Masyarakat Sumatera Selatan yang merupakan para pemilih dalam pemilihan kepala daerah, diminta untuk lebih teliti melihat latar belakang calon kepala daerah yang akan dicoblos akhir Juni 2018 ini. Terutama track record sang calon dalam memberikan perizinan sumber daya alam.
“Pembangunan di Sumatera Selatan harus dipimpin orang yang peduli lingkungan hidup. Bukan orang yang banyak masalah dengan kerusakan lingkungan,” jelas Muhaimin dari Pilar Nusantara Sumsel dalam gelaran diskusi bersama Mongabay Indonesia di Palembang, Kamis (7/6/2018).
Menurut Muhaimin, masyarakat sebetulnya dapat dengan mudah melihat latar belakang calon pemimpin tersebut, terutama terkait isu sumber daya alam. Misal, bagaimana izin seperti tambang atau perkebun diberikan. Lalu, bagaimana pembangunan di daerah yang dipimpinnya selama inj, jika sebelumnya menjabat bupati, wali kota atau gubernur, apakah bermasalah dengan lingkungan hidup atau tidak.
Hasil investigasi PINUS Sumsel saat penataan izin pertambangan minerba pada Korsup KPK 2014-2016 menunjukkan, sebagian besar IUP pertambangan yang non-CNC berkolerasi dengan kandidat pemimpin saat ini, ketika dia menjabat di wilayahnya. “Kita harus mencermati bersama,” terangnya.
Baca: Apakah Gubernur Sumatera Selatan yang Baru akan Peduli Program Hijau Berkelanjutan?
Sementara Zoological Society of London (ZSL), NGO berkantor pusat di London, merespon Green Growth di Sumsel, yang merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam pelestarian lingkungan hidup secara global.
Respon ini diwujudkan dengan memelopori terbentuknya kemitraan dalam menjalankan proyek Green Growth atau pembangunan hijau berkelanjutan bermama KOLEGA Sumsel. Namun saat ini, masih dibutuhkan upaya pemahaman berbagai pihak. Termasuk, pemimpin Sumsel yang baru, akan pentingnya Green Growth saat ini dan mendatang.
Kenapa? “Apa yang dilakukan pemerintah Sumsel dengan memilih Green Growth merupakan langkah baik. Sebab, tidak banyak negara yang punya komitmen tersebut. Peluang ini harus disadari pemerintah, privat sektor, dan masyarakat,” kata Garuda Parampara Yuda dari ZSL Indonesia dalam diskusi yang sama.
Kata kuncinya adalah partnership. Prinsih ini perlu dipahami bersama. Enabling conditions menjadi penting sekarang, salah satu bentuknya adalah kelembagaan pengelola Green Growth yang di dalamnya ada pemerintah, private sector, dan masyarakat. “KOLEGA Sumsel, tanpa kelembagaan yang berprinsip kebersamaan akan susah terwujud cita-cita Green Growth,” ujarnya.
Pertanyaan selanjutnya, apa hanya sebatas memahami prinsip kebersamaan, kelembagaan akan mampu menjalankan Green Growth? “Saya pikir tidak. Pemerintah, private sector, dan masyarakat memiliki ketimpangan kapasitas serta sumber daya. Contoh kemampuan masyarakat desa tidak akan sama dengan sektor privat. Padahal konsep kemitraan, semua kelompok di dalamnya harus sama kuat,” jelasnya.
Terakhir, masalah pemetaan kelemahan dan kelebihan pemerintah, private sector, dan masyarakat untuk sama sejajar mengelola Green Growth harus dilakukan.
Baca: Gambut Rusak, Inilah Dampak Nyata yang Dirasakan Masyarakat Palembang
Dimaknai mendalam
Yusuf Bahtimi, peneliti yang beberapa waktu lalu kerja bersama CIFOR di Kabupaten OKI mengatakan, apakah Green Growth bertujuan menjaga pemanfaatan sumber daya alam tidak melebihi ambang batas resiliensi dan resistensi ekosistem? “Jika ya, menurut saya Green Growth harus dimaknai lebih mendalam.
Tugas Gubernur Sumsel selanjutnya adalah membawa arah kebijakan lebih mendalam. Dalam artian pengelolaan sumber daya alam harus mengikuti potensi dari kondisi asli suatu bentang lahan. Pengelolaan ini mengikuti lanskap alam dalam proses mencapai kemakmuran ekonomi. Bukan sebaliknya, semisal memaksakan introduksi suatu komoditas yang memang tidak cocok untuk bentang lahan.
“Artinya, pengelolaan yang selaras dengan kondisi asli bentang alam akan membawa kemakmuran dalam konteks ekonomi dan ekologi. Kalau ditarik menggunakan benang sejarah, kira-kira konsep Taman Sriksetra bisa dijadikan acuan tersebut,” tandasnya.
