Tag Archives: amdal

Amdal Kereta Api Cepat Bandung-Jakarta Dinilai Banyak Kelemahan

Penandatanganan perusahaan patungan kereta api cepat Indonesia-China pada Oktober 2015. Groundbreaking sudah mau mulai 21 Januari 2016, sedang Amdal masih belum selesai. Dokumen yang ada banyak tak jelas. Foto: dari BUMN.go.id

Penandatanganan perusahaan patungan kereta api cepat Indonesia-China pada Oktober 2015. Groundbreaking sudah mau mulai 21 Januari 2016, sedang Amdal masih belum selesai. Dokumen yang ada banyak tak jelas. Foto: dari BUMN.go.id

Rapat tim teknis memberikan banyak catatan guna perbaikan Amdal kerta api cepat Bandung-Jakarta, seperti tempat groundbreaking, Walini, merupakan daerah tangkapan air, maupun rawan longsor, dan banyak data dan informasi belum lengkap. Tim teknis menilai dokumen Amdal tak jelas dan banyak kelemahan.

Rencana peletakan batu pertama (goundbreaking) pembangunan kereta api cepat Bandung-Jakarta,  21 Januari ini. Namun, hingga kini, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), belum selesai. Bahkan, dalam rapat pembahasan dokumen Amdal, tim teknis, menemukan banyak kelemahan.

Kereta cepat ini dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), patungan Indonesia dan China. Indonesia lewat konsorsium BUMN yakni, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Perkebunan Nasional VIII. Sedang China dari Railway International Co. Ltd,–perusahaan kereta api dengan mayoritas saham BUMN China yaitu China Railway Engineering Corporation. Joint Venture Agreement Signing High Speed Railway of Jakarta-Bandung pada Jumat (16/10/15) di Hotel Pullman Jakarta.

Widodo Sambodo, Direktur Kemitraan Lingkungan Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) dalam rapat teknis pembahasan Amdal di Jakarta, Senin (18/1/16) mengatakan, proses Amdal berjalan sangat cepat tetapi banyak kelemahan.

“Apa perlu kita buru-buru mengesahkan Amdal ini hanya untuk kepentingan administrasi? Kalau tujuan teknis kok kelihatan tadi banyak sekali catatan saya.Teknologi yang akan dibangun ini apa? Tipe konstruksi kereta api cepat juga harus diperhatikan,” katanya.

Dia menolak Amdal yang disusun tim pemrakarsa mega proyek itu karena Walini yang akan jadi tempat groundbreaking daerah tangkapan air.

“Disana ada waduk untuk PLTA dan irigasi. Apabila terganggu nanti bagaimana? Solusi bagaimana? Ini jelas terancam.”

Apalagi disitu ada potensi longsor juga. Di Walini, satu km dekat dengan Waduk Jatiluhur. “Itu belum dijelaskan dalam Amdal. Kalau Walini dibangun, catchment area akan terganggu. Air yang ke Jatiluhur dari Citarum juga akan terganggu.”

Jika sudah begitu, Karawang yang sebagai lumbung padi juga akan terganggu. Sebab, katanya, Walini merupakan sumber air pertanian. Jika PLTA terganggu, bisa saja pasokan listrik sama-sama terganggu.

“Disitu dijelaskan jalur mengikuti ruas tol? Itu ruas yang mana saja? Kalau ruas dari sini sampai Karawang, iya. Tapi sebelah selatan bagaimana? Banyak mengorbankan lahan sawah.”

Menurut dia, proses Amdal seharusnya teliti. Minimal dalam dua musim hingga bisa diteliti dampak lingkungan yang akan terjadi saat kemarau, maupun penghujan.

“Jadi syarat data harus lengkap. Data sosial, ekonomi, teknis kegiatan maupun teknis ekologi. Kimia, flora fauna, hidrologis, geologi, lingkungan harus lengkap.”

Tak hanya itu, teknologi yang akan digunakan kereta cepat juga belum jelas. “Apakah memakai kecepatan 300 km, 200 km atau 100 km per jam? Sebab keputusan kecepatan kereta juga akan berpengaruh pada sarana dan prasarana yang tiap kecepatan jelas berbeda,” katanya.

Dalam dokumen, katanya, tak jelas, mau membangun kereta api kecepatan berapa km. “Bandung-Jakarta itu 140 km mau dioperasionalkan berapa jam? Apakah kecepatan 300 km per jam berarti hanya setengah jam? Gak mungkin. Artinya itu kalau mau dibangun begitu, jalan itu harus lurus terus kayak runway pesawat. Karena begitu diprogram akan melesat. Saat belokan, akan berisiko. Kapan mau belok, kapan memasuki tunnel, kapan mau flat, itu teknologinya berbeda.”

Pembangunan kereta dengan kecepatan ratusan km per jam itu berteknologi tinggi dan berisiko tinggi. Di dokumen amdal detil teknis tak ada sama sekali.

“Kecepatan di ruas mana, pelambatan di titik mana tak jelas. Detail teknis tak ada. Maka saya bilang kalau ini hanya untuk mengejar administrasi izin saja, sok aja (silakan). Saya sebagai penilik gak ikutan,” katanya.

Amdal, katanya kajian yang harus penuh keilmuan. Pengumpulan data tak bisa serampangan.

Dodo mengaku baru 10 hari mendapatkan dokumen kerangka acuan Amdal itu. Masukan-masukan sudah disampaikan tetapi dalam dokumen ini, belum terjawab.

“Mereka baru memberikan kerangka acuan, itupun masukan belum dijawab, sudah keluar dokumen Amdal. Harusnya masukan dijawab dulu. Kenapa harus buru-buru digelar sidang?”

Walini, yang akan dijadikan tempat groundbreaking kereta api cepat Bandung-Jakarta. Sumber: Google

Dia juga mengungkit soal pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan kereta cepat itu. Dalam dokumen Amdal tak dijelaskan.

“Meski sekarang proses tak begitu lama. Begitu dikaji tim KLHK, si pramkarsa ada pilihan yang ditentukan, ini baru bisa cepat. Tapi saya belum dengar mau dimana lokasi pinjam pakai. Ini terlalu terburu-buru,” katanya.

Dia sebagai anggota penilik Amdal menyatakan ketidaksetujuan. “Saya gak tanggung jawab. Mau diterusin sok. Tapi saya menyatakan tak layak lingkungan. Kalau ada yang mengatakan layak, buktikan dimana layaknya?”

Kesempatan sama, Sarmauli Pangaribuan, Direktorat Penataan Kawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN mengatakan, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten masih membutuhkan payung hukum. Seluruh trase itu harus sudah jelas hingga bisa revisi tata ruang.

“Berdasarkan informasi BNPB, Jawa Barat ini rawan longsor. Pergerakan tanah sangat rentan. Soal mitigasi kerawanan bencana harus dieperhatikan.”

Jadi, katanya, perlu kepastian trase lebih akurat dari pemrakarsa terutama letak stasiun dan teknologi. “Bukan lintasan kereta api saja. Harus jelas integrasi transportasi di sekitar untuk mendukung kereta api cepat itu sendiri.”

Kereta api cepat, katanya, energi bersumber dari listrik, harus jelas pula peta jaringan energi. Apalagi listrik sangat besar sekitar 60-80 MW. Di dokumen Amdal belum ada.

“Kebutuhan listrik masyarakat di Jabar masih belum bisa tercukupi. Ditakutkan nanti dengan kereta api cepat ini menyedot energi hingga masyarakat kekurangan listrik,” katanya.

Mengenai posisi waduk melintasi PLTA juga harus diperhatikan. “Apakah sudah mendukung atau belum. Perlu perencanaan sangat matang.”

Juga soal melintasi cekungan air, kita melihat dari sisi jaringan sumber air baik dari waduk atau sungai supaya pemerintah daerah bisa membuat zonasi khusus untuk itu. ”Tolong dibuat tabel informasi terkait dengan lintasan yang dilaluinya. Kawasan apa saja? Ini terkait pembebasan lahan.”

Instruksi Presiden Joko Widodo, Gubernur dan Bupati Jabar menyesuaikan RTRW, namun, kata Pangaribuan, sulit jika zonasi belum jelas.

“Kita mengikuti instruksi itu. Hanya apa yang mau kita sesuaikan jika rencana pemrakarsa sendiri belum memberikan masterplan valid? Kalau susah ada, baru kita bisa memerintahkan kepada pemda kabupaten atau kota menyesuaikan tata ruang. Misal, kawasan mana yang dilewati dan lain-lain.”

Dia meminta, pemrakarasa menetakan wilayah lintasan. Bukan hanya peta indikatiftetapi sangat informatif.

Pangaribuan  menolak anggapan menghalangi dan menghambat perencanaan. Pembangunan kereta api cepat, katanya, disambut baik tetapi harus memperhatikan lingkungan.

Dia mengatakan, dokumen Amdal pemprakarsa dari segi teknis belum bagus. “Belum layak. Apalagi latar belakang hanya mengatakan berdasarkan Instruksi Presiden. Jadi mereka belum penilaian pengembangan wilayah. Apa sih urgensi kereta api cepat ini? Apakah karena sistem transportasi belum memadai hingga harus dibangun itu? Pertimbangannya bagaimana?”

Meski begitu, payung hukum terus disiapkan lintas kementerian dari ATR, Kemenko Perekonomian sampai KLHK. “Tak hanya satu kementerian. Ada koordinasi antarkementerian.”

Rapat teknis itu kali kedua dia ikuti. Rapat serupa seminggu lalu. Meski begitu, masukan yang disampaikan, tak ada perbaikan dalam dokumen yang disampaikan sekarang.

Kardono, Pakar Udara dan Kebisingan mengatakan, data Amdal seharusnya bisa di-overlay dengan tata guna lahan hingga lima stasiun terlihat. “Dari sisi jalur harusnya di-overlay dengan potensi-potensi yang menyebabkan kebisingan dan udara. Di dokumen ini rona lingkungan ambang kualitas udara kebisingan, tidak pas. Karena data titik-titik pintu tol. Saat mengestimasi dampak, itu rona lingkungan semua sudah di atas baku mutu. Harus dilihat sepanjang jalur. Bukan hanya lalu lintas.”

Dia menyarankan, Amdal dilengkapi pengukuran yang mewakili jalur dan stasiun yang akan dibangun. “Lingkupnya katakanlah dari kegiatan transportasi. Material gak jelas. Kalau ia masuk kan gak semua titik itu akan berdampak. Hanya yang dilewati.

Hingga disimpulkan gak ada dampak. Kalau beroperasi di dekat pemukiman, lain. Kegiatan sama belum tentu menimbulkan dampak sama,” katanya.

Dari segi aktivitas perawatan kala kereta api cepat sudah beroperasi juga tak jelas dalam dokumen.“Ini alasan kualitas udara saat perawatan mana? Apakah dari gerakan motor, jalannya? Belum sampai kesitu. Karena ini jalan panjang. Beda dengan perusahaan pabrik atau tambang. Kita seakan-akan menggeneralisir semua kegiatan.”

Pakar Kualitas Air Linawati Harjito juga mengatakan hal serupa. Dokumen Amdal belum ada perbaikan. “Belum ada informasi sebetulnya air IPAL akan masuk ke sungai mana? Seluruh sungai ini ternyata sudah tercemar. Ada indikasi limbah domestik yang apakah akan ditambah dengan air di IPAL ini? Ada juga berasosiasi dengan limbah B3. Sebenarnya ini yang perlu dipastikan,” katanya.

Kalau ada yang akan masuk ke sungai yang tercemar, harus dipastikan dalam Amdal hingga tak memperparah kualitas air.

“Datanya belum ada. Ini menggunakan data sekunder 2014. Kalau memang tidak terkait sungai tercemar, mohon dipastikan. Pastikan juga tidak berdampak penting bagi kualitas air.”

Soal kualitas air tanah juga belum sepenuhnya rinci. Kalau memang masyarakat tak terkait dengan ini, harus dinyatakan dalam Amdal hingga jelas.

“Data pendukung kurang. Lebih bagus kalau ada skematik diagram terkait dampak kualitas air apa saja. Badan penerima apa saja,” katanya.

