Tag Archives: kebakaran hutan kalbar

Jokowi Diajak Blusukan ke Lokasi Kebakaran Hutan dan Gambut

Kebakaran lahan gambut di Kalimantan Tengah, sejak September 2014. Kebakaran menyebabkan, asap tebal menyelimuti daerah ini hingga berbagai aktivitan terganggu. Foto: Zenzi Suhadi

Kebakaran lahan gambut di Kalimantan Tengah, sejak September 2014. Kebakaran menyebabkan, asap tebal menyelimuti daerah ini hingga berbagai aktivitas terganggu. Foto: Zenzi Suhadi/Walhi

Abdul Manan, warga asli Pulau Meranti, Riau membuat petisi lewat kanal Change.org. Melalui petisi itu, dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk blusukan atau meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan gambut di sana.

“Orang suka bercerita, pak Jokowi dekat dengan rakyat dan betul-betul mendengar. Suka blusukan. Mau tidak pak Jokowi blusukan ke tempat kami? Langsung melihat hutan gambut, kebakaran dan asapnya. Hanya dengan begitu pak Jokowi bisa mengerti kehidupan kami sehari-hari dengan asap,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/10/14).

Baru beberapa jam diluncurkan, sampai Selasa malam tercatat 4.800 orang lebih menandatangani petisi ini. Dalam petisi itu, Abdul menyinggung soal revolusi mental yang digadang-gadang Jokowi.

Menurut dia, kabut asap di Riau selama 17 tahun mengancam implementasi revolusi mental. Jika berlanjut, akan menjadi disabilitas mental. Kabut asap menimbulkan konsekuensi negatif pada kesehatan fisik, mental dan pendidikan.

Abetnego Tarigan, direktur eksekutif Walhi Nasional mengatakan, pendekatan pemerintah sebelumnya tidak menunjukkan kemajuan signifikan dalam penuntasan masalah kebaran hutan dan lahan. Hal ini karena problem mendasar tata kelola hutan dan perkebunan tidak diselesaikan menyeluruh.

“Kebakaran hutan dan lahan tidak bisa selesai jika pemerintah hanya berposisi sebagai pemadam kebakaran. Pemerintah harus lebih serius mencegah,” katanya.

Lahan gambut yang terbakar di Kabupaten Bengkalis,Riau pada Maret 2014. Pada Juli-Agustus-September sampai Oktober 2014, kebakaran bak ‘menu’ yang harus ditanggung warga. Foto: Zamzami

Dia mendorong pemerintah segera me-review berbagai regulasi yang permisif atas tindakan pembakaran hutan. Dia juga mendesak penguatan dan perbaikan regulasi mengenai tata kelola hutan dan perlindungan lahan gambut di Indonesia.

“Kalau Jokowi blusukan ke sana, bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat. Melihgat secara langsung permasalahan lahan gambut. Sekaligus merasakan langsung beban masyarakat.”

Kesempatan sama, Longgena Ginting, kepala Greenpeace Indonesia mengatakan, Indonesia merupakan emiter gas karbon terbesar di dunia dan menjadi masalah perubahan iklim. Sebagian besar emisi dari kerusakan hutan dan kebakaran lahan gambut.

“Penanggulangan kebakaran hutan dan gambut harus menjadi prioritas utama dalam 100 hari pemerintahan Jokowi dan kabinet kerja.”

Dia mendorong Jokowi blusukan ke lokasi kebaran hutan dan lahan gambut agar bisa melihat fakta lapangan.  Pembuatan petisi itu, katanya, agar Jokowi tergerak langsung ke lapangan dalam waktu dekat. Petisi menjadi bagian dari keinginan publik agar Jokowi lebih memberikan perhatian.

“Jokowi diharapkan bisa memberikan solusi konkrit dalam mengatasi masalah kerusakan hutan dan lahan gambut. Dengan model blusukan, dia tidak sekadar mendengar laporan. Bisa tahu penyelesaian.”

Wimar Witoelar, pendiri Yayasan Perspektif Baru, mengatakan, Jokowi diharapkan menjadi babak baru penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia. “Kami berharap Jokowi mau bersama-sama ikut blusukan ke lokasi kebakaran hutan. Lalu mengambil langkah-langkah strategis.”

Dia yakin, Jokowi akan blusukan ke lokasi kebakaran. Sebab, selama ini dia identik dengan kerja cepat. If not now, when? If not Jokowi, who

Layangkan surat ke Jokowi

Menindaklanjuti permintaan ini, Walhi Nasional, Greenpeace dan Yayasan Perspektif Baru melayangkan surat kepada Jokowi. Isi surat itu berisi ajakan kepada presiden segera meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan gambut. Jika Jokowi berkenan, mereka siap memfasilitasi.

Direktur Pusat Studi Bencana Universitas Riau Haris Gunawan mengatakan, jika Jokowi blusukan akan menjadi momentum baik. Publik, katanya, mengharapkan Jokowi bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan cara tidak biasa, out of the box.

“Memang tidak mudah menyelesaikan masalah, tergantung leadership. Perlu tokoh sekelas Jokowi mengatasi permasalahan ini.”

Dia mengatakan, Jokowi seorang rimbawan. Dia berharap, hal ini memberi sinyal bagus dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup termasuk tata kelola hutan dan lahan gambut di Indonesia.

“Dalam nomenklatur baru, tertulis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Lingkungan hidup disebut di awal. Ini menunjukkan ada semangat dari seorang Jokowi untuk memperbaiki kualitas  lingkungan hidup secara keseluruhan.”

Haris mengatakan, hutan gambut eksosistem paling rapuh. Indonesia memiliki luas lahan gambut terbesar dan terdalam di dunia. Rata-rata kedalaman lahan gambut di Indonesia berkisar antara 8-10 meter. Bahkan di Riau, ada sampai mencapai 17 meter.

“Pengalaman kegagalan proyek satu juta hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah seharusnya tidak berulang lagi di Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Terjadinya kebakaran berulang setiap tahun harus menjadi pengalaman dan pelajaran berharga bagi pemerintahan baru Jokowi.”

Lahan gambut habis terbakar di Kalteng pada September-Oktober 2014. Foto: Walhi Kalteng

Lahan gambut habis terbakar di Kalteng pada September-Oktober 2014. Foto: Walhi Kalteng

Kebakaran hutan di Kalimantan

Kebakaran tak hanya terjadi di Sumatera. Sejak September 2014, di Kalimantan, seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, juga terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut. Di beberapa wilayah itu asap mulai berkurang karena hujan turun. Namun, dampak dampak kala kebakaran terjadi dan kabut asap melanda,  cukup besar. Di Kalteng, sekolah-sekolah sampai libur karena udara sudah tak sehat dan berbahaya, dan berbagai aktivitas terganggu, seperti penerbangan tertunda.

Walhi Kalteng, menemukan sebaran titik api berada di 90an perkebunan sawit. Dari pantauan satelit Modis Terra dan Aqua dari Nasa menunjukkan, sepanjang Oktober 2014, sebaran titik api mencapai 5.546 titik!  Parahnya, tak ada upaya penegakan hukum bagi perusahaan-perusahaan ini.

“Ironisnya, perusahaan ini belum satupun diproses hukum. Justru masyarakat dan petani peladang menjadi korban dari kebijakan yang tajam ke bawah namun tumpul ketika berhadapan dengan investasi,” kata Arie Rompas, direktur eksekutif Walhi Kalteng, kepada Mongabay, pekan lalu via surat elektronik, belum lama ini.

Padahal, katanya, investasi dan konversi hutan dengan aktivitas pembakaran dan pembukaan kebun sawitlah yang menyebabkan kebakaran.  Bukti ini, ucap Arie, bisa terlihat dari kosentrasi sebaran titik api. Jadi, jelas, kabut asap terhubung erat dengan  aktivitas pembukaan kebun di dalam konsensi perkebunan sawit.  “Namun, sepanjang Oktober, 106 petani petani menjadi tersangka, sedangkan perusahaan belum satupun!”

Dia heran, aturan di Kalteng juga ada yang bisa menjerat perusahaan tapi tak berjalan. Bahkan, UU Lingkungan Hidup, UU Perkebunan juga jelas menyebutkan larangan pembakaran dan sanksi hingga pencabutan izin perusahaan, “Instrumen hukum diabaikan padahal ada unsur kelalaian dan kesengajaan bisa menjerat perkebunan sawit, minimal menggunakan  titik api konsensi mereka.”

Seharusnya, titik api di konsesi bisa menjadi bukti awal aparat hukum menyelidiki karena ada klausul izin konsensi merupakan tanggung jawab hukum melekat bagi pemilik perusahaan termasuk mencegah kebakaran.

Sejak bulan lalu, asap mulai menyelimuti kabupaten dan kota di Kalteng. Warga harus menanggung  kondisi sulit karena harus menghirup udara tidak sehat karena asap  yang mengandung polutan dan mengancam kesehatan masyarakat. Udara menjadi tak sehat bahkan berbahaya, sekolah-sekolah sempat diliburkan, sampai penerbangan terhambat. Seperti indeks pencemaran udara di Palangkaraya 1-12 Oktober 2014, berada pada level tidak sehat, sangat tidak sehat dan berbahaya.

Meskipun saat ini, hujan mulai turun, dan titik api berkurang serta asappun menipis. Namun, bencana asap telah merugikan masyarakat dan lingkungan, terlebih kejadian ini terus berulang tiap tahun. “Pemerintah jangan diam dengan asap di Kalteng. Penuhi tanggung  jawab konstitusi dalam menjamin hak atas lingkungan sehat adalah hak asasi manusia.”

Sebenarnya, kata Arie, kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana ekologis yang bisa diperkirakan asal dengan upaya pencegahan, pengendalaian  dan penanganan yang komprehensif.

Kebakaran hutan dan kabut asap, katanya, bersumber dari daya dukung lingkungan rusak. Untuk itu, perlu upaya pencegahan dari akar masalah, yaitu hentikan konversi lahan gambut dan hutan yang tidak melihat daya dukung dan fungsi ekologis.

Bagaimana caranya? Menurut Arie ada beberapa cara. Pertama, mulai mengindetifikasi wilayah titik degradasi lingkungan terutama di lahan gambut, merupakan lokasi titik api dari tahun ketahun. Lalu segera upaya pemulihan komprehensif untuk mengembalikan fungsi hidrologi dengan kembali membasahi wilayah gambut.

Kedua, proses penegakan hukum harus segera terutama menjerat para pelaku pembakaran dengan multi door hukum yang mengatur larangan dan sanksi terhadap pembakaran hutan dan lahan. Termasuk, memberikan sanksi mengembalikan biaya kerugian  ekologis dan pemulihan akibat kebakaran hutan.

Ketiga, segera evaluasi izin dan menghentikan konversi lahan gambut untuk investasi skala luas baik buat sawit dan hutan tanaman industri. Tujuannya, memastikan fungsi ekosistem gambut berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi, lingkungan dan kultural bagi semua pihak.

Dia mengatakan, kondisi lingkungan di Kalteng terus terdegradasi dampak pengelolaan sumber daya alam merusak dan tidak berkelanjutan. Bencana ekologis  yang muncul pun harus ditanggung masyarakat. Sistem penguasan lahan, katanya, 78 persen wilayah Kalteng, dengan 3,1 juta hektar lahan gambut terus terdegradasi dan menjadi kebun sawit.

Data Hotspot di Perkebunan Sawit di Kalteng 1-14 Oktober 2014

Kabut asap tebal menyelimuti wilayah di Kalimantan Tengah, pada awal Oktober 2014. Foto: Walhi Kalteng

Kabut asap tebal menyelimuti wilayah di Kalimantan Tengah, pada awal Oktober 2014. Foto: Walhi Kalteng

Lahan Gambut di Rasau Jaya Mulai Terbakar

Nenas milik Sulin yang terbakar bersama tanaman-tanaman lain seperti rambutan, tabu sampai sawit di Desa Rasau Jaya, KKR. Foto: Sapariah Saturi

Nenas milik Sulin yang terbakar bersama tanaman-tanaman lain seperti rambutan, tabu sampai sawit di Desa Rasau Jaya, KKR. Foto: Sapariah Saturi

Sulin tampak lelah pagi itu. Sesekali dia menyeka peluh di dahi.  Pria paruh baya ini baru saja dari kebun. Dia mencangkul membuat pembatas sambil menyirami tanaman. Harapannya, rumah dan tanaman yang tersisa tak terbakar.

Lebih sepekan ini, berhektar-hektar kebun warga di Sekunder C, Desa Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, terbakar, termasuk kebun Sulin.

Di kebun Sulin, tampak pohon rambutan tinggal puing-puing. Begitu juga nenas, tebu, bahkan sawit. Sekitar lahan gambut yang terbakar, masih banyak tanaman lain, seperti jagung, karet, dan tebu. Dia khawatir, tanaman yang tersisa pun dilalap api.

“Sudah sekitar 2,3 hektar kebun saya terbakar. Habis rambutan, nenas, sawit, dan lain-lain,” katanya Sabtu (2/8/14).

Dia berusaha menahan kebakaran agar tak meluas dengan membuat parit kecil dan menyirami dengan air. “Tapi tak mampu saya.”

Warga tak hanya khawatir tanaman, tetapi rumah mereka juga terancam. Bara api terus berjalan mendekati pemukiman.

Sulin sudah melaporkan kebakaran ini kepada Manggala Agni, tetapi tak juga mendapat bantuan pemadaman. “Mereka bilang, saya harus lapor ke atasan. Kalau petugas yang lapor tak didengar. Saya tak tahu siapa atasannya. Ginilah, sampai sekarang, kita sendiri yang usaha padamkan.”

Dia berharap, pemerintah daerah segera memberikan bantuan pemadaman kebakaran lahan gambut ini. Menurut dia, warga sudah mengetahui mengenai kebakaran lahan ini. Jadi, dalam membuka lahanpun mereka tak pakai cara membakar. “Kami tahu itu. Tapi tak tahu ini api darimana. Mula-mula dari belakang sana. Angin kuat lalu sampai ke sini,” ujar dia.

Tanaman milik Sulin yang ludes terbakar. Kebakaran terus meluas dan makin mendekati pemukiman warga. Foto: Sapariah Saturi

Tanaman milik Sulin yang ludes terbakar. Kebakaran terus meluas dan makin mendekati pemukiman warga. Foto: Sapariah Saturi

Sulin tengah menggali tanah membuat pembatas agar kebakaran tak menjalar ke rumah dan tanaman. Foto: Sapariah Saturi

Sulin tengah menggali tanah membuat pembatas agar kebakaran tak menjalar ke rumah dan tanaman. Foto: Sapariah Saturi

Kebakaran lahan gambut juga terjadi di Desa Rasau Jaya II dan lebih parah. Dari jalan raya, asap menyelimuti cukup tebal. Sekitar 100 meter dari jalanan, belasan hektar lahan gambut ‘membara.’

Tampak tanaman warga bertumbangan dan tinggal puing-puing. Di kiri kanan jalan setapak menuju kebun dilalap api. Bunyi api memakan pepohonan terdengar kuat, tetapi api hanya tampak sesekali. Hanya panas dan asap tebal menyesakkan nafas.

Rusli, yang memiliki tiga hektar kebun sawit tengah sibuk menyedot air guna menyelamatkan tanamannya yang masih belum terbakar. Dia punya kebun sawit tiga hektar berusia lima tahun, sebagian ada yang berbuah. “Sudah dua hektar habis, tinggal satu hektar ini yang saya usaha jaga,” katanya.

Di bagian lain tampak tanaman jagung, nenas singkong yang hangus. “Ada yang sudah lapor BNPB, katanya hari ini mau datang. Tapi tak jadi. Polisi pun sudah datang tiga orang. Foto-foto lalu pulang.”

Rusli berharap, pemerintah segera memberikan bantuan pemadaman api jika tidak kebakaran akan meluas. “Kebakaran dari Rabu (30 Juli).” Dia juga berharap, hujan turun agar api dan bara padam.

Entah mengapa badan yang mengurus penanggulangan kebakaran lahan dan hutan lamban bergerak. Padahal, Kalimantan Barat, merupakan salah satu daerah yang menjadi prioritas penanganan.

BNPB menyebutkan, ada sembilan provinsi mendapat perlakuan khusus, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Lalu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Taufikurahman, kadaops Manggala Agni Rasau Jaya kala dihubungi  Mongabay, belum bisa berkomentar. “Saya lagi berkendara. Bisa hubungi besok ya.”

Pepohonan yang tumbang dilalap api dan kebakaran yang terus meluas melalap kebun warga di Desa Rasa Jaya. Foto: Sapariah Saturi

Pepohonan yang tumbang dilalap api dan kebakaran yang terus meluas melalap kebun warga di Desa Rasa Jaya. Foto: Sapariah Saturi

Asap tebal diikuti bunyi api memakan dahan terus menjalar di lahan gambut Desa Rasau Jaya II. Kapan pemerintah mulai turun membantu? Foto: Sapariah Saturi

Asap tebal diikuti bunyi api memakan dahan terus menjalar di lahan gambut Desa Rasau Jaya II. Kapan pemerintah mulai turun membantu? Foto: Sapariah Saturi

Hendrikus Adam dari Walhi Kalbar mengatakan, musim kemarau memang rawan kebakaran hutan dan lahan hingga menyebabkan kabut asap. Terlebih kawasan bergambut seperti di Kalbar, lahan mudah dilalap api dan sulit dipadamkan.

Kebakaran lahan gambut di Rasau, katanya, seharusnya mendapatkan penanganan segera, terlebih warga sudah melaporkan peristiwa itu. “Ini bentuk partisipasi warga guna meminimalisir dampak kebakaran lahan. Penting direspon segera agar kebakaran tak meluas dan tak berkepanjangan.”

Menurut dia, dalam menanggulangi kebakaran lahan dan hutan ini perlu keterlibatan semua pihak. Termasuk, tak membiarkan baik sengaja maupun tidak kebakaran itu.

Selama ini, kebakaran hutan dan lahan, terutama di konsesi perusahaan,  belum mendapatkan perhatian serius, misal penindakan hukum masih lemah.

Belum ganggu penerbangan

Meskipun kebakaran lahan mulai terjadi di sekitar Bandara Supadio Pontianak, seperti di Rasau Jaya, namun belum mengganggu penerbangan. Pantauan Mongabay, pada Sabtu (2/8/14), penerbangan berjalan lancar sesuai jadwal. Menurut petugas di bandara, sudah ada asap sedikit namun belum menggangu penerbangan. Selama Lebaran ini, belum ada penundaan penerbangan karena asap.

Lahan gambut di kebun warga yang dilalap api di Desa Rasau Jaya II. Foto: Sapariah Saturi

Lahan gambut di kebun warga yang dilalap api di Desa Rasau Jaya II. Foto: Sapariah Saturi

Pohon-pohon yang hangus terbakar di Desa Rasa Jaya II. Kebakaran cukup hebata sudah berlangsung empat hari, tetapi belum ada penanganan dari pemerintah. Foto: Sapariah Saturi

Pohon-pohon yang hangus terbakar di Desa Rasa Jaya II. Kebakaran cukup hebata sudah berlangsung empat hari, tetapi belum ada penanganan dari pemerintah. Foto: Sapariah Saturi

Api menyala melalap kebun warga di Desa Rasau Jaya II.  Pohon-pohon pun tampak hangus dan bertumbangan. Foto: Sapariah Saturi

Api menyala melalap kebun warga di Desa Rasau Jaya II. Pohon-pohon pun tampak hangus dan bertumbangan. Foto: Sapariah Saturi

Angin kuat, kebakaran makin meluas di Desa Rasau Jaya II. Pemilik kebun berusaha mandiri mengurangi dampak kebakaran dengan menyirami tanaman. Foto: Sapariah Saturi

Angin kuat, kebakaran makin meluas di Desa Rasau Jaya II. Pemilik kebun berusaha mandiri mengurangi dampak kebakaran dengan menyirami tanaman. Foto: Sapariah Saturi

Tanaman jagung warga mulai terbakar. Meskipun hanya asap tebal yang tampak, namun bara api berjalan dan terus meluas. Foto: Sapariah Saturi

Tanaman jagung warga mulai terbakar. Meskipun hanya asap tebal yang tampak, namun bara api berjalan dan terus meluas. Foto: Sapariah Saturi

Ajang Pemutihan Konsesi Sawit di Hutan Kalbar, Menhut Didesak Cabut SK 936

Hutan dan Desa Jasa di Kabupaten Sintang, yang masuk dalam pencadangan HTI oleh Kemenhut. Foto: Yayasan Titian

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan menilai SK.936/Menhut-II/2013 tentang perubahan peruntukan, fungsi, dan penujukan kawasan tak lebih tata ruang pro-bisnis. Surat keputusan ini, hanya menjadi sarana pemutihan konsesi perkebunan sawit di kawasan hutan dan mengabaikan ruang hidup warga.

Menyikapi hal itu, sekitar 20-an perwakilan LSM di Kalimantan Barat (Kalbar) tergabung dalam koalisi mendesak Menteri Kehutanan (Menhut) mencabut SK 936 yang diterbitkan 13 Desember 2013 ini. Koalisi mendesak Menhut segera mendorong proses hukum perusahaan yang terindikasi melanggar hukum.

Hermawansyah dari Lembaga Gemawan mengatakan, berbagai upaya ditempuh masyarakat sipil untuk mengingatkan pemerintah dan DPRD Kalbar. “Dari dengar pendapat, opini di media, demonstrasi, hingga menyampaikan hasil public review dan draf masukan Ranperda RTRWP detail,” katanya di Pontianak, Jumat (20/2/14).

Pembahasan Ranperda RTRWP Kalbar tertunda karena persetujuan substansi Menhut tentang perubahan peruntukan, fungsi, dan penunjukan kawasan hutan belum keluar.

Revisi RTRWP ini telah empat kali  diusulkan sejak 26 Maret 2008, 21 Maret 2010, 23 September 2010, terakhir 22 Desember 2011.

Adapun usulan luasan perubahan adalah, perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi alokasi penggunaan lain (APL) seluas 2.359.665 hektar, perubahan fungsi antarkawasan seluas 725.448 hektar, dan perubahan APL menjadi kawasan hutan 237.581 hektar.

Merujuk pada ketentuan pasal 19 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Kemenhut membentuk tim terpadu guna menkaji usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam usulan revisi RTRWP.

Tim terpadu telah merekomendasikan kepada Kemenhut usulan perubahan pemerintah provinsi dan kabupaten di Kalbar. Yakni perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi APL seluas 885.637 hektar, perubahan fungsi antarkawasan 295.508 hektar, dan perubahan APL menjadi kawasan hutan seluas 65.941 hektar.

Lima tahun sejak usulan revisi RTRWP Kalbar pertama, Menhut mengeluarkan SK.936/Menhut-II/2013. Di Kalbar, perubahan-perubahan itu meliputi kawasan hutan menjadi APL mencapai 554.137 hektar. Sedangkan dari kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan lainn seluas 352.772 hektar. Dari APL menjadi kawasan hutan 52.386 hektar, serta 69.294 hektar di kawasan DCPLS pelepasan menunggu persetujuan DPR.

Arif Munandar dari Swandiri Institute mengatakan, jika ditelisik lebih jauh, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan RTRWP Kalbar, sangat jelas kelihatan menguntungkan kelompok koorporasi pemegang konsesi perkebunan sawit dan HTI.

Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi APL, di dalamnya ditemukan 257 konsesi perkebunan sawit dengan luas 163.649,01 hektar. “Bahkan 51 konsesi telah ditanami sawit dengan luasan 24.912,88 hektar.”

Selain itu, perubahan fungsi kawasan hutan, terdapat 51 konsesi HTI, baik berstatus SK definitif, pencadangan, dan telaahan seluas 59.591,87 hektar. “Saya kira SK Menhut 936 ini hanya sarana pemutihan kawasan saja.”

Sumber: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan

Sumber: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan

Pembahasan Tertutup

Sejak Januari 2012, koalisi menilai pembahasan RTRWP Kalbar tertutup dan tidak partisipatif. Koalisi mendesak, RTRWP Kalbar, memperjelas status lahan yang selama ini menjadi wilayah kelola masyarakat. Baik dalam kawasan budidaya maupun lindung, dan melindungi sentra produksi pangan masyarakat.

Revisi RTRWP Kalbar,  jangan dijadikan sarana pemutihan pelanggaran kawasan hutan oleh pemerintah kabupaten atas investasi perkebunan sawit yang sudah beroperasi.

RTRWP Kalbar, jangan memfasilitasi investasi yang menimbulkan konflik sosial dan lingkungan seperti perkebunan sawit, industri kehutanan dan pertambangan, tetapi lebih memprioritaskan pengembangan perkebunan rakyat.

Lalu, RTRWP Kalbar harus mengatur mekanisme mitigasi dan resolusi konflik pemanfaatan ruang yang marak terjadi selama ini. Begitu pula, pemerintah provinsi dan kabupaten harus menjaga dan menambah fungsi ekosistem kawasan lindung yang akan ditetapkan dalam RTRWP. HIngga tidak menjadi pemicu banjir di Kalbar. Pemerintah juga harus melindungi habitat satwa liar dilindungi, baik di kawasan budidaya maupun lindung.

Koalisi menduga proses persetujuan subtansi Menhut yang tertuang dalam SK.936 itu lambat karena tarik-ulur kepentingan transaksional. Lebih fatal lagi, ada pemutihan konsesi perkebunan sawit yang sebelumnya beroperasi di dalam kawasan hutan. Hal itu melanggar ketentuan Pasal 91 PP Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,  yang tegas menyebutkan, “revisi terhadap rencana tata ruang dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang.”

Selanjutnya, SK 936 ini mengindikasikan potensi ancaman kehilangan tutupan hutan alam yang tergambar dengan perubahan fungsi hutan potensial menjadi HTI. Begitu pula HL dan HPT menjadi kawasan HP seluas 55.864,72 hektar. Selain berpotensi kehilangan hutan alam juga terjadi perubahan peruntukan kawasan HL, HP, HPT, HPK menjadi APL seluas 48.360,22 hektar.

Pada sektor pertambangan, terjadi perubahan peruntukan kawasan HL, HPT, HP, HPK menjadi APL , di dalamnya ada konsesi tambang seluas 231.984,58 hektar. Perubahan ini menimbulkan potensi konflik dengan wilayah kelola masyarakat. Pertambangan di APL juga potensial mengancam kerusakan lingkungan karena akan dilakukan kegiatan pertambangan secara terbuka.

Ada  juga, perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi APL untuk permukiman sebanyak 448 titik. Namun, hal juga potensial terjadi konflik karena wilayah itu sudah incaran investasi berbasis lahan. “Perubahan ini juga mengancam habitat orangutan karena wilayah yang menjadi home range orangutan dikonversi.”

Pada wilayah pertanian masyarakat seluas 282.228,57 hektar terancam konflik dengan perkebunan sawit, karena wilayah sebaran sentra pertanian masyarakat menjadi APL.

Berdasarkan fakta-fakta ini, koalisi mendesak Menhut segera mencabut SK.936/Menhut-II/2013 dan mendorong proses hukum terhadap perusahaan yang terindikasi melanggar. Pemerintah dan DPRD Kalbar, didesak menunda pembahasan Ranperda RTRWP sampai ada kepastian pemenuhan hak masyarakat.

Dari Aceh, Sumut sampai Kalbar, Ribuan Hektar Hutan dan Lahan Gambut Terbakar

kebakaran terjadi di lahan kebun sawit warga  di Aceh Barat . Pembukaan lahan gambut oleh warga untuk kebun sawit dengan  membakar di Aceh Barat. Asapun tebal. Foto: Chik Rini

Pembukaan lahan gambut oleh warga untuk kebun sawit dengan membakar di Aceh Barat. Asapun tebal. Foto: Chik Rini

Tak hanya Riau, kebakaran hutan dan lahan gambut juga melanda belahan daerah lain di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara sampai Kalimantan Barat. Ribuan lahan dilalap api, bahkan di Mandailing Natal, belasan rumah warga ikut terbakar.

Di Aceh, sudah seminggu ini, terkepung kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan di 10 kabupaten sejak awal Februari 2014. Kebakaran makin meluas akibat kekeringan yang memicu cuaca panas sejak Desember 2013.

Menurut Husaini Syamaun, Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Rabu (19/2/14) kebakaran lahan dan hutan terjadi di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidie, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

Kebakaran ini, katanya, sebagian besar, akibat pembukaan lahan untuk perkebunan oleh masyarakat di luar kawasan hutan. Namun, di Aceh Jaya, ada kawasan hutan produksi terbakar, dan di Aceh Tenggara, kebakaran di Taman Nasional Gunung Leuser.

Kebakaran terparah, di lahan gambut di Teunom Kabupaten Aceh Jaya, Tripa di Kecamatan Babahrot Aceh Barat Daya dan HGU perkebunan sawit PT. Nafasindo dan lahan warga di Aceh Singkil. Lahan yang dibakar warga bergambut hingga menjadi tidak terkendali. Asap kebakaran menyebabkan sebagian wilayah Aceh tertutup kabut asap selama sepekan.

Husaini belum bisa memastikan berapa luas hutan dan lahan terbakar di Aceh.  Namun dipastikan lebih dari 1.000 hektar perkebunan masyarakat terbakar, seperti kebun sawit, karet dan coklat. “Untuk kawasan hutan yang terbakar belum ada perhitungan.”

Saat ini, katanya, pemerintah belum melakukan pemadaman menyeluruh. Ada upaya Dinas Kehutanan dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten di Aceh Jaya, Aceh Tengah dan Aceh Singkil memadamkan api dengan bantuan mobil pemadam kebakaran. “Kami memerintahkan para petugas pengaman hutan bersiaga dan mensosialisasikan kepada masyarakat tidak membakar lahan dan hutan.”

Data Badan Meteorologi dan Geofisika mencatat, terdapat 72 hotspot di Aceh terpantau melalui citra satelit. Ini kasus kebakaran lahan terluas yang pernah di Aceh selama lima tahun terakhir.

Kebun sawit warga yang terbakar di Aceh Barat. Foto: Chik Rini

Kebun sawit warga yang terbakar di Aceh Barat. Foto: Chik Rini

Kondisi serupa terjadi di Sumatera Utara (Sumut), ratusan hektar hutan dan lahan gambut di beberapa kabupaten di Sumatera Utara (Sumut) mengalami kebakaran hebat. Akibatnya, kabut asap cukup tebal bahkan, penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu pada pagi hari tertunda.

Data Balai Besar BMKG Wilayah I Medan, hasil pantauan Satelit NOOA-18 pada 16-19 Februari 2014 mulai pukul 01.00, di Sumut ditemukan ada 523 titik api (hotspot). Ketinggian asap kebakaran hutan sampai 10 meter untuk pepohonan, dan satu meter semak belukar. Pada level ketinggian itu, Trajectory massa udara asap kebakaran hutan, sebagian besar bergerak ke arah Barat Laut sampai Utara.

Adapun hotspot, terdapat di 10 wilayah di Sumut, yaitu Kecamatan Babalan, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Simpangempat (Kabupaten Karo); Kecamatan Panei Tengah, Kecamatan Kolang, Kecamatan Sidempuan Barat (Kota Padang Sidempuan); Kecamatan Batang Angkola, dan Kecamatan Natal (Kabupaten Mandailing Natal).

Kabut asap dari kebakaran hutan di Sumut dan Riau, menyebabkan Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai, tertutup asap dan jarang pandang terbatas.

Di Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA), kabut asap menyebabkan sejumlah keberangkatan ditunda. Pada Rabu (19/2/14) pagi  sejak pukul 06.00-10.30, bandara tertutup asap tebal akibat kebakaran hutan cukup luas.

Yono Lubis, aktivis pergerakan Setop Perambahan Hutan di Mandailing Natal (SPH Madina), Rabu (19/2/14), mengatakan, pembakaran lahan diduga dilakukan perusahaan yang tengah ekspansi sawit dan karet.

Hasil pengumpulan data mereka, kebakaran hutan itu karena ada perubahan dari hutan lindung menjadi perkebunan sawit dan karet. Ada juga eksplorasi tambang tradisional, oleh PT DIS dengan luas kebakaran mencapai 15 hektar.

Lalu, membakar hutan menjadi perkebunan diduga dilakukan PT MAL mencapai 800 hektar, dan PT Rendi diduga turut andil dengan areal terbakar 20 hektar.

Hutan menjadi lahan Transmigrasi SP I dan SP II, juga menimbulkan kebakaran di Madina, mencapai 100 hektar.  Selain perusahaan, katanya,  warga juga membakar kebun dan tak dikontrol hingga api menjalar. Kejadian ini menyebabkan sekitar 18 rumah di Desa Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, dilalap api.

Keadaan ini muncul karena kelemahan sistematis pemerintah, yang tak tegas terhadap pengusaha nakal yang nekat merambah hutan. Kebakaran yang terjadi di Madina, sebagian besar konsesi perusahaan dan hutan lindung Taman Nasional Batang Gadis.

Menurut dia, penebangan, pembakaran lahan, dan penyalahgunaan izin pengelolaan hutan, menjadi dasar utama kebakaran hutan di Madina.  Saat ini, ada empat kelompok mahasiswa dan pemuda asli Madina terus berjuang menolak perusakan hutan.

“Kami kalah, ketika duit sudah bicara menutup mulut mereka yang memegang kebijakan. Dampaknya, bisa dilihat sendiri, hutan rusak, kebakaran lahan, dan serapan air bawah tanah hilang akibat ekplorasi kebun sawit. Belum lagi hutan gambut sudah hancur.”

'Mantan' hutan yang siap disulap jadi perkebunan. Ia menjadi salah satu pemicu kebakaran di Sumut. Foto: Ayat S Karokaro

‘Mantan’ hutan yang siap disulap jadi perkebunan. Ia menjadi salah satu pemicu kebakaran di Sumut. Foto: Ayat S Karokaro

Ahmad Faisal, Kepala Bidang (Kabid) Bina Hutan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Madina, membenarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini.

Dia mengatakan, titik api ini terlihat sejak 1 Februari 2014. Api makin besar. Pada Kamis (13/2/14), api meluas hingga membakar kebun dan rumah warga. Guna mengantisipasi api tak menjalar ke areal lain maka evakuasi warga dan pemadaman terus dilakukan. Namun dia belum bisa menjabarkan berapa luas lahan yang terbakar, karena fokus utama pemadaman api.”Saya masih di lapangan. Kita belum dapat menjabarkan berapa luas yang terbakar.”

Zulkhairi, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mandailing Natal, mengatakan, data awal mereka, setidaknya areal terbakar mencapai 100 hektar lebih.

Saat ini, mereka mengupayakan agar kebakaran lahan ini tak menelan korban jiwa. Bersama Pemerintah Madina, dan Dinas Kehutanan serta pemadam kebakaran, BPBD mencoba memadamkan api.

BPBD pun sudah membagi-bagikan masker penutup hidung. “Ini perlu agar warga tidak terserang infeksi pernafasan akut. Kita sudah bagikan masker. Warga diminta menjauh dari lokasi kebakaran agar tidak ada korban jiwa.”

Jamal Amri, Manager Area Service Bandara Kuala Namu, mengatakan, kabut asap sangat menganggu penerbangan. Ada dua maskapai menunda bekerangkatan, yakni Garuda Indonesia tujuan Medan-Batam, dan Malaysia Airlines tujuan Medan-Kuala Lumpur.

Sementara dari Kalbar, kebakaran sempat terjadi di beberapa wilayah. Namun, hujan yang mengguyur membuat hotspot dan asap berkurang. Arahan Menko Kesra, Kalbar diminta menentukan status bencana. “Hingga kini, masih melihat situasi. Pasalnya di sejumlah daerah sudah turun hujan. Kabut asap berkurang. Pada 17 Februari kali pertama penerbangan sesuai jadwal,” kata L Marpaung, Sekretaris Dinas Kehutanan Kalbar.

Dia mengatakan, titik api jauh lebih rendah, termasuk di kabupaten-kabupaten yang mempunyai titik api terbanyak, seperti Kota Pontianak, Kubu Raya dan Kabupaten Ketapang.

Galuh Januarti, dari UPT Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Kalbar, menambahkan, 15-16 Februari dari satelit NOAA terdata 32 hotspot. Pada 17 Februari nihil. Kebakaran yang terjadi, katanya, sebagian besar di luar kawasan hutan.

Data sebaran titik panas pantauan BMKG tak terlalu berbeda dengan satelit NOAA. Pada 18 Februari, ada 72 titik api. Kabupaten paling banyak titik api ialah Ketapang, di Kecamatan Pesaguan 32 titik api. Menyusul Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Sambas, Bengkayang, Pontianak dan Landak. Laporan dari Aceh, Medan dan Pontianak.

 Jika ingin melihat data kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, bisa klik di sini.

Tim gabungan berupaya memadamkan api yang membakar lahan gambut di Pontianak, Kalbar. Foto: Manggala Agni