KPK terus memberantas korupsi. Justru harus digalakkan tahun politik ini. Kami menolak usul pemerintah untuk penghentian penegakan hukum kepala daerah yang terjerat korupsi,” katanya.
Jatam mengajak tak berpartisipasi pada pilkada serentak jika tak ada jaminan perlindungan hukum berkeadilan terhadap krisis sosial ekologis, seperti penggusuran kebun, sawah, kawasan masyarakat adat dan seluruh alat produksi rakyat. Terutama, di kawasan pangan dan tangkapan air yang selama ini jadi sumber kehidupan.
“Perlu ada langkah hukum berkeadilan untuk pemulihan hak rakyat atas penghancuran dan penyerobotan yang terjadi,” katanya.
Korupsi kepala daerah
Ijon politik makin terbukti dengan banyak kasus kepala daerah tertangkap KPK. Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama 2010-2018, ada 242 kepala daerah jadi tersangka korupsi. Bahkan dalam rentang Januari-Februari 2018, ada delapan kepala daerah ditindak KPK. Lima antara lain, mencalonkan diri pada pilkada 2018.
“Kasus yang melibatkan kepala daerah 2018 ini disebut-sebut untuk mendanai pilkada berbiaya tinggi,” kata Donal Fariz dari ICW.
“Sumber uang yang dihimpun paling sering dari petahana,pada tahun keempat atau kelima dari mana? Dari daerah kaya sumber alam, pengadaan barang dan jasa atau lelang jabatan. Cukong politik yang mengijon. Semacam pasca bayar. Terpilih, kemudian tagih konsesi,” katanya.
Di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil, Kiara mencatat, ada tiga proyek berpotensi ijon politik. Pertama, proyek reklamasi pada 37 wilayah pesisir. Kedua, proyek pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di 21 wilayah pesisir. Ketiga, proyek pembangunan pariwisata dengan basis investasi tanpa memperhatikan masyarakat pesisir.
“Sejak rangkaian pilkada 2018 berlangsung tak ada calon kepala daerah berani menolak proyek-proyek bermasalah,” kata Tigor Hutapea dari Kiara.
Padahal, katanya, banyak proyek pesisir ini yang bawa dampak buruk seperti masyarakat kehilangan akses melaut dan tergusur dari sumber kehidupannya. Juga, merusak ekosistem pesisir, meningkatkan kemiskinan, merusak sumber daya air di kawasan pantai reklamasi dan meningkatkan abrasi maupun banjir.
Sementara KontraS melihat momen politik elektoral hanya jadi ajang perebutan kekayaan bagi segelintir elit. Pengekangan hak kebebasan berekspresi dan hak atas informasi sangat rawan.
“Hak dasar ini yang menjadi batu penjuru bagi hak-hak lainnya baik hak sipil politik, maupun hak ekosop (ekonomi sosial dan politik-red),” kata Putri Kanesia dari KontraS.
Hilangnya hak-hak ini menutup peluang masyarakat untuk memantau kekayaan daerah yang ada.
KontraS juga menyoroti, calon tunggal marak dan keterlibatan kandidat dari TNI atau Polri aktif.
Ada tiga kabupaten dan delapan kota dengan calon tunggal, dan tiga provinsi serta empat kabupaten dengan kandidat dari anggota Polri. Ada dua provinsi dan tiga kabupaten serta satu kota terdapat kandidat dari anggota TNI.
Foto utama: Hulu Sungai Sehile atau barat dari bentang alam Sehile, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, sebagian sudah tokak oleh penambangan batubara. Penambangan batubara ini di dekat hutan lindung Bukit Sehile dan Suaka Margasatwa Isau-Isau Pasemah. Foto diambil dari Bukit Besak pertengahan April 2017 lalu . Di tahun politik, izin-izin bisnis ekstraktif cenderung marah keluar hingga mengancam lingkungan dan manusia. Foto Ahmad Supardi/ Mongabay Indonesia