Bahkan dia meminta PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) membuat kajian berdasarkan sampel air tanah yang ada dan menggunakan data baru. “Ini penting dilampirkan dalam Amdal. Metode perhitungan juga harus diperbaiki.”

Dari aspek sosial, akademisi Universitas Indonesia Dodi Prayogo menambahkan, Amdal seharusnya jelas menyebut berapa banyak warga yang akan terdampak proyek ini. Termasuk antisipasi dampak kehilangam sumber mata pencaharian.

Ary Sudyanto, Direktur Pengendalian Dampak Lingkungan Kegiatan Usaha KLHK yang memimpin rapat mengatakan, pembahasan kali ini untuk memberikan informasi sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.

“Sekarang pemrakarsa harus memperbaiki masukan komisi. Ada perwakilan dari dari DKI, Jawa barat serta sembilan kabupaten kota yang dilalui. Kemudian wakil-wakil dari yang terkena dampak seperti pangguna jalan tol, kawasan hutan, industri, mungkin ada pabrik yang juga kelewatan serta masyarakat terkena dampak juga LSM.”

Dia berharap, pemrakarsa segera memperbaiki Amdal dengan tetap menjalankan prosedur. “Jadi semua prosedur lakukan dulu, sekarang pemrakarsa harus bekerja keras memperbaiki semua yang tadi disarankan. Mereka harus memperbaiki dalam waktu kurang dari 24 jam.”

Meski dari jawaban pemrakarsa dan konsultan, sebenarnya material sudah ada. “Kami tidak memutuskan di sini. Bukan kami, ini hanya memberikan informasi. Jadi, saat ibu Menteri mengambil keputusan semua data, informasi dan bahan pertimbangan sudah ada.”

Ary membenarkan, pembahasan Amdal kereta cepat sangat singkat. Proposal Amdal masuk 31 Desember lalu.

Berjanji perbaiki

Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan mengakui banyak masalah teknis harus dilengkapi dalam penyusunan Amdal.

“Prosedur biasa memang lama. Kita yang nyusun juga banyak. Jelas masukan dari para pakar harus kita lengkapi. Memang banyak dokumen sebenarnya sudah ada tapi karena harus kerja cepat, masih ada dokumen teknis belum kita masukkan. Kita akan lengkapi,” katanya.

Dia berjanji memproses Amdal sesuai tahapan. “Kalau dilihat proses cepat sekali tapi tak melanggar hukum. Memang belum sempurna. Saya dapat amanah jangan sampai melanggar aturan.Kekurangan masih bisa disempurnakan. Kita taat aturan.”

Meski terkendala Amdal, dia optimistis groundbreaking berjalan sesuai rencana. “Mohon doa restu, mudah-mudahan groundbreaking 21 bulan ini. Perintah Bapak Presiden.”

Kisah Keringnya Wajah Warga Ketika Jatigede Basah

Tak biasanya barisan blokade polisi berjaga di setiap pintu masuk kawasan Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat. Tidak sembarangan orang bisa memasuki area tersebut. Dari mulai pagi buta sampai embun pagi hilang pengamanan masih tetap berlaku.

Warga masyarakat menyemut dan berkumpul seantero wilayah dekat kawasan waduk. Mereka mengajak sanak sodara dan membawa bekal nasi bersama temannya yang dibungkus dengan rapih, seperti sedang mengikuti piknik yang bisa bikin hidup asyik. Adapula warga yang masih melakukan aksi pembatalan penggenangan waduk. Namun, tak berlangsung lama karena jumlah massa tak sebanding dengan banyaknya aparat dari TNI, Polri dan Satpol PP.

Warga berfoto saat peresmian Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin, (31/08/2015). Banyak dari mereka yang sengaja datang hanya untuk menyaksikan pengisian air tahap satu. Foto : Donny Iqbal

Warga berfoto saat peresmian Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin, (31/08/2015). Banyak dari mereka yang sengaja datang hanya untuk menyaksikan pengisian air tahap satu. Foto : Donny Iqbal

Rupanya Senin (31/08/2015) itu adalah hari pertama peresmian penggenangan air yang sudah sering meleset dari jadwal yang ditentukan. Banyak poster yang bertuliskan “Selamat datang Presiden Jokowi” bertebaran sepanjang jalan menuju pintu air Waduk Jatigede.

Sayang, Presiden tak hadir hanya di hadiri Aher, sapaan Gubernur Jabar Ahmad Heriawan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Eki Setiawan, Wabup Sumedang. Dalam acara seremonial itu, kerumunan manusia mengalahkan banyaknya air yang akan menggenangi kawasan tersebut.  Pasukan pengamanan terus disiagakan untuk kelancaran acara yang dibuka tepat pukul 10.00 WIB.

“Pembebasan lahan secara tuntas sudah diputus, yang sudah sepakat pun pemerintah sudah sangat berbuat baik lebih banyak lagi. Karena sesungguhnya sebagian masyarakat itu sudah tidak mempunyai hak apa – apa lagi, karena mereka sudah dibeli tuntas oleh pemerintah saat tahun 2000. Tapi setalah beberapa lama masyarakat mengaku masih sulit mencari tempat tinggal baru, pemerintah kasih lagi santunan per orang Rp29 juta. Kalau masyarakat bisa merencanakan dengan baik, ketika ada uang penggantian pasti mereka sudah membeli lahan ditempat lain,” kata Aher  dalam pidatonya sebelum melakukan penekanan tombol tanda mulainya penggenangan.

Cerita Rohanah

Mentari mulai menampakan wujudnya dari timur kota tahu, Sumedang, Senin (01/09/15). Kali ini sinarnya lebih menghangatkan suasana hati pribumi kawasan Jatigede yang nantinya akan menjadi waduk terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Jatiluhur,  Purwakarta. Namun, tak begitu dengan Rohanah (57) warga Desa Cipaku, Cisitu, Sumedang. Perempuan yang mamasuki usia senja mengaku sudah pasrah dan letih, terlihat dari rambut yang memutih serta kulit keriput yang tidak bisa ia tutupi.

Setiap hari ia membuka warung sederhana, menjajakan barang pokok serta masakan khas sunda yang disajikan di depan rumahnya. Para pelanggannya kini berkurang drastis yang takala Jatigede sudah mulai digenangi. Padahal menurut pengakuanya ketika pagi datang tetangga selalu berkumpul berbelanja keperluan dapur disambung dengan bercengkerama ramah ala tetangga dan telah menjadi pemandangan yang khas dari masyarakat pedesaan. Tetapi kini, satu persatu dari warga di Kampung Cipaku kian sepi ditinggalkan penghuni dusun.

Proses pembangunan waduh Jatigede yang mendapatkan penolakan ribuan warga desa. Sampai saat ini proses ganti rugi lahan belum selesai, padahal waduk tak lama lagi mulai penggenangan. Foto: Indra Nugraha

Proses pembangunan waduh Jatigede yang mendapatkan penolakan ribuan warga desa. Sampai saat ini proses ganti rugi lahan belum selesai, padahal waduk tak lama lagi mulai penggenangan. Foto: Indra Nugraha

Ingatan masih belum hilang dari benak Rohanah yang lahir tahun 1958 silam. Ia membawa kami mamasuki lorong waktu lewat untaian kata yang keluar dari mulutnya meskipun giginya tak secantik saat gadis dulu. Ia tak menyangka akan terjadi seperti sekarang ini, raut mukanya seketika menyimpul menandakan kesedihan mendalam di hati.

“Grubug.. jeglug.. jeglug..,” suara mobil ranger polisi melawati jalanan berbatu persis di depan rumah Rohanah, kami menanyakan kepadanya, (manarik nafas) “Itu mobil yang mengerikan bagi saya, mobil itu membawa perabotan warga agar segera pindah dari sini,” katanya pelan.

Suasana pun kembali hening, dan tak ada orang yang singgah ke warungnya lagi hanya ada orang yang lalu – lalang menggunakan sepeda motor saja. Ketika kami menanyakan rencana pindah rumah, ia mengatakan Cipaku bukan hanya sekedar kampung baginya, tetapi Cipaku merupakan tempat kelahiran orang tua dan leluhurnya.

Dengan mata yang mulai berkaca – kaca ia melanjutkan, untuk pindah pun ia masih belum tahu kemana dan akan menetap dimana, uang konpensai tunggul orang tuanya (ganti rugi pada tahun 1984) sebesar Rp. 122juta pun belum diproses oleh pengadilan dan untuk biaya pindah dari pemerintah sebesar Rp. 29 juta per kartu keluarga (KK) pun belum juga ada digenggamannya. Rohinah adalah salah satu dari warga Cipaku dari jumlah 1200 KK yang belum terselesaikan sejumlah 700 KK.

Sekolah Tenggelam

Ganti rugi yang belum terselesaikan antara lain bangunan 22 SD, 3 SLTP, 40 mesjid, 45 mushola dan 33 posyandu. 26 desa dari 4 kecamatan di kabupaten Sumedang yang akan tenggelam dan belum jelas konpensasinya, dua diantaranya di desa Cipaku yaitu SDN Cipaku dan SDN Sadang.

Sekolah Dasar Negeri Jemah yang akan tenggelam tergenangi air dalam waktu 55 hari peresmian Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat pada Senin (31/08/2015). Foto : Donny Iqbal

Sekolah Dasar Negeri Jemah yang akan tenggelam tergenangi air dalam waktu 55 hari peresmian Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat pada Senin (31/08/2015). Foto : Donny Iqbal

Tisah Nursaidah (55) seorang guru yang sudah mengabdikan seluruh hidupnya dengan mengajar di SDN  Sadang selama 32 tahun. Pengabdiannya sebagai guru  justru terganjal perencanaan pembangunan yang sudah lama dirancang pada tahun 1964  oleh pemerintah. Nasib Tisah sama dengan 5 PNS dan 3 tenaga pengajar pembantu yang mengabdikan hidupnya untuk mendidik anak – anak yang akan menjadi penerus bangsa tersebut.

“Cangkul – cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita,” petikan lirik lagu menanam jagung karya Bu Sud itu terdengar menggema di SDN Sadang yang berjarak 300 meter dari aliran sungai Cimanuk yang kami temui Selasa ,(02/09/15). Terdapat 96 siswa yang masih bersekolah disana ,dengan wajah lugu dan polos tak tahu apa – apa. Mereka hanya tahu soal uang jajan untuk berangkat ke sekolah kemudian belajar dan bermain sampai bahagia itu menjadi rutinitas mereka.

Kami mengintip dari balik jendela , memposisikan diri hanya sebagai penonton saja. Terlihat tindak – tanduk  mereka seakan tak miliki beban berarti, padahal mereka adalah korban dari pembangunan yang suatu saat nanti diharapkan akan memberi manfaat untuk orang banyak.

Tisah tak kuasa menahan harunya, dari balik kaca matanya dengan sigap tanganya mengambil tisu dalam saku seakan sudah disiapkannya jauh – jauh sebelumnya. Ia menuturkan untuk relokasi SD saja pemerintah tidak menyediakan tempat relokasi. Adapun berkas dan aset sekolah akan di serahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kab. Sumedang. Ia dan sebagian warga yang belum memiliki rumah baru terpaksa masih menetap di desa Cipaku.

Sejumlah murid sedang melakukan belajar mengajar seperti biasa Selasa, (02/09/15) di SD Sadang, Desa Cipaku, Sumedang, Jawa Barat. Setiap hari ada saja murid yang pindah dari SDN Sadang ikut bersama orang tuanya menempati tempat tinggal baru karena seluruh desa Cipaku akan ditenggelamkan untuk penggenangan Waduk Jatigede. Foto : Donny Iqbal

Sejumlah murid sedang melakukan belajar mengajar seperti biasa Selasa, (02/09/15) di SD Sadang, Desa Cipaku, Sumedang, Jawa Barat. Setiap hari ada saja murid yang pindah dari SDN Sadang ikut bersama orang tuanya menempati tempat tinggal baru karena seluruh desa Cipaku akan ditenggelamkan untuk penggenangan Waduk Jatigede. Foto : Donny Iqbal

“Anak-anak masih seperti biasa berangkat ke sekolah setiap pagi, belajar mengajar pun masih seperti  biasa. Cuma, ada yang membuat gelisah kami para guru dan murid  semenjak Jatigede diresmikan,” keluhnya

Setiap hari semua murid SDN di Desa Cipaku harus merasakan rasanya kehilangan sahabat yang telah menggoreskan kenagan indah bersama, lalu pergi dibawa orang tuanya ke tempat lain yang lebih nyaman untuk melanjutkan hidup. Hidup memang sebuah pilihan, kami harap mereka memilih benar. Memilih untuk terus bersekolah meski bukan di tanah kelahiran mereka, tanah sejarah kejayaan Sumedang larang.

