Tag Archives: kemenhut

Moratorium Belum Efektif, Luas Hutan Berkurang Di Peta Terbaru

Kayu-kayu hutan alam dan kemenyan yang dibabat untuk berganti ekaliptus di Register 41, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara. Foto: Ayat S Karokaro

Kayu-kayu hutan alam dan kemenyan yang dibabat untuk berganti ekaliptus di Register 41, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara. Foto: Ayat S Karokaro

Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) sebagai salah satu implementasi moratorium  kehutanan  telah  mengalami revisi keenam kalinya. Pada peta revisi keenam yang disahkan Menteri Kehutanan pada 13 Mei 2014, ada pengurangan luas kawasan hutan yang dimoratorium sebesar 575.809 hektar.

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kemenhut Yuyu Rahayu dalam seminar tentang moratorium yang digelar Walhi di Jakarta pada Rabu kemarin (25/06) mengatakan perubahan luasan tersebut karena berbagai hal, antara lain karena pemutakhiran dan perkembangan data, laporan  hasil survey dan  konfirmasi perizinan.

Total berkurangnya 575.809 hektar  kawasan hutan yang dimoratorium, terdiri dari berkurang sebanyak 81.615 hektar karena pemutakhiran data tata ruang wilayah,  berkurang seluas 196.484 hektar karena perkembangan data pemanfaatan, penggunaan dan perubahan kawasan hutan sebelum terbitnya Inpres moratorium  No.10/2010 , termasuk yang telah habis masa berlakunya.

Kawasan  hutan yang dimoratorium juga berkurang sebanyak 198.790 hektar dari laporan hasil survey hutan alam dan lahan gambut, dan berkurang seluas 118.197 hektar dari konfirmasi perizinan, tetapi bertambah sebanyak 19.277 hektar dari perkembangan data bidang tanah yang terbit sebelum Inpres 10/2010.

Sementara menurut kriteria lahannya, moratorium pada kawasan hutan bertambah menjadi 90.397 hektar, tetapi berkurang 630.248 hektar dari lahan gambut, dan  35.958 hektar dari hutan primer. Sehingga total luas kawasan hutan primer dan gambut yang dimoratorium pada Peta PIPIB VI menjadi 64.125.478 hektar dibandingkan seluas 64.701.287 hektar pada Peta PIPIB V.

Yuyu mengatakan revisi peta PIPIB selama ini memperhatikan empat hal yaitu hasil survey lapangan yang baru, perkembangan tata ruang, data dan informasi penutupan lahan terkini, serta masukan dari masyarakat.

Bila memang terdapat perbedaan peta PIPIB dengan kondisi di lapangan, maka akan dilakukan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian untu lahan gambut, dan Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan, dengan melibatkan Dinas Kabupaten yang membidangi kehutanan dan Perguruan Tinggi yang mempunyai disiplin ilmu di bidang kehutanan untuk kawasan hutan.

Meski ada perubahan luasan hutan, Yuyu menegaskan  moratorium masih menjadi salah satu senjata guna menghadang laju deforestasi Indonesia.

Pada kesempatan yang sama Musri Nauli,Direktur Walhi Jambi dan Arie Rompas, Direktur Walhi Kalimantan Tengah  mengatakan moratorium kehutanan belum efektif menghentikan laju deforestasi dan konflik lahan di lapangan, meski moratorium cukup mampu meredam laju deforestasi hutan.

Musri Nauli mengatakan sumber daya alam masih menjadi modal utama dalam pembiayaan partai politik di Jambi. Tercatat 22 persen luas daratan Jambi atau seluas satu juta hektar dari luas 4,9 juta hektar telah dikuasai oleh 406 konsesi pertambangan. Hingga tahun 2012, Walhi mencatat ada 1,1 juta hektar yang dialokasikan untuk pertambangan. Penguasaan  kawasan hutan mengakibatkan 95 konflik yang terjadi di 8 kabupaten di Jambi.

Walhi juga mencatat sebanyak 1.06 juta hektar kawasan hutan yan g dimoratorium, berada sebanyak 93 persen di kawasan konservasi dan sekitar 7 persen di wilayah hutan produksi.

Sedangkan Arie Rompas mengatakan 78 persen atau 12,8 juta hektar dari 15,35 hektar daratan di Kalteng sudah dikuasai oleh konsesi yang terdiri dari 4,1 juta hektar kebun sawit, 3,8 juta hektar pertambangan dan 4,8 juta hektar IUPHKA/ Hutan Tanaman.

Walhi juga mencatat ada 352 izin perkebunan di Kalteng yang sudah operasional maupun yang belum, dengan 86 perizinan telah  bersih dan jelas.

Arie mengatakan  moratorium akan efektif bila dilakukan review perizinan dan penegakan hukum, pengakuan wilayah kelola rakyat dan penyelesaian konflik lahan.

Sayang sekali Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto dan Mendagri Gamawan Fauzi yang diundang ke acara tersebut, tidak dapat hadir untuk menjelaskan berbagai hal tentang moratorium hutan.

 

 

Penjarahan Hutan 2013 Kerugian Negara Rp1,17 Triliun

Tambang nikel PT WIL di Kolaka, Sultra. Perusahaan ini melanggar karena beroperasi di wilayah moratorium. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dan kini mendekam di tahanan Bareskrim. Foto: Kementerian Kehutanan

Tambang nikel PT WIL di Kolaka, Sultra. Perusahaan ini melanggar karena beroperasi di wilayah moratorium. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dan kini mendekam di tahanan Bareskrim. Foto: Kementerian Kehutanan

Kemenhut mengakui, izin-izin tak prosedural di sektor kehutanan, sebenarnya banyak, tetapi masih diakomodir dalam kebijakan pemerintah lewat PP ‘keterlanjuran.”

Tahun ini, kejahatan kehutanan dari pembalakan liar dan perambahan hutan yang sedang ditangani baik di daerah maupun pusat, diperkirakan menyebabkan kerugian negara sekitar Rp1,17 triliun. Angka ini di luar kehilangan sumber daya hayati akibat perusakan hutan itu. Kasus-kasus ini,  sebagian sudah siap sidang, maupun proses penyidikan dan penyelidikan.

Sonny Partono, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan (Kemenhut), mengatakan, kerugian paling besar dari perambahan hutan di Kolaka, Sulawesi Tengara (Sultra), oleh perusahaan tambang PT Waja Inti Lestari (PT WIL).  “Sudah jarah kayu, hutan rusak, ini sudah hilang. Ditambah kerusakan lingkungan. Belum lagi kerugian dari produk nikel sendiri,” katanya dalam jumpa pers, di Jakarta, Senin (23/12/13).

Untuk kasus ini, tiga orang sudah menjadi tersangka, SB, ZYY dan FW dan masih dalam tahanan Bareskrim sejak 23 November 2013. SB, direktur utara PT WIL; ZYY, warga negara China, direktur perusahaan yang bekerja sama dengan PT WIL dan FW, direktur PT NP.

Perusahaan ini, katanya, melanggar karena menambang di hutan produksi konversi (HPK) yang masuk kategori moratorium.  Bukan itu saja, izin menambang mereka di Pantai Timur, tetapi beroperasi di Pantai Barat. Saat ini, mereka baru dikenai UU Kehutanan, dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

Namun, Kemenhut sudah membawa kasus ini dalam pertemuan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Kemungkinan besar, tiga tersangka ini akan ditingkatkan dengan penegakan hukum banyak pintu. “Dari ketiga ini,  bisa saja ga aja kena tindak pindana kehutanan juga pencucian uang, dan korupsi. Kita sudah koordinasi dengan Bareskrim.”

Kasus lain, perambahan kawasan hutan lindung Lokpaikat, di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan (Kalsel), tersangka Dar. “Ini hanya dikenai pidana kehutanan karena aksi perorangan yang menanam sawit,” ucap Sonny. Saat ini, berkas perkara dalam penelitian di Kejaksaan Agung dan Dar dalam tahanan Mabes Polri.

Perambahan hutan untuk kebun sawit seluas 4.280 hektar juga terjadi di hutan produksi tanpa izin Kemenhut di Kabupaten Kota Waringin Timur. “Satu tersangka Yoh, ditahan selama 120 hari. Masa tahanan sudah habis, tapi penyidikan terus berlanjut.”

Kasus lain, yang menyebabkan kerugian negara, yakni perambahan hutan lindung di Gunung Bawang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar) untuk penambangan PT PHJ. Tersangka, Kur, sudah divonis di PT Bengkayang. Ada juga kasus perambahan kawasan Taman Nasional Tesso Nillo, tersangka tiga orang. “Saat ini sudah proses penyidikan.” Lalu, perambahan di Taman Nasional Gunung Lauser dengan empat tersangka dan beberapa kasus lain.

Satu kotak dari plastik yang berisi kukang berdesak-desakan hasil sitaan BBKSDA Jawa Barat yang dititipkan ke Yayasan IAR dan siap dilepasliarkan di hutan lindung Lampung, 24 Desember 2013. Foto: International Animal Rescue

Kerugian negara juga datang dari perdagangan tumbuhan dan satwa ilegal (TSL). Tahun 2013, dari kasus-kasus yang ditangani potensi kerugian negara Rp16 miliar.

Menurut Sonny, pada semester I 2013, Kemenhut menggagalkan perdagangan dan peredaran TSL ilegal lima kasus. Lalu, mendekati akhir tahun, berhasil digagalkan perdagangan ilegal 238 kukang di Cilegon, Banteng oleh BBKSDA Jawa Barat. “Kukang-kukang ini akan dilepasliar 24 Desember 2013 di hutan lindung di Lampung.” Kasus lain, penggagalan penyelundupan 325 paruh rangkong di Kalbar.

‘Diselamatkan” PP Keterlanjuran

Sonny mengakui, kasus kejahatan kehutanan begitu banyak. Tak hanya yang kini sudah ditangani. Namun, dengan keluar PP 60 dan 61 tahun 2012, izin-izin yang keluar non prosedural itu bisa diakomodir. Dia mencontohkan, di Kalimantan Tengah (Kalteng), masalah tata ruang yang dikeluarkan pemerintah daerah dan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) hingga izin keluar di kawasan hutan.

“Jadi penyelesaian lewat PP 61 untuk tambang, PP 60 untuk kebun. Data kita non prosedural. Ini sedang diselesaikan. Karena kalo sudah buat surat (permohonan ke Kemenhut), penengakan hukum holded dulu.”

Nanti, kata Sonny, jika usulan pelepasan kawasan hutan lewat PP 60 dan 61 itu ditolak, baru penegakan hukum dijalankan. “Hampir di semua provinsi ada.” 

P21 Kejahatan Kehutanan

Amankan Hutan

Hadi Daryanto, Sekretaris Jenderal Kemenhut, mengatakan, upaya pengalaman terhadap hutan terus dilakukan lewat berbagai kebijakan. Dia menyebut, pemerintah tengah revisi UU Pemerintahan Daerah, sebelumnya meletakkan kewenangan pada bupati. Terakhir, kewenangan hutan dan laut tak di bupati lagi, tetapi di provinsi. “Kita juga punya UU baru No 18 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).”

Tak hanya itu. Indonesia juga sudah ada Badan REDD+, meskipun bukan lembaga regulasi tetapi melakukan pengawasan dan pelaporan atas degradasi hutan.  Indonesia juga menandatangani nota kesepakatan dengan WRI. “Salah satu tools menggunakan teknologi untuk lihat laju degradasi hutan, di seluruh dunia, termasuk Indonesia.”

Dinilai Mal Administrasi, Menhut Dilaporkan ke Ombudsman

Saat pengukuran kedalaman gambut di kawasan hutan desa. Di hutan Desa Segamai, pada kawasan-kawasan tertentu kedalaman gambut ada mencapai belasan meter. Kini mereka telah mendapatkan izin HD dari Kementerian Kehutanan, setelah kurang lebih empat tahun mengusulkan. Foto: Yayasan Mitra Insani

Masyarakat dan pendamping dari berbagai daerah di nusantara, didampingi Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Kamis (25/4/13) sore, melaporkan Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan ke Ombudsman karena dinilai lalai administrasi (mal-administrasi) terhadap pengurusan hutan desa.

Laporan ini dipicu hasil Temu Nasional Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa (HKM-HD) di Jakarta, 24-25 April 2013. Dari pertemuan itu terungkap fakta dari target nasional pembangunan HKM-HD hingga 2014, seluas 2,5 juta hektar, sampai 2013,  baru terealisasi areal penetapan 12 persen, perizinan hanya 3,36 persen. Ditambah lagi, proses penetapan HKM-HD bertele-tele, memerlukan waktu bertahun-tahun. Padahal, dalam Peraturan Dirjen No 10/2010 hanya memerlukan 60 hari.  Bukan itu saja, anggaran yang dialokasikan untuk program ini minim. Dari perkiraan kebutuhan anggaran Rp300 miliar per tahun guna merealisasikan 400 ribu hektar tetapi alokasi hanya Rp21,6 miliar (0,82 persen).

Dari fakta ini, masyarakat yang mengajukan HKM-HD bersama pendamping meminta kesungguhan Kementerian Kehutanan. Merekapun berharap, Menhut bisa memberikan jawaban atau setidaknya menghargai mereka yang sudah jauh-jauh datang dari berbagai daerah untuk memberikan penjelasan mengenai proses HKM-HD ini. Namun, Menhut tak hadir.

Dari berbagai fakta ini ditambah ketidakhadiran Zulkifli–yang dinilai tak serius—mendorong mereka melaporkan Menhut ke Ombudsman. Menggantikan Menhut, pertemuan itu dihadiri San Afri Awang, Staf Ahli Menteri Kehutanan didampingi Sumarto, Kepala Humas Kemenhut.

Hari itu juga, didampingi Komisioner DKN, Ita Natalia dan Martua Sirait  selaku Anggota Komisi Lingkungan dan Perubahan Iklim DKN, masyarakat dan pendamping,  mendaftarkan kasus mal-administrasi Menhut ke Ombudsman.

“DKN coba untuk pahami, laporan masuk dari masyarakat dan sudah buat pernyataan, tapi tak ditanggapi serius (Kemenhut). Kini makin mengerucut, tidak ada keberpihakan negara,” kata Ita Natalia. Untuk itu, mereka memutuskan melaporkan kasus ini ke Ombudsman RI.

“Kami tak buka lagi negoisasi. Kami akan tempuh jalur hukum,” kata Hery Santoso, dari Java Learning Center. Sore itu, dengan beberapa mobil, mereka langsung menuju Ombudsman RI di Jl Rasuna Said. “Hasil konsultasi ke Ombudsman tadi, kasus ini didaftarkan sebagai masalah sistemis dengan harapan ada perbaikan sistem,” kata Martua Sirait, Anggota Komisi Lingkungan dan Perubahan Iklim DKN.

Hermawansyah, Dewan Pengurus Gemawan, organisasi berbasis lingkungan dan kehutanan di Kalimantan Barat (Kalbar) mengatakan, ini jelas tindakan mal administrasi Menhut atas kelalaian dan pengabaian  usulan HD-HKM terkatung-katung hampir tiga tahun.

Wawan, begitu biasa disapa, menjelaskan, di Kalbar, ada 23 desa yang mengusulkan HD dari empat daerah, yakni, Kabupaten Kayung Utara (KKU), Ketapang, Sintang dan Kapuas Hulu. “Baru enam yang keluar SK Penetapan Areal Kerja Hutan Desa dari Menhut di Ketapang.” Ada 15 usulan sudah verifikasi. Kasus paling lama, kata Wawan, di lima desa di KKU, sudah diajukan Oktober 2010, verifikasi Maret 2011 dan belum jelas sampai saat ini. “Padahal prosedurnya 60 hari bisa keluar SK Menhut.”

Untuk kasus di KKU itu, bupati telah dua kali mengirim  surat kepada Kemenhut tetapi tak pernah direspon. “Kami juga sudah bertemu Menhut 10 Januari 2013. Saat ketemu Menhut ok, statemennya semua HD akan di SK-kan, tapi setelah dikoordinasikan secara teknis, dinaikkan lagi surat mohon ke PAK-HD, ternyata status sama dengan daerah lain: masih di atas meja menteri.”

San Afri Awang mengatakan, pemerintah serius mengurus HKM-HD tetapi memang tak bisa cepat, salah satu kendala peta. “Selisih satu hektar saja bisa jadi problem. Jadi kita hati-hati sekali. Kalau ada masalah lagi, Kemenhut lagi yang salah.” Masalah peta, katanya, tak bisa diserahkana pada semua orang. “Bikin peta mungkin bisa dilakukan pemetaan partisipatif, tapi masalah tata ruang, itu  harus Planologi.”

Mengenai laporan masyarakat sipil ke Ombudsman itu tak masalah.  “Silakan saja. Itu hak masyarakat sipil. Namun, perlu dicatat, kami tak pernah menghentikan perizinan.” Namun, dari temu nasional ini memang memberikan catatan bahwa banyak muncul kegelisahan di masyarakat, dalam proses HKM-HD.

Sebelum itu,  di ruang acara temu nasional, ketidakhadiran Menhut, membuat suasana pertemuan yang diselenggarakan di Auditorium Kementerian Kehutanan (Kemenhut), siang itu, sempat memanas. Agenda pembukaan yang direncanakan pukul 12.30, molor. Sampai pukul 14.30, sang menteri tak kunjung tiba. Peserta pun mulai gelisah. Panitia memberi tahu jika Menhut tak bisa hadir.

“Hari ini kita temukan tak ada komitmen itu. Menteri yang ditunggu-tunggu utuk bicara tak datang. Padahal, ini kantor menteri. Mengapa tak bisa hadir? Saya kira ini momentum penting,” kata Kaswita Widodo, Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), berbicara di hadapan para peserta.

Menurut dia, JKPP bersama masyarakat sudah bekerja membantu pemerintah membuat peta partisipatif. “Ini bantu Kemenhut agar ada peta untuk hutan desa.” “Tapi hari ini kita lihat. Kalo memang ini program, harusnya serius.”

Silvia M dari Dinas Kehutanan Papua Barat juga angkat bicara. Dia mengatakan, sudah datang jauh-jauh dari  Papua, ingin pulang membawa jawaban bagi masyarakat. “Kami dari 2010, sudah bersama-sama masyarakat dan pendamping mengusulkan hutan desa di Kaimana, tapi belum ada penetapan.”

Saat ini, katanya, mereka datang membawa beban jawaban karena sudah bekerja mengurus hutan desa menggunakan APBD. “Kami mohon, kalau pun kami harus menunggu, apa yang harus kami perbaiki. Kami tak bisa diam sama sekali karena masyarakat datang ketuk kantor kami untuk tanya.”

Dia khawatir, masyarakat tak percaya lagi dengan pemerintah karena proses yang berlarut-larut ini. “Kami khawatir ada pihak lain yang menawarkan kepada masyarakat dan tak ada nilai konservasi. Kami minta apa kekurangan kami, walaupun hanya secarik kertas (pemberitahuan dari Kemenhut).”

Keluhan senada datang dari Samuel, Yayasan Kasih Mandiri, Flores Alor Lembata. Menurut dia,  klaim kawasan hutan oleh negara selama ini telah mencederai masyarakat adat dan menciptakan banyak masalah.  Masyarakat pun menyambut baik, saat ada program pemerintah HKM-HD ini. Sayangnya, saat masyarakat pemohon HKM-HD bekumpul, Menhut tak muncul. “Hari ini beliau tak hadir, padahal ini tempat menteri.”

Meskipun Awang coba memberi jawaban dari berbagai keluhan dan pertanyaan, tetapi sebagian peserta sudah terlanjur kecewa. Mereka sudah mengadakan pertemuan, membahas berbagai permasalahan selama dua hari, dan memerlukan penjelasan dari menteri. Namun, yang diharapkan hadir memberi jawaban tak muncul.  “Kami butuh kepastian, tak usah diulang-ulang lagi. Menteri kalau memang punya perhatian, datang. Ini orang datang dari mana-mana, jauh-jauh, biaya mahal. Ini tak ada hati sama sekali. Paling cuma 10 menit, tidak lama-lama. Sudah, kalau begini kami langsung lapor ke Ombudsman saja,” kata Ita Natalia.  Setelah itu, sebagian peserta keluar ruangan, jumpa pers sebentar, lalu menuju ke Ombudsman.

Azlaini Agus, Wakil Ketua Ombudsman dalam pernyataan kepada media mengatakan,  Menhut melakukan mal-administrasi, karena lalai memberikan layanan bagi masyarakat. Kelalaian ini, karena di peraturan jelas disebutkan dalam mengurus perizinan membutuhkan waktu 60 hari, kenyataan lebih dari tiga tahun.

Menurut Azlaini, kinerja Kemenhut yang lamban itu bisa dikategorikan sebagai mal-administrasi perizinan. Selama ini, pencapaian target HKM-HD rendah bukan karena ketertarikan masyarakat minim. Melainkan, kinerja Kemenhut yang rendah dalam memberikan pelayanan publik, khusus penerbitan ketetapan-ketetapan.

Layanan penetapan HKM-HD yang dijanjikan diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari bisa sampai bertahun-tahun. Akibatnya, banyak usulan menumpuk di Kemenhut tanpa ada kepastian.  Kalangan masyarakat miskin yang sedang mengajukan hak bisa memanfaatkan hutan merasa dirugikan.

Jauh jika dibandingkan dengan layanan Kemenhut terhadap izin pinjam pakai pertambangan, atau pengajuan konsesi untuk kepentingan perkebunan skala besar. “Bisa dimengerti kalau kemudian segenap masyarakat yang mengajukan  HKM-HD merasa kecewa dan seperti dianaktirikan, setidaknya kalau dibandingkan dengan para pengusaha HPH, HTI dan pertambangan.”

Mal-administrasi perizinan Menhut selama ini belum mendapat perhatian banyak kalangan. Berdasarkan catatan di Kantor Ombusdman pusat, tidak satupun pengaduan kasus-kasus pertanahan dan kehutanan terkait dengan kemandegan-kemandegan perizinan HKM-HD ini.

 

 

Survei KPK: Integritas Kemenhut Terendah

Survei Integritas Sektor Publik 2012 oleh KPK yang dirilis Selasa(11/12/12) menempatkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) satu-satunya lembaga negara yang mendapatkan nilai terendah, di bawah angka minimal: enam. Kementerian yang dipimpin Zulkifli Hasan ini dinilai belum memenuhi standar pengelolaan pemerintahan yang baik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Seakan ikut mengamini, unit layanan pada instansi pusat dengan nilai integritas di bawah enam pun ada di unit Izin Pelepasan Kawasan Hutan, Kemenhut.

“Hanya terdapat satu instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di bawah enam, yaitu Kementerian Kehutanan,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, dalam pernyataan kepada media di Jakarta.

Ada dua lembaga negara yang memiliki nilai rendah, tetapi masih lebih tinggi dari Kemenhut, yakni BPN dan Kementerian Agama. Berada pada posisi lebih baik dari dua instansi pusat ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, Polri, dan Mahkamah Agung.

Survei itu juga memperlihatkan, tujuh instansi pusat memperoleh nilai integritas di atas tujuh. Yakni, PT. Jamsostek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), dan Kementerian Perdagangan.

Adapun tiga unit layanan tertinggi pada instansi vertikal, yaitu: Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Polri; paspor pada Kementerian Hukum dan HAM dan Lembaga Permasyarakatan (Kementerian Hukum dan HAM).

Sedang, tiga unit layanan dengan nilai terendah di unit layanan vertikal adalah Sertifikat Hak atas Tanah (BPN), Administrasi Pernikahan KUA (Kementerian Agama) dan Peralihan Hak atas Tanah (BPN).

KPK melakukan jajak pendapat sejak Juni sampai Oktober 2012 dengan mensurvei 498 unit layanan tersebar di 20 instansi pusat, lima lembaga vertikal, dan 60 pemerintah daerah. KPK melibatkan 15 ribu responden pengguna layanan, 1.200 di pusat, 8.160 di instansi vertikal, dan 5.640 responden di daerah.

Seluruh responden,  merupakan pengguna langsung layanan publik disurvei dalam satu tahun terakhir. KPK menetapkan standar minimal integritas 6,00. Penilaian survei dengan menggabungkan dua unsur. Pertama, pengalaman integritas yang merefleksikan pengalaman responden pada korupsi yang pernah dialami. Kedua, potensi integritas, yang memperlihatkan faktor-faktor potensi penyebab korupsi.

Survei KPK ini guna terus memantau efektivitas pengendalian korupsi pada layanan publik. Survei sekaligus memberi peringatan awal kepada instansi pusat, instansi vertikal, maupun pemerintah daerah untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam kegiatan layanan publik.

“Rapor’ integritas Kemenhut yang berada pada posisi di bawah angka minimal ini menurut aktivis lingkungan sudah bisa terbaca. Deddy Ratih, Manager Kampanye dan Advokasi Walhi mengatakan, dalam good government bisa dikatakan Kemenhut memang buruk.  Indikator ini, kata Deddy, bisa dilihat dari beberapa hal, salah satu hasil studi Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF)-dimana Walhi salah satu anggota-memperlihatkan Kemenhut melakukan double account dalam penghitungan realisasi tanam HTI.

Dalam akses informasi publik Kemenhut juga sangat lemah , belum lagi dalam hal mendorong upaya penegakan hukum. “Misal, dalam kasus masih banyak tumpang tindih perizinan sampai upaya penyelesaian pelanggaran hukum kehutanan dengan “jalan damai” melalui keluarnya PP 60 & 61 tahun 2012,” katanya, Rabu(19/12/12).

Kemenhut, juga sangat tidak transparan pada beberapa regulasi yang mereka buat, contoh, alokasi pencadangan kawasan HTI. Proses perizinan pun relatif tertutup dan birokrasi panjang atau sering diistilahkan “terlalu banyak meja” yang harus dilalui. Dibarengi,  kesulitan mendapatkan informasi terkait perizinan yang sudah dikeluarkan dan kepastian tata batas kawasan hutan kepada swasta maupun BUMN.

“Peringkat buruk ini tentu harus dilihat pada level daerah yang memberikan kontribusi juga pada pengelolaan managemen yang buruk.”

 

22 Izin HPH Terancam Dicabut

SEBANYAK 22 izin hak penguasaan hutan (HPH) terancam dicabut Kementerian Kehutanan (Kemenhut) karena tidak dapat memenuhi syarat pembuatan rencana kerja usaha (RKU) dengan inventarisasi hutan secara menyeluruh. Mereka sudah mendapatkan surat peringatan ketiga, dengan batas waktu penyelesaian RKU sampai 3 Agustus tahun ini.

“Draf pencabutan sudah dibuat, tinggal ditandatangani Menteri Kehutanan. Jika tak penuhi RKU, langsung diteken pencabutan. Ini komitmen kita,” kata Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ditjen Bina Usaha Kehutanan, Kemenhut, Awriya Ibrahim di Jakarta, Selasa(10/7/12).

Selain itu, sebanyak 39 pemegang HPH mendapatkan SP pertama dan 26 menerima surat peringatan kedua sampai Juni ini.

Menebang kayu di hutan harus dengan pengaturan yang berkelanjutan. Untuk itu, mulai bulan depan, semua pemegang HPH harus memiliki inventarisasi hutan menyeluruh berkala. Hingga mereka tahu benar kondisi hutan yang dikelola. Foto: Rhett Butler

Menurut dia, mulai Januari 2012, pemegang HPH harus memiliki inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB). Dengan IHMB ini, perusahaan akan tahu data potensi kayu di hutan secara keseluruhan. Setelah itu, baru menyusun RKU.

RKU ini, akan menjadi pedoman pemerintah daerah (pemda) dalam mengeluarkan izin rencana kerja tahunan (RKT). Jadi, mulai bulan depan tak ada lagi HPH yang tak memiliki IHMB.

“Jika gak ada gak boleh nebang.” Jikapun, pemda mengeluarkan RKT, jika pemegang HPH tak memiliki RKU, penebangan tetap nol alias tak boleh dilakukan.

Awriya mengatakan, sebenarnya, mencabut izin HPH itu bukan suatu prestasi bagus bagi kementerian. “Itu artinya kita gagal membina.” Namun, dia yakin, langkah ini akan menjadi shock therapy bagi perusahaan.

Sementara itu, dalam tahun ini sampai Juni, sudah ada dua izin pemegang HPH dicabut seluas 105.600 hektare. Satu izin HPH seluas 31.100 hektare karena tak membayar provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi (PSDA dan DR). “Satu lagi seluas 66.500 hektare karena tak penuhi kewajiban lain.”

Tahun 2009 sampai 2011, ada 21 izin HPH dicabut dengan total luas 1.330.518 hektare. Jenis pelanggaran perusahaan-perusahaan ini seperti meninggalkan area kerja, tak bayar PSDA dan DR, dan tidak menyusun RKU-PHHK 10 tahun.

Hutan Lindung Lemor NTB Kini Jadi Kebun Raya

Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, telah menetapkan hutan lindung Lemor seluas 82,9 Hektare, di Kecamatan Suele, Kabupaten Lombok Timur, NTB, menjadi Kebun Raya Lemor.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur, Hariyadi Djuwainy, di Selong, Kamis, mengatakan, penetapan hutan Lemor menjadi kebun raya tertuang dalam Surat Keputusan Menhut Nomor 22/Menhut-II/2012.

Mnteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Foto: centroone.com

“Penempatan hutan lindung Lemor seluas 82,9 hektare menjadi kebun raya memiliki tujuan khusus, yakni sebagai lokasi penelitian dan pengembangan serta pendidikan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat,” katanya.

Ia mengatakan, pembangunan Kebun Raya Lemor tersebut, sudah memiliki rencana induk yang dibuat Kementerian Pekerjaam Umum dan pengerjaannya dimulai 2012.

Dia mengatakan, dalam SK Menhut tersebut secara jelas diatur bahwa pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan kewasan hutan Lemor tersebut kepada pemerintah daerah untuk tujuan khusus, yakni sebagai hutan penelitian, pengembangan dan pendidikan lingkungan dalam bentuk kebun raya.

Dalam SK tersebut Menhut juga menugaskan pemerintah daerah untuk menentukan batas kawasan hutan dengan tujuan khusus dengan supervisi dari Balai Pemantapan Kawasan hutan Wilayah VIII Denpasar.

Sumber: Antara News