Tag Archives: kebakaran hutan kalbar

Ajang Pemutihan Konsesi Sawit di Hutan Kalbar, Menhut Didesak Cabut SK 936

Hutan dan Desa Jasa di Kabupaten Sintang, yang masuk dalam pencadangan HTI oleh Kemenhut. Foto: Yayasan Titian

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan menilai SK.936/Menhut-II/2013 tentang perubahan peruntukan, fungsi, dan penujukan kawasan tak lebih tata ruang pro-bisnis. Surat keputusan ini, hanya menjadi sarana pemutihan konsesi perkebunan sawit di kawasan hutan dan mengabaikan ruang hidup warga.

Menyikapi hal itu, sekitar 20-an perwakilan LSM di Kalimantan Barat (Kalbar) tergabung dalam koalisi mendesak Menteri Kehutanan (Menhut) mencabut SK 936 yang diterbitkan 13 Desember 2013 ini. Koalisi mendesak Menhut segera mendorong proses hukum perusahaan yang terindikasi melanggar hukum.

Hermawansyah dari Lembaga Gemawan mengatakan, berbagai upaya ditempuh masyarakat sipil untuk mengingatkan pemerintah dan DPRD Kalbar. “Dari dengar pendapat, opini di media, demonstrasi, hingga menyampaikan hasil public review dan draf masukan Ranperda RTRWP detail,” katanya di Pontianak, Jumat (20/2/14).

Pembahasan Ranperda RTRWP Kalbar tertunda karena persetujuan substansi Menhut tentang perubahan peruntukan, fungsi, dan penunjukan kawasan hutan belum keluar.

Revisi RTRWP ini telah empat kali  diusulkan sejak 26 Maret 2008, 21 Maret 2010, 23 September 2010, terakhir 22 Desember 2011.

Adapun usulan luasan perubahan adalah, perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi alokasi penggunaan lain (APL) seluas 2.359.665 hektar, perubahan fungsi antarkawasan seluas 725.448 hektar, dan perubahan APL menjadi kawasan hutan 237.581 hektar.

Merujuk pada ketentuan pasal 19 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Kemenhut membentuk tim terpadu guna menkaji usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam usulan revisi RTRWP.

Tim terpadu telah merekomendasikan kepada Kemenhut usulan perubahan pemerintah provinsi dan kabupaten di Kalbar. Yakni perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi APL seluas 885.637 hektar, perubahan fungsi antarkawasan 295.508 hektar, dan perubahan APL menjadi kawasan hutan seluas 65.941 hektar.

Lima tahun sejak usulan revisi RTRWP Kalbar pertama, Menhut mengeluarkan SK.936/Menhut-II/2013. Di Kalbar, perubahan-perubahan itu meliputi kawasan hutan menjadi APL mencapai 554.137 hektar. Sedangkan dari kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan lainn seluas 352.772 hektar. Dari APL menjadi kawasan hutan 52.386 hektar, serta 69.294 hektar di kawasan DCPLS pelepasan menunggu persetujuan DPR.

Arif Munandar dari Swandiri Institute mengatakan, jika ditelisik lebih jauh, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan RTRWP Kalbar, sangat jelas kelihatan menguntungkan kelompok koorporasi pemegang konsesi perkebunan sawit dan HTI.

Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi APL, di dalamnya ditemukan 257 konsesi perkebunan sawit dengan luas 163.649,01 hektar. “Bahkan 51 konsesi telah ditanami sawit dengan luasan 24.912,88 hektar.”

Selain itu, perubahan fungsi kawasan hutan, terdapat 51 konsesi HTI, baik berstatus SK definitif, pencadangan, dan telaahan seluas 59.591,87 hektar. “Saya kira SK Menhut 936 ini hanya sarana pemutihan kawasan saja.”

Sumber: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan

Sumber: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan

Pembahasan Tertutup

Sejak Januari 2012, koalisi menilai pembahasan RTRWP Kalbar tertutup dan tidak partisipatif. Koalisi mendesak, RTRWP Kalbar, memperjelas status lahan yang selama ini menjadi wilayah kelola masyarakat. Baik dalam kawasan budidaya maupun lindung, dan melindungi sentra produksi pangan masyarakat.

Revisi RTRWP Kalbar,  jangan dijadikan sarana pemutihan pelanggaran kawasan hutan oleh pemerintah kabupaten atas investasi perkebunan sawit yang sudah beroperasi.

RTRWP Kalbar, jangan memfasilitasi investasi yang menimbulkan konflik sosial dan lingkungan seperti perkebunan sawit, industri kehutanan dan pertambangan, tetapi lebih memprioritaskan pengembangan perkebunan rakyat.

Lalu, RTRWP Kalbar harus mengatur mekanisme mitigasi dan resolusi konflik pemanfaatan ruang yang marak terjadi selama ini. Begitu pula, pemerintah provinsi dan kabupaten harus menjaga dan menambah fungsi ekosistem kawasan lindung yang akan ditetapkan dalam RTRWP. HIngga tidak menjadi pemicu banjir di Kalbar. Pemerintah juga harus melindungi habitat satwa liar dilindungi, baik di kawasan budidaya maupun lindung.

Koalisi menduga proses persetujuan subtansi Menhut yang tertuang dalam SK.936 itu lambat karena tarik-ulur kepentingan transaksional. Lebih fatal lagi, ada pemutihan konsesi perkebunan sawit yang sebelumnya beroperasi di dalam kawasan hutan. Hal itu melanggar ketentuan Pasal 91 PP Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,  yang tegas menyebutkan, “revisi terhadap rencana tata ruang dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang.”

Selanjutnya, SK 936 ini mengindikasikan potensi ancaman kehilangan tutupan hutan alam yang tergambar dengan perubahan fungsi hutan potensial menjadi HTI. Begitu pula HL dan HPT menjadi kawasan HP seluas 55.864,72 hektar. Selain berpotensi kehilangan hutan alam juga terjadi perubahan peruntukan kawasan HL, HP, HPT, HPK menjadi APL seluas 48.360,22 hektar.

Pada sektor pertambangan, terjadi perubahan peruntukan kawasan HL, HPT, HP, HPK menjadi APL , di dalamnya ada konsesi tambang seluas 231.984,58 hektar. Perubahan ini menimbulkan potensi konflik dengan wilayah kelola masyarakat. Pertambangan di APL juga potensial mengancam kerusakan lingkungan karena akan dilakukan kegiatan pertambangan secara terbuka.

Ada  juga, perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi APL untuk permukiman sebanyak 448 titik. Namun, hal juga potensial terjadi konflik karena wilayah itu sudah incaran investasi berbasis lahan. “Perubahan ini juga mengancam habitat orangutan karena wilayah yang menjadi home range orangutan dikonversi.”

Pada wilayah pertanian masyarakat seluas 282.228,57 hektar terancam konflik dengan perkebunan sawit, karena wilayah sebaran sentra pertanian masyarakat menjadi APL.

Berdasarkan fakta-fakta ini, koalisi mendesak Menhut segera mencabut SK.936/Menhut-II/2013 dan mendorong proses hukum terhadap perusahaan yang terindikasi melanggar. Pemerintah dan DPRD Kalbar, didesak menunda pembahasan Ranperda RTRWP sampai ada kepastian pemenuhan hak masyarakat.

Dari Aceh, Sumut sampai Kalbar, Ribuan Hektar Hutan dan Lahan Gambut Terbakar

kebakaran terjadi di lahan kebun sawit warga  di Aceh Barat . Pembukaan lahan gambut oleh warga untuk kebun sawit dengan  membakar di Aceh Barat. Asapun tebal. Foto: Chik Rini

Pembukaan lahan gambut oleh warga untuk kebun sawit dengan membakar di Aceh Barat. Asapun tebal. Foto: Chik Rini

Tak hanya Riau, kebakaran hutan dan lahan gambut juga melanda belahan daerah lain di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara sampai Kalimantan Barat. Ribuan lahan dilalap api, bahkan di Mandailing Natal, belasan rumah warga ikut terbakar.

Di Aceh, sudah seminggu ini, terkepung kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan di 10 kabupaten sejak awal Februari 2014. Kebakaran makin meluas akibat kekeringan yang memicu cuaca panas sejak Desember 2013.

Menurut Husaini Syamaun, Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Rabu (19/2/14) kebakaran lahan dan hutan terjadi di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidie, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

Kebakaran ini, katanya, sebagian besar, akibat pembukaan lahan untuk perkebunan oleh masyarakat di luar kawasan hutan. Namun, di Aceh Jaya, ada kawasan hutan produksi terbakar, dan di Aceh Tenggara, kebakaran di Taman Nasional Gunung Leuser.

Kebakaran terparah, di lahan gambut di Teunom Kabupaten Aceh Jaya, Tripa di Kecamatan Babahrot Aceh Barat Daya dan HGU perkebunan sawit PT. Nafasindo dan lahan warga di Aceh Singkil. Lahan yang dibakar warga bergambut hingga menjadi tidak terkendali. Asap kebakaran menyebabkan sebagian wilayah Aceh tertutup kabut asap selama sepekan.

Husaini belum bisa memastikan berapa luas hutan dan lahan terbakar di Aceh.  Namun dipastikan lebih dari 1.000 hektar perkebunan masyarakat terbakar, seperti kebun sawit, karet dan coklat. “Untuk kawasan hutan yang terbakar belum ada perhitungan.”

Saat ini, katanya, pemerintah belum melakukan pemadaman menyeluruh. Ada upaya Dinas Kehutanan dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten di Aceh Jaya, Aceh Tengah dan Aceh Singkil memadamkan api dengan bantuan mobil pemadam kebakaran. “Kami memerintahkan para petugas pengaman hutan bersiaga dan mensosialisasikan kepada masyarakat tidak membakar lahan dan hutan.”

Data Badan Meteorologi dan Geofisika mencatat, terdapat 72 hotspot di Aceh terpantau melalui citra satelit. Ini kasus kebakaran lahan terluas yang pernah di Aceh selama lima tahun terakhir.

Kebun sawit warga yang terbakar di Aceh Barat. Foto: Chik Rini

Kebun sawit warga yang terbakar di Aceh Barat. Foto: Chik Rini

Kondisi serupa terjadi di Sumatera Utara (Sumut), ratusan hektar hutan dan lahan gambut di beberapa kabupaten di Sumatera Utara (Sumut) mengalami kebakaran hebat. Akibatnya, kabut asap cukup tebal bahkan, penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu pada pagi hari tertunda.

Data Balai Besar BMKG Wilayah I Medan, hasil pantauan Satelit NOOA-18 pada 16-19 Februari 2014 mulai pukul 01.00, di Sumut ditemukan ada 523 titik api (hotspot). Ketinggian asap kebakaran hutan sampai 10 meter untuk pepohonan, dan satu meter semak belukar. Pada level ketinggian itu, Trajectory massa udara asap kebakaran hutan, sebagian besar bergerak ke arah Barat Laut sampai Utara.

Adapun hotspot, terdapat di 10 wilayah di Sumut, yaitu Kecamatan Babalan, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Simpangempat (Kabupaten Karo); Kecamatan Panei Tengah, Kecamatan Kolang, Kecamatan Sidempuan Barat (Kota Padang Sidempuan); Kecamatan Batang Angkola, dan Kecamatan Natal (Kabupaten Mandailing Natal).

Kabut asap dari kebakaran hutan di Sumut dan Riau, menyebabkan Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai, tertutup asap dan jarang pandang terbatas.

Di Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA), kabut asap menyebabkan sejumlah keberangkatan ditunda. Pada Rabu (19/2/14) pagi  sejak pukul 06.00-10.30, bandara tertutup asap tebal akibat kebakaran hutan cukup luas.

Yono Lubis, aktivis pergerakan Setop Perambahan Hutan di Mandailing Natal (SPH Madina), Rabu (19/2/14), mengatakan, pembakaran lahan diduga dilakukan perusahaan yang tengah ekspansi sawit dan karet.

Hasil pengumpulan data mereka, kebakaran hutan itu karena ada perubahan dari hutan lindung menjadi perkebunan sawit dan karet. Ada juga eksplorasi tambang tradisional, oleh PT DIS dengan luas kebakaran mencapai 15 hektar.

Lalu, membakar hutan menjadi perkebunan diduga dilakukan PT MAL mencapai 800 hektar, dan PT Rendi diduga turut andil dengan areal terbakar 20 hektar.

Hutan menjadi lahan Transmigrasi SP I dan SP II, juga menimbulkan kebakaran di Madina, mencapai 100 hektar.  Selain perusahaan, katanya,  warga juga membakar kebun dan tak dikontrol hingga api menjalar. Kejadian ini menyebabkan sekitar 18 rumah di Desa Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, dilalap api.

Keadaan ini muncul karena kelemahan sistematis pemerintah, yang tak tegas terhadap pengusaha nakal yang nekat merambah hutan. Kebakaran yang terjadi di Madina, sebagian besar konsesi perusahaan dan hutan lindung Taman Nasional Batang Gadis.

Menurut dia, penebangan, pembakaran lahan, dan penyalahgunaan izin pengelolaan hutan, menjadi dasar utama kebakaran hutan di Madina.  Saat ini, ada empat kelompok mahasiswa dan pemuda asli Madina terus berjuang menolak perusakan hutan.

“Kami kalah, ketika duit sudah bicara menutup mulut mereka yang memegang kebijakan. Dampaknya, bisa dilihat sendiri, hutan rusak, kebakaran lahan, dan serapan air bawah tanah hilang akibat ekplorasi kebun sawit. Belum lagi hutan gambut sudah hancur.”

'Mantan' hutan yang siap disulap jadi perkebunan. Ia menjadi salah satu pemicu kebakaran di Sumut. Foto: Ayat S Karokaro

‘Mantan’ hutan yang siap disulap jadi perkebunan. Ia menjadi salah satu pemicu kebakaran di Sumut. Foto: Ayat S Karokaro

Ahmad Faisal, Kepala Bidang (Kabid) Bina Hutan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Madina, membenarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini.

Dia mengatakan, titik api ini terlihat sejak 1 Februari 2014. Api makin besar. Pada Kamis (13/2/14), api meluas hingga membakar kebun dan rumah warga. Guna mengantisipasi api tak menjalar ke areal lain maka evakuasi warga dan pemadaman terus dilakukan. Namun dia belum bisa menjabarkan berapa luas lahan yang terbakar, karena fokus utama pemadaman api.”Saya masih di lapangan. Kita belum dapat menjabarkan berapa luas yang terbakar.”

Zulkhairi, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mandailing Natal, mengatakan, data awal mereka, setidaknya areal terbakar mencapai 100 hektar lebih.

Saat ini, mereka mengupayakan agar kebakaran lahan ini tak menelan korban jiwa. Bersama Pemerintah Madina, dan Dinas Kehutanan serta pemadam kebakaran, BPBD mencoba memadamkan api.

BPBD pun sudah membagi-bagikan masker penutup hidung. “Ini perlu agar warga tidak terserang infeksi pernafasan akut. Kita sudah bagikan masker. Warga diminta menjauh dari lokasi kebakaran agar tidak ada korban jiwa.”

Jamal Amri, Manager Area Service Bandara Kuala Namu, mengatakan, kabut asap sangat menganggu penerbangan. Ada dua maskapai menunda bekerangkatan, yakni Garuda Indonesia tujuan Medan-Batam, dan Malaysia Airlines tujuan Medan-Kuala Lumpur.

Sementara dari Kalbar, kebakaran sempat terjadi di beberapa wilayah. Namun, hujan yang mengguyur membuat hotspot dan asap berkurang. Arahan Menko Kesra, Kalbar diminta menentukan status bencana. “Hingga kini, masih melihat situasi. Pasalnya di sejumlah daerah sudah turun hujan. Kabut asap berkurang. Pada 17 Februari kali pertama penerbangan sesuai jadwal,” kata L Marpaung, Sekretaris Dinas Kehutanan Kalbar.

Dia mengatakan, titik api jauh lebih rendah, termasuk di kabupaten-kabupaten yang mempunyai titik api terbanyak, seperti Kota Pontianak, Kubu Raya dan Kabupaten Ketapang.

Galuh Januarti, dari UPT Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Kalbar, menambahkan, 15-16 Februari dari satelit NOAA terdata 32 hotspot. Pada 17 Februari nihil. Kebakaran yang terjadi, katanya, sebagian besar di luar kawasan hutan.

Data sebaran titik panas pantauan BMKG tak terlalu berbeda dengan satelit NOAA. Pada 18 Februari, ada 72 titik api. Kabupaten paling banyak titik api ialah Ketapang, di Kecamatan Pesaguan 32 titik api. Menyusul Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Sambas, Bengkayang, Pontianak dan Landak. Laporan dari Aceh, Medan dan Pontianak.

 Jika ingin melihat data kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, bisa klik di sini.

Tim gabungan berupaya memadamkan api yang membakar lahan gambut di Pontianak, Kalbar. Foto: Manggala Agni