Keluhan Petani

Sudah hampir 4 bulan para petani di desa Cipaku menganggur. Akhir- akhir ini petani tidak pergi ke sawah seperti yang dilakukan petani pada umumnya. Wahya (55) pria paruh baya yang berprofesi sebagai petani membenarkan hal tersebut. Para petani lebih disibukkan dengan rutinitas mengurusi urusan ganti rugi yang tak kunjung usai sampai saat ini. Padahal pihak pengelola Jatigede sudah melakukan initial inpounding (pengisian awal) mulai Senin, (31/08/15).

Menurut Wahya, uang ganti rugi belum digenggamannya sementara pemeritah buru – buru dalam peresmian waduk. Ia merasa kecewa  kepada pemangku kebijakan yang tidak meninjau langsung ke lapangan. “Lihatlah dan dengarlah keluh kesah kami sebagai petani,” katanya dengan nada rendah sambil bersidekap.

Wahya memiliki sawah garapan seluas 300 bata atau 300 dikali 14 meter persegi dengan penghasilan panen sekitar 1,7 ton gabah padi dalam sekali panen.  Ia menjelaskan siklus panen di Desa Cipaku terbilang subur yaitu 3x setahun, dengan harga jual gabah berkisar Rp3.700 per kilogram. Belum ditambah komuditi tanaman seperti palawija dan tembakau yang tumbuh subur dengan kualitas baik dan menjadi andalan petani setempat. Pasokan air dari aliran sungai mencukupi untuk mengairi ladang perkebunan dan pesawahan.

Hembusan angin kala itu terasa panas karena tak ada yang hijau disana, sejauh mata memandang hanya hamparan rumput – rumput liar dan ilalang serta kondisi tanah nampak kering seperti merindukan basahnya air hujan. Tak ada kupu – kupu yang terbang bersama angin hanya ada kawanan belalang yang balapan loncat menghindari terik matahari yang sedang galak – galaknya.

Lahan desa yang akan masuk penggenangan Waduk Jatigede, Oktober nanti. Foto: Indra Nugraha

Lahan desa yang akan masuk penggenangan Waduk Jatigede, Oktober nanti. Foto: Indra Nugraha

Kami berteduh di saung milik Wahya yang berjarak 100 meter dari jalan raya Desa Cipaku. Ia menuturkan akan pindah ke daerah kelahiran istrinya di Kecamatan Ujung Jaya, Sumedang. Penghidupanya berasal dari tanah dan juga mengandalkan hasil tanah, ia kebingungan jika harus pindah kesana ke daerah yang baru. Pasalnya sawah yang puluhan tahun ia garap adalah tanah milik Perhutani. Ia masih belum  tahu mengenai masa depan setelah pindah di kampung barunya mengingat dana santunan pindah dari pemerintah tidak bisa digunakan untuk membeli lahan baru yang nantinya ia garap kembali.

Harga tanah yang semakin mahal menyulitkannya untuk memperoleh lahan, hal yang penting baginya adalah tempat berteduh untuk keluarga. Dalam bahasa sunda ia menyampaikan , “ Bapak mah hirup tina hasil tani oge atos cekap tur bagja jeng saderhana, nu penting mah barudak luhur sakolana sing jadi jelma anu sukses tur bener. (Bapak hidup dari hasil menjadi petani juga sudah cukup tercukupi walaupun sederhana, yang terpenting anak – anak bisa bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan jadi manusia bermartabat dan sukses),” katanya.

Amdal Waduk

Sementara itu, Direktur WALHI Jawa Barat, Dadan Ramdan berpendapat mekanisme pembuatan Amdal belum mengikuti dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang memuat lima aspek sesuai dengan UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kelima aspek tersebut adalah daya dukung dan daya tampung baik setempat maupun secara kawasan wilayah, kerentangan dan dampak perubahan iklim, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam yang terkena dampak pebangunan daerah sekitar, kerusakanan ekosistem dan potensi rusaknya keaneka ragaman hayati.

“Kami melihat dari lima aspek itu tidak semua ada pada dokumen dokumen perencanaan pembangunan dari Waduk Jatigede. Ini bukan soal AMDAL lagi tapi sudah menyangkut bentang alam yang melintasi desa, sungai, lintas ekosistem berupa hamparan kecamatan bahkan kabupaten” katanya .

Ia juga menyanggah apa yang disampiakan pemerintah terkait dampak positif dari waduk Jatigede yaitu 90 ribu Hektar akan teririgasi, namun sebaliknya akan terjadi hampir 90 hektar lahan pertanian di Majalengka, Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu terancam beralih fungsi menjadi industri dan properti.

“Waduk ini akan menghilangkan 1389 hektar kawasan hutan lindung dan produksi” katanya. Dadan juga meminta agar janji 10 megawatt listrik dan sejuta air kubik untuk irigasi agar diuji publik.

Sedangkan dalam peresmian waduk, Menteri PU, Basuki Haldimuljono mengatakan berkomitmen menyelesaikan semua masalah yang masih tertinggal. Dipredisikan butuh waktu 220 hari untuk bisa menenggelamkan semuanya. Namun menurut pihak pengelola, dalam kurun waktu 55 hari sudah bisa digunakan untuk irigasi dengan kawasan terdekat terlebih dahulu. Ketinggian air per hari di pintu air mencapai 20 – 25 meter.

Pembangunan Waduk Jatigede diprioritaskan untuk irigasi seluas 90 ribu hektar yang berada di hulu bendungan Jatigede dengan daerah irigasi rentang, mencakup wilayah Kabupaten Majalengka, Cirebon, Cirebon Kota dan Indramayu, dan sebagian Sumedang.

Membangun dan dibangun adalah sebuah cara pemerintah memecahkan masalah seperti meningkatkan taraf hidup  rakyatnya. Salah satu tujuan pemerintah yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945,  yaitu meningkatkan kesejahteraan umum. Akan selalu ada yang dikorbankan adalah proses perubahan. Semoga pemerintah tidak hanya memikirkan tentang keuntungan oriented tetapi memikirkan juga kesejahteraan rakyat dan bertanggung jawab terhadap alam ibu pertiwi.

Mengganggu Kesehatan, Limbah PLTU Celukan Bawang Bali Menuai Protes

Limbah pembuangan PLTU Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali menuai protes tidak hanya dari warga setempat, tetapi juga dari Komisi II DPRD Buleleng. Pasalnya, limbah cair saat ini masih ditampung secara darurat.

Ironisnya, PLTU berkapasitas 426 Megawatt tersebut bakal diresmikan secara penuh dalam waktu dekat ini . ‘’Apapun alasannya pihak perushaan harus menyelesaikan persoalan limbah. Saat ini penampungan limbahnya masih darurat, bagaimana diresmikan,” kata Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa, pada Senin (10/08/2015) saat melakukan sidak ke lokasi.

Budiasa mengatakan pihaknya sudah beberapa kali melakukan sidak menanggapi keluhan warga yang terganggu kesehatannya karena limbah cair dan debu tersebut. ‘’Pembuangan limbah sangat penting sekali. Sebelum ada solusi tentang pembuangan limbah tersebut, sebaiknya jangan dulu diresmikan, karena masih perlu dibenahi,’’tambahnya.

Rombongan Komisi II DPRD Buleleng melakukan sidak ke lokasi PLTU  saat melakukan sidak ke lokasi. Limbah pembuangan PLTU Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali pada Senin (10/08/2015). PLTU itu  menuai protes warga setempat, karena limbah cair dan debu menganggu kesehatan. Foto : Alit Kertaraharja.

Rombongan Komisi II DPRD Buleleng melakukan sidak ke lokasi PLTU saat melakukan sidak ke lokasi. Limbah pembuangan PLTU Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali pada Senin (10/08/2015). PLTU itu menuai protes warga setempat, karena limbah cair dan debu menganggu kesehatan. Foto : Alit Kertaraharja.

Bahkan kondisi aktual PLTU itu masih jauh dari Analisis Dampak lingkungan (Amdal) yang dipaparkan sebelumnya. ‘’Kami tegaskan sekali lagi tidak ada peresmian, karena mereka harus menuntaskan persoalan-persoalan yang masih perlu diperbaiki,’’imbuhnya.

Sedangkan Kepala Humas PT General Energy Bali (GEB), Putu Singyen, pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak, alasannya semuanya ditangani pemegang saham terbesar yaitu China Huadian. ‘’Kami tidsak tahu, bahkan besok katanya ada peresmian selesainya proyek ini, malah kami tidak tahu,’’ujarnya.

PLTU Celukan bawang merupakan proyek pembangkit terbesar di Bali. Proyek yang sebagian besar sahamnya dimiliki China Huadian Engineering Co.Ltd – dari China Huadian Group Company, nantinya mampu  mensuplai sumber energi untuk pertumbuhan ekonomi di Bali, khususnya di Buleleng.

 

BKPM Usul Hapus Izin Lingkungan Kala Dirikan Bangunan, Apa Kata Mereka?

 

Bangunan-bangunan kota yang berdiri sudah dengan beragam perizinan saja masih menciptakan berbagai masalah, dari limbah sampai banjir. Apalagi, kalau sampai izin-izin lingkungan kala mendirikan bangunan dihilangkan. Apa yang akan terjadi? Foto: Setkab.go.id

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sepakat memperbaiki indikator berusaha dengan kemudahan perizinan mendirikan bangunan. BPKM mengusulkan, penyederhanaan izin mendirikan bangunan (IMB) yang diatur dalam PP Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007, dengan menghapus persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Velix Wanggai mengatakan, menteri telah mengidentifikasi dua regulasi untuk dikaji guna mendukung kemudahan investasi di berbagai daerah.

Kedua regulasi itu yakni Permen PU No 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung dan Permen PU No 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung. Kedua aturan itu menyatakan, IMB bangunan gedung kepentingan umum dan kepentingan khusus harus memiliki dokumen Amdal, UKL dan UPL.

Pandangan Bank Dunia dalam survei Ease of Doing Business (EoDB) menilai kebijakan Indonesia agar memudahkan IMB. Namun, katanya,  menteri menekankan setiap pendirian bangun harus tetap memperhatikan aspek teknis dan administratif dan kelaikan fungsi bangunan, Seperti letak tangga, keselamatan penghuni dan warga sekitar, serta tata bangunan sesuai fungsi selaras dengan lingkungan.
“Jadi usulan BKPM terus dikaji ke tata cara penerbitan SLF bangunan gedung, dokumen sertifikat dan pola pemeriksaan berkala. Kami mengkaji proses IMB, tata cara pengesahan dokumen rencana teknis, maupun jangka waktu penerbitan IMB,”kata Velix saat dihubungi Mongabay.

Kementerian PUPR, katanya, akan melihat keseimbangan antara kepentingan kemudahan perizinan dengan tetap mengedepankan keserasian bangunan antara lingkungan hidup dan sosial maupun rencana tata ruang wilayah.

“Menyetujui ada kemudahan perizinan, namun tetap mempelajari dampak lingkungan dari pendirian bangunan. Menteri akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki otoritas soal Amdal.”

Dalam pertemuan dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono,  belum lama ini, Kepala BKPM, Franky Sibarani beralasan, persyaratan sama sudah dipersyaratkan dalam izin lokasi agar tak ada dua kali mengurus dokumen sama. Dikutip dari Kompas.com, Franky mengatakan, usulan lain BKPM penyederhanaan perizinan terkait Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Gedung yang diatur dalam Permen PUPR nomor 25/PRT/M/2007, khusus bangunan dua lantai yang menjadi target survei  EoDB.

Kabar menyedihkan

Pakar Lingkungan Hidup Prof Sudharto P Hadi mengatakan, wacana penghapusan Amdal, UKL dan UPL dalam izin bangunan di Indonesia merupakan kabar menyedihkan. Sebab, Amdal merupakan resep strategis mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sebelum, 1980-an dalam pembangunan hanya ekonomi dan teknis, barulah Amdal masuk setelah pembangunan berkelanjutan jadi paradigma pembangunan, dan lingkungan sebagai penjaga gawang.  Dia mengatakan, Amdal sebenarnya terlambat karena setelah ekonomi dan teknis terlebih dahulu. Untuk itu, harus dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

“Jika Amdal dihapuskan, kerusakan lingkungan akan makin parah. Saya kira ini tidak sejalan dengan pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Jika Amdal dihapuskan,  berarti negara tidak menganut pembangunan berkelanjutan dan terjadi kemunduran. Sebaliknya, perlu penguatan untuk menjaga pembangunan berkelanjutan. “Amdal tidak sekadar ada, namun proses dan kualitas perlu diperbaiki. Selama ini belum bisa memberikan resep strategis mewujudkan pembangunan berkelanjutan, masih formalitas saja.”

Dia mencontohkan, di  Kuta, Bali, kondisi lingkungan di sana menyebabkan bencana seperti banjir, longsor, kekeringan, pencemaran. “Semua tahap mengkhawatirkan.  Menghapus Amdal sama saja mengubah perundang-undangan dan paradigma pembangunan negara ini.”

I Wayan Gendo Suardana ngeri jika Amdal benar-benar dihapuskan dalam pembangunan negeri ini. Ada Amdal saja, katanya,  pembangunan sangat mengkhawatirkan, apalagi tidak ada. “Perlu kajian dan analisis cerdas.”  Jika dihapuskan , katanya, kerusakan lingkungan akan makin cepat. Ia juga memperlihatkan pemerintahan pro industri dan investor tanpa peduli kerusakan alam. “Ada Amdal lingkungan rusak, apalagi tanpa Amdal.”

 

Plaza Ini Berdiri Tanpa Dokumen Lingkungan, Kok Bisa?

Plaza Lippo di Jambi yang kini terbengkalai karena pembangunan belum mengantongi Amdal. Foto: Elviza Diana

Plaza Lippo di Jambi yang kini terbengkalai karena pembangunan belum mengantongi Amdal. Foto: Elviza Diana

Pembangunan Pusat perbelanjaan Lippo Plaza di Jambi,  rampung, meski tanpa kelengkapan dokumen lingkungan. Kompleks perbelanjaan di Jalan Mayor Abdul Karta Wirana, Jambi Timur itu berjalan sejak tahun lalu. Teguran Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) provinsi dan kota Jambi,  diabaikan.

Malah, bangunan di atas lahan 15 hektar ini segera beroperasi. Padahal,  Komisi Penilai analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) BLHD Jambi sudah tiga kali mengirim surat teguran kepada PT Damarindo Perkasa,  selaku investor. Mereka diminta menghentikan pembangunan sampai dokumen Amdal keluar. Namun, pembangunan terus berjalan. Perusahaan juga ditegur dua kali BLHD Kota Jambi. Teguran serupa oleh Kementerian Lingkungan Hidup. “Namun teguran diabaikan,” kata Rosmeli, Kepala BLHD Provinsi Jambi, baru-baru ini.

Rapat Komisi Amdal memutuskan usulan dokumen perusahaan tak dapat dinilai, karena melabrak hukum. Tidak hanya pembangunan tanpa kelengkapan dokumen lingkungan, perusahaan juga melanggar aturan pembangunan di bantaran sungai yang semestinya minimal tiga meter dari bibir sungai. Kenyataan, bangunan Lippo Plaza menjorok hingga 1,9 meter dari bibir Sungai Tembuku. “Ini tidak sesuai dokumen pengajuan izin prinsip perusahaan ke Dinas Tata Ruang Jambi. Dalam dokumen, tertulis bangunan terdekat berjarak tiga meter dari sungai, kenyataan tidak sesuai,” kata Isnaini, Sekretaris Komisi Penilai Amdal Jambi.

Dari pantauan Mongabay, pembangunan Lippo Plaza ini hanya berjarak  satu setengah meter dari pemukiman padat. Tampak beberapa karyawan dan satpam terlihat di depan  Lippo. Tak ada lagi aktivitas pembangunan. Tim teknis juga meminta Pemkot Jambi mengambil langkah hukum. Pengabaian itu merupakan pelanggaran UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman hukuman, denda Rp1 miliar-Rp3 miliar dan kurungan tiga tahun.

Konsultan Dokumen Amdal Lippo Plaza, Rudiman Situmorang enggan berkomentar mengenai persoalan ini. “Silakan tanya ke BLHD.”

Dituding hambat investasi

Wali Kota Jambi Syarif Fasha merasa BLH Jambi sengaja mepersulit izin Amdal untuk pusat perbelanjaan. Dikutip dari TribunJambi.com, Fasha menuding BLH tidak obyektif dalam mengeluarkan izin AMdal. “Amdal bukan serius. Yang ada limbah merkuri, limbah tambang atau limbah rumah sakit. Yang penting mal itu tidak ganggu lingkungan. Diawasi pembuatan IPAL-nya. Ini yang harus dipikirkan,” katanya.

Dia menilai keputusan ini menghambat investasi di Kota Jambi. “Jangan gara-gara Amdal, hambat investasi. Ini ibukota provinsi bukan kabupaten. Kalau mau terapkan itu, urus saja tambang-tambang itu. Reklamasi sudah diurus belum? Sudah ditagih belum? Saya protes itu, “katanya.

Fasha menambahkan, pembangunan mal saat ini selesai dan disetop. Namun, dia memastikan akan lanjut.”Kami akan lanjutkan karena sudah sampai tahap ketiga. Kita tidak bisa menyetop begitu saja. Investor juga punya hak. Kalau mau disetop, dari awal. Jangan luluskan dari pertama.”

 

Warga Pati Tolak Pendirian Pabrik Semen. Kenapa?

Peta Sebaran goa, mata air, dan ponor di dalam IUP PT SMS. Dok  : JMPPK

Peta Sebaran goa, mata air, dan ponor di dalam IUP PT SMS. Dok : JMPPK

Sekitar tiga ribu orang yang tergabung di Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) melakukan aksi penolakan terhadap rencana pembangunan industri penambangan oleh PT Sahabat Mulia Sakti (PT SMS) selaku anak perusahaan PT Indocement pada Rabu (03/09/2014) di depan Hotel Pati, Jawa Tengah.

Warga yang datang menggunakan sepeda motor dan sekitar 80 mobil truk itu memulai . aksi pukul 10.00 WIB, dengan aksi teatrikal dan orasi.

Bambang Sutikno dari JMMPK Pati kepada Mongabay mengatakan, aksi sebagai bentuk penolakan warga terhadap rencana pendirian pabrik semen PT SMS di Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.  Aksi dilakukan bertepatan dengan sidang Analisis Mengenai Dampak Lingkunagn (AMDAL) dari PT SMS di Hotel Pati.

“Kami membaca dan menganalisis dokumen ANDAL dan menurut kami tidak beres. Mulai dari proses sosialisasinya kepada warga yang banyak kebohongan,” kata Bambang Sutikno yang juga warga Desa Wukirsari, Kec. Tambakromo, Pati .

Ia menambahkan, hadirnya tambang semen akan berdampak pada air bagi kebutuhan warga sehari-hari, air untuk hewan ternak dan lahan pertanian. Selain itu, dampak sosial masyarakat yang terpecah-pecah antara kubu pro tambang dan kontra tambang juga menjadi masalah yang muncul karena adanya rencana pertambangan.

“Seharusnya AMDAL dibatalkan, karena dalam dokumen AMDAL jelas bahwa 67 persen warga menolak pabrik semen, 20 persen setuju dan 13 persen tidak menentukan sikapnya,” tambah Bambang Sutikno.

Berdasarkan data rilis dari JMPPK dipaparkan, bahwa petani Pati Selatan terus diusik oleh ekspansi kapital penambangan industri semen. Setelah PT. Semen Gresik gagal menjalankan rencana di Kecamatan Sukolilo dan Kayen, kini PT Indocement berencana pembangunan pabrik semen di Kecamatan Kayen dan Tambakromo. Pembangunan yang ditaksir membutuhkan dana sekitar tujuh trilyun rupiah ini, memunculkan konflik antar kelompok masyarakat.

“Untuk konteks Jawa Tengah, ini jelas memperpanjang daftar konflik industri tambang di provinsi yang dikenal sebagai lumbung pangan nusantara ini,” kata Gunretno dari JMPPK ketika di hubungi Mongabay.

Gunretno menambahkan, jika tambang semen tetap berlanjut maka empat desa akan terdampak langsung dari dua kecamatan. Dan juga ada tujuh desa lain yang terdampak dari hadirnya pabrik semen. Dalam proses konsultasi, penelitian dan hak teknis di lapangan banyak ditolak warga. Jumlah lapangan pekerjaan baru yang ditawarkan tidak sebanding dengan hilangnya mata pencaharian yang sudah ada selama ini.

Berdasarkan kajian demografi, usia produktif di Kecamatan Kayen dan Tambakromo berjumlah 20.677 jiwa, sementara lapangan pekerjaan yang dijanjikan hanya untuk sekitar 600 orang (0,2 persen).

Data temuan lapangan dari JMPPK bahwa fakta lapangan menunjukan adanya sistem sungai bawah tanah di dalam bakal lokasi tambang sebagai penanda bahwa kawasan tersebut sebagai penanda bahwa kawasan tersebut adalah kawasan karst.

Selain itu, tata air yang berada di batas kawasan karst merupakan mata air yang sangat penting bagi kelangsungan hidup warga setempat dan pertanian. Sehingga perlu dilakukan survei hidrologi bahwa tanah untuk mengetahui lebih rinci hubungan antar wilayah resapan air dan mata air yang disuplai.

“Pertambangan oleh PT SMS akan berdampak pada rusaknya tata air karst,” kata Eko Teguh Paripurno, dosen Teknik Geologi Universitas Pembangunan Nasional Beteran Yogyakarta kepada Mongabay.

Ia menambahkan, fenomena karst kita merupakan di bagian karst kendeng secara morfologi eksokars, indokars serta sistem sungai bawah tanah telah terbentuk. Tersusun atas formasi bulu, dengan penyusun batuan batugamping masif berumur miosen tengah – miosen atas. Struktur lipatan sinklinal utara – selatan dan patahan timur – barat. Terdiri dari Goaa runtuhan dan Goa pelarutan. Gua horisontal mengikuti pola perlapisan, dengan arah gua mengikuti struktur batuan.

Dalam kajian kajian oleh Semarang Caver Association (SCA) dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), dengan dukungan Acintyacunyata Speleological Club (ASC) dan Pusat Studi Manajemen Bencana (PSMB) UPN “Veteran” Yogyakarta pada Oktober 2013 menunjukkan bahwa di kawasan karst Pegunungan Kendeng ada jejak kars dalam bentuk ponor, gua dan mata air.

Perusakan ekosistem ini memicu risiko bencana ekologis banjir dan kekeringan bagi kawasan tersebut.Terdapat 33 mata air di wilayah Grobogan, 79 mata air di wilayah Sukolilo Pati dengan debit relatif konstan. Dan menjadi sumber air bagi 8000 kepala keluarga dan lebih dari 4000 hektar sawah di Sukolilo.

“Selain itu bisa juga menjadi sumber energi alternatif mikrohidro di Sukolilo,” kata Eko Teguh.

Keputusan Menteri ESDM Di Pertanyakan

Pada tahun 2005 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah mengeluarkan keputusan tentang penetapan kawasan karst Sukolilo bernomor 0398 K/40/MEM/2005. Kemudian tahun 2014 mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 2641 K/40/MEM/2014 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Sukolilo. Ada perubahan luasan dan garis batas kawasan karst di dua ketetapan tersebut.

Dalam surat masukan masyarakat terhadap dokumen ANDAL pendirian pabrik semen PT. SMS di Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo dipaparkan, dari dua ketetapan tersebut ternyata tidak memasukkan sebuah kawasan yang seharusnya juga menjadi kawasan karst.

Pada Kepmen ESDM No. 0398/K/40/MEM/2005 luas kawasan karst Sukolilo seluas 118,02 kilometer persegi.  Namun pada perubahan SK Menteri ESDM RI Nomor 2641 K/40/MEM/2014 berubah menjadi 71,80 kilometer persegi. Selisih 46,22 kilometer persegi dengan penetapan kawasan sebelumnya

Gunretno dari JMPPK menjelaskan bahwa kawasan yang tidak dimasukkan ini, memiliki batuan penyusun yang sama dengan kawasan yang telah ditetapkan menjadi kawasan karst Sukolilo. Bahkan kawasan inipun memiliki ciri-ciri sebagaimana sebuah kawasan karst seperti yang tertera pada dua keputusan menteri tersebut. Posisinya pun tidak terpisah dengan kawasan yang sudah ditetapkan.

“Kebetulan atau bukan, bahwa kawasan ini yang akan menjadi lokasi tambang batugamping PT Sahabat Mulia Sakti (PT SMS),” katanya.

“Mendesak dilakukannya koreksi terhadap keputusan menteri ESDM Nomor 2641 K/40/ MEM/2014 yang berkaitan dengan batas KBAK dan koreksi terhadap unsur penilaian kawasan karst. Selain itu perlu juga menghitung volume air hujan yang berpotensi menjadi banjir apabila lapisan batu gamping ditambang,” ujar Gunretno.

Hingga berita ini diturunkan Mongabay Indonesia belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari pihak PT SMS, Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah dan Dinas ESDM Jawa Tengah.

FOKUS LIPUTAN : Risiko Bencana PT Semen Indonesia Mengancam Warga dan Alam di Rembang (Bagian 2 Dari 2 Tulisan)

Truk pabrik semen keluar masuk melewati tenda-tenda warga. Foto : Tommy Apriando.

Truk pabrik semen keluar masuk melewati tenda-tenda warga. Foto : Tommy Apriando.

Tulisan bagian pertama dapat dibaca pada tautan ini.
http://mongabaydotorg.wpengine.com/2014/08/04/fokus-liputan-kemelut-pabrik-semen-rembang-yang-tak-kunjung-usai/

Dua bulan lebih Ibu-ibu dari Desa Tegaldowo dan Desa Timbrangan menduduki tapak pabrik Semen Indonesia di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tidur di tenda-tenda beratap terpal plastik dan kain. Beralas terpal dan berbekal selimut. Panas di siang hari, hujan dan dinginnya angin di malam hari tidak mengendurkan semangat dan perjuangan mereka untuk terus menuntut dibatalkannya pertambangan batu gamping dan pendirian pabrik PT Semen Indonesia.

Supristianto (32) warga Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, setiap hari selalu datang ke tenda warga tersebut. yang menolak tambang semen.

Supris panggilan akrabnya, berdiskusi dengan teman-temannya sejak kabar pabrik semen akan dibangun di dekat desanya pada akhir tahun 2011. Setelah ada kepastian berdirinya PT Semen Gresik (yang sekarang bernama PT Semen Indonesia), ia mulai mencari tahu apa keuntungan dan kerugian dari hadirnya pabrik semen itu.

“Hadirnya pabrik semen tidak ada keuntungannya bagi kami. Kami lebih sejahtera menjadi petani. Bagaimana bisa petani menjadi pekerja di perusahaan. Jikapun bisa, paling hanya buruh kasar,” kata Supris.

Sedangkan Aan Hidayah melihat perjuangan ibu-ibu dan warga merupakan bentuk konkrit perlawanan dan upaya penyelamatan lingkungan, khususnya sumber mata air.

Sejak peristiwa bentrok antara warga yang menolak pendirian pabrik semen dengan aparat kepolisian dan TNI di tapak pabrik 16 Juni 2014 lalu, Aan masih terus mendampingi warga. Tidur di tenda, terkadang di rumah warga. Terkadang pulang kampung, di Pati, Jawa Tengah, lalu kembali lagi ke tenda.

“Ini bentuk solidaritas. Di Pati juga terancam akan pertambangan semen. Tuntutan warga hanya satu, batalkan pendirian pabrik semen dan pertambangan,” katanya.

Merayakan Agustusan

17 Agustus 2014 malam, sekitar 300 orang, baik anak-anak, pemuda-pemudi, muda dan tua berbaur jadi satu untuk merayakan Hari Kemerdekaan RI di tenda perjuangan. Mereka duduk di jalan masuk areal pabrik, beralas terpal plastik untuk berdoa, berteatrikal, berpuisi, dan menyanyi.

Sukinah (berkebaya orange) memekikan semangat kemerdekaan dan menolak pabrik Semen. Foto :Tommy Apriando.

Sukinah (berkebaya orange) memekikan semangat kemerdekaan dan menolak pabrik Semen. Foto :Tommy Apriando.

Sukinah, warga Tegaldowo, malam itu mengenakan kebaya warna kuning dan kain panjang. Rambutnya dibuat sanggul dan ditusukkan “cundhuk” merah putih. Ia baru saja pulang dari kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta Pusat. Mereka berhasil mendapat dukungan dari PBNU.

Di kantor PBNU, dalam penyataan bersama Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) dan PBNU menyatakan bahwa PBNU mendukung sepenuhnya aksi warga Rembang menuntut penghentian pendirian pabrik semen, atas pertimbangan besarnya daya rusak ekologis di masa depan.

Selain itu, PBNU juga menyerukan kepada pemerintah propinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Rembang untuk menghentikan semua kegiatan PT. Semen Indonesia di Rembang dan operasi perusahaan-perusahaan tambang lainnya di wilayah Kabupaten Rembang untuk kemudian dilakukan audit lingkungan secara menyeluruh.

“Sangat mengapresiasi perjuangan ibu-ibu. Pemerintah harusnya malu, ibu-ibu sampai turun aksi,” kata M Imam Aziz dari PBNU.

Surat Izin Gubernur dan Bupati

PT Semen Gresik (persero) mendapat surat rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo nomor 550.1/10/2012 tertanggal 30 April 2012 tentang kelayakan lingkungan hidup rencana penambangan dan pembangunan pabrik semen.

Surat rekomendasi Gubernur Jateng untuk PT Semen Gresik. Foto : Tommy Apriando

Surat rekomendasi Gubernur Jateng untuk PT Semen Gresik. Foto : Tommy Apriando

Dalam surat tersebut Bibit Waluyo memutuskan dan menetapkan bahwa rencana penambangan dan pembangunan pabrik semen PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

Surat rekomendasi gubernur itu berdasar Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang dipergunakan sebagai acuan/pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada kegiatan penambangan dan pembanguan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.

Sebelumnya, PT Semen Gresik (sekarang Semen Indonesia) mengirim surat permohonan bernomor 11012969.2/HK.05/9410/10.2011 tertanggal 4 Oktober 2011, kepada Bupati Rembang. Isinya terkait permohonan izin pembangunan pabrik semen beserta lahan tambang bahan baku  dan sarana pendukung lainnya di Kabupaten Rembang.

Bupati Rembang saat itu yakni H Moch Salim membalas dengan surat bernomor 510.43/2865/2011 tertanggal 21 Oktober 2011tentang persetujuan prinsip pembangunan pabrik semen berikut lahan tambang bahan baku dan pendukung lainnya. Surat izin Bupati Rembang tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan surat rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) nomor 050/2857/2011 yang diberikan ke Bupati Rembang tanggal 20 Oktober 2011.

Surat rekomendasi Bupati Rembang untuk PT Semen Gresik. Foto : Tommy Apriando

Surat rekomendasi Bupati Rembang untuk PT Semen Gresik. Foto : Tommy Apriando

Izin tersebut ditujukan kepada Ir. Suharto, MM yang menjabat Direktur Litbang dan Operasional PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Sedangkan peruntukannya yakni pembangunan pabrik Semen Baru berikut lahan tambang bahan baku prasarana pendukung lainnya di Kecamatan Gunem dan Kecamatan Bulu dengan luas lahan 900 hektar.

“Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031, kawasan tersebut adalah kawasan pertambangan,” seperti tertulis dalam surat izin.

Seperti yang tertera pada dokumen AMDAL PT Semen Gresik (Semen Indonesia) lokasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi di Desa Tegaldwo, Kecamatan Gunem akan peruntukkan lahan penambangan batu gamping seluas 520 hektar.

Di Desa Kajar dan Pasucen, Kecamatan Gunem akan diperuntukan penambangan tanah liat seluas 240 hektar. Desa Kajar dan Pasucen seluas 105 hektar diperuntukan pabrik dan utilitas. Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu diperuntukan lokasi jalan produksi seluas 15 hektar dan Desa Tegaldowo, Kajar dan Timbrangan, Kecamatan Gunem diperuntukan jalan tambang seluas 10 hektar.

Ming Lukiarti dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang menanggapi izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Jateng dan Bupati Rembang merupakan hal yang bertentangan dengan Perda Kabupaten Rembang No.14/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang tahun 2011-2031.

Dokumen AMDAL perusahaan juga banyak tidak sesuai dengan situasi fakta di lapangan, mulai dari kontradiksi lokasi pertambangan di kawasan konservasi / lindung yakni di CAT Watu Putih dan kawasan Karst yang seharusnya tidak boleh ditambang.

“Aneh jika dalam RTRW Kab Rembang sendiri menyebutkan kawasan CAT (cekungan air tanah) Watuputih di Kecamatan Gunem sebagai kawasan lindung geologi. Namun diperbolehkan untuk pertambangan,” katanya.

Dalam dokumen RTRW Kab Rembang pasal 15 ayat 1 dan 2 disebutkan Kecamatan Lasem, Bulu, Sale, Sluke, Kragan, Sedan, Pancur dan Gumen merupakan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya yakni berupa kawasan resapan air seluas 11.314 hektar.

“Pasal 19 pada RTRW Rembang jelas tertuliskan bahwa kawasan lindung geologi berupa kawasan imbuhan air meliputi Cekungan Watuputih dan Cekungan Lasem,” kata Ming.

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Rembang yang diterima Mongabay, pada pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa rencana kawasan pengembangan kawasan lindung seluas kurang lebih 29.212 hektar yang meliputi, mempertahankan kawasan hutan lindung, mempertahankan fungsi kawasan lindung non hutan, merehabilitasi kawasan lindung berupa penanaman mangrove di kawasan pesisir dan mengembangkan ekowisata.

Adapun dalam pasal 13 ayat (2) huruf (f) menyebutkan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kawasan lindung geologi.

“Tidak disebutkan bahwa rencana kawasan pengembangan kawasan lindung untuk dilakukan penambangan. Dan sudah jelas bahwa kawasan CAT Watuputih itu kawasan lindung geologi,” kata Ming.

Tak pernah tahu wujud AMDAL

Joko Prianto, warga Desa Tegaldowo mulai ikut aksi menolak pembangunan pabrik semen pada pertengahan April 2012 lalu, setelah mendapatkan informasi tentang dampak negatif terhadap adanya pabrik semen. Mulai dari hilangnya sumber mata air, gua, krisis air, polusi udara, bahkan hilangnya pekerjaan warga sebagai petani dan peternak.

“Jika kami kehilangan sumber mata air, bagaimana dengan lahan pertanian kami, ternak kami, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari kami,” ujar Joko Prianto yang akrab dipanggil Prin.

Ia bercerita berbagai upaya warga menolak pendirian pabrik semen, seperti berkirim surat ke Pemkab Rembang dan Gubernur Jateng. Namun tidak ada respon. Warga juga tidak tahu tentang penyusunan dokumen AMDAL.

“Kami tidak pernah diberi tahu bahwa ada penyusunan AMDAL. Kami tidak pernah diundang. Kami tidak dilibatkan. Yang diundang hanya warga yang mendukung pembangunan pabrik semen,” kata Prin.

Dia merasa seharusnya warga yang mendukugn maupun menolak dilibatkan dalam penyusunan AMDAL. Baik mendukung maupun menolak, pendapat mereka harus didengarkan dan dijadikan pertimbangan.

“Lah kok Pak Ganjar (Gubernur Jateng Ganjar Pranowo) tanya ke kami, apakah sudah membaca dokumen AMDAL? Dilibatkan saja tidak, diberi tahu saja tidak. Kok kami di tanya dan di minta membaca AMDAL,” ujar Prin.

Selain Prin, Supris juga pernah mencoba datang pada sosialisasi pembangunan pabrik semen yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Tegaldowo dan pihak pabrik semen. Ia tidak diundang dalam pertemuan itu. Ia ingin tahu dan menyampaikan beberapa pertanyaan. Namun, ia merasa pertemuan sudah di-setting sehingga tidak diberikan kesempatan bertanya. Menurutnya, hanya pihak warga pro pembangunan pabrik semen saja yang diberikan kesempatan.

Muhnur Satyahaprabu dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nasional mengatakan, partisipasi warga dalam penyusunan AMDAL adalah syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan. Jika warga tidak pernah sama sekali dilibatkan berarti syarat mutlak itu diabaikan.

“Selain tidak pertisipatif, dokumen AMDAL juga tidak mempertimbangan lahan pertanian yang merupakan bagian dari investasi besar para warga. Peralihan petani menjadi buruh itu tidak bisa dihitung dengan apapun,” kata Muhnur.

Sumber Air CAT Watuputih

Dalam presentasi Eko Teguh Paripurno, pengajar Teknik Geologi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta di Semarang pada 7 Juli 2014 lalu menyampaikan ada 49 Goa, 4 sungai bawah tanah, 109 mata air di sekitar CAT Watuputih sebagai mata air parenial yang mengalir di sepanjang musim.

Adapun zona jenuh air berada di sekitar sumber semen dan brubulan, yang berada di ketinggian 150 mdpl (meter di atas permukaan laut) dan zona  peralihan pada ketinggian lebih kurang 190 mdpl. Sebaran mata air  berada pada zona  ketinggian 100-350 mdpl tersebar di area CAT Watuputih dan di wilayah yang berada di sebelah barat daya, utara dan selatan pegunungan Watuputih.

CAT Watuputih yang merupakan area imbuhan air sebesar 2.555,096 Ha. Untuk mata air terbesar Sumber Seribu dengan debit 600 liter/detik di Desa Tahunan di bagian timur CAT Watuputih dan terkecil mata air Belikwatu debitnya 0,02 liter/detik.

Di Desa Timbrangan dibagian barat CAT Watuputih denit terkecil menghasilkan 1728 liter/hari dan debit terbesar menghasilkan 51.840.000 liter/hari.”

Data PDAM tahun 2013, sumber semen merupakan sumber utama untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat 607.188 jiwa di 14 kecamatan, Kabupaten Rembang.

Eko Teguh mengatakan CAT Watuputih merupakan bukit batu gamping yang menjadi resevoir air tanah. Proses kartifikasi sedang terjadi, sehingga banyak dijumpai mata air di kaki bukit gamping itu dan terdapat gua serta sungai bawah tanah di di dalam bukit itu.

“Saya merasa kawasan CAT Watuputih sangat berisiko bila di tambang. Penambangan akan menghabiskan zona kering tubuh batu gamping tersebut, mendekati ke zona peralihan dan zona basah. Penghilangan zona kering menjadikan volume air yang meresap akan berkurang dan tentu bisa berdampak pada krisis air,” kata Eko Teguh kepada Mongabay.

Selain itu, dia juga menduga dokumen AMDAL proyek pembangunan pabrik semen ada yang disembunyikan. Terutama terkait kejujuran data. Salah satunya di dokumen AMDAL menyebutkan goa-goa tidak berair pada kedalam 100 meter, sehingga air sulit dijangkau.

“Goa basah dianggap kering. Goa berair dikatakan dalam, padahal dangkal. Itu perkara kejujuran data,” katanya.

“Di Desa Tegaldowo mayoritas warga mengebor air di kedalaman 10-15 meter. Di Desa Tegaldowo masih ada yang mengebor, namun banyak juga yang menggunakan sumur,” kata Joko Prianto.

Surat Kepala Badan Geologi untuk Gubernur Jateng

Kepala Badan Geologi, Dr. Surono mengirimkan surat nomor 3131/05/BGL/2014 tertanggal 1 Juli 2014 kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, tentang tanggapan rencana penambangan Batugamping di Wilayah Kabupaten Rembang .

Isi surat tersebut memaparkan bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menanggapi permasalahan dan keresahan yang timbul di masyarakat terkait dengan rencana penambangan Batugamping untuk bahan baku pabrik semen.

Surat Kepala Badan Geologi yang merekemondasikan pelarangan penambanan di CAT Watuputih. Foto : Tommy Apriando

Surat Kepala Badan Geologi yang merekemondasikan pelarangan penambanan di CAT Watuputih. Foto : Tommy Apriando

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah Indonesia, menyatakan bahwa Batugamping tersebut ditetapkan sebagai Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.

Pada butir kedua, berdasarkan pasal 40 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah mengamanatkan untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah yang dilakukan dengan cara mempertahankan imbuhan air tanah dan melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 meter dari lokasi kemunculan mata air.

Sedangkan Pasal 40 ayat 2 mengamanatkan untuk menjaga daya dukung akuifer dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer. Adapun penjelasan kegiatan yang mengganggu yakni antara lain pembuatan terowongan atau penambangan batuan.

Dan dalam butir terakhir dipaparkan bahwa untuk menjaga kelestarian akuifer CAT Watuputih maka agar tidak ada kegiatan penambangan di Batugamping tersebut.

“Kawasan CAT Watuputih sebagian besar merupakan daerah imbuhan air tanah dan secara aturan juga dilindungi,” kata Dr. Surono yang dikutip dari media massa pada 7 Juli 2014.

Sedangkan PBNU bahkan menilai bahwa dalam banyak kasus korporasi mengklaim diri telah berkonsultasi dengan rakyat setempat melalui penyusunan dokumen usaha seperti AMDAL.

Namun kenyataannya bentuk partisipasi warga yang dimaksud adalah mobilisasi sekelompok orang demi memenuhi tertib prosedural AMDAL, tanpa menyentuh substansi masalah orientasi pembangunan yang melibatkan rakyat. Sistem ekonomi kapitalisme memang membuka keran partisipasi, tapi faktanya itu tak lebih untuk kelanggengan ekspansi kapital itu sendiri. Partisipasi hanya pelengkap, bukan inti dari bagaimana sebuah arah pembangunan/kebijakan yang berhubungan dengan orang banyak diputuskan.

“Kami Mendorong pemerintahan nasional untuk menginisiasi pengadilan lingkungan dengan salah satu tugas utamanya melakukan eksaminasi terhadap dokumen AMDAL.”

“Hal ini untuk mengantisipasi pendangkalan makna partisipasi dalam penyusunan dokumen AMDAL, dimana selama ini partisipasi dirasa telah berubah menjadi mobilisasi, prosedural, dan meminggirkan kualitas dan substansi partisipasi itu sendiri,” kata M Imam Aziz.

AMDAL Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Narasumber dalam penyusunan AMDAL pabrik Semen, ahli konservasi lingkungan dari Univesitas Gajah Mada, Prof. Dr. Ir. H. Chafid Fandeli kepada Mongabay mengatakan, salah satu tujuan dari adanya AMDAL yakni agar pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan sendiri punya empat kriteria, yakni lingkungan yang bersahabat, perberdayaan masyarakat lokal, ekonomi masyarakat lokal yang harus terus berkembang dan budaya lokal yang tidak boleh dimarjinalkan, namun harus diperkuat.

“Di Indonesia sejak tahun 1990-an berusaha untuk membawa kegiatan pembangunan termasuk AMDAL itu tidak hanya mempertimbangkan environtmental friendly saja. Tapi juga ada persoalan budaya lokal, ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,” kata Prof Chafid.

Dalam penyusunannya, AMDAL mengatur pelibatan masyarakat dengan sosialisasi dan publik konsultasi. Syarat konsultasi publik yaitu adanya tokoh formal dan informal, serta LSM.

Warga mulai dari RT, RW dan dusun, terutama warga dimana proyek berada, harus dilibatkan, sehingga mengetahui apa dan bagaimana dampak proyek tersebut. “Baik yang mendukung dan menolak harus ikut dan harus ada dalam penyusunan AMDAL,” katanya.

Salah satu aliran air Mata air di Desa Timbrangan. Digunakan untuk keperluan mandi, mencuci dan memasak warga. Foto :Tommy Apriando.

Salah satu aliran air Mata air di Desa Timbrangan. Digunakan untuk keperluan mandi, mencuci dan memasak warga. Foto :Tommy Apriando.

Warga yang menolak pembangunan pabrik semen bisa mengikuti proses AMDAL, antara lain dengan melihat pengumuman di media massa, saat sosialisasi dan publik konsultasi. Saat penilaian AMDAL oleh tim gubernur, warga juga bisa terlibat untuk menolak.  Dengan proses tersebut,  dia melihat keterlibatan warga tidak boleh terlewat.

“Konsep dalam penyelesaian konflik warga yang menolak dan setuju pembangunan itu adalah win-win solution, bukan menang atau kalah,” ujar Prof. Chafid.

Mengenai AMDAL PT Semen Indonesia yang melanggar RTRW Kabupaten Rembang, ia berpendapat jika AMDAL berjalan terus sampai final berarti tidak bertentang dengan Tata ruang.

“Jika bertentangan maka tidak boleh dilanjutkan. Tata ruang itu menjadi penentu, tidak boleh dilanjutkan jika AMDAL itu bertentang dengan aturan tata ruang,” katanya.

Mengenai Surat Kepala Badan Geologi, Prof. Chafid berpendapat persoalan Cekungan Air tanah (CAT) bukan permasalahan tata ruang.  “Pak Surono akhirnya sekarang juga diam. Karena sebenarnya di Indonesia ini ada ribuan CAT dan yang masih aktif ada berkisar 450 CAT, yang sebagian besar di wilayah CAT itu di atasnya adalah pertambangan,” katanya.

“Jadi jika ada konsep bahwa yang ada di atas CAT tidak boleh ada pemanfaatan sumber daya alam. Maka Keppres ini akan menghapus semua izin eksplorasi dan eksploitasi  pertambangan yang jumlahnya ribuan di Indonesia,” lanjutnya.

Prof. Chafid melihat kawasan CAT bisa ditambang pada daerah yang tidak membahayakan, bila air berada pada kedalaman 100 meter atau lebih, yang bisa dideteksi melalui pengeboran.

Dia melihat AMDAL PT Semen Indonesia di Rembang sudah memenuhi kaidah ilmiah, regulatif dan teknis sudah terpenuhi.  “Saya selaku yang mengawal penyusunan AMDAL PT Semen Indonesia. Sepengetahuan dan sepengalaman saya mengikuti prosesnya, saya menilai AMDAL sudah baik,” ujar Prof Chafid.

Sedangkan Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia, Agung Wiharto kepada Mongabay mengatakan pada pertemuan bersama Gubernur Jateng pada 7 Juli 2014 sudah sudah jelas tentang AMDAL.  Gubernur sudah ada inisiatif agar semua pihak bisa melihat dan mendengar terkait penjelasan dari pihak perusahaan, akademisi dan warga yang menolak hadirnya pabik semen dan instansi lainnya.

“Kesimpulan pertemuan kemarin jika semua CAT tidak boleh ditambang, berarti semua perusahaan tambang di kawasan yang saat ini sudah beroperasi harus diberhentikan. CAT boleh ditambang asalkan bisa dikendalikan,” kata Agung.

Dia membantah pihaknya tidak melibatkan warga dalam dalam penyusunan AMDAL. Penyusunan AMDAL telah melalui 35 ijindan dan 12 persyaratan, termasuk syarat melibatkan masyarakat.

“Sosialisasi sudah kami lakukan ke masyarakat. Kami juga melibatkan mereka. Memang tidak semua atau tidak 100 persen terlibat. Kami mengundang mereka semua. Namun, ketika sosialisasi dilaksanakan ada beberapa warga yang tidak hadir karena berhalangan. Ada yang bertani atau kegiatan lainnya sehingga tidak hadir ketika sosialisasi dan konsultasi dilakukan,” katanya. Agung mengjak semua pihak untuk membangun Rembang demi kemanfaatan bersama.

Pertambangan Ramah Lingkungan di Industri Semen.

Agung Wiharto menjelaskan PT Semen Indonesia yang pembangunan pabrik dan pertambangannya di Rembang diresmikan pada 16 Juni 2014, berkomitmen mewujudkan industri semen ramah lingkungan dengan desain tambang dan peralatan yang digunakan.

Di lokasi industri akan ada peralatan yang tercanggih, antara lain dush collector atau penangkap debu yang di desain menangkap debu 30 mili/meter kubik.

Untuk mengendalikan emisi, setiap pabrik telah dilengkapi alat khusus pengendali debu seperti electrostatic precipitator (EP), cyclone, conditioning tower, bag house fileter dan peralatan lainnya. Selain itu pada setiap titik transport proses produksi dipasang peralatan penangkap debu yang kemudian diproses kembali sebagai material produksi.

Agung menjelaskan meski investasinya mahal, mereka telah berkomitmen untuk berkonsep industri hijau, dengan meningkatkan konsumsi energi alternatif dari limbah pertanian, menekan konsumsi air dan listrik, kontrol emisi yang ketat, dan tetap melestarikan keanekaragaman hayati.

“Kami akan membuat ruang terbuka hijau di 30 persen areal pabrik. Kami berharap kawasan tanah akan semakin baik dan terjaga,” kata Agung.

Seperti dalam siaran pers dari pihak perusahaan tanggal 5 Mei 2014 lalu, investasi untuk membangun pabrik di Rembang mencapai Rp 3,717 triliun atau setara US$

134,20 per ton semen. Angka itu berada dalam kisaran nilai investasi per ton untuk transaksi sejenis, yaitu antara US$116,17 sampai US$264,71 per ton.

Resiko Bencana dari Pertambangan.

Eko Teguh Paripurno menanggapi bahwa menambang ramah lingkungan bukan cuma persoalan caranya, akan tapi juga perlu dipertimbangan tempat/lokasi pertambangan, waktu, dan jumlah yang ditambang. “Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Ya tidak bisa dikatakan ramah lingkungan,” kata ET Paripurno.

Eko Teguh yang aktif di Pusat Studi Manajemen Bencana, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menjelaskan penambangan mengurangi jumlah simpanan aliran diffuse dan meningkatkan aliran conduit. Bertambahnya persentase aliran conduit saat musim hujan akan mengakibatkan banjir  dan berkurangnya persentase aliran diffuse saat musim kemarau.

“Resiko bencana akibat pertambangan, seperti banjir. Mungkin tidak terjadi longsor. Namun abu akan menurunkan hasil panen  dan harga jual tembakau dan buah-buahan,” katanya.

Daerah hilir Kali Bengawan Solo berada pada CAT Watuputih dengan luasan 2122 hektar juga terdampak penambangan.  Penambangan seluas 491.5 hektar berkontribusi pada kerentanan Kali Mrayun, Kali Kowang, Kali Kening, dan akan bermuara di Kali Bengawan Solo di daerah Bojonegoro.

Daerah tangkapan Kali Lusi tapak pabrik dengan luas 349.91 hektar, selanjutnya berkontribusi pada kerentanan Kali Sadang, Kali Kedawung, Kali Ngampel, dan masuk ke Kali lusi yang akan mengalir melewati Grobogan, Purwodadi.  Selain itu, daerah tangkapan Kali Tuyuhan berada pada CAT Watuputih dengan luas 319 ketar, terdampak kegiatan penambangan seluas 69.01 hektar. Daerah tangkapan ini berkontribusi pada kerentanan Kali Sambung Dawong, Kali Grubugan, Kali Kroyo, dan Kali Tuyuhan yang bermuara di Laut Jawa di daerah Lasem.

“Kemampuan kita untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengambil tindakan dalam menangani risiko bencana, dapat merubah tingkat risiko pola pemanfaatan ruang yang baik merupakan modal awal untuk usaha-usaha pengurangan risiko bencana,” kata Paripurno.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng menyebutkan pada 35 kabupaten/kota Jaten, lahan pertanian mengalami penyusutan mencapai 6,484 hektar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Belum termasuk lahan pertanian yang hilang akibat bencana lingkungan seperti rob dan abrasi pantai dipekaloangan lahan pertanian beralih fungsi menjadi tambak sekitar seluas 1.800 hektar dan di Demak seluas 2000 hektar.

Sedangkan Muhnur Satyahaprabu mengatakan Jateng saat ini dalam kondisi darurat ekologi. Alih fungsi lahan di Jawa Tengah dalam sepuluh tahun terakhir tergolong tingg, yang mengancam petani terancam kehilangan pekerjaan dan terjadi kerusakan lingkungan.

Data Dinas Pertanian dam Tanaman Pangan Jawa Tengah disebutkan bahwa cepatnya alih fungsi lahan menjadi problem meluas bagi kelangsungan hasil produksi pangan di Jawa Tengah. 300 – 400 hektar/tahun, lahan pertanian produktif beralih fungsi menjadi wilayah industri, perkantoran, kawasan bisnis, perumahan dan lainya.

Pengamatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, setidaknya ada lahan lebih dari 2.240 hektar yang sudah di tambang (termasuk eksplorasi) dan ada ancaman 7.467 hektar lahan akan dijadikan lahan pertambangan. Selain itu belum ada kebijakan Pemprov Jateng mengenai standar pengelolaan lingkungan hidup menjadi masalah bagi kepala daerah dalam menyusun roadmap perlindungan lingkungan.

Menggugat Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Indonesia.

WALHI, LBH Semarang bersama warga yang menolak pembangunan pabrik semen akan mengugat Gubernur Jateng dan PT Semen Indonesia, dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada awal September 2014.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mempersilahkan warga menggugat, karena proses pembangunan pabrik  telah dimulai setelah semua syarat administrasi dan izin sudah selesai. “Jika warga keberatan maka silahkan melakukan gugatan ke PTUN saja,” kata Ganjar Pranowo, 19 Juni 2014 lalu.

Sedangkan PT Semen Indonesia mempersilahkan warga mengajukan gugatan. Mereka berjanji akan mematuhi putusan pengadilan. “Tapi jika pengadilan memutuskan kami yang menang. Kami harap warga yang menggugat bisa menghormati hasil keputusan pengadilan,” kata Agung.

Agung berharap hakim memahami persoalan lingkungan dan dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan, jujur dalam membuat keputusan.

Sementara Muhnur melihat Pemprov Jateng dan Pemkab Rembang tidak mempertimbangkan keberadaan warga setempat dengan penghidupan pertanian yang telah mapan dan menolak keberadaan pabrik semen.

Pada akhirnya, warga berharap perjuangan mereka selama ini membuahkan hasil. “Kami berdoa dan percaya keadilan akan berpihak pada perjuangan kami,” kata Prin.

“Mohon dukung dan doakan perjuangan kami untuk menyelamatkan kelestarian alam dari perusak lingkungan,” ujar Sukinah.

 

Proyek PLTU Batang Terabas RTRW dan Konservasi Laut Tanpa AMDAL

Aksi warga tolak PLTU Batang. Foto: LBH Semarang

Warga di tiga desa di Kabupaten Batang (Desa Ponowareng, Karanggeneng, Roban dan Ujungnegoro), terus melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terbesar Se-Asia Tenggara di sekitar desa mereka. Penolakan warga disebabkan adanya kejanggalan yang ditemukan dengan adanya perubahan Rencana Tata Ruang setempat oleh Bupati Batang demi berjalannya proyek ini.

Alasan lainnya, sawah, tanah dan laut sebagai tempat mata pencaharian warga yang akan tergusur dan mereka terancam tidak memiliki pekerjaan.

Menurut Saryudi warga Karanggeneng, Batang, kepada Mongabay Indonesia mengatakan, masyarakat telah melakukan studi banding dengan masyarakat yang hidup di sekitar PLTU Cilacap dan PLTU Rembang, dan menemukan beberapa fakta sejumlah perubahan telah terjadi setelah pembangunan kedua PLTU ini.

Sebelum ada pembangunan PLTU masyarakat di daerah PLTU Cilacap dan PLTU Rembang dapat hidup sejahtera dengan mengolah tanah dan sawahnya, mereka pun dapat mencari ikan di laut. Namun setelah adanya pembangunan PLTU, kehidupan berubah total setelah hilangnya lahan dan sawah mereka.

Begitu pula dengan para nelayan,  yang mengalami hal serupa dengan penghasilan ikan yang terus menurun karena Ikan-ikan teracuni oleh limbah PLTU dan banyak yang tersedot oleh mesin dari PLTU.

Tabel: Pengaturan Kawasan Pantai Ujungnegoro-Roban. Tabel: BLH Jawa Tengah. Klik untuk memperbesar peta.

“Melihat fakta di masyarakat Cilacap tersebut di atas, kami menilai hal itu juga nantinya tidak akan jauh berbeda dengan kami (masyarakat Batang) pasca PLTU Batang berdiri. Mereka lebih berupaya preventif dibanding menyesal dikemudian hari,”kata Saryudi.

Selain itu, ada beberapa persoalan penting yang melatarbelakangi adanya penolakan pembangunan PLTU yaitu terkait dengan persoalan ijin lokasi PLTU. Menurut Wahyu Nandang Herawan SH, dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang kepada Mongabay Indonesia mengatakan, ada yang aneh dengan pembangunan proyek PLTU ini.

Pihak Pembangun Proyek PLTU telah mendapatkan perijinan lokasi tanpa memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). “Sampai saat ini pihak pembangun PLTU belum memiliki dokumen AMDAL dan ini telah menyalahi aturan main Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999,” ungkap Nandang.

Persoalan lainnya adalah, proyek ini ternyata menabrak kawasan konservasi laut di pantai utara Jawa dan adanya perubahan peraturan setempat oleh Bupati Batang secara semena-mena, dengan menerabas peraturan hukum yang lebih tinggi.

Melalui Keputusan Bupati Batang Nomor 523/306/2011, tanggal 19 September 2011, telah dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005, tanggal 15 Desember 2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang.

Peta: Struktur Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Laut Daerah. Peta: LBH Semarang. Klik untuk memperbesar peta.

Keputusan Bupati Nomor 523/306/2011 yang baru tersebut anehnya justru bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029, maupun Perda kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang RTRW wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031, yang menyebutkan bahwa kawasan Konservasi laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban dengan luas + 6.889,75 Ha merupakan Kawasan Perlindungan Terumbu Karang.

Selain hal itu juga, dalam pasal 46 ayat 2 huruf (d) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, bahwa Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban di Kabupaten Batang ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut.

Dengan deskripsi fakta diatas, dapat disimpulkan Keputusan Bupati Batang Nomor 523/306/2011 telah melanggar Undang-undang yang lebih tinggi diatasnya. “Jadi disini dapat dilihat adanya usaha penggeseran lokasi kawasan Konservasi oleh pihak Pemerintah kabupaten Batang melalui Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 523/306/2011 agar Lahan yang akan dijadikan tempat pembangunan PLTU seolah-olah tidak melanggar pengaturan tentang kawasan konservasi,” Nandang menambahkan.

Laporan: PT SCP Sulap 23.000 Hektar Hutan Kalteng Jadi Kebun Sawit Tanpa Izin

Lokasi perkebunan PT Suryamas Cipta Perkasa. Foto: EIA/Telapak

Tulisan ini dibuat berbasis laporan terbaru dari Environmental Investigation Agency dan organisasi Telapak, yang melakukan penyelidikan atas pelanggaran prosedur oleh PT Suryamas Cipta Perkasa yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Laporan berjudul Testing The Law: Carbon, Crime and Impunity in Indonesia’s Plantation Sector ini berisi bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh PT SCP sejak pertamakali beroperasi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Pelanggaran berupa pelanggaran prosedur perizinan pembukaan hutan, perusakan lahan gambut, perusakan habitat orangutan dan merusak keseimbangan hidup masyarakat lokal, terus terjadi hingga saat ini.

Bulan Maret 2012 silam, Environmental Investigation Agency (EIA) dan organisasi Telapak mengirimkan tumpukan bukti ini kepada sejumlah otoritas pemerintahan di Indonesia yang berisi kasus kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit PT  Suryamas Cipta Perkasa (SCP). Perusahaan ini telah membuka perkebunan kelapa sawit dengan melanggar sejumlah aturan pemerintah, akses ke sumber daya alam, dan manajemen lingkungan.

Kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh PT SCP berdampak langsung ke wilayah lahan dan hutan gambut seluas 23.000 hektar, merusak pola hidup masyarakat lokal, membahayakan habitat orangutan, dan melepas jutaan ton karbon ke udara.

Tujuan dari laporan ini adalah untuk membantu Pemerintah RI untuk melakukan investigasi atas kejahatan lingkungan, dan memberitahukan kepada pemerintah bahwa Telapak dan EIA akan mempublikasikan respons pemerintah atas semua bukti yang telah diberikan.

Sepanjang pertemuan yang digelar di bulan Mei dan Juni 2012, kendati sejumlah bukti sudah di tangan, namun kekhawatiran tergambar kuat di rantai birokrasi Indonesia untuk menegakkan hukum. Kendati penyelidikan atas PT SCP terus berjalan, namun kemajuan dalam penuntutan atas kejahatan yang dilakukan belum juga terjadi. Hal ini menjadi sebuah bukti lagi bahwa pelanggaran atas segala prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, dan bahkan telah merusak lingkungan serta kehidupan masyarakat masih belum terjamah. Otoritas birokrasi yang ada di level local masih memprioritaskan tetap beroperasinya perkebunan disbanding penegakan hukum.

Sepanjang dekade mulai 90-an hingga saat ini, akuisisi lahan besar-besaran terjadi di Propinsi Kalimantan Tengah, yang diwarnai dengan pelanggaran berbagai aturan. Kementerian Kehutanan RI mencatat, akibat pelanggaran prosedur ini, negara mengalami kerugian hingga Rp 158.5 Triliun. Dari data Kementerian, sekitar 92% dari seluruh perusahaan perkebunan dan tambang yang beroperasi telah melakukan berbagai jenis pelanggaran prosedural untuk penggunaan lahan dan pembukaan hutan.

Proses perusakan hutan oleh PT SCP. Foto: EIA/Telapak

Di Propinsi Kalimantan Tengah, dalam sepuluh tahun antara 1999 hingga 2009, luasan perkebunan bertambah sekitar 13% setiap tahunnya. Hal ini berimplikasi pada tidak terdekteksinya penambahan perkebunan di wilayah yang ditujukan untuk penggunaan lainnya, serta tak terdeteksinya degradasi di wilayah lahan gambut yang menyimpan jutaan ton karbon. Ini salah satu alas an mengapa saat itu Indonesia mencuat ke tiga besar sebagai emitter karbon terbesar di dunia.

Hingga tahun 2012, duapertiga perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kalimantan (baik timur, barat, selatan dan tengah) berjalan tanpa didahului oleh adanya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang semestinya.

Sejumlah perusahaan perkebunan besar juga beroperasi di Propinsi Kalimantan Tengah tanpa berbekal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), yang berisi tentang jumlah kayu yang terdapat dalam sebuah konsesi dan tujuan pemanfaatannya secara komersial.

Anehnya, semuanya berjalan lancar tanpa ada hukuman samasekali. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah bersama dengan Tim Anti Mafia Peradilan yang melakukan investigasi di wilayah Kalimantan Tengah. Begitu pula dengan penerbitan Undang-Undang baru Perlindungan dan Manajemen Lingkungan Hidup yang mewajibkan adanya AMDAL dalam pembukaan lahan di tahun 2009, semua tidak memberi dampak serius. Ratusan perusahaan perkebunan tetap beroperasi secara illegal, dan ironisnya dalam banyak kasus mereka justru melibatkan pemerintah kabupaten.

Proses penuntutan terhadap kejahatan lingkungan dan tata ruang semakin diperumit dengan berbagai konflik, dan perencanaan yang tidak selaras.

Berkaca dari kasus PT Suryamas Cipta Perkasa, anak usaha dari Grup BEST, yang mendapat Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Pulang Pisau di tahun 2007, sejumlah pelanggaran telah dilakukan oleh perusahaan ini sejak awal hadir lima tahun silam.

Luas perkebunan sawit PT SCP tahun 2006 Foto: EIA/Telapak

Luas perkebunan PT SCP tahun 2010. Foto: EIA/Telapak

Mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa melalui proses AMDAL. Seharusnya, sebelum mendapatkan IUP, PT SCP sudah lulus uji AMDAL yang dikeluarkan oleh pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah. Uji AMDAL ini meliputi potensi dampak sosial dan lingkungan dari pembukaan perkebunan di wilayah tersebut. Namun kenyataannya, AMDAL PT SCP hingga tahun 2012 belum mendapat persetujuan dari pemerintah propinsi Kalimantan Tengah. Hal ini diakui oleh seorang pejabat pemerintah propinsi. Terkait hal ini, maka IUP yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten, adalah illegal dan tidak memberi otoritas bagi PT SCP untuk melakukan pembukaan lahan dan penanaman.

PT SCP beroperasi di lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter. Faktanya, wilayah lahan gambut tempat beroperasi PT SCP seluas 22.000hektar ini, berdasarkan studi yang dilakukan tahun 2007, mencapai kedalalaman antara dua hingga tiga meter. Dan ini jelas, pemanfaatan lahan gambut dengan kedalaman lebihd ari 3 meter, melanggar dua keputuan presiden dan dua keputusan menteri.

PT SCP beroperasi tanpa Izin Pelepasan Hutan. Jika wilayah yang akan digunakan perkebunan ini masuk dalam Kawasan Hutan, maka seharusnya PT SCP melakukan pengajuan kepada Kemterian Kehutanan RI untuk melepaskan hutan ini secara resmi, dan mengantungi izin pelepasan hutan. Namun kenyataannya, PT SCP sejak lima tahun terakhir beroperasi di wilayah yang masih berstatus Kawasan Hutan, dan ini adalah pelanggaran UU No.41 tahun 1999, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Berdasar data dari Kementerian Kehutanan RI di bulan Juni 2011, wilayah ini belum dilepas dari status Kawasan Hutan. Menegaskan bahwa, PT SCP melakukan penanaman perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan.

PT SCP beroperasi tanpa Izin Pemanfaatan Kayu. Sebelum membuka lahan, perusahaan perkebunan harus melakukan inventarisasi terkait jumlah kayu yang ada di dalam lahan ini. Daftar ini, adalah prasayarat bagi pemerintah kabupaten untuk menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu. Untuk mendapat IPK ini, wilayah ini harus mendapat Izin Pelepasan Hutan dari Kemenhut RI. Tanpa kedua surat ini, maka semua kayu yang ada di dalam wilayah konsesi ini adalah kayu ilegal.

PT SCP Beroperasi diluar batas konsesi perkebunan. Berdasar data satelit yang didapat, PT SCP telah melakukan pelanggaran batas konsesi perkebunan sejauh 2 kilometer dari batas semestinya. Artinya, PT SCP telah melakukan perambahan hutan secara illegal.

PT SCP melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Berdasar UU tahun 2004 tentang Perkebunan, menggunakan api untuk membuka lahan adalah sebuah tindakan criminal. Pada kenyataannya, data satelit yang dikumpulkan sejak 1 Januari 2007 hingga 30 Desember 2011, menemukan ratusan titik api di berbagai sisi konsesi PT SCP.

Kanal di dalam perkebunan yang mengakibatkan bencana bagi sekitar. Foto: EIA/Telapak

Namun, kendati semua pelanggaran ini telah terjadi, tidak ada proses penuntutan yang terjadi terhadap PT SCP.  Gubernur Kalimantan Tengah, teras Narang sendiri sudah berkali-kali meminta bupati Pulang Pisau untuk menyelesaikan masalah AMDAL PT SCP ini. Bulan Maret 2010, gubernur sudah menyurati bupati Pulang Pisau perihal masalah ini, dan meminta agar PT SCP memenuhi tenggat waktu penyerahan AMDAL, atau perusahaan ini akan dianggap melanggar UU No.32/2009, dimana perusahaan atau perorangan yang melakukan aktivitas di hutan negara tanpa AMDAL dan izin akan dipenjara dan didenda antara Rp 1 MIliar hingga 3 Miliar rupiah.

Namun hingga April 2011, PT SCP tidak juga memenuhi syarat AMDAL ini. Pada saat yang sama, konflik antara PT SCP dan masyarakat yang merasa dirugikan oleh perusahaan ini pecah. Pemerintah kabupaten dan propinsi bahkan harus turun tangan membantu mediasi konflik ini.

Hingga Oktober 2011, pemerintah masih tak bisa berbuat banyak untuk menghukum PT SCP. Kesimpulan sementara, situasi PT SCP yang beroperasi di Kabupaten Pulang Pisau sudah diketahui oleh berbagai level otoritas pemerintah di Indonesia. Namun sekali lagi, tidak ada tindakan, dan tidak ada hukuman bagi PT SCP.

Sementara perusakan di lapangan terus terjadi. Tercatata, PT SCP sudah merusak hutan yang berisi kayu-kayu yang bernilai ekonomis bagi Indonesia, perusahaan ini juga merusak lahan yang merupakan rumah bagi sekitar 200 orangutan Kalimantan, Mereka bahkan membayar orang untuk membunuh dan memburu orangutan, PT SCP juga mengusir warga desa Paduran Sebangau dari wilayah mereka dan tidak membayar ganti rugi yang dijanjikan, Tahun 2012 ini kanal-kanal yang dibangun oleh PT SCP juga telah menyebabkan banjir di berbagai wilayah sekitar perkebunan.

Salah satu area hutan yang baru 'dibersihkan' oleh PT SCP. Foto: EIA/Telapak

Dari sudut pandang karbon, PT SCP telah mementahkan program Kalimantan Forest and Climate Partnership, yang berupaya mengembalikan lahan gambut seluas 200.000 hektar, dan menekan emisi karbon sekitar 700 juta ton dalam waktu 30 tahun. Namun, akibat perusakan PT SCP, program ini tercatat baru berhasil melakukan programnya di area seluas 25.000 hektar, dan dibutuhkan dana ekstra untuk melakukan reforestasi di lahan gambut yang rusak ini.

Namun sayang, pemerintah sendiri, berdasar laporan ini belum bisa mengambil langkah lebih jauh. Salah satunya, adalah ketiadaan koordinasi antara Kementerian Kehutanan RI dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kedua agen pemerintahan ini pergi ke lapangan untuk melakukan pengecekan, namun tidak berbagi data dan bahkan tidak saling berkomunikasi perihal penyelesaian masalah ini.

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah ketiadaan harmoni antara peta Tata Ruang Wilayah yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan RI dan pemerintah lokal di level kabupaten, membuka celah pelanggaran hukum bagi pengusaha nakal seperti PT Suryamas Cipta Perkasa.

Sayang sekali, masalah yang telah mengorbankan hutan dan warga negara Indonesia di level terbawah, justru terhambat lemahnya koordinasi antar-lembaga yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan masalah ini.

PT SCP, hingga tulisan ini dibuat masih terus menikmati hasil dari alam Indonesia, tanpa mengindahkan hukum yang seharusnya menjadi jembatan bagi kepentingan bersama.

Lebih lanjut laporan lengkap “Testing the Law” dapat diperoleh di sini.

Berikut adalah video yang melengkapi laporan tersebut: