Pemerintah Nyatakan Tak Perlu Bahas RUU Perkelapasawitan

  Pemerintah bersikap, kalau tak perlu melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang Perkelapasawitan yang diajukan beberapa orang di Badan Legislasi DPR. Pernyataan ini disampaikan para menteri kala rapat kerja Baleg antara DPR dan pemerintah. Para menteri menilai, RUU belum perlu dan berpotensi tumpang tindih dengan UU atau aturan lain. Baca juga: Kajian Soal RUU Perkelapasawitan, Bukan Untung, Malah […]

Ini Aksi Bersama Halau Kebakaran dari Taman Nasional Way Kambas

July 17, 2017 Della Syahni, Jakarta

  Aliansi Lestari Rimba Terpadu (ALeRT) mengajak masyarakat sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK) melindungi hutan dari kebakaran dengan berbagai cara. Di taman nasional ini hidup beragam satwa langka dilindungi seperti gajah dan badak Sumatera. Sayangnya,  keberadaan satwa dalam TNWK terancam degradasi habitat karena kebakaran hutan setiap tahun sepanjang 1980-2000. “Kebakaran hutan adalah kematian hidupan […]

Ketika Menteri Sekretaris Negara Surati Mentan Soal RUU Perkelapasawitan

    Kementerian Sekretariat Negara mengirimkan surat kepada Kementerian Pertanian guna menindaklanjuti surat desakan penghentian pembahasan RUU Perkelapasawitan yang dikirimkan organisasi masyarakat sipil. Surat tertanggal 22 Juni 2017 itu langsung ditujukan kepada Menteri Pertanian, ditandatangani Pratikno, Menteri  Sekretaris Negara. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati HAM dan Lingkungan Hidup mengirimkan surat pada 23 Mei 2017 kepada […]

Percepat Restorasi, BRG Teken Kesepakatan dengan Daerah-daerah Prioritas

    Badan Restorasi Gambut dan Pemerintah Sumatera Selatan, sepakat mempercepat upaya restorasi gambut. Nota kesepakatan (memorandum of understanding/MoU) ditandatangani dengan luasan gambut bakal restorasi mencapai 848.325 hektar dalam 2016-2020. MoU serupa juga akan dibuat pada daerah-daerah prioritas restorasi yang lain. ”Dengan MOU ini, kita mampu mempercepat kinerja lapangan, otomatis bisa mempercepat penyerapan APBN untuk […]

Memasuki Musim Kemarau, Waspada Kebakaran Hutan dan Lahan

    Musim kemarau mulai tiba, meskipun curah hujan masih cukup tinggi, titik panas sempat bermunculan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetap siaga. Seiring dengan itu, pemulihan gambut disambut positif swasta, sebagian besar korporasi mengajukan revisi rencana kerja usaha (RKU). Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan, titik api semester I 2017, turun 30% […]

Kajian soal RUU Perkelapasawitan: Bukan Untung, Malah Bisa Buntung

  Pembahasan RUU Perkelapasawitan terus bergulir. Pada 6 Juni 2016, DPR dan pemerintah (Badan Legislasi dan Kementerian Hukum dan HAM) rapat kerja memutuskan perubahan program legislasi nasional RUU prioritas 2015-2019. RUU Perkelapasawitan, usulan anggota lintas fraksi inisiatif DPR masuk Prolegnas 2017. Beragam kritikan muncul kala DPR bertahan mengusung RUU ini, dari bahasan materi sampai substansi […]

Mengapa Tanggung Jawab Mutlak dan Kearifan Lokal Penting dalam UU Lingkungan? Berikut Pendapat Para Pakar

    Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengajukan uji materi UU Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan, dan pada Senin, (12/6/17), mereka mencabut gugatan di Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal gugatan mereka merupakan poin penting bagi pemerintah menghukum perusahaan pembakar hutan yakni pengujian Pasal 69 ayat (1) dan (2), Pasal 88, […]

Tesso Nilo Terbakar, Harimau Marak Keluar Hutan

June 15, 2017 Zamzami, Riau

    Puluhan hektar hutan habitat harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) terus terbabat habis dan terbakar di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau. Tekanan kepada “rumah” satwa dilindungi ini diyakini jadi penyebab sejumlah harimau muncul di perkampungan warga beberapa pekan terakhir. Jumat (9/6/17), Supartono, Kepala Balai TNTN tengah bersemangat mensosialisasikan penyelamatan Tesso Nilo di hadapan […]

Upaya Antisipasi Kebakaran Ditengah Deforestasi Hutan

June 13, 2017 Donny Iqbal, Bandung

Indonesia dihadapkan pada sengkarut persoalan pengelolaan hutan. Terutama  soal kebakaran hutan dan lahan yang terus mendera hampir setiap tahun. Fenomena kebakaran hutan seperti ironi, dimana luasan hutan Indonesia yang mencapai 133 juta hektare atau 46% dari luas daratan–secara perlahan berkurang. Pendek kata, kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian ekonomi dan lingkungan hidup. Ihwal penyebab kebakaran […]

Akhiri Gugatan, APHI-GAPKI Cabut Uji Materi UU Lingkungan

  Sidang lanjutan permohonan uji materi (judicial review) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan oleh APHI dan GAPKI di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (12/6/17), semestinya berisi perbaikan permohonan.  Agenda berubah. Pada sidang yang dipimpin Manahan Sitompul dengan anggota Suhartoyo dan I Gede Dewa Palguna itu, kedua organisasi bisnis ini malah mencabut gugatan. […]

Mau Tahu Soal Restorasi Gambut dan Berbagi Informasi? Bisa Pantau di Laman Ini…

June 4, 2017 Della Syahni, Jakarta

  Pemerintah Indonesia berkomitmen memperbaiki tata kelola lahan gambut, salah satu melalui upaya restorasi. Sayangnya, dalam merestorasi gambut masih terkendala kesenjangan komitmen antara pusat dan daerah, serta kelemahan pantauan data. Untuk itu aliansi masyarakat sipil membentuk PantauGambut.id, sebuah platform daring yang menyediakan informasi soal perkembangan restorasi gambut  di Indonesia. “Platform Pantau Gambut (PantauGambut.id) ini akan […]

Selamatkan UU Lingkungan, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademisi Siapkan Gugatan Intervensi

    Organisasi lingkungan hidup, serikat tani sawit, organisasi masyarakat sipil sampai akademisi bakal mengajukan gugatan intervensi demi penyelamatan UU Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan, terkait judicial review kedua UU itu ke Mahkamah Konstitusi oleh APHI dan GAPKI. Gugatan intervensi kepada penggugat ini penting karena kedua UU itu urat nadi perlindungan hutan dan sumber daya […]

‘Panas’ dengan Hukum Kebakaran Hutan, Asosiasi Pengusaha Kayu dan Sawit Gugat UU Lingkungan

    Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengajukan gugatan peninjauan kembali (judicial review) UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi. Adapun pasal-pasal yang digugat merupakan kunci bagi pemerintah menjatuhkan para perusahaan pembakar hutan yakni pengujian Pasal 69 […]

Benahi Tata Kelola Hutan dan Lahan Terhalang ‘Kekuasaan’ Ekstra?

  Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) sudah dua tahun lebih, hadir sejak Maret 2015,  namun tata kelola hutan dan lahan buruk terus berlarut. Ia berpotensi tak hanya merugikan negara, namun kerugian ekonomi hingga menimbulkan kesenjangan sosial masyarakat.  Ada ‘institusi ekstra legal’ ditengarai bikin perbaikan tata kelola makin sulit hingga korupsi rentan terjadi. Hariadi […]

Berikut Berbagai Alasan DPR Layak Hentikan Bahasan RUU Perkelapasawitan, Apakah Itu?

May 22, 2017 Della Syahni, Jakarta

  Sesungguhnya Indonesia tengah jadi ‘bancakan’ negara lain karena menurut RUU itu pemerintah Indonesia harus membiayai atau memfasilitasi seluruh tahapan usaha sawit milik korporasi.   Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perkelapasawitan. Mereka menilai tak ada urgensi menerbitkan RUU yang hanya melayani kepentingan pebisnis, bahkan bisa jadi pelindung kejahatan lingkungan dan […]

Soal Resolusi Sawit: RSPO Nilai Peluang Perbaikan, Parlemen Uni Eropa akan ke Indonesia

  Kekhawatiran Resolusi Sawit jadi kampanye negatif bagi Indonesia di pasar Uni Eropa, tampaknya terlalu berlebihan. Pasalnya, ekspor ke Eropa malah mengalami peningkatan,  berbanding terbalik dengan negara tujuan ekspor utama sawit Indonesia, India dan Tiongkok.   Resolusi Sawit bikinan parlemen Eropa munculkan beragam tanggapan. Indonesia bersama dengan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) bilang […]

Moratorium Izin Hutan Lanjut, Apa Rencana Pemerintah buat Tata Kelola Lahan?

    Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memastikan kebijakan tunda sementara (moratorium) izin hutan primer dan lahan gambut yang sudah rilis sejak Mei 2011 bakal lanjut dua tahun kedepan. Kelanjutan ini guna mempersiapkan langkah lanjutkan tata kelola lahan di wilayah moratorium yang ternyata banyak tak berhutan atau menjadi hutan tanaman. Kini, pemerintah menyiapkan […]

Moratorium Hutan dan Tunda Izin Sawit Bisa Saling Melengkapi

  Moratorium izin hutan primer dan lahan gambut sejak 2011, sudah dua kali perpanjangan, memasuki kali ketiga pada Mei ini. Meskipun sudah berjalan enam tahun tetapi dinilai belum mampu memperbaiki tata kelola. Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil menyerukan penguatan moratorium izin hutan dan segera keluarkan aturan tunda sementara izin perkebunan sawit hingga kedua kebijakan bisa saling […]

1 2 3 4 